Kasenda, Ventje
Unknown Affiliation

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Takaendengan, Indriani; Nayoan, Herman; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan Camat dalam meningkatkan Prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Tabukan Tengah.Perluh dibangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Camat,1 orang Sekcam,1 orang Kasie Pemerintahan, 1 orang Kasie PMK, 1 orang Kasie Kesos,1 orang Kasie Trantib,1 orang Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Harbani Pasolong terdapat empat variabel yaitu: (1) Perintah. Pada aspek perintah sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan kepemimpinan camat dalam mempengaruhi nawahannya dengan baik .(2) Sumber daya Pada aspek ini di lihati dari sumber daya yang ada di kecamatan Tabukan Tengah di mana sumber daya kemampuaan Pegawai yang masih belum efektif atau mas dalam terwujudnya suatu program yang sudah dijalankan namun masih belum ada kejelasan lewat komunikasi. (3) Partisipatif Aspek ini pemerintah memberikan kesempatan kepada ASN di kecamatan Tabukan Tengah dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan dalam melaksanakan tugas.(4) Delegasi Aspek ini camat mendelegasikan wewenang kepada pegawai yang dipercayainya dalam mengambil ahli kepemimpinannya atau diwakili oleh sekretaris camat atau Kasie pemerintahan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Camat, Prestasi Kerja, Aparatur sipil Negara.
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DIKECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 Lomboan, Wiklif; Kasenda, Ventje; Gosal, Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan kriteria penerima manfaat beras miskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Di dalam sebuah program, bahkan program yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama program bantuan Beras Miskin ini. Tidak jarang menuai permasalahan, baik pada pelaku penyalur bantuan Beras Miskin maupun pada penerima itu sendiri. Persoalan seperti itu terjadi di daerah pemerima Beras Miskin, tanpa kecuali di Kecamatan Ratatotok. Dalam pengamatan peneliti, penerima program bantuan Beras Miskin tersebut sering kali tidak tepat sasaran, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Pengawasan ini di lakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dalam pembagian raskin dan merugikan masyarakat, Pengawasan ini akan bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung sehingga tidak ada yang menyimpang.Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintahan, Pemerintah
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO Silap, Christi; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Yikwa, Usson; Kasenda, Ventje; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme camat hakiki menekankan pada suatu sikap pengabdian pada profesi sehingga terlaksana mutu yang baik akan halnya pelayanan publik yang di tunjukan dari seorang camat mengepalai maupun membina serta mengorganisir bawaannya dalam penyelenggaraaan pemerintah di karenakan camat menjalankan tugas dan kewenagannya sebagai perangkat daerah ataupun delegatif dari bupati /walikota. Tentunya sebagai perangkat daerah maupun pengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman wajar demi menwujudkan kehidupan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun secara faktual yang terjadi di lapangan khususnya Kecamatan Malalayang, terutama camat beserta bawahannya kurang mampu mengelola maupun menjalankan roda penyelenggaraan pemerintah mumpuni sehingga ini dapat di buktikan pelayanan publik yang tidak maksimalisasi dengan tidak adanya ketetapan jam pengangutan sampah, pungkutan liar yang kerap terjadi dalam pengurusan administrasi publik, fatilitas kurang memandai. Jika semua bisa teratasi lewat dari resolusi seorang camat sebagai penyelenggraan pemerintah yang bersifat delegatif lewat koordinasi maupun mengorganisir bawahannya tentunya berbagai kendala yang serin di hadapi / jumpai biasa teratasi serta dapat menwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan mempertimbankan tujuan yang di ingin dari pada suatu daerah.Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dan Pemerintah.
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Harilama, Pratomo; Pangemanan, Sofia; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi terlebihkhusus bagi organisasi pemerintahan,karena hanya dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi dapat berprestasi tinggi, dan mencapai kinerja yang baik,dengan kata lain disiplin adalah unsur yang penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi. Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya disiplin kerja yang baik dari setiap anggota aparatur pemerintahan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuannya, disiplin itu mutlak dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah, baik pemerintah yang berada di tingkat atas, maupun pemerintah yang berada di tingkat bawah. Seorang camat harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam memimpin serta membina pegawai agar mempunyai disiplin kerja baik guna kelancaran jalannya pemerintah kecamatan. Disamping itu, faktor disiplin dari para penyelenggara pemerintahan kecamatan, terutama disiplin kerja perangkat kerja juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan. Dengan disiplin kerja yang baik berakibat terhadap peningkatan produktifitas kerja. Salah satu faktor dalam menerapkan disiplin kerja tersebut adalah dengan memberikan hukuman/sanksi dan hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja. disiplin kerja tidak lepas kaitannya dengan bagaimana pimpinan dalam hal ini camat menjalankan perannya sebagai kepala organisasi di tingkat kecamatan. Camat dinilai memegang peranan yang penting dan strategis dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kata Kunci : Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja
KANDIDASI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD DI KOTA BITUNG PADA PILEG 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung) Tampinongkol, Dipo; Kasenda, Ventje; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perjalanan proses penominasian kandidat yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif merupakan proses kandidasi yang banyak akan kepentingan.. Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Proses ini tidak jarang mendorong pemilik partai menjadi aktor kunci proses kandidasi. Dengan kata lain, kandidasi yang selama ini dilakukan oleh partai politik dikatakan tidak demokratis. Partai PDI-P adalah partai penguasa yang sangat dominan di Sulawesi Utara, termasuk Kota Bitung. Meskipun dianggap mampu mencetak kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD Kota Bitung, namun kita tetap perlu melihat lebih dalam lagi pada proses kandidasinya. Karena pada dasarnya setiap proses yang dilakukan pasti memunculkan beberapa masalah yang dapat mengganggu proses kandidasi itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan anggota DPRD Di Kota Bitung (Studi kasus di partai PDI-P Kota Bitung) menggunakan teori kandidasi menurut Matland yakni Seleksi Diri, Seleksi Partai dan Pemilihan. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, proses kandidasi partai PDI-P Kota Bitung telah berjalan sesuai prosedur meskipun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala internal seperti lebih mendorong kepentingan pribadi akan tetapi bisa terselesaikan dan mendapatkan hasil yang sangat baik.Kata Kunci : Kandidasi, Partai Politik, Pencalonan
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO Silap, Christi; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan
EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA Sumenge, Meilani Stivani; Singkoh, Frans; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektifnya kerja aparatur sipil negara dapat dilihat dari pencapaian kerja setiap pegawai, karena efektitifitas sangat berhubungan erat dengan cara dari pegawai itu sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa yang disiplin, memiliki integritas, professional, serta mampu menyelenggarakan pelayan public bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapakan penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan dan masukkan bagi Pemerintah setempat untuk lebih mengoptimalkan Efektifitas Kerja Pegawai, dan bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program kerja juga mengatasi pemecahan masalah tentang bagaimana Efektifinya Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Pegawai. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi Kerja para Pegawai berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin agar Efektifitas Kerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa bisa terselenggara dengan baik dan bisa sesuai dengan apa yang menjadi visi dan Misi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa tersebut.Kata Kunci : Efektivitas, Kerja, Aparatur Sipil Negara.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT DESA KARALUNG 1 KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Pesik, Clark Karno; Pangemanan, Sofia; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat di pergunakan untuk kehidupan masyarakat, begitu pun dengan sumber air bersih yang di desa karalung 1. Rancangan pembanguanan yang bertujuan untuk membangun desa harapanya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat . dengan mewujudkan pengelolaan sumber air bersih, di butuhkan manajemen yang baik dari pemerintah desa seperti perencanaan, perorganisasian , penggerakan, pengawasan, untuk pemerataan pasokan air bersih di desa karalung 1 . berdasarkan tujuan penelitian, metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluai wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya pemerataan sumber air bersih untuk itu dibutuhkan manajemen pemerintahan dalam pengelolaan air bersih untuk masyarakat desa karalung 1 kecamatan siau timur kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.Kata Kunci: Manajemen, Pemerintahan, Pengelolaan, Air Bersih, Masyarakat.
EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA Toar, Kevin; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Menurut Lestercong Wijaya (2013) Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2019 di Kecamatan Kawangkoan Utara, dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran dalam perencanaan program pada musrenbang Kecamatan Kawangkoan Utara Tahun 2019, dapat dikatakan tepat karena diikuti oleh perwakilan dari setiap kelurahan dan desa dan telah dibahas melalui musrenbang kelurahan. Hal itu tercermin dari kepuasan masyarakat dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.Kata Kunci : Efektivitas, Musrembang.