Frans Singkoh, Frans
Unknown Affiliation

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO DALAM MENGELOLAH SAMPAH DI KOTA MANADO Mamile, Lukas Lucky; Gosal, Tuerah Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, (4) Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Permasalahan mengenai sampah bukan hanya ada di Kota Manado tetapi merupakan masalah bagi setiap daerah di Indonesia. Manado merupakan ibukota provinsi yang dihuni oleh ratusan ribu masyarakat yang setiap harinya memproduksi sampah. Dinas Kebersihan dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dalam pengelolaan sampah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kebersihan Kota Manado telah berusaha maksimal, namun keterbatasan fasilitas menghambat kinerja mereka.Kata Kunci : Peranan, Dinas Kebersihan, Sampah
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA BITUNG Benjamin, Morin; Pati, Agustinus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasih tingginya angka putus sekolah di Kota Bitung menjadi suatu indicator masih lemahnya kinerja Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan melalui strategi yang diterapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian sebanyak 11 (sebelas) informan yaitu 1 orang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, 4 orang UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan, 3 orang Kepala Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA, dan 3 orang masyarakat khususnya orang tua anak putus sekolah. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi, dan Studi Pustaka, Teknik Analisa Data yang dipakai yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang penelti lakukan, maka penelitian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung yaitu strategi sudah cukup baik dalam menekan angka anak putus sekolah, antara lain : Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bitung, Pemberian bantuan dana, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program PIP (Program Indonesia Pintar), Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah), dan Sosialisasi kepada masyarakat.Kata kunci : Strategi, Dinas Pendidikan, Anak Putus Sekolah.
PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO Paat, Evicka; Singkoh, Frans; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan desa, kepala desa diwajibkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, pengaturan tentang ini tentunya mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaannya memang benar-benar sangat dibutuhkan. Hal tersebut tujuannya adalah untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada tahapan perencanaan Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan tidak melakukan penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung dan telah menciptakan dampak kurangnya partisipasi masyarakat pada saat implmentasi berbagai program yang sudah ditetapkan pemerintah desa.Kata Kunci: Peranan, Kepala Desa, Perencanaan, Pembangunan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA KISIHANG KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN KABUPATEN SITARO Sikome, Jorildo; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Sitaro. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendukung peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa Kisihang adalah Pemimpin informal. Tingginya kemampuan pemimpin informal dalam menanamkan rasa loyalitas kepada masyarakat desa, senantiasa berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dijalankan termasuk dalam pembinaan pada masyarakat tentang masalah kesehatan lingkungan, Lembaga kemasyarakatan, berperan aktif dalam menyukseskan setiap program pemerintah, khususnya pemerintahan didesa dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan. Serta Sarana dan prasarana kesehatan sudah disediakan, khususnya puskesmas dan polindes, serta sebagian besar rumah-rumah sudah memiliki MCK (Jamban Keluarga).Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kesehatan, Lingkungan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN (Studi di Desa Mooat Kec.Modayag Kab.Bolaang Mongondow Timur) Mamonto, Nazlina; Gosal, T.A.M.Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identic dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan.Pemerintah selaku institusi/ individu yang berkuasa mendistribusikan kekuasaa/ kemampuan, harus bertidak seadil-adilnya untuk mencapai tujuan pemerintah itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarkat. Salah satu yang dapat diberdayakan pemerintah adalah sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarkat sekitar. Pariwisata adalah potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan. Di Desa Mooat Kecamatan Modayag terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan dan dilestarikan, namun sejauh ini peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang ada disekitar objek wisata belum maksimal. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah disektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pertanyaan yang timbul. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa masih buruknya pemberdayaan masyarakat terlihat dari partisipasi masyarkat, belum adanya organisasi pendukung, dan lambannya pembangunan infrastruktur penunjang oleh pemerintah.Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintah, Pariwisata
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA LIWUTUNG KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Gahung, Ersas A; Gosal, T.A.M.Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemuda merupakan aset bangsa, penentu arah masa depan kehidupan yang lebih baik. Keberadaan mereka menjadi energi pembaharuan dan kritis terhadap kemapanan yang menyimpang. Pemuda adalah nafas zaman, kelompok idaman ummat dan bangsa yang kaya akan kritik, imajinasi, serta peran mereka dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah perubahan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan Pemuda Desa khususnya di Desa Liwutung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dari permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang mendalam dari penelitian ini, dengan beberapa informan kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran dari Dinas pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda desa, sehingga pemuda desa merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah di Desa. Perlu adanya pembentukan karang taruna yakni organisasi kepemudaan di desa untuk merangkul aspirasi pemuda desa dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan.Kata Kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pemuda
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN KABUPATEN MINAHASA Moniung, Rikal Eben; Singkoh, Frans; Liando, Daud Markus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan kesehatan yang berkualitas dan proposional menjadi dambaan bagi setiap rakyat Indonesia, karena hal ini berkaitan erat dengan salah satu aspek pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi manusia, oleh karenanya diperlukan komitmen dari pelaksana pemberi layanan khususnya rumah sakit dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah melalui kartu indonesia sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kartu Indonesia sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kartu Indonesia sehat dapat dikaji melalui ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat dalam pelayanan administrasi Kartu Indonesia Sehat kepada pasien pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan ditemui masih kurang disosialisasikan dengan baik, dimana masih banyaknya peserta KIS yang belum mengetahui tentang mekanisme penggunaan layanan KIS, termasuk tentang tanggungan biaya rawat inap maupun pembelian obat-obatan yang tidak keseluruhan ditanggung oleh KIS.Kata Kunci: Implementasi, Program, Kartu Indonesia Sehat.
KINERJA APARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Bonde, Suparto; Potabuga, Jamin; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan, pasal 7 mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertangung jawab menyelengarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan. Undang- undang ini jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administarasi kependudukan atau pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dalam hal ini, instansi pemerintah daerah yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan tersebut masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah Kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh Aparat pelaksana yakni Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat mendalami permasalahan yang terjadi dilapangan, untuk itu penulis menggunakan teori dari H. Surjadi, dalam melihat pelayanan publik yang professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka dan tepat waktu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar masyarakat belum puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dinilai oleh masyarakat berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dan ini berarti kinerja yang dimiliki oleh para pegawai belum bisah menunjang pelaksanaan pelayanan publik kuhsusnya pada pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan dari masyarakat.Kata Kunci: Kinerja. Aparat, E-KTP
KINERJA KEPALA DISTRIK TEMBAGAPURA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MIMIKA Sugumol, Eminus; Singkoh, Frans; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Kepala Distrik Tembagapura dalam meningkatkan pelayanan publik, metode yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan peran dari kepala distrik dalam meningkatkan pelayanan publik dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan fokus penelitian melalui responsivitas atau daya tanggap dari kepala distrik dalam menangani persoalan pelayanan public sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun hal ini harus diimbangi oleh kinerja dari aparat distrik dalam memberikan pelayanan, selanjutnya kinerja berdasarkan akuntabilitas dan responsibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh, peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan melalui pelayanan prima, agar dapat terciptanya informasi tentang data-data yang ada pada distrik tembagapura yang didasarkan pada informasi manajemen pada masing-masing bidangKata Kunci: Kinerja, Kepala Distrik, Pelayanan Publik.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN BORDER CROSSING AGREEMENT (BCA) OLEH KANTOR IMIGRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Mamuaja, Bertha Rerey; Mamentu, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada tahun 1956 terbentuk Border crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dan Filipina, dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina, yaitu pulau Marore dan Miangas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kampung Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor kelas II Tahuna, Camat Kepulauan Marore, An. Kakanim Pos Imigrasi Marore, Komandan Posal Marore, Kepala Pos Philipina, Kepala Bea dan Cukai, dan 3 orang masyarakat Kampung Marore. Pada aspek organisasi, sistem organisasi petugas pelaksana kebijakan BCA Marore masih tergolong kurang baik, hal ini terlihat dengan hanya 1 orang pegawai imigrasi Marore yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, serta sarana dan prasaran perkantoran kantor imigrasi Marore yang kurang memadai, dan hanya terdapat 7 orang pegawai imigrasi Tahuna yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, walaupun sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Tahuna tergolong cukup memadai. Pada aspek interpretasi, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk menerapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pada aspek penerapan, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk mencapai tujuan kebijakan BCA, walaupun dengan disiplin petugas pelaksana BCA yang tergolong kurang baik.Kata kunci: Border Crossing Agreement, Implementasi kebijakan, Pulau Marore
Co-Authors Adrian, Friska Arisandi, Mardiansyah Assa, Christdyar M.D. Awalla, Yafet Baturangka, Theresia Bawenti, Juan Riko Benjamin, Morin Bonde, Suparto Buluran, Nini Carlos, Yosua Eurico Warenstein Dimara, Syort Gerid Dumaili, Alexandrite Edison, Fernando Alva Gahung, Ersas A Hormati, Glendy Ipu, Viona Jamin Potabuga Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E. Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Korto, Lukman Kosamah, Verinandus Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamaiga, Feibri R. Lambey, Trintje Lantang, Jehezkiel A.L. Lapian, Marlien Lapian, Marlien Lengkong, Abraham Imanuel Liando, Daud Markus Liunsanda, Like Lomboan, Windi Luas, Jessica Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Majore, Meikson Makagansa, Tommy Mamahit, Virginia Sisilia Mamonto, Nazlina Mamuaja, Bertha Rerey Mangolo, Endra Manopo, Tesalonika Putri Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Mariono, Bayu Prasetyo Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawikere, Michael Giovanni Mewengkang, Andrea J Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Momongan, Deoglory Gideon Mongilong, Arifin Moningka, Chindy Claudya Moniung, Rikal Eben Montolalu, Marcelino Mosso, Aholiab Najoan, Monica Aprilia Naue, Gayu Nawipa, Ayub Nayoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Ofa, Syeni Ondang, Christofer Onsu, Indra Foreman Paat, Evicka Paat, Refendy Palit, Theodorus Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Alesandro Repi, Jeklin F. Rolos, Jenifer Cindy Rumakiek, Sherlly I.S.K. Saleh, Linda Salles, Ogtavianus F. Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasuang, Andreas Sendow, Yurnie Serang, Renalde Pit Sikome, Jorildo Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sugumol, Eminus Sumampouw, Ismail Sumenge, Meilani Stivani Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Takaredase, Julianty Thesa Than, Tresya Timbawa, Engelbert Toar, Kevin Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tumiwa, Julian Tumuju, Natalia Mega Tuwing, Oktavin Yudit Walangitan, Clara Semaya Wanembo, Tundeki Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Weol, Marshel Wowor, Mario