Garuda - Garba Rujukan Digital

SOCIAL AND SECURITY IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK IN WEST KALIMANTAN BASED ON THE POLICE LAW PERSPECTIVE Setyadi, Yusuf
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

AbstractThere is a dilemma in implementing social distancing as a government policy program to stay at home. For this, the author analyzed the police law perspective, especially the role of the National Police in overcoming the problems during the enactment of government regulations. The study was conducted using primary and secondary data. Primary data obtained through observation and interview, while secondary data obtained through library research. The data was then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results, it was concluded that the impact of the Covid-19 outbreak in the area of West Kalimantan Province was relatively safe and well-controlled which was indicated by no extraordinary crimes there. Polices had carried out their duties in all aspects both in maintaining security and public, law enforcement, protection, guard, and community services.Keywords: Social and Security Impacts; Police Law Perspective; Main Duties of Police. AbstrakAda dilema dalam pelaksanaan social distancing sebagai program kebijakan pemerintah untuk berdiam di rumah saja. Dalam menyikapi dilema tersebut, penulis menganalisis dalam perspektif hukum kepolisian. yaitu peran Polri dalam mengatasi permasalahan selama diberlakukannya peraturan pemerintah. Kajian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan melalu penelitian kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa dampak wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat relatif aman dan terkendali dengan baik yang ditandai dengan tidak ada kejahatan luar biasa. Polri telah melakukan tugasnya dalam segala aspek baik dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam aspek penegakkan hukum, dan dalam aspek perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Dampak Sosial dan Keamanan; Perspektif Hukum Kepolisian; Tugas Pokok Kepolisian

Social And Security Impact Of Covid-19 Outbreak In West Kalimantan Based On The Police Law Perspective Yusuf Setyadi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

AbstractThere is a dilemma in implementing social distancing as a government policy program to stay at home. For this, the author analyzed the police law perspective, especially the role of the National Police in overcoming the problems during the enactment of government regulations. The study was conducted using primary and secondary data. Primary data obtained through observation and interview, while secondary data obtained through library research. The data was then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results, it was concluded that the impact of the Covid-19 outbreak in the area of West Kalimantan Province was relatively safe and well-controlled which was indicated by no extraordinary crimes there. Polices had carried out their duties in all aspects both in maintaining security and public, law enforcement, protection, guard, and community services.Keywords: Social and Security Impacts; Police Law Perspective; Main Duties of Police. AbstrakAda dilema dalam pelaksanaan social distancing sebagai program kebijakan pemerintah untuk berdiam di rumah saja. Dalam menyikapi dilema tersebut, penulis menganalisis dalam perspektif hukum kepolisian. yaitu peran Polri dalam mengatasi permasalahan selama diberlakukannya peraturan pemerintah. Kajian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan melalu penelitian kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa dampak wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat relatif aman dan terkendali dengan baik yang ditandai dengan tidak ada kejahatan luar biasa. Polri telah melakukan tugasnya dalam segala aspek baik dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam aspek penegakkan hukum, dan dalam aspek perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Dampak Sosial dan Keamanan; Perspektif Hukum Kepolisian; Tugas Pokok Kepolisian

Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia Wahyu Wibowo; Yusuf Setyadi; Surajiman Surajiman
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This journal discussing enforcement of law regarding human rights in Indonesia according to UU Number 39 in 1999. Reason of choosing this title is condition of law enforcement until now related to human right in Indonesia has not been fully applied. Main problems in this article are: the way judicial applicating of the law to human rights violations in Indonesia; the institutions that presecutes human rights violators; meaning of settlement used for variation of human right violations in Indonesia that was indicated by law number 26 in 2006, containing human right courts and mentioning ad hoc courts used to judge human right violators. To resolve human rights cases that occurred in the territory of Indonesia, namely through the ad hoc court when the occurrence of human rights beore law number 26 in 2000. It law concern human rights court and the process of resolving. These human rights could also be resolved by alternative settlements through Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi that has been established before. In this article, author use normative research which used descriptive methodology with normatif judicial approach based on valid law and regulations in Indonesia.Â Abstrak:Kajian mengenai penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagian menggunakan undang-undang nomor 39 tahun 1999. Sejak Indonesia secara hukum berdiri dengan pelbagai perubahan perundang-undangan, beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia belum dilaksanakan secara maksimal. Penulis akan mengelaborasi lebih jauh mengenai penegakan hukum Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan beberapa subjek permasalahan, yaitu cara penerapan hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kelembagaan dan wewenangnya dalam penegakan pelanggaannya, serta sarana yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Mnusia di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum teradap pelanggar HAM di Indonesia mengikuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, yang berisi ihwal pengadilan ad hoc yang digunakan untuk mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia. Sebelum undang-undang ini, pelanggaran Hak Asasi Manusia diselesaikan melalui peradilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu melalui penjelasan deskritptif dengan pendekatan yuridis melalui peraturan dan regulasi yang berlaku.Â

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura Wahyu Wibowo; Yusuf Setyadi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

ABSTRAKKeniscayaan negara menyangkut Hak Asasi manusia (HAM) diaktualkan dengan melindung HAM setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin keberadannya dalam ketentuan hukum, hak asasi manusia pada setiap individu. Di zaman orde baru, presiden serta bagian pemerintahan yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak tercatat melakukan pelbagai pelanggaran-pelanggaran HAM, terdapat 3 kasus yang telah diselesaikan dalam proses peradilan, yaitu; kasus Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, dan Abepura 2000. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kronologi serta putusan peradilan dari peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diadili, khususnya paka 2 kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu menggunakan penelitian deskripif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa keputusan pengadilan yang menjadi kontroversi, diantaranya; pertamaKompensasi atau ganti rugi tidak diberikan kepada korban peristiwa tanjung priok. Kedua, Pengadilan HAM timor-timur hanya memutuskan satu orang yang menjalani hukuman penjeara, sedangkan yang lainnya dinyatakan bebas. Ketiga, Pelanggar HAM di abepura dibebaskan karena abepura diindikasikan bukan merupakan bagian pelanggaran HAM berat.Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Penegakan HAMÂ ABSTRACTThe inevitability of the state regarding human rights (HAM) is actualized by protecting the human rights of everyone from abuse of state power, ensuring their existence in legal provisions, human rights for each individual. In the New Order era, the president and the government who ruled for 33 years (1965-1998) had many recorded human rights violations, there are 3 cases that have been resolved in the judicial process, namely; Tanjung Priok cases 1984, East Timor 1999, and Abepura 2000. This paper aims to discuss the chronology and judicial decisions of the incidents of gross human rights violations that have been tried, particularly in these 2 cases. The method used in this research is normative research, which uses descriptive research with a normative juridical approach. In the conclusion of this study, there are several court decisions that have become controversial, including; first Compensation or compensation is not given to victims of the Tanjung Priok incident. Second, the East Timor Human Rights Court only decided that one person was serving a prison sentence, while the others were declared acquitted. Third, human rights violators in abepura were released because abepura was indicated not to be part of a serious human rights violation.Keywords: Serious Human Rights Violations, Human Rights Enforcement

ANALISA YURIDIS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR-TIMUR DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Hendrikson Siahaan; Yusuf Setyadi; Rumainur Rumainur
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The protection and promotion of human rights is essentially a continuous effort that must be carried out as a guideline for a modern, democratic and civilized society. The problem is, when the above commitment is about to be implemented, it is greatly influenced by the situation, politics and culture as well as the law in which human rights are enforced. A normative approach to the protection and promotion of human rights will not be adequately realized if it is not supported by a political process that has an understanding and willingness to respect human dignity.Law enforcement through the criminal justice system in Indonesia here and there is still full of improvements. The ideal of law enforcement contained in the Criminal Procedure Code, which highly respects human dignity, can not be fully implemented by law enforcement officials. On the one hand, law enforcement officers are given the authority and power to take actions deemed necessary according to law, but power is considered necessary but that power and authority is often misused. As a result, the court should be called the last bastion of law enforcement in Indonesia, but in practice it is often only a porous bulwark.Â Abstrak: Proteksi dan promosi hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan upaya terus menerus yang harus dilakukan sebagai sebuah tuntunan dari masyarakat modern, demokratis dan beradab. Problemanya, ketika komitmen diatas hendak diimplementasikan maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi, politik dan budaya serta hukum dimana hak asasi manusia itu ditegakkan. Pendekatan normatis didalam proteksi dan promosi hak asasi manusia tidak akan terwujud secara memadai bila tidak didukung proses politik yang memiliki pemahaman dan kemauan menghormati martabat manusia.Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia disana sini masih penuh pembenahan. Idealitas penegakan hukum yang terkandung di dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepnnuhnya oleh aparat penegak hukum. Di satu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalah gunakan. Akibatnya, seharusnya pengadilan dinamakan benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia, tetapi dalam prakteknya sering hanya sebagai benteng yang keropos

Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi; Yusuf Setyadi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The settlement of human rights violations in Indonesia is based on the Law on the Human Rights Court, that any person and/or group who has a strong reason that their human rights have been violated can submit reports and complaints verbally or in writing to Komnas HAM. . The law also contains provisions on the establishment of a special (ad-hoc) human rights court to try past human rights violations that occurred before the law was enacted, while a permanent human rights court only deals with crimes that occurred after the law was passed. . However, these ad-hoc courts are only established to hear special cases and are established through special procedures. The president can only establish an ad hoc court like this if there is a firm recommendation from the DPR. The process of resolving human rights violations begins with the arrest of alleged human rights violations by the investigators of the Attorney General's Office and the Public Prosecutor who are authorized to conduct detention and prosecution for the purposes of investigation and prosecution. there will be a prosecution by the attorney general or public prosecutor and an examination will be carried out in a human rights court. The weakness of the settlement of human rights violations in Indonesia based on the Law on the Human Rights Court, that the settlement of human rights violations in Indonesia is carried out in court, is by no means intended to reveal the facts of the violations that occurred, let alone to rectify history. These trials are only designed to prove whether those suspected of being most responsible for crimes against humanity or genocide are really most responsible or not. The truth that the court wants to prove is the material truth which is limited by the evidentiary procedure as regulated in the Criminal Procedure Code. Weaknesses in resolving human rights violations in Indonesia based on the Law on Human Rights Courts in the general court environment make them very dependent on the bureaucracy and administration of the general justice they occupy, there are articles that are misinterpreted so as to allow the perpetrators to be free, and there is also an age limit for both investigators and prosecutors. general public, as well as ad hoc judges, thereby preventing the entry of competent personsÂ Abstrak: Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pengadilan HAM, bahwa setiap orang dan/atau kelompok yang mempunyai alasan kuat bahwa hak asasinya dilanggar dapat menyampaikan laporan dan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (ad-hoc) untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Namun, pengadilan ad-hoc ini hanya dibentuk untuk mengadili kasus-kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur-prosedur khusus. Presiden hanya bisa membentuk pengadilan ad hoc seperti ini jika ada rekomendasi tegas dari DPR. Proses penyelesaian pelanggaran HAM diawali dengan penangkapan terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh penyidik Kejaksaan Agung dan Kejaksaan yang berwenang melakukan penahanan dan penuntutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. akan ada penuntutan oleh jaksa agung atau penuntut umum dan pemeriksaan akan dilakukan di pengadilan hak asasi manusia. Lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM, bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan di pengadilan, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengungkap fakta pelanggaran yang terjadi. , apalagi untuk meluruskan sejarah. Pengadilan ini hanya dirancang untuk membuktikan apakah mereka yang diduga paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida benar-benar paling bertanggung jawab atau tidak. Kebenaran yang ingin dibuktikan oleh pengadilan adalah kebenaran materiil yang dibatasi oleh acara pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kelemahan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum membuat mereka sangat bergantung pada birokrasi dan administrasi peradilan umum yang mereka tempati, ada pasal-pasal yang disalahartikan sehingga memungkinkan pelakunya untuk bebas, dan juga ada batasan usia bagi penyidik dan jaksa. masyarakat umum, serta hakim ad hoc, sehingga mencegah masuknya orang-orang yang berkompeten

PENERAPAN REHABILITASI DAN PENGOBATAN PASIEN NARKOTIKA DALAM PASAL 53 DAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Yusuf Setyadi; Krismanko Padang
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 1 (2022): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.614 KB)

Article 54 of Law Number 35 of 2009 stipulates that Narcotics addicts and victims of Narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. This regulation is categorized as a “special” regulation that deviates from the general criminal system prevailing in Indonesia. It is called "special" because it applies a double track criminal system, namely a criminal system that produces two types of sanctions: criminal and action. In this case, all court institutions in Indonesia are required to provide action sanctions, namely the rehabilitation of all Narcotics abusers and dealers sentenced to imprisonment or the death penalty. Rehabilitation is regulated in CHAPTER IX of Law Number 35 of 2009. Rehabilitation is divided into two, namely Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. Article 53 concerning Treatment is stated in paragraphs (1) to (3) regarding the ability of patients who are being rehabilitated to store, carry, and use Narcotics Category II or Category III at the request of a doctor and medical indications. Moving on from the regulation, the author will elaborate with the juridical-normative study method and descriptive-analysis from primary and secondary legal sources. The problem of the study that will be resolved is to what extent these regulations can be applied by doctors and what conditions must be met? Does the regulation not conflict with other laws and regulations? How effective is the method based on medical research? Through these questions, the author analyzes the main issues that arise in the material of Article 54 Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Ozi Saputra; Yusuf Setyadi
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.864 KB)

In the juvenile criminal justice system in Indonesia, children as narcotics abusers undergo a criminal justice process. As a vulnerable party in the criminal justice process, even though they are undergoing a judicial process, children must still receive protection. The purpose of this research is to find out the form of protection and what factors are the barriers to legal protection for children as narcotics abusers in the criminal justice system, as a discourse that will be discussed in this study. The method used is normative legal research method, namely reciprocal research between legal norms and social facts. The results of this study indicate that in the perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, it is not specifically regulated regarding children as perpetrators of narcotics abuse. Through diversion, children who abuse narcotics get protection. The form of diversion of children as narcotics abusers is possible by handing them back to their parents/guardians or participating in education and training and community services

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN NARKOBA DI INDONESIA Syahar Ganji; Yusuf Setyadi
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.145 KB)

Many countries, including Indonesia, are concerned about increasing drug trafficking. Currently, Indonesia is in an “Emergency on Drugs Trafficking” situation. Various efforts to overcome and prevent the rampant circulation of drugs have been made to save the younger generation. Drug crimes that have spread need to be eradicated because drug trafficking has occurred nationally and has even crossed international boundaries. The purpose of this study is to identify and analyze the actions needed to prevent and overcome drug trafficking. Then, to find a final solution in dealing with obstacles that arise in the prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia. This study uses a normative juridical approach that examines theories, concepts, legal principles, and applicable laws and regulations. In addition, it also uses an empirical approach as a supporting study to obtain more factual data. In conclusion, illicit drug trafficking has become a national and international social issue and has even become a legal issue in society. Certain legal actions are needed to prevent and resolve drug trafficking in Indonesia, one of which is through legislation. Law Number 35 of 2009 concerning Drugs is the legal basis for the prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia. Limitation of research that focuses on the improvement and prevention of drugs must be supported by all parties from the family, community and government. and national cases that are difficult to solve considering that the network is hidden and requires special expertise where national and international cooperation is needed so that drug trafficking can be tackled quickly.

TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA KE LAPAS NUSAKAMBANGAN) Yusuf Setyadi; Wahyu Wibowo
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.59 KB)

Talking about narcotics crimes, we are always faced with the existing reality, where crimes are committed individually to involve certain groups in a community from the lower class to the upper middle class society and even to involve law enforcement officers. Drug smuggling and distribution is not only around the community, but also even in prisons and detention centers. For example, in 2012, seven Nusakambangan prisoners were proven to be the masterminds of the distribution of 3.9 kilograms of narcotics, and several other cases. This study aims to analyze the causes and prevention of narcotics crimes based on Indonesian positive law. This research method is a normative method that is useful for finding and formulating legal arguments through analysis of the subject matter. As a result, the lack of control or supervision from prison officers over drug trafficking in prisons or detention centers causes an increase in drug trafficking. Therefore, the prevention and control of narcotics abuse must be pursued as much as possible from various parties.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search