Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran

SOCIAL AND SECURITY IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK IN WEST KALIMANTAN BASED ON THE POLICE LAW PERSPECTIVE Setyadi, Yusuf
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.941 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3771

Abstract

AbstractThere is a dilemma in implementing social distancing as a government policy program to stay at home. For this, the author analyzed the police law perspective, especially the role of the National Police in overcoming the problems during the enactment of government regulations. The study was conducted using primary and secondary data. Primary data obtained through observation and interview, while secondary data obtained through library research. The data was then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results, it was concluded that the impact of the Covid-19 outbreak in the area of West Kalimantan Province was relatively safe and well-controlled which was indicated by no extraordinary crimes there. Polices had carried out their duties in all aspects both in maintaining security and public, law enforcement, protection, guard, and community services.Keywords: Social and Security Impacts; Police Law Perspective; Main Duties of Police. AbstrakAda dilema dalam pelaksanaan social distancing sebagai program kebijakan pemerintah untuk berdiam di rumah saja. Dalam menyikapi dilema tersebut, penulis menganalisis dalam perspektif hukum kepolisian. yaitu peran Polri dalam mengatasi permasalahan selama diberlakukannya peraturan pemerintah. Kajian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan melalu penelitian kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa dampak wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat relatif aman dan terkendali dengan baik yang ditandai dengan tidak ada kejahatan luar biasa. Polri telah melakukan tugasnya dalam segala aspek baik dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam aspek penegakkan hukum, dan dalam aspek perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Dampak Sosial dan Keamanan; Perspektif Hukum Kepolisian; Tugas Pokok Kepolisian
Social And Security Impact Of Covid-19 Outbreak In West Kalimantan Based On The Police Law Perspective Yusuf Setyadi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.73 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3771

Abstract

AbstractThere is a dilemma in implementing social distancing as a government policy program to stay at home. For this, the author analyzed the police law perspective, especially the role of the National Police in overcoming the problems during the enactment of government regulations. The study was conducted using primary and secondary data. Primary data obtained through observation and interview, while secondary data obtained through library research. The data was then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results, it was concluded that the impact of the Covid-19 outbreak in the area of West Kalimantan Province was relatively safe and well-controlled which was indicated by no extraordinary crimes there. Polices had carried out their duties in all aspects both in maintaining security and public, law enforcement, protection, guard, and community services.Keywords: Social and Security Impacts; Police Law Perspective; Main Duties of Police. AbstrakAda dilema dalam pelaksanaan social distancing sebagai program kebijakan pemerintah untuk berdiam di rumah saja. Dalam menyikapi dilema tersebut, penulis menganalisis dalam perspektif hukum kepolisian. yaitu peran Polri dalam mengatasi permasalahan selama diberlakukannya peraturan pemerintah. Kajian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan melalu penelitian kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa dampak wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat relatif aman dan terkendali dengan baik yang ditandai dengan tidak ada kejahatan luar biasa. Polri telah melakukan tugasnya dalam segala aspek baik dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam aspek penegakkan hukum, dan dalam aspek perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Dampak Sosial dan Keamanan; Perspektif Hukum Kepolisian; Tugas Pokok Kepolisian
Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community Munisah Munisah; Ahmadi Hasan; Gusti Muzainah; Yusuf Setyadi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 23 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v23i1.10290

Abstract

Abstract: This study will discuss the concept of barambangan  in the Banjar community which is used in resolving conflicts between husbands and wives during a marriage that is almost on the verge of divorce. This research is different from other researchers because it emphasizes the findings about the argumentation of separation by peaceful means or can also unite household disputes by way of reconciliation through tetuha. The research method used is normative with legal material from the 18th century Sultan Adam Law, then observations in society with an anthropological sociological approach to the Banjar community are studied based on the facts of people who were in conflict in the household at the time of their marriage. This study found that conflicts that do not end without divorce according to the Banjar custom, namely barambangan , can be a solution in ending household disputes, through religious leaders (tetuha) to determine legal certainty regarding the status of the husband-wife relationship. The formalization of barambang as a customary institution promises a good balance between legal certainty and benefits.Keywords: barambangan , banjar, conflict, marriageAbstrak: Penelitian ini akan membahas tentang konsep Barambangan di Masyarakat Banjar yang digunakan dalam penyelesaian konflik antara suami dan istri pada masa pernikahan yang sudah hampir pada perceraian. Penelitian ini berbeda dengan peneliti lainnya karena lebih menekankan temuan tentang adanya argumentasi perpisahan dengan cara damai atau dapat juga menyatukan pertikaian rumah tangga dengan cara islah melalui tetuha. Metode penelitian yang digunakan bersifat normative dengan bahan hukum dari Undang-undang Sultan Adam abad ke-18, kemudian pengamatan di masyarakat dengan pendekatan antropologi sosiologi masyarakat Banjar yang diteliti berdasarkan fakta masyarakat yang bertikai dalam rumah tangga pada masa pernikahannya. Penelitian ini menemukan bahwa konflik yang tidak berkesudahan tanpa ada perceraian menurut adat Banjar yaitu Barambangan   dapat menjadi solusi dalam menyudahi pertikaian rumah tangga, melalui pemuka agama (tetuha) untuk menentukan kepastian hukum dari status hubungan suami-istri tersebut. Formalisasi barambangan  sebagai sebuah lembaga adat menjanjikan keseimbangan yang baik antara kepastian hukum dan manfaat.Katakunci: barambangan , Banjar, konflik, pernikahan