Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Noorikhsan, Faisal Fadilla
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan

 1 
Problematika Penegakan Pidana Politik Uang Putra, Rino Sundawa; Noorikhsan, Faisal Fadilla; Sarofah, Riska
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) (In Press)
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10824

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang problematika penegakan pidana politik uang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Politik uang merupakan bagian dari tindak pidana Pemilu dengan sanksi kurungan dan denda. Ada dua pasal dan tiga ayat yang mengatur definisi, locus dan tempus delicty serta ancaman hukuman pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitain menunjukkan bahwa bila melihat aspek yuridis dimana undang undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah sangat tepat dan komplit menempatkan praktek politik uang dalam ketentuan pidana yang diancam kurungan dan denda. Perangkat penegakan hukum pidana Pemilu juga melibatkan berbagai unsur dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Realitasnya fenomena politik uang dari Pemilu ke Pemilu trendnya semakin naik dan semakin sedikit kasus kasus politik uang baik yang ditemukan Bawaslu atau yang dilaporkan. Badan Pengawas Pemilu dan Sentra Gakkumdu seolah kesulitan membawa kasus politik uang ke ruang pengadilan
Electoral Malpractice Melalui Psikodinamik Aktor Berita Bohong Pada Media Sosial Era Post-Covid-19 Regif, Surya Yudha; Ode, Samsul; Noorikhsan, Faisal Fadilla; Pattipeilohy, Andre
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v9i2.8762

Abstract

Artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Untuk mendapatkan data dalam artikel ini dilakukan melalui pengumpulan data, penganalisasian, pengorganisasian melalui sumber penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, website tentang Electoral Malpractice Melalui Berita Bohong Di Era POST-COVID19 Menjelang Pemilu 2024. Temuan dalam artikel ini menunjukkan mobilisasi Electoral Malpractice melalui berita bohong dapat dengan mudah sampai ke tangan publik untuk dikonsumsi seperti dalam pendefenisian oleh Sarah Birch bahwa manipulasi pilihan pemilih untuk mengontrol atau mengubah keputusan pemilih. Ini dilakukan dengan berbagai cara(manipulatif of choice) termasuk didalamnya adalah menyebarkan berita bohong(hoax) melalui perangkat digital. Maka ditarik simpulan bahwa terdapat keterkaitan hubungan antara perkembangan teknologi informasi dengan konten berita palsu atau bohong yang dimanfaatkan sebagai Electoral Malpractice. Fenomena ini akan membentuk kecemasan dalam polarisasi pengikut di jejaring sosial yang mengubah keputusan memilih. Meskipun cara ini dapat memberikan dampak konflik sosial namun cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dalam kampanye terselubung. Selain daripada itu, untuk menanggulangi sebaran POST-COVID19 pada perhelatan pemilu 2024 diperlukan regulasi dan bentuk pendampingan tenaga kesehatan disetiap lokasi perhelatan demokrasi
Co-Authors Andre Pattipeilohy Andy Muharry Annashr, Nissa Noor Hakim, Fikri Nurohman, Taufik Pitrianti, Siti Putra, Rino Sundawa Regif, Surya Riska Sarofah, Riska Rivai, Muhamad Rizal Samsul Ode Samuel Agus Triyanto, Samuel Agus Sirait, Budi Chrismanto Suharsono Suharsono Yogaswara, Dadan