Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Kebijakan Publik Journal of Politic and Government Studies JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Journal of Political Issues Jurnal Riset Jakarta Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pemberdayaan Nusantara PANDAWA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Samsul Ode
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
REFORMA AGRARIA BELUM BERAKHIR Jaka Ferdian, Komang; Ode, Samsul
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 1 (2018): LAYANAN MASYARAKAT DAN RUANG DIGITAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.523 KB) | DOI: 10.20884/1.juss.2018.2.1.1182

Abstract

Deforestation is currently a new challenge for Indonesia as a result of massive state enterprises or private actions that land conversion. Indonesian land conversion have an impact on environmental degradation are detrimental to society both in the surrounding woods. Policy at the governments Agrarian Reform Joko Widodo and Jusuf Kalla to be a solution to reduce land conversion action. This article wants to learn about the agrarian reform policy which has been running 3 years Administration Joko Widodo as well as models of indigenous community-based land redistribution. The method used in this article is a qualitative descriptive approach that describes the results of research, assessment and other references reinforced with empirical data based on literature, documents, and media.This article explains a few things, first, based forest management implemented for the public to support the welfare and maintaining the forest environment. Indigenous peoples in managing and protecting the forests have rules that have been derived from the ancestors. Forest management by indigenous peoples based on the belief give good impact to protect the environment. Second, the government agrarian reform policy Joko Widodo and Jusuf Kalla in the third year are still encountering a variety of problems that occur are confusion regulation occurs at the level of the central government, where the government issued Presidential Decree 88 in 2017 which is counterproductive to conflict resolution through agrarian reform. Object Land Agrarian Reform is not based on the needs of society but to refer the forest cover in accordance with the Regulations of Forestry, it makes Java, Lampung, and Bali sealed from agrarian reform policies. Agrarian Reform institutions to manage unclear because until now there is no institutional ad-hoc. Implementation of agrarian reform policies led directly by the president and multiple government agencies.
DINAMIKA PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA Wijayanto, Hendra; Ode, Samsul
Administratio Vol 10 No 1 (2019): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.205 KB)

Abstract

Paper ini berusaha membahas permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah pengangguran perlu dikurangi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan menciptakan pasar tenaga kerja adalah kunci kemudahan dalam berbisnis. Implementasi kebijakan di Indonesia sejauh ini tidak memberikan kemudahan bagi swasta dan dunia dalam menjalankan bisnisnya. Sejumlah hal yang menjadi kendala yaitu perizinan yang panjang, biaya yang mahal dan waktu pemrosesan yang lama karena hal tersebut dapat mengganggu penciptaan lapanga pekerjaan yang berkualitas. Aspek kelembagaan adalah elemen kunci yang perlu diperbaiki dalam upaya menurunkan pengangguran. Disampng itu, pentingnya aspek institusional dalam menyelesaikan masalah pembangunan dengan menciptakan dan dan memperluas peluang kerja. Aspek hukum kelembagaan perlu dibuat pengaturan untuk barang publik dalam aturan formal dan non-formal.
KEPEMIMPINAN INOVATIF KEPALA DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19 : STUDI KASUS WALIKOTA SEMARANG, HENDRAR PRIHADI. ode, samsul
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek pengting dalam tata kelola pemerintahan. Peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Penetapan status pandemi covid-19 di tingkat global, regional dan nasional hingga lokal mendatangkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang menghadapi dampak-dampak yang terjadi akibat penetapan status pandemi Covid-19. Hendrar Prihadi, selaku walikota semarang telah membuat kebijakan dan inovasi dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat akibat merebaknya virus corona. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan inovatif dilakukan oleh hendrar prihadi mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah kota semarang. Berbagai apresiasi dan penghargaan yang diterima oleh pemerintah kota semarang menjadi bukti bahwa gaya kepemimpinan inovatif hendrar prihadi memiliki andil yang baik dalam mengelola tata pemerintahan di kota semarang di masa pandemi Covid – 19.  
REFORMA AGRARIA BELUM BERAKHIR Komang Jaka Ferdian; Samsul Ode
Jurnal Sosial Soedirman Vol 2 No 1 (2018): LAYANAN MASYARAKAT DAN RUANG DIGITAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.523 KB) | DOI: 10.20884/1.juss.2018.2.1.1182

Abstract

Deforestation is currently a new challenge for Indonesia as a result of massive state enterprises or private actions that land conversion. Indonesian land conversion have an impact on environmental degradation are detrimental to society both in the surrounding woods. Policy at the government's Agrarian Reform Joko Widodo and Jusuf Kalla to be a solution to reduce land conversion action. This article wants to learn about the agrarian reform policy which has been running 3 years Administration Joko Widodo as well as models of indigenous community-based land redistribution. The method used in this article is a qualitative descriptive approach that describes the results of research, assessment and other references reinforced with empirical data based on literature, documents, and media.This article explains a few things, first, based forest management implemented for the public to support the welfare and maintaining the forest environment. Indigenous peoples in managing and protecting the forests have rules that have been derived from the ancestors. Forest management by indigenous peoples based on the belief give good impact to protect the environment. Second, the government agrarian reform policy Joko Widodo and Jusuf Kalla in the third year are still encountering a variety of problems that occur are confusion regulation occurs at the level of the central government, where the government issued Presidential Decree 88 in 2017 which is counterproductive to conflict resolution through agrarian reform. Object Land Agrarian Reform is not based on the needs of society but to refer the forest cover in accordance with the Regulations of Forestry, it makes Java, Lampung, and Bali sealed from agrarian reform policies. Agrarian Reform institutions to manage unclear because until now there is no institutional ad-hoc. Implementation of agrarian reform policies led directly by the president and multiple government agencies.
Studi Prasangka Sosial di Kecamatan Waeapo (Sebuah Kajian Tentang Patologi Demokrasi di Ranah Lokal) samsul ode
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi Prasangka Sosial di Kecamatan Waeapo(Sebuah Kajian Tentang Patologi Demokrasi di Ranah Lokal)AbstrakPenelitian ini untuk menjelaskan mengenai hasil analisis patologi demokrasi di ranah lokal yang menggunakan studi prasangka sosial antaretnis di kecamatan waeapo, kabupaten Buru, provinsi maluku sebagai indikator utama. Dalam masa transisi dan konsolidasi demokrasi diperlukan, dibutuhkan integrasi yang kuat dalam masyarakat. Tanpa integrasi yang kuat kemungkinan penguatan demokrasi dan integrasi sosial akan berjalan tidak maksimal. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan budaya yang cukup tinggi, berbagai perbedaan kerapkali menjadi pemicu konflik – konflik etnis. Perbedaan- perbedaan tersebut kemudia menjadi sikap prasangka sosial antaretnis yang berbeda. Penelitian ini berusaha melihat dan mencari tahu faktor –faktor yang menjadi pemicu munculnya sikap prasangka sosial yang terjadi di kecamatan waeapo.Penelitian ini bertipe deskriptif analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu gejala sekaligus menganalisa gejala tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, warga dan pemerintah daerah.Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif,wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap prasangka sosial yang terjadi di kecamatan Waeapo disebabkan oleh sikap stereotip yang masih kuat berkembang diatara kedua etnis, pranata-pranata sosial yang ada belum mampu menjadi wahana perekat dalam membangun komunikasi, kerjasama dan integrasi sosial diantara etnis pendatang dan pribumi. Pasca ditemukannya tambang emas, intensitas konflik semakin meningkat, terjadinya pergeseran dan perubahan status sosial dimana status sosial etnis pribumi mengalami penguatan yang cukup dominan dan juga kerawanan sosial semakin meningkat.
PEMBERDАYААN PEREMPUАN DESА MELАLUI KELOMPOK WАNITА TАNI LESTАRI DАLАM MENGELOLА KOMODITАS UNGGUL DI DESА SUNGАI RINGIN KАBUPАTEN SEKАDАU KАLIMАNTАN BАRАT Samsul Ode; Erma Dwiningsih; Hendra Wijayanto; Surya Yudha Regif
Administratio Vol 13 No 1 (2022): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v13i1.241

Abstract

This study aims to determine the implementation of village women's empowerment through the Women Farmers Lestari Group in managing superior commodities in Sungai Ringin Village, Sekadau Regency, West Kalimantan. Women Farmers Sustainable Village Sungai Ringin Village which focuses on managing village agricultural commodities. The type of research used is descriptive research with qualitative methods. The data collection used was observation at the Women Farmers Lestari Group, interviews with the main information, and supplementary with complete documentation in the field and analyzed through the theory of empowerment principles, namely volunteerism, autonomy, independence, participatory, egalitarian, democracy, openness, togetherness, accountability, decentralization. The results showed that from the analysis of the principles of empowerment the women farmer group had been able to implement the 10 principles of empowerment. Although the implementation of empowerment can be stopped because there are activities that are characteristic of the community in the best management of commodities, such as what is known as the rice planting season, which are carried out collectively in January-March to meet the needs of the household season. Meanwhile, the empowerment of the second superior commodity that is being initiated can be carried out outside the "pogi season" namely vegetable commodities to be marketed. Supporting factors are Government, Natural Resources, and Human Resources. While the Inhibiting Factors are internal groups related to management and membership to the influence of plant pests and changes in seasons (climate).
MELACAK RELASI HOAX DAN KEKUASAAN DI INDONESIA : STUDI KASUS PILKADA DKI TAHUN 2017 anwar ilmar; samsul ode
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses post-truth politics in Indonesia by raising the case of hoaxes in the Election of Regional Head and Deputy Regional Head of DKI Jakarta in 2017. The study is motivated by a decline in the performance of democracy in Indonesia due to poor electoral and pluralism processes in Indonesia, based on data released by the Economist Intelligence Unit in 2017. In this case, the 2017 DKI Jakarta Election was considered to have contributed to the negative trend, mainly because its electoral process was filled with discourse hoaxes, or hoaxes related to politics and ERRI (ethnicity, religion, race and intergroup) Therefore, the aim of this study is to find out the root causes of the hoax phenomenon, and to examine its influence on the political configuration formed in the DKI Jakarta Regional Head Election in 2017. This study uses a hegemonic approach with discourse analysis that will dismantle the reality behind the hoax phenomenon in the 2017 DKI Jakarta Election. This study found that the elite's role is crucial as the cause of the rise of hoaxes in the 2017 DKI Jakarta Election. This research also found the existence of antagonism and political frontier between the pro and anti against Basuki Tjahaya Purnama or Ahok, one of the contestants of the Pilkada, due to massive hoax discourse related to politics and SARA thus forming a chain of equivalence diametric. This study concludes that the influence of elite hegemony is very strong against the emergence of post-truth politics in Indonesia. 
STUDI PRASANGKA SOSIAL DI KECAMATAN WAEAPO (Sebuah Kajian Tentang Patologi Demokrasi Di Ranah Lokal) samsul ode
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.61 KB)

Abstract

ABSTRACT The aim of this research is to explain the patology analysis of local democracy that using social prejudices ethnic studies in sub Waeapo, Buru regency, Maluku province as a major indicator. Currenrly, In the transition and consolidation of democracy in Indonesia, needed a strong integration in society. Democracy and social integration will act no maximum if strength of integration is nothing. Indonesia is a country with a high cultural diversity, differences often trigger conflicts -ethnic conflict. The consequences of multikultarilism make different ethnic social prejudices. This study tried to look and search the factors that emergence the social prejudice attitudes evolve, the role of social institutions, and the patterns of interethnic . The kind of this study is a descriptive analysis that aims to describe the symptoms as well as symptoms analyzed using a qualitative approach. The subjects in this research are public figure, citizens and local government. There are many method to collect a data in this research, participant observation, in-depth interviews and documentation studies. The results showed that the attitude of the social prejudice that occurred in the district Waeapo is caused by the strong of stereotypical attitudes that developed in two ethnic groups, the social institutions that unable to be a vehicle for adhesives in communication building, as well as the cooperation and social integration among ethnic immigrants and natives. After the discovery of gold mines, the conflict intensity becames increase, a shift and a change in social status, social status, ethnic natives which gained quite dominant and increasing social unrest. Keywords: Democracy, Ethnicity, Social Prejudice   ABSTRAK   Penelitian ini untuk menjelaskan mengenai hasil analisis patologi demokrasi di ranah lokal yang menggunakan studi prasangka sosial antaretnis di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sebagai indikator utama. Dalam masa transisi dan konsolidasi demokrasi, dibutuhkan integrasi yang kuat dalam masyarakat. Tanpa integrasi yang kuat kemungkinan penguatan demokrasi dan integrasi sosial akan berjalan tidak maksimal. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan budaya yang cukup tinggi, berbagai perbedaan kerap kali menjadi pemicu konflik – konflik etnis. Perbedaan- perbedaan tersebut kemudia menjadi sikap prasangka sosial antaretnis yang berbeda. Penelitian ini berusaha melihat dan mencari tahu faktor –faktor yang menjadi pemicu munculnya sikap prasangka sosial yang terjadi di kecamatan waeapo. Penelitian ini bertipe deskriptif analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu gejala sekaligus menganalisa gejala tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, warga dan pemerintah daerah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.  Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap prasangka sosial yang terjadi di Kecamatan Waeapo disebabkan oleh sikap stereotip yang masih kuat berkembang diatara kedua etnis, pranata-pranata sosial yang ada belum mampu menjadi wahana perekat dalam membangun komunikasi, kerjasama dan integrasi sosial diantara etnis pendatang dan pribumi. Pasca ditemukannya tambang emas, intensitas konflik semakin meningkat, terjadinya pergeseran dan perubahan status sosial dimana status sosial etnis pribumi mengalami mengalami penguatan yang cukup dominan dan juga kerawanan sosial semakin meningkat. Kata Kunci: Demokrasi, Etnis, Prasangka Sosial
POLITICAL IDENTITY OF THE IKATAN SARJANA MELAYU INDONESIA LANGKAT REGENCY (ISMI) IN LANGKAT ELECTION YEAR 2018 Surya Yudha Regif; Elpius Kalembang; Samsul Ode
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political identity refers to the political mechanisms of organizing identity, both as a political identity as well as a social identity and also as a resource and political means. The view of scholars is a study that can be used as a basis for society to make political choices. Indonesian-Malay Scholar Association Langkat is a scholar as part of the ethnic Malay with the population of the highest number two ethnic identity in the district of Langkat but the winner of the regional head election of 2018 is derived from the Karo ethnic the third largest population in the area. The design of the research uses a qualitative approach based on the phenomenology and Constructivism paradigm in developing science. Research is done on a natural object that develops as is, researchers do not manipulate and researchers are also not affected by the dynamics of the object. The result shows the strength of the alignments of the Malay ethnic group in Langkat Regency in the election of Langkat Regency which makes it one of the victory factor of the Bupati election and vice regent of Langkat Regency in 2018 but not the main factor of victory.
KEPEMIMPINAN INOVATIF KEPALA DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19 : STUDI KASUS WALIKOTA SEMARANG, HENDRAR PRIHADI. Samsul Ode
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Leadership is an important aspect of governance. The role of a leader is needed in order to solve various problems that occur in society. Determination of the status of the Covid-19 pandemic at the global, regional and national to local levels brings with it a number of problems faced by local governments. Semarang City is one of the cities that is facing the impacts that occur due to the determination of the Covid-19 pandemic status. Hendrar Prihadi, as the mayor of Semarang, has made policies and innovations in order to respond to problems that occur in society due to the outbreak of the corona virus. The results showed that the innovative leadership style adopted by Hendrar Prihadi was able to overcome the problems faced by the community and local government of the city of Semarang. The various appreciations and awards received by the Semarang city government are proof that Hendrar Prihadi's innovative leadership style has a good role in managing governance in the city of Semarang during the Covid-19 pandemic. Keywords: Innovative Leadership, Covid-19, Hendrar Prihadi, Semarang City
Co-Authors Amelia Nova Lestari Asya Putri Cahyani Ayu Dannisa Sarah Mudmainah Benediktus Dalupe Benediktus Dalupe Dejehave Al Jannah Dewi Maria Herawati Dewi Maria Herawati Dimas Agustian Dinar Ayu Chandra Agustin Elpius Kalembang Erma Dwiningsih Fafa Afief Fachrian Ferdian, Komang Jaka Firman Firman Fuad Syahrudin Ginesta Monra Jelis Sihombing hary setiawan Hendra Wijayanto I Gusti Ngurah Antaryama Khoirunnisa Khoirunnisa Kustiadi Basuki Made Fitri Maya Margaretha Klara Mote Marthen Patiung Maya Padmi, Made Fitri Megayanti Afrilia Muhammad Nur Nur Aini Rachmawati Nur Ikawati Regif, Surya Saiful Saiful Ummi Zakiyah Yansen Andreas Marajohan Tambun Yoakim Rembu