Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Peluang dan Tantangan Persidangan Jarak Jauh dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 aulia, muhammad erix; Mu'in, Fathul; Faizal, Liky
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v5i1.15801

Abstract

Kemajuan tekonologi perlu disikapi oleh institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi yang muncul adalah mengadopsi persidangan jarak jauh yang mengubah cara tradisional mereka dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Penelitian ini untuk menganalisa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (istihsan) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.
Manajemen Dakwah Pada Daerah Kristenisasi di Mushalla At-Tasrip Surabaya Mauludi, Mauludi; Ifansyah, M. Syukur; Mu'in, Fathul
Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah Vol 4 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Sekolah Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52833/masjiduna.v4i2.83

Abstract

Masjid merupakan sarana yang sangat penting dan strategis untuk membangun kuwalitas umat. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, masjid dituntut untuk memiliki peran lebih di tengah-tengah masyarakat. Jika melihat lebih luas, masjid memiliki peran besar baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan dakwah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kembali peran dan fungsi masjid ini, aktivitas-aktivitasnya harus dikelola dengan manajemen yang baik. Sebagai pusat gerakan dakwah, masjid dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan akidah umat dan manajemen dakwah yang diterapkan sebagai alat untuk memperbaiki keadaan masyarakat sekitar dalam aspek akidah. Beberapa kasus dalam aspek akidah, pembinaan akidah sangat penting bagi masyarakat awam yang hidup di tengah-tengah maraknya kristenisasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus rumusan masalah, yaitu: 1) Manajemen dakwah masjid di daerah kristenisasi, 2) Upaya meningkatkan hasil dakwah yang telah dicapai. Penelitian ini sangat penting untuk dibahas terutama pada zaman yang sudah mulai merosot seperti saat ini. Kembali menjadikan masjid sebagai poros umat merupakan salah satu fungsi yang sudah mulai dilupakan karena melalui manajemen yang baik, semua akan terorganisir terkonsep, dan terstruktur dengan baik pula.
Pengaruh Pemahaman Masyarakat terhadap Pergantian Nasab Anak oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum IslamĀ (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur) Mu'in, Fathul; Yanti, Meli
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7926

Abstract

An adopted child often has his lineage transferred to his adoptive father. A child's nasab (lineage) in Islam is very important, nasab is the goal of Islamic law,especially Hifzu Nasab, so it must be protected by the family. An adopted child's lineage is only passed on to his biological father, even if the child is adopted from childhood, he still cannot transfer his lineage from his biological father to his adoptive father, however, the prohibition on transferring his lineage to his adoptive father is also explained in Islamic law. A child's lineage that is not suitable will bring disaster to that child, as happened in Jabung Village, East Lampung. The type of research carried out by researchers is field research using qualitative methods. Meanwhile, the data collection techniques used include observation, interviews and notes. Regarding the analysis technique used, namely using inductive thinking, inductive is a way of thinking that arises from specific data and empirical facts in the field which are synthesized, processed, studied, then the meaning is drawn in the form of general conclusions. This research uses an approach with Islamic legal theory, especially those related to lineage and adoption. From this research, it can be concluded that in the community's understanding of changes in children's lineages carried out by adoptive fathers in Jabung village, East Lampung, some people make their foster children their bloodlines. Factors that influence social ignorance are education and tradition. Islamic law prohibits adoption by affixing the adoptive father's name to the adopted child.
Analysis of the Minimum of Marriageable Age in the Perspective of Theology Febriani, Evi; Kumaidi, Muhamad; Mu'in, Fathul; Budiman, Arif
Nurani Vol 22 No 2 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v22i2.11797

Abstract

Early marriage is a reality occurred in society. Some parents still have an understanding that getting their children married as soon as possible is part of the solution to lighten the burden on the family. This research aims to reveal what the ideal age for marriage in the theological perspective. This research uses a qualitative approach. Data collection by means of literature study, while data analysis is descriptive qualitative. This research concludes that theologically the age of marriage does not mention numbers, but the principle of maturity of the groom and bride. Therefore, the validity of marriage is not only due to the fulfillment of the pillars, but also develops in the fulfillment of the conditions of marriage. We recommend that the minimum age for marriage still refers to the latest law, in the age of 19 for men and women. This is because if the minimum age is lower than 19, it is still classified as children's age and is no longer relevant to today's era. Age shows a person's maturity to be able to marry in the perspective of theology, health (reproduction), psychology, and the ability to fulfill rights and obligations as husband and or wife.
Strengthening the National Waqf Ecosystem through Legal Reform: An Analysis of Waqf Issues in the Provinces of Lampung and South Sumatra Faisal, Faisal; Mu'in, Fathul; Edy, Relit Nur; Indra, Gandhi Liyorba; Santoso, Rudi Santoso
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9, No 1 May (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i1.9320

Abstract

The study aims to identify waqf issues in Lampung and South Sumatra Provinces and explore potential solutions to develop a national waqf ecosystem that is more responsive to the development of time. This research employed empirical juridical research. The primary data was gathered through observations, interviews, and documentation with waqif (donors), nadzir (the administrators of Waqf), public figures, academics, and BWI (Indonesian Waqf Institution) of Lampung and South Sumatra. The secondary data were gathered from books, laws and regulations, judicial decisions, scientific journals, and websites. This study discovered that the challenges of Waqf in Lampung and South Sumatra Provinces comprised aspects of management and supervision, a lack of socialization and literacy, waqf fraud, and insufficient nadzir (donors) resources for creating profitable Waqf and waqf digitization. The solution is to enhance the national waqf ecosystem by reforming waqf laws to strengthen waqif, nadzir, and BWI. With the renewal of waqf law, a positive ecosystem will emerge, reducing waqf disputes and improving people's well-being.