Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Drafting Extension of Time for Completion to Avoid Time at Large in Construction Contract Irsan; Utama, Meria; Nurliyantika, Rizka; Saputra, Ricky; Idris, Akhmad
Notaire Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i2.58379

Abstract

In a construction contract, there are potential delays in the project, and both parties try to avoid this situation. For the reason, the customary in construction contracts to state a completion date by which the works must be completed. This is usually based on an estimate of how long the project will take or may be determined by the date when the employer wants the project to be completed. To answer the above problems, the method used is normative legal research. The objective of this research was to understand clearly and holistically the complexities of construction contracts. Some contractors request an extension of time to finish the duty because delay, which fails to complete on time, is generally referred to as a critical situation. The worst situation happens if it is not stipulated in a construction contract, and it can eliminate the contractor's obligation to complete the work promised or create a condition called "time at large.” Of course, this is very undesirable for the owner. Especially if the contractor who carries out work is a foreign company, it certainly adds to the complexity of this condition. Therefore, to avoid this, it is essential to ultimately make an extension of time clause in an international construction contract.
ANALISA KAPASITAS ARUS PEMUTUS TENAGA SISI 500 KV Rizal, Choirul; Pratiwi, Dwi; Saputra, Ricky
Jurnal Teknik Elektro Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Teknik Elektro
Publisher : Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/jte.v14i1.1119

Abstract

ABSTRAK Pemutus Tenaga (PMT) merupakan Alat pemutus, yang berfungsi sebagai memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. Dalam keseharian sering kali terjadi berbagai kejadian gangguan dalam penyaluran listrik. oleh karena itu untuk mencegah gangguan tersebut terjadi maka diperlukan pemutus tenaga. Pemasangan Pemutus Tenaga ditujukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada peralatan - peralatan Gardu Induk yang nantinya akan menyebabkan terhambatnya penyaluran tenaga listrik ke beban (konsumen). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja Pemutus Tenaga pada saat terjadinya gangguan serta untuk menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Pemutus Tenaga pada Gardu Induk Pembangkit Sum-Sel 8. Adapun hasil penelitian terkait kenerja Pemutus Tenaga pada gardu induk tersebut adalah bahwa Kinerja Pemutus Tenaga Pada Sisi 500 kV Gardu Induk Pembangkit Sum-Sel 8 dalam kategori baik.hal tersebut dilihat dari setting waktu kerja relai arus lebih yang terpasang pada sisi 500 kV Gardu Induk tersebut yaitu tidak lebih kecil dari waktu settingnya,. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari PMT yaitu besarnya arus gangguan hubung singkat yang terjadi. Besar atau kecilnya arus gangguan itu dipengaruhi oleh jarak terjadinya gangguan, semakin jauh titik gangguan maka semakin kecil arus gangguan yang terjadi begitu pula sebaliknya, semakin dekat titik gangguan maka semakin besar pula arus gangguan yg terjadi. Kemudian yang berikutnya mempengaruhi kinerja Pemutus Tenaga adalah setting relai arus lebih. Dari hasil penelitian ini didapat nilai kapasitas pemutus tenaga di transformator sebesar 1,29 KA dan pada Busbar 1,30 KA. Kata Kunci : Pemutus Tenaga, Gardu Induk , Arus Lebih
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE INTERNASIONAL Saputra, Ricky; Damayanti, Viola
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3364

Abstract

Perkembangan hukum bisnis saat ini semakin pesat. Selain kemajuan teknologi, kemajuan dan undang-undang harus mengikuti kemajuan zaman. Di Indonesia, parameter tindakan yang dikenal sebagai transaksi jual beli daring (e-commerce) mulai muncul. Ada kemungkinan bahwa hal itu akan mengakibatkan masalah hukum. UU No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen Indonesia. Transaksi E-Commerce menawarkan kemudahan kepada konsumen dalam kegiatan menjual atau membeli produk dan jasa berdasarkan persyaratan mereka saat ini. Esai ini akan menjelaskan secara singkat bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi E-Commerce bekerja dan bagaimana mengatur undang-undang perlindungan konsumen utama di Indonesia sebagai metode penyelesaian masalah hukum antara konsumen dan korporasi. 
Sebuah Studi Etnografi: Akuntansi Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Budaya Tionghua Nicholas, Irvin; Saputra, Ricky; Ginting, Rafles; Yantiana, Nella
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v6i1.64880

Abstract

Sangjit merupakan sebuah budaya dari salah satu suku di Indonesia, yakni Suku Tionghua yang berkaitan dengan pernikahan di mana sebelum pernikahan antara kedua pasangan dilangsungkan, maka pada Suku Tionghua harus terlebih dahulu melakukan prosesi Sangjit. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui makna dari budaya Sangjit jika dikaji melalui ilmu akuntansi. Dalam Sangjit sendiri terdapat prosesi seserahan barang serta tahap persiapan sebelum prosesi yang menarik jika dilihat dari kacamata akuntansi. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi serta menggunakan data primer dengan wawancara mendalam. Teknik analisis data pada penelitian ini yakni mengelompokkan hasil wawancara ke dalam daftar kategori berdasarkan fenomena perilaku atau psikologi yang unik, pemberian label atas kategori, serta membuat kesimpulan berdasarkan daftar kategori. Lokasi penelitian berada di kota Pontianak serta responden penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang sudah menikah dan melewati prosesi Sangjit. Hasil dari penelitian ini yaitu budaya Sangjit memiliki kaitan erat terhadap akuntansi di mana praktik akuntansi sehari-hari yang digunakan bisa kita jumpai pada prosesi Sangjit, seperti transparansi keuangan yang berkaitan juga dengan laporan keuangan, item-item yang terdapat di dalam laporan keuangan salah satunya aset lancar maupun aset tetap, serta konsistensi dalam pembentukan laporan keuangan di mana laporan keuangan harus dibentuk berdasarkan aturan yang berlaku
Pengaruh Kelentukan Dan Keseimbangan Terhadap Kemampuan Roll Depan Pada Atlet Persani Sulsel 2019 Saputra, Ricky
Journal of Sport Education, Coaching, and Health (JOCCA) Vol 2 No 2 (2021): Juni
Publisher : Sains Global Institut, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35458/jc.v2i2.1237

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh sebagian atlet Persani Sul-Sel 2019 yang masih menemui hambatan dalam praktek roll depan di Gedung Senam Persani Sul-Sel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan roll depan terhadap atlet Persani Sul-Sel 2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survey dengan teknik pengambilan datanya menggunakan tes dan pengukuran. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh atlet senam Persani Sul-Sel 2019. Sampel ditentukan sebanyak 32 atlet dengan teknik Propotional Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran dengan rubrik penilaian dari tahap awal, tahap gerakan, dan tahap akhir gerakan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase yang mengacu pada nilai Mean dan Standar Deviasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kemampuan roll depan terhadap atlet Persani Sul-sel 2019 adalah rendah. Secara rinci, terdapat 0 atlet (0,00%) dalam kategori baik sekali, 9 atlet (28,12%) dalam kategori baik, 8 atlet (25,00%) dalam kategori cukup, 11 atlet (34,37%) dalam kategori kurang, dan 4 atlet (12,50%) dalam kategori kurang sekali.
Hubungan Persepsi Kinestetik Terhadap Rangkaian Gerak Pada Balok Keseimbangan Atlet Senam Artistik Persani Sulawesi Selatan Saputra, Ricky; Sahabuddin, Sahabuddin; Hammado, Nurussyariah
Journal of Sport Education, Coaching, and Health (JOCCA) Vol 2 No 3 (2021): September
Publisher : Sains Global Institut, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35458/jc.v2i3.1246

Abstract

Prestasi Senam sulsel sedang dalam tahap membanggakan namun perlu peningkatan pembinaan dalam hal pembibitan dan perbaikan program latihan. Apa yang menjadi fokus pelatih Program latihan yang dijalani atlet dominan kondisi fisik (kekuatan, kelentukan, daya tahan, dsb) tanpa mengukur peningkatan kualitas motoriknya. Sehingga dalam penilaian juri pada setiap kompetisi sering memperoleh nilai Execution yang rendah Penilaian senam dalam kompetisi khususnya alat Balok Keseimbangan menuntut pesenam menampilkan gerakan sempurna mulai dari fase awalan hingga pendaratan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan persepsi kinestetik terhadap kemampuan rangkaian gerak pada balok keseibangan. Pengumpulan data berupa kinestetik obstakel tes dan tes kemampuan rangkaian gerak balok keseimbangan pada 20 orang sampel atlet senam artistik putri. Teknik analisis data dengan analisis korelasi pearson untuk menggambarkan hubungan dua variabel yang berasal dari data berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis dengan analisis korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi r 0.784** yang menunjukkan tingkat hubungan yang kuat dan positif dan nilai probabilitas 0.000 (sig < α 0.05) berarti ada hubungan secara signifikan antara persepsi kinestetik dan kemampuan rangkaian gerak pada balok keseimbangan
PENGATURAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Dedeng, Dedeng; Asuan, Asuan; Saputra, Ricky
Solusi Vol 22 No 2 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i2.1137

Abstract

Abstract Small Island and coastal areas contain abundant natural resources, both biological and non-biological resources. Apart from that, there is the potential for tourism as another source of income for the country. Indonesia as an archipelago and maritime country has around 17,504 islands and a sea area of 5.8 milion km2, consisting of a territorial sea area of 0.3 milion km2, an archipelagic water area of 2, 95 million km2, and an areaof Indonesia’s EEZ of 2,55 million km2. Apart from small island, there are also coastal areas in various provinces,regencies/cities. The value of natural resources can be an importantsource of income for countries and regions where coastal areas are found. Therefore, it is necessary to regulate management and reclamation from the aspect of regislation regarding small islands and coastal areas. So that throught legal regulations we can orderly maximize income and management and reclamation for the state of small islands and coastel areas. This reaserch uses normative method trought a conceptual approach and a statutory approach. The resultsof this research show that small island and coastal areas have been regulated through statutory regulations, namely in the aspects of management and reclamation and there have been several changes to the law governing small islands and coastal areas. Finally, management is regulated in Laws and Ministerial Regulations, namely Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Coastal Areas. Furthermore, Law Number 1 of 2014 was amended by Perpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation and Regulation regarding technical planning for management of coastal areas and small islands regulated through Minister of Maritime Affairs Regulation No. 23 /PERMEN-KP/2016 as well as for Reclamation of coastal and island areas -Small islands are regulated in Presidential Decree Number 122 of 2012 (Presidential Decree No. 122/2012). The suggestion is that this arrangement should also be followed through the formation of Regional Regulations where coastal areas and small islands are located in the Province, Regency/City area so that regions can also utilize these resources in their respective regions. Keywords: Coastal Area; Small Islands; and Legislative Regulations.