Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Rumatiga, Hidayat
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1 
Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama Paren , Maya Azzahra; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10853

Abstract

Proses penyelesaian perkara sengketa melalui Mediasi di peradilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di pengadilan dimaksudkan untuk mencapainya asas mudah, cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis pelaksanaan putusan dalam perkara pembagian harta bersama dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam putusan ini. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau norma, kaidah, dan asas-asas, oleh karena itu sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya perjanjian kesepakatan tertulis kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama melaui prosedur mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perjanjian tersebut dituangkan dalam acta vandading kemudian majelis hakim memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang amarnya berbunyi “menghukum kedua belah pihak untuk menaati, melaksanakan perjanjian perdamaian”.
Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal Susanti; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah merupakan jenis perbankan yang mengacu pada prinsip syariah, yang sesuai dengan ajaran Islam. dengan adanya kehadiran perbankan syariah di Indonesia menjadi alternatif dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM dengan bentuk pembiayaan. Dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan oleh bank x syariah ini, dapat membatu perekonomian nasabah prasejahtera dengan kemudahan bertransaksi karena menggunakan akad murabahah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan “magrib: maysir, gharar, dan riba” dalam aktivitas pembiayaan modal usaha oleh bank syariah, dan untuk mengetahi kepastian hukum dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah yang bergerak pada bidang usaha non halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian menggunakan metode observasi, dan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan prinsip “magrib: maysir, gharar dan riba” dalam proses pembiayaan yang menggunakan akad murabahah tidak diperbolehkan. Idealnya aktivitas pembiayaan modal usaha pada proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan dengan teliti dan seksama, dalam memeriksa atau memverifikasi jenis-jenis usaha calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan modal usaha, agar terhindar dari unsur-unsur “magrib: maysir, gharar, dan riba” baik secara nampak atau tidak nampak. Kemudian indikasi dalam penerapan maysir, gahrar, dan riba dapat dilihat dalam pengaturan pembiayaan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbabis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Apriliandy, Silva Farida; Monaya, Nova; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12992

Abstract

Perkawinan dalam hakikatnya adalah sebuah prilaku sebuah prilaku makhIuk yang diciptaan oleh Allah SWT.  untuk seluruh makhluk hidup ciptaan-Nya yang bukan hanya terletak pada manusia saja. Dispensasi adalah sebuah bentuk dari kelonggaran hukum terkait usia perkawinan agar tetap terlaksanaanya perkawinan walaupun tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kelonggaran yang berarti adanya keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan perkawinan. Dispensasi kawin dilakukan supaya tetep pendapatakan perlidungan, Pengadilan Agama adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mana data didapatkan dengan cara terjun kelapangan, dengan menelaah  tentang berlakunya suatu aturan atau ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat (library research) yang dikembangkan dan dikonsepsikan dengan kajian-kajian hukum. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu: Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orangtua dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama  supaya permohonannya dikabulkan sehingga bisa menjalankan perkawinan yang sah, mendapatkan kejelasan identitas yang merupakan bentuk dari memberikan hak-hak nya sebagai anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan. Hak tumbuh kembang berupa makanan yang bergizi dan minuman kasih sayang dari orang yang dicintai dan keluarganya. Dan pelaku mendapatkan hak perlindungan dari kejahatan lingkungan sekitar yang dapat membahayakan jiwa dan raga. memberikan hak-hak nya agar tetap dapat melanjutkan kehidupan.
Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Rohman, Fatkhur; Trijono, Rachmat; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13483

Abstract

Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negeri guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konflik sosial yang berintensitas tinggi maka Polri akan melibatkan Korps Brimob yang merupakan kesatuan khusus untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Polri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bai masyarakat. Masyarakat harus merasa aman da tenteram dalam wilayah negara republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Korps Brimob dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik sosial yang terjadi di Papua. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Peran Korps Brimob dalam penanganan konflik sosial dilaksanakan berdasarkan UU Polri yaitu penanganan konflik bagian dari tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Teknis penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan UU Penanganan Konflik Sosial, yaitu dilakukan melalui tahap pencegahan, tahap penghentian, dan tahap pemulihan keadaan pasca koflik. Hambatan dalam mengatasi konflik bersenjata yaitu: 1) Kurangnya personel yang bertugas, 2) Sulitnya berkoordinasi dengan pemimpin kelompok yang berkonflik, 3) Peran kepala suku yang belum signifikan, 4) Sanksi terhadap pelaku yang belum memberikan efek jera.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan 1535/Pid.Sus/2020/Pn Plg) Annas, Muhammad; Darmika, Ika; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13604

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah hukum yang terus terjadi, seiring berkembangnya zaman kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami perubahan jenis mulai dari fisik sampai psikis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahrahmah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui putusan 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG dengan menerapkan hukum materiil yang termuat dalam KUHP, KUHAP, dan UU PKDRT yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim berdampak pada penegakan hukum, substansi hukum. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim-hakim yang akan datang dalam memutuskan perkara yang sama, oleh karena itu putusan hakim disebut yurisprudensi
Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkasa, Revo; Gilalo, J. Jopie; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13608

Abstract

Berbagai cara untuk menangani tindak pidana tersedia melalui penyelesaian perkara pidana KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif. Untuk memastikan bahwa pelaku dan korban memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang adil, pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan harus bekerja sama. Restorative justice juga membahas hak asasi manusia, bagaimana ketidakadilan sosial memengaruhi mereka, dan cara mudah untuk mengembalikannya. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana KDRT terhadap perempuan berdasarkan keadilan restoratif diselesaikan dan bagaimana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bogor Kota menghadapi tantangan saat menyelesaikan kasus KDRT terhadap perempuan berdasarkan keadilan restoratif. Metode yuridis normatif, yang menganggap hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana KDRT terhadap perempuan yang didasarkan pada keadilan restoratif telah sesuai dengan kebutuhan akan layanan polisi. Sebagai pengayom masyarakat dan penegakkan hukum, Unit PPA Polresta Bogor Kota bertugas menjaga ketertiban dan menangani kejahatan, baik untuk memerangi maupun mencegah, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman.
Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua Gautama, Febrin Fandensia; Trijono, Rachmat; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13931

Abstract

Persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Papua merupakan persoalan hukum yang terjadi secara kontinyu atau terus menerus, sehingga patut diwaspadai setiap gerakan yang dilakukan oleh KKB untuk melindungi pejabat negara, pejabat daerah dan seluruh masyarakat yang hadir dalam peresmian DOB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pola kekerasan yang dilakukan KKB juga semakin brutal, seperti pembakaran rumah, tempat usaha, fasilitas publik, penjarahan, pemerkosaan, penyanderaan, penembakan hingga pembunuhan. Komnas HAM mencatat 1.182 kasus kekerasan di Papua baik yang dilakukan oleh gerakan KKB maupun oleh aparat TNI/ Polri dalam kurun waktu 2020-2021. Hambatan yang dihadapi dari dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua diantaranya adalah: 1) Sulit mengidentifikasi masyarakat yang terlibat dalam KKB; 2) Kurangnya personil dalam melakukan pengawalan terhadap peresmian DOB; 3) Penyerangan secara mendadak dan brutal yang dapat dilakukan kapan saja oleh KKB tanpa aturan perang; 4) Sulitnya negosiasi dengan KKB untuk menyelesaikan masalah; 5) peran tokoh adat yang kurang signifikan.
Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Mulyadi; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387

Abstract

Ada beberapa perkara itsbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai dikabulkan dan ada pula yang ditolak yang mana dari adanya penolakan atau dikabulkannya perkara tersebut dapat mengakibatkan dampak hukum yang berbeda setelah adanya putusan tersebut dan hal ini berdampak pada status perkawinan Penggugat tidak jelas dan akibat cerai tentang anak juga tidak jelas dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menerima kumulasi isbat nikah dan cerai pada Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang menimbulkan permasalahan hukum atau untuk mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terhadapnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dengan perkara nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn dikarenakan dalam pelaksanaan pernikahan sirih/bawah tangan terjadi cacat hukum. Kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dalam Putusan menerima atas perkara nomor: 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn dapat disimpulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa meskipun perkara tersebut pernikahnya dibawah tangan dan belum terjadi perceraian/ ucapan talak oleh suami, sehingga Majelis Hakim menerima gugatan kumulatif Penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian.
Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penindakan Terorisme Oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Prasetyo, Adhy; Suprijatna, Dadang; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid (On Proses)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15359

Abstract

Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum di, sehingga dalam pemberantasan teroris masyarakat dapat berpresepsi dalam menilai kirerja Korps Brimob dalam memberantas teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memngkaji permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu penyimpangan dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan logika manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas penegakan hukum oleh Korps Brimob POLRI. Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Penindakan Terorisme oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat berupa dampak positif: Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Korps Brimob Polri dalam penanganan terorisme, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan profesionalisme aparat. Ini dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya keamanan dan mempermudah kolaborasi dalam pencegahan terorisme. Negatif: Jika persepsi masyarakat buruk, misalnya jika Korps Brimob dianggap menggunakan kekuatan berlebihan atau tidak sesuai prosedur, kepercayaan publik bisa menurun. Hal ini dapat menghambat kerja sama masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi memperburuk situasi.
Co-Authors Annas, Muhammad Apriliandy, Silva Farida Dadang Suprijatna Darmika, Ika Fatkhur Rohman Gautama, Febrin Fandensia Gilalo, J. Jopie Hanifa, Zulfahmi Monaya, Nova MULYADI Paren , Maya Azzahra Perkasa, Revo Prasetyo, Adhy Rachmat Trijono SUSANTI Tri Zulfianti, Sintia Yumarni, Ani