Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Gereja dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi di Papua Vallen Ayomi, Hendrik; Paramma, PRT.
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 1 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i1.734

Abstract

If the Church is perceived as a moral institution, then this institution should play a greater role in fighting corruption. However, the facts show the opposite which until now Papua is included in the list of the top ten most corrupt provinces, even though more than 80% of the population claims to be Christian. This study uses a content analysis approach. Researchers reduced the findings based on four levels categories, namely the equivalent word category, cognitive, affective, and conative. The results of this study indicate that the attention of church leaders to corruption issues is not a top priority.
ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE MENGENAI PEMBERITAAN DEKLARASI BENY WENDA HENDRIK VALLEN AYOMI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 04 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - NOVEMBER 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online memberitakan serta memberikan penekanan pada pemberitaan mengenai deklarasi Beny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2020. Media online yang diteliti ialah detik.com dan Tempo.co. Waktu pemberitaan yaitu tanggal 2 desember 2020 atau satu hari setelah peristiwa tersebut terjadi. Dengan jumlah pemberitaan sebnayak lima berita. Analisis framing dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Roberth N. Entman yang menekankan pada empat aspek framing yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, treatment recomendetion. Sedangkan metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah bahwa dalam pemberitaan deklarasi Benny Wenda sebagai Presiden sementara Papua Barat yang diberitakan oleh detik.com dan Tempo.co pada dasarnya memiliki aspek framing yang sama.
KOMODIFIKASI KHALAYAK DALAM PEMBERITAAN DEMOSTRASI PADA SURAT KABAR HARIAN CENDERAWASIH POS HENDRIK VALLEN AYOMI; MARGARETH D WIDIRAHAYU
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 11 (2022): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI JULI 2022
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik komodifikasi khalayak yang dilakukan oleh surat kabar harian Cenderawasih Pos melalui pemberitaan demonstrasi. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma kritis. Paradigma kristis melihat suatu realita secara kritis sebagai objek penelitian. Paradigma penelitian ini melihat realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang sebaiknya terjadi pada masyarakat (ketimpangan, ketidakadilan, penindasan, peminggiran, korupsi, dsb). Realita inilah yang menjadi objek penelitian paradigma kritis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis isi kualitaif. Analisis isi digunakan untuk memperoleh hasil yang mendalam dan terperinci dari teks yang diteliti. Hasil penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi komodifikasi khalayak dalam pemberitaan aksi protes. Komodifikasi khalayak dilakukan melalui proses penempatan iklan dalam halaman sambungan dari headline.
Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura Bonefasius Bao; Hendrik Vallen Ayomi; Hendry Bakri; Peliman Ndibau
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1113

Abstract

Acceleration of improving public services using a digitalization approach in the industrial era 4.0 is something that is no longer commonplace. The government as a public service provider is expected to be able to take advantage of these technological advances, to increase its ability to process, manage, distribute and distribute information and public services. The implementation of this electronic-based government is carried out to improve the quality of public services that are effective, efficient, transparent and accountable. As a barometer of governance in Papua Province, the City of Jayapura is expected to be a role model in e-Government-based public service governance. Therefore, this study aims to describe the implementation of e-Government in relation to openness of public services in Jayapura City. The research methodology used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews. Data analysis used in this study includes data collection, data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Jayapura city government has made efforts to utilize electronic-based public services, although it has not been maximized.
Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Bonefasius Bao; PRT Paramma; Anitha Nurak; Hendrik Vallen Ayomi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8675

Abstract

Penelitian ini berawal dari marak dan masifnya perilaku para elit menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini diakibatkan dari Implementasi tatakelola pemerintahan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan praktek korupsi pada sistem birokrasi pemerintahan daerah pasca pemberlakuan otonomi khusus. Distribusi kewenangan politik dan pemerintahan diikuti desentralisasi fiskal yang besar berdampak pada organisasi pemerintahan karena aliran deras dana pusat tidak terawasi secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Informan-informan dipercaya mampu menjelaskan penyebab koruptif elit Papua di era otonomi khusus dalam birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan kemanfaatan dana otonomi khusus belum berkontribusi positif bagi masyarakat Papua. Trend praktek korupsi dalam birokrasi pemerintahan terus menampakan gejala yang buruk dan masif. Ironi memang, di satu sisi dana triliunan rupiah digelontorkan ke Papua, di sisi lain rakyat belum juga keluar dari lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan lainnya. Pengelolahan bantuan Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua diwarnai dengan nilai-nilai nepotisme. Hal ini muncul ketika pemangku kepentingan hanya memprioritaskan dirinya, kelompok dan golongannya. Tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dan bersih, tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih yang bertentangan dengan norma etik dalam pelayanan publik. Adanya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung kasus korupsi.