Garuda - Garba Rujukan Digital

KUATNYA KEKUASAAN ONDOAFI DI TENGAH MASYARAKAT URBAN (Studi Tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua) BONEFASIUS BAO, BONEFASIUS BAO
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

AbstractThis paper aims to find out Ondoafi in the capital to actualize its power, and care for it so thepower of capital in the middle of an urban community. The result can understand the practice ofpower in traditional society is changing.There are three power capital Ondoafi namely social capital, symbolic and material. Assumingthe persistence of capital even living in urban areas had to survive because they have the ability tomanage symbols, manage social relationships and manage the economy. Allegations were provenbecause of the discussion about the workings of the three capital Ondoafi power, can be in the knowthat Ondoafi respond to change with the actualization of such capital through a revitalization strategy,adaptation and repositioningThose capitals is not working alone but comes along. Ondoafi convert into equity capital oneanother so that there is a logical relationship with his rule. Capital-capital is reproduced andexchanged with each other. In practice the power to show how the three capital Ondoafi able tomanage its power to make strategic changes. Ondoafi thus becomes very important and strategic foranyone who needs it.Keyword : power, revitalitation, adaptation, reposition.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM Bonefasius BAO
DINAMIS Vol 16 No 2 (2019): Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Penelitian ini untuk memotret komitmen pemerintah Kampung dalam mengimplementasikan UU Desa (dan regulasi lain yang mengikutinya) dengan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisa proses pengelolaan program Alokasi Dana Kampung yang akuntabel pada masing-masing Kampung di Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2018. Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih oleh penulis sebagai metode untuk membedah permasalahan mengenai pengelolaan dana desa tahun 2018 di Kabupaten Keerom dengan rujukan beberapa Desa sebagai sampel yang penulis pilih sebagai unit analisis karena merupakan objek organisasi yang diteliti penuh dan mengkhusus oleh peneliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikaji dari aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis atas regulasi dan temuan di lapangan, terdapat beberapa potensi masalah atas hasil implementasi UU tersebut. Potensi masalah dalam kajian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Keseluruhan temuan dalam kajian ini menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait dengan menyusun rencana tindak dan menindaklanjuti penerapan dari rencana tindak tersebut.

POTRET MASYARAKAT MISKIN DI DAERAH KAYA SUMBER DAYA ALAM Bonefasius Bao; Apner Siang
DINAMIS Vol 2 No 12 (2014): DINAMIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Keerom merupakan sebuah daerah otonom, yang jumlahpenduduk miskinnya cukup tinggi, jika membandingkannya dengan beberapa daerahlain di Provinsi Papua. Berdasarkan data BPS tahun 2011, Kabupaten Keerommasuk dalam kategori wilayah termiskin 24 dari 29 kabupaten/kota yang ada diProvinsi Papua, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,4 ribu orang atau21,98% dari jumlah penduduknya sebanyak 50.043 jiwa.Studi tentang implementasi kebijakan ini dimaksudkan untuk mengukur duahal penting, pertama, bagaimana potret context dan content kebijakanpenanggulangan kemiskinan? dan yang kedua, sejauhmana capaian tujuanimplementatif program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) dalam rangkamewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan data yang dihimpun dan kemudian dianalisis, maka tujuanBantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) khususnya mengenai kemandirianmasyarakat menunjukan adanya peningkatan yang cukup signifikan, di manaterdapat adanya potret partisipasi warga yang sangat bergairah dalam melaksanakanseluruh tahapan kegiatan, kaum marjinal menjadi lebih berdaya, kapasitasmasyarakat dalam mengelolah sumberdaya yang dimiliki juga meningkat. Sementaraitu, kesejahteraan masyarakat pada tingkatan yang paling sederhana dapatdikatakan cukup meningkat, jika ukurannya adalah akses ekonomi, infrastruktur,akses pendidikan dan kesehatan cukup siginifikan. Sementara itu, dalam kurunwaktu empat tahun pelaksanaan program Bantuan Keuangan Kepada Kampung(BK3) tahun 2010-2014, secara de jure (data BPS), upaya pengurangan angkakemiskinan belum tercapai, (karena diduga ada muatan kepentingan), namun secarade facto, sesungguhnya program ini telah mengurangi angka kemiskinan.

UTILITAS MEDIA SOSIAL DALAM PENINGKATAN LITERASI POLITIK MAHASISWA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA” Bonefasius Bao; Putri Anastasya Samosir
DINAMIS Vol 18 No 2 (2021): Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jd.v18i2.923

The development of information technology has penetrated in all joints of human life. Sosial media, which initially served only as a means of self-existence, now metamorphosed to influence a country's political climate. In the era of reform the development of the use of sosial media is very massive for the expansion of democracy. Not infrequently his presence makes democracy always present paradoxical. The purpose of this study is to find out the Utility of Sosial Media in Improving Political Literacy of Jayapura University of Science and Technology Students. As well as knowing how much sosial media provides Utility in Improving Student Political Literacy. This research uses a quantitative approach whose research procedures produce descriptive data in the form of numbers that are then spelled out with words that get a clear picture of the observed behavioral tendencies. The results showed that 24% of respondents had an interest and interest in listening and improving their literacy through sosial media. Most respondents expressed little interest in discussions about politics (76%). Listening to these results it can be concluded that the utility of sosial media in improving the political literacy of USTJ students is still lacking. The importance of political education for students is a preference to help and provide a basic understanding to understand the dynamics of government politics in local and global contexts.

POTRET PELAYANAN PUBLIK DI TAPAL BATAS NKRI DISTRIK KAESINAR KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA Bonefasius Bao
DINAMIS Vol 19 No 1 (2022): Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jd.v19i1.1105

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan publik di tapal batas NKRI Distrik Kaisenar, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua yang dipotret dari empat indikator yaitu, bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance), empati (empathy) serta mengetahui dampak yang dihasilkan dari kualitas pelayanan publik di Distrik Kaisenar, yang melalui faktor pendukung pelayanan dan faktor penghambat pelayanan. Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Distrik Kaisenar, Staf Distrik Kaisenar, Kepala Kampung, dan Masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang didapat dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder yang berupa laporan dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan empat kompenen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Distrik Kaisenar masih jauh dari harapan. Temuan beberapa indikator seperti sarana dan prasarana kantor minimalis bahkan nyaris tida ada meja kursi, komputer, ATK . Kemudian prasarana berupa kantor distrik yang nyaris rubuh, perumahan pegawai, toilet tidak terawat. Buruknya sarana prasarana ini kantor jarang digunakan bahkan dibiarkan tak terawat. Faktor penyebabnya karena tingkat kedisplinan pegawai sangat rendah. Kepala Distrik dan Stafnya jarang berada di tempat tugas. SDM yang rendah turut berkontribusi buruknya kualitas pelayanan publik di tapal batas tersebut. Dengan Demikian pelayanan publik yang digadangkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) masih jauh api dari panggang.

Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura Bonefasius Bao; Hendrik Vallen Ayomi; Hendry Bakri; Peliman Ndibau
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1113

Acceleration of improving public services using a digitalization approach in the industrial era 4.0 is something that is no longer commonplace. The government as a public service provider is expected to be able to take advantage of these technological advances, to increase its ability to process, manage, distribute and distribute information and public services. The implementation of this electronic-based government is carried out to improve the quality of public services that are effective, efficient, transparent and accountable. As a barometer of governance in Papua Province, the City of Jayapura is expected to be a role model in e-Government-based public service governance. Therefore, this study aims to describe the implementation of e-Government in relation to openness of public services in Jayapura City. The research methodology used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews. Data analysis used in this study includes data collection, data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Jayapura city government has made efforts to utilize electronic-based public services, although it has not been maximized.

Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Bonefasius Bao; PRT Paramma; Anitha Nurak; Hendrik Vallen Ayomi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8675

Penelitian ini berawal dari marak dan masifnya perilaku para elit menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini diakibatkan dari Implementasi tatakelola pemerintahan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan praktek korupsi pada sistem birokrasi pemerintahan daerah pasca pemberlakuan otonomi khusus. Distribusi kewenangan politik dan pemerintahan diikuti desentralisasi fiskal yang besar berdampak pada organisasi pemerintahan karena aliran deras dana pusat tidak terawasi secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Informan-informan dipercaya mampu menjelaskan penyebab koruptif elit Papua di era otonomi khusus dalam birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan kemanfaatan dana otonomi khusus belum berkontribusi positif bagi masyarakat Papua. Trend praktek korupsi dalam birokrasi pemerintahan terus menampakan gejala yang buruk dan masif. Ironi memang, di satu sisi dana triliunan rupiah digelontorkan ke Papua, di sisi lain rakyat belum juga keluar dari lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan lainnya. Pengelolahan bantuan Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua diwarnai dengan nilai-nilai nepotisme. Hal ini muncul ketika pemangku kepentingan hanya memprioritaskan dirinya, kelompok dan golongannya. Tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dan bersih, tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih yang bertentangan dengan norma etik dalam pelayanan publik. Adanya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung kasus korupsi.

PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG SKOUW YAMBE TENTANG TUPOKSI DAN PEMBENTUKAN PRODAK HUKUM DESA Bonefasius Bao
JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Abdimas Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USTJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan penguatan kapasitas aparatur Kampung sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berawal dari kegelisahan Kepala Kampung Skouw Yambe dalam testimoninya kepada penulis dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata tentang minimnya pengetahuan semua perangkat pemerintahan Kampung akan tugas pokok dan fungsi serta minimnya pengetahuan dalam membentuk prodak hukum desa, mendorong penulis untuk memberikan penguatan dan pencerahan terhadap masalah tersebut. Diharapkan melalui kegiatan tersebut semua aparatur Kampung memahami dan mengimplementasikan semua tugas, pokok dan fungsi serta dapat menyusun prodak hukum desa dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini adalah Ceramah, yakni pemberian materi yang disampaikan berdasarkan teori/konsep sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya metode Diskusi atau tanya jawab, dimana pemateri dan peserta mendapatkan pertukaran pengetahuan, ide dan pendapat mengenai suatu pokok tertentu sesuai dengan pengalaman dengan bebas Berikutnya metode bermain peran, metode ini peserta diminta untuk bermain peran yang berhubungan dengan tugas, kewajiban dan kewenangan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, aparatur kampung memiliki respon dan antusias terhadap pelatihan dan tercipta perubahan pengetahuan berdesa, cara pikir dan tanggungjawab

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG YOKA, DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA Anita Nurak; Bonefasius Bao
JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 2 No 1 (2021): Abdimas Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USTJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jad.v2i1.880

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan pemanfaatan PemanfaatanTeknologi Informasi Komunikasi Pemerintahan dalam Pembangunan di Kampung Yoka. Dengan membuat sosialisasi dan pelatihan mengenai pemanfaatan tekonologi informasi komunikasi pemerintahan dalam pembangunan kampung. Munculnya gerakan dari desa yang memanfaatkan internet, menjadi pelajaran bahwa inisiatif dapat dilakukan dari bawah (desa). Dengan dilakukannya survei, wawancara dan observasi di Kampung Yoka, distrik heram, kota Jayapura, survei atau pendataan tentang potensi yang dimilik oleh kampung yoka digunakan untuk mengetahui kondisi kampung dalam hal memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan di kantor kampung. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Kampung Yoka telah mengadakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada perangkat kantor kampung. Namun belum adanya Blog yang tersedia digunakan pemerintah desa untuk mempromosikan hasil pertanian, lokasi wisata, dan hasil kerajinan produk dari usaha kecil menenengah. Mulai tumbuhnya kesadaran tentang pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik sebagai dampak positif dari perkembangan teknologi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di kampung Yoka menghasilkan terbentuknya Blog sebagai saran informasi tentang segala bentuk potensi yang ada di kampung Yoka. Serta menjadi sumber informasi yang dibutuhkan dalam upaya meneliti tentang nilai-nilai budaya serta masyarakat kampung yoka.Dalam hal solusi e-government, sebagian besar masih di tahap informasi, dan sebagian kecil berada di tahap interaksi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kampung Yoka digunakan untuk menyebarluaskan atau diseminasi informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search