Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

Model Koordinasi di BKPSDM DAN Asesmen Center dalam Uji Kompetensi ASN Imas Sumiati; Muhammad Bayu Permana Rosiyan; Anisa Rizki
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1206

Abstract

Model koordinasi yang diterapkan di BKPSDM dan Asesmen Center dalam uji kompetensi ASN menerapkan model koordinasi internal, baik secara vertical maupun horizontal. Hal ini tampak dari keterlibatan beberapa bidang di BKPSDM dengan Asessmnet Center dalam perekomendasian pegawai. Bentuk rekomendasi bisa atas dasar promosi jabatan atau justru karena memang adanya permasalahan. Jadi, assessment center berperan untuk memberikan arahan kompetensi yang mana yang harus dikembangkan bagi seorang ASN yang telah di asesi. Hasil diagnostic awal ini maka akan berjalan lebih baik jika diintegrasikan juga dengan konsep management talenta, dimana pegawai yang dikirim untuk mengikuti program pelatihan jangan hanya didasari pada kebutuhan akan peningkatan standar kompetensi jabatan saja, tetapi harus didasari juga kebutuhan individu hasil assesmen yang telah di proses dalam manajemen talenta. Strateji manajemen talenta memiliki focus pada 5 area yaitu penarikan (attracting), seleksi (selecting), pemakaian (enganging), pengembangan (development), dan mempertahankan (reteaining) pegawai bertalenta.
Pelayanan Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Tunanetra dalam Penggunaan Guiding Block di Kota Bandung Imas Sumiati; Mona Indrianie
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1207

Abstract

Pelayanan publik yang inklusif adalah aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang beragam dan adil. Artikel ini membahas upaya Kota Bandung dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang tunanetra dengan fokus pada penggunaan guiding block. Guiding block adalah infrastruktur yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dalam mobilitas sehari- hari mereka. Kota Bandung telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusivitas ini dengan memasang guiding block di berbagai lokasi kota. Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan publik yang inklusif di Kota Bandung. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan individu adalah penting dalam meningkatkan pemahaman tentang penggunaan guiding block dan memastikan pemeliharaan infrastruktur yang baik. Dengan menganalisis langkah- langkah konkret yang telah diambil, artikel ini menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang tunanetra. Sebagai studi kasus yang relevan, Kota Bandung dapat menjadi inspirasi bagi kota- kota lain yang berupaya untuk memperbaiki aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik bagi penyandang tunanetra. Penelitian ini menggunakan metode survei, wawancara, dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data dari penyandang tunanetra, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan guiding block telah memberikan manfaat signifikan bagi penyandang tunanetra dalam mengakses fasilitas publik, seperti transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat penting lainnya. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti perawatan yang kurang optimal dan pemahaman masyarakat yang belum memadai mengenai guiding block. Artikel ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan pelayanan publik yang inklusif. Dengan menjaga guiding block yang baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Kota Bandung dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang tunanetra. Upaya ini merupakan langkah positif dalam mencapai inklusi sosial dan aksesibilitas bagi semua warganya, tanpa memandang kondisi fisik atau kemampuan.
Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi Imas Sumiati; Rifki Khairul Arifin
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1208

Abstract

Banjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kota Cimahi . Penyebab banjir di Cimahi lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu dengan menganalisis berbagai literatur serta hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kota Cimahi. Komunikasi BPBD dan Dinas Sosial Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Cara komunikasi haruslah dilakukan sebagai sesuatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat disalurkan. Koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas Sosial Kota Cimahi belum bisa dikatakan optimal karena jarangnya melakukan pertemuan atau rapat antar instansi yang terkait penyelesaian persoalan-persoalan penanggulangan bencana karena kesibukan antara masing-masing pihak.