Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BATU Sasmito, Cahyo; Nawangsari, Ertien Rining
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 3, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.82 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v3n2.p68-74

Abstract

This research was conducted from February to April 2018 with qualitative descriptive methods. The data sources consist of: primary data sources and secondary data sources, primary data sources obtained from observations, and interviews. Interview with informants (purposive sampling) based on the interview guides as instruments, and the researchers as research instruments. While secondary data is obtained from documentation. Data analysis used the Miles and Huberman models of Sugiyono, 2017 whose activities include: data reduction, data display and conclution drawing / verification. The results of this study, the implementation of the Keluarga Harapan Program (PKH) effort to alleviate poverty in the Social Service Office of Batu City has been going well. Communication is established well with PKH Facilitators, and PKH Participants. The Social Service involves the Facilitators in meetings coordination, as provisions for improving professionals seminars and matrices in to help the Facilitators to assist PKH Participants in providing counseling to tell the terms and conditions that must be fulfilled by the Participants. The Government's Social Service of Batu City has exercised its authority both from aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure with PKH Assistants in the implementation to alleviate the PKH Participants' poverty. Therefore the implementation is being well because of the determined terms and conditions in education terms (permanent school participants) and in the health terms (long term health insurance), so that social assistance through PKH cash can be received by the Participants through the BNI account of each PKM Participant. Furthermore, the PKH Assistants help the Participants to counseling provide to PKH Participants in skills possessed develop by the each Participant. Therefore, for the long term PKH implementation in poverty alleviation efforts will be able to be realized by the Government's Social Service of Batu City.
MEMBONGKAR RELASI KEKUASAAN OLIGARKI DI KOTA BATU : STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN KORUPSI KEBIJAKAN PT BWR Samsuddin, Haris; Gunawan, Cakti Indra; Sasmito, Cahyo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.511

Abstract

Demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan sebuah gejala politik oleh apa yang kini dikenal sebagai rezim oligarki. Rezim ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. Fenomena ini kini dengan mudah dijumpai di berbagai daerah seiring dengan terbukanya kran desentralisasi dan politik elektoral yang sarat politik uang. Salah satu di antara daerah di Indonesia yang tengah mementaskan praktik kekuasaan oligarki ini ialah Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami oligarki di Kota Batu  berikut cara kerjanya dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat fenomena oligarki di Kota Batu yang menyerupai tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil Winters serta oligarki predatoris Robison-Hadiz. Penelitian ini juga menemukan hal baru yang belum diteliti secara mendalam oleh Winters, Robison-Hadiz maupun para peneliti oligarki terdahulu, yakni terdapat sebuah fenomena oligarki di ranah lokal (Kota Batu) yang unik, dimana oligarki ternyata juga beroperasi dalam sistem relasi kuasa dengan ciri penyalahgunaan jabatan untuk menghapus beban pajak di kalangan para oligark serta terlibat dalam praktik korupsi.  
IMPLEMENTASI PENYALURA DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT Muliawan, Iwan; Sasmito, Cahyo; Gunawan, Cakti Indra
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.214

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan, faktor-faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dan agen pelaksana/implementor, kecenderungan (disposition) dari implementor mempengaruhi sedangkan kondisi ekonomi, sosial dan politik tidak mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas.
PELAKSANAAN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA DI WILAYAH KOTA BATU Sasmito, Cahyo; Nawangsari, Ertien Rining
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.615 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p55 - 58

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan kemiskinan, khususnya yang dialami kepala rumah tangga perempuan, serta adanya kebijakan pemerintah yang berbentuk Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera yang merupakan produk pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dan Desa Pendem. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan program berkelanjutan dengan sasaran rakyat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan  teknik penentuan  sample mengunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan:  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara umum Program-Jalin Matra mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar dua setengah juta pertahun untuk setiap kepala rumah tangga perempuan, serta ditunjang dengan tim pendamping yang memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Tim pendamping akan membantu mengarahkan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program ini untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mampu memberdayakan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program tersebut mencapai tarap kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BATU Sasmito, Cahyo; Nawangsari, Ertien Rining
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 3, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.82 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v3n2.p68-74

Abstract

This research was conducted from February to April 2018 with qualitative descriptive methods. The data sources consist of: primary data sources and secondary data sources, primary data sources obtained from observations, and interviews. Interview with informants (purposive sampling) based on the interview guides as instruments, and the researchers as research instruments. While secondary data is obtained from documentation. Data analysis used the Miles and Huberman models of Sugiyono, 2017 whose activities include: data reduction, data display and conclution drawing / verification. The results of this study, the implementation of the Keluarga Harapan Program (PKH) effort to alleviate poverty in the Social Service Office of Batu City has been going well. Communication is established well with PKH Facilitators, and PKH Participants. The Social Service involves the Facilitators in meetings coordination, as provisions for improving professionals seminars and matrices in to help the Facilitators to assist PKH Participants in providing counseling to tell the terms and conditions that must be fulfilled by the Participants. The Government's Social Service of Batu City has exercised its authority both from aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure with PKH Assistants in the implementation to alleviate the PKH Participants' poverty. Therefore the implementation is being well because of the determined terms and conditions in education terms (permanent school participants) and in the health terms (long term health insurance), so that social assistance through PKH cash can be received by the Participants through the BNI account of each PKM Participant. Furthermore, the PKH Assistants help the Participants to counseling provide to PKH Participants in skills possessed develop by the each Participant. Therefore, for the long term PKH implementation in poverty alleviation efforts will be able to be realized by the Government's Social Service of Batu City.
PELAKSANAAN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA DI WILAYAH KOTA BATU Sasmito, Cahyo; Nawangsari, Ertien Rining
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.615 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p55-58

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan kemiskinan, khususnya yang dialami kepala rumah tangga perempuan, serta adanya kebijakan pemerintah yang berbentuk Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera yang merupakan produk pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dan Desa Pendem. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan program berkelanjutan dengan sasaran rakyat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan  teknik penentuan  sample mengunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan:  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara umum Program-Jalin Matra mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar dua setengah juta pertahun untuk setiap kepala rumah tangga perempuan, serta ditunjang dengan tim pendamping yang memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Tim pendamping akan membantu mengarahkan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program ini untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mampu memberdayakan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program tersebut mencapai tarap kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
MANAJEMEN PELAYANAN KTP-ELDI ERA PANDEMI COVID-19 Sasmito, Cahyo; Larasati, Dewi Citra; Dema, Arnaningsih May
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v10i2.2343

Abstract

Pandemi Covid-19, memaksa setiap penduduk untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Electronic (KTP-el) karena merupakan salah satu persyaratan pencairan bantuan sosial terhadap warga terdampak covid-19. Namun pelayanan KTP-el di Kota Malang masih mengalami beberapa kendala seperti antrian panjang dan sistem yang lambat. Kondisi pandemi, seharusnya dijadikan sebuah momentum positif dalam memperbaiki pelayanan yang awalnya bersifat tatap muka dan menimbulkan antrian panjang kemudian beralih ke sistem online menggunakan Teknologi Informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispendukcapil telah melakukan standart pelayanan dalam manajemen pelayanan KTP-el denganmengurangi jam pelayanan tatap muka dan membatasi 60 orang setiap harinya, mengalihkan pelayanan konsultasi dan kelengkapan berkas melalui layanan WA, masyarakat juga tidak dipungut biaya,serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sesuai standart protokol kesehatan serta menempatkan petugas di loket pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta adanya pelatihan berkala untuk petugas loket pelayanan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan adanya perubahan kebijakan yang sangat cepat sehingga menyebabkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang membutuhkan pelayanan terhadap pentingnya mentaati protokol kesehatan.  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2343
Akuntabilitas Kinerja Koperasi Unit Desa Di Era Reformasi (Studi Produktivitas Susu Sapi Perah Di Kud Batu) Sasmito, Cahyo
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.108 KB) | DOI: 10.33005/jdg.v6i1.1179

Abstract

Kurangnya akuntabilitas kinerja era reformasi KUD dapat menjadi penyebab menurunnya produksi susu di KUD Batu, dalam 4 tahun terakhir produksi susu di KUD Batu menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Faktor lain di petani skala usaha rendah, biaya operasional yang tinggi, sapi perah unggul mahal, sulit ternak lahan hijauan, kurang modal, serta bantuan yang tidak optimal, dan Good Farming Practice yang belum dilakukan dengan baik; masalah yang cukup masalah dasar dalam Koperasi Batu Unit Desa (KUD Batu). Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2016 sampai Februari 2016. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data utama adalah data primer dan didukung oleh data sekunder, peneliti menggunakan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai instrumen dalam mendapatkan data dari informan di tahap wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan didukung oleh data sekunder berupa dokumentasi (dokumen). sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yaitu: reduksi data (reduksi data), penyajian data (data display) dan kesimpulan / verifikasi (verifikasi).Hasil penelitian ini menunjukkan: akuntabilitas rendah kinerja KUD Batu di Produksi Susu Sapi Perah di KUD Batu, baik dari segi akuntabilitas administrasi / manajerial akuntabilitas, hukum, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas moral, sebagai serta faktor utama dalam penurunan produksi ternak perah di KUD Batu. Saran perlu penambahan satu unit penanganan keluhan peternak sapi perah di KUD Batu, yang juga seorang peternak dibangun di KUD Batu, kemudian ditindaklanjuti dengan petani manajemen keluhan susu intensif, didukung oleh peningkatan sumber daya manusia di KUD Batu yang menjadi pemimpin , manajer sering disebutkan dalam penelitian ini sebagai papan KUD Batu, kerjasama yang baik antara dewan dan peternak sapi perah atau juga disebut sebagai susu sapi dalam penelitian ini adalah solusi untuk meningkatkan kaulitas dan kuantitas produksi susu sapi perah di KUD Batu Keywords: find solutions, make changes, improve accountability.
Analisis Akuntabilitas Pemberian Informasi Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Dalam Pelayanan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu Sasmito, Cahyo
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v7i2.1202

Abstract

Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017, metode penelitian dengan pendekatan dekriptif kualitatif,  Pelayanan e-KTP merupakan pelayanan dasar bagi semua warga Negara Indonesia khususnya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam implementasinya pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu masih dijumpai keluhan-keluhan masyarakat pada saat membutuhkan jasa pelayanan e-KTP, khususnya setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1767/SJ Tentang Persyaratan Pembuatan e-KTP, tidak perlu pengantar RT, RW. Tetapi staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang bertugas masih meminta pengantar RT dan RW, untuk masyarakat yang mengajukan perpanjanagan e-KTP, waktu pencetakan KTP yang lama, seringnya bermasalah pada server ketika pengambilan data baik scan retina mata, pengambilan sidik jari, tanda tanggan, dan photo. Kata kunci: informasi, pelayanan dan kualitas DOI  https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1202
Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa Agustinus Ghunu; Cahyo Sasmito; Annisa Purwatiningsih
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1: April 2021
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v6i1.4913

Abstract

The purpose of this article is to analyze and describe the implementation of village financial management policies (ADD, DD and DBH), as well as the supporting and inhibiting factors in the implementation of village community financial management policies (ADD, DD and DBH) intended to improve welfare and good governance. The implimentation of the management of village finances (ADD DD and DBH) creates  negative phenomena or phenomena that is not on target. The research method  is a qualitative descriptive approach. The results of the  analysis, based on the van Meter and van Horn policy implementation model, indicates that  five of the six variables affect the successful implementation of village financial management policies while one variable, namely the external environment, does not affect the successful implementation of village financial policies. The supporting factors are  the existence of regulations, community participation, internal and external cooperation, while the obstacles are the regulations that often change and the delay in distribution to the RKD. Keywords: implementation, policy, village financial, prosperity, good governance