Articles
<![CDATA[TINJAUAN TEORETIS KONSEPSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI ERA GLOBALISASI INDUSTRI PERTAHANAN ]]>
<![CDATA[Witarti, Denik Iswardani]]>;
<![CDATA[Armandha, Semmy Tyar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No 3 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.22 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v5i3.371
<![CDATA[artikel ini adalah sebuah deskripsi analisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan dalam era globalisasi pertahanan. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi yang saratakan kerja sama dan kolaborasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. Pada kesimpulannya, realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini. Kata kunci: pertahanan dan keamanan, globalisasi dan liberalisasi industri pertahanan, bela negara]]>
<![CDATA[DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRADE TREATY) PADA SIDANG MAJELIS UMUM PBB TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[W, Denik Iswardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.285 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.334
<![CDATA[Artikel ini menganalisis sikap abstain Indonesia di Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) pada tahun 2013 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Permasalahan muncul Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung terbentuknya ATT dari awal pembahasan pada tahun 2006. Selain itu, sebelum terbentuknya ATT, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam rezim internasional mengenai senjata konvensional seperti Mine Ban Treaty dan Convention on Cluster Munitions. Artikel ini bertujuan untuk (1) menggambarkan faktor, proses pembentukan ATT, dan isi perjanjian ATT seperti prinsip dan aturan, (2) menjelaskan partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional sebelum ATT, (3) menganalisa sikap abstain Indonesia terhadap ATT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis menggunakan teori rezim internasional. Melalui teori pilihan rasional menghasilkan suatu pemahaman bahwa terdapat dua kepentingan Indonesia di dalam ATT, yaitu kepentingan mencegah perdagangan gelap dan menjaga kepentingan pertahanan. Meskipun Indonesia memiliki permasalahan mengenai perdagangan senjata gelap konvensional, tetapi Indonesia tetap memilih kepentingan pertahanan sebagai hal yang paling vital. Kata Kunci: Indonesia, Arms Trade Treaty, senjata konvensional]]>
<![CDATA[Strategic Interest Projection in South China Sea Conflict ]]>
<![CDATA[Iswardani, Denik]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Republic of Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.85 KB)
|
DOI: 10.33172/jp.v1i1.54
<![CDATA[This article attempts to analyze the theoretical overview of China, United States of America, and Southeast Asia countries strategic interest in South China Sea conflict. This study is carried by projecting their national interest in South China Sea and analyzed them theoretically by using Balance of Influence Theory and Hedging Strategy. The purpose of this study was to analyze the strategy of Southeast Asian countries and extra regional powers (China and US) used to keep each other constructively and cooperatively engaged in the region and to promote rule and norm-based arrangements and principles that help them to achieve their national interest and deny intramural hegemony in South China Sea]]>
<![CDATA[DIPLOMASI INDONESIA DI UNITED NATIONS PROGRAM OF ACTIONS (UNPOA) UNTUK MENGATASI ANCAMAN SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALW) ]]>
<![CDATA[Denik Iswardani Witarti]]>;
<![CDATA[Budi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 8, No 2 (2016): Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31315/jsdk.v8i2.2477
<![CDATA[Cold War hasbecome the “golden era” for the trade of conventional weapons. Super power states such as United States and Soviet Union were massive suppliers of weapons for theirsatellite countries. After the Cold War, these weapons are not used and flow to the black market. This poses as a problem because these weapons can flow into areas that are in conflict, suchas areasin Indonesia, especially in Maluku, Poso, Aceh, and Papua. The conflict in respective areas escalated because of the flow, especially the manifold of Small Arms and Light Weapons(SALW). In order to preserve the territorial integrity and safety of the nation from the armed conflict, one of Indonesia’s effort is through diplomacy in the United Nations Program of Action (UNPoA). With descriptive qualitativeapproachand using secondary data, this paper will see how Indonesiandiplomacy in UNPoA in order to face the circulation of illegal SALW aiming to maintain the territorial integrity and national security.]]>
<![CDATA[BBC Allegedly Used Leave Campaigners Ideology to Frame EU Referendum ]]>
<![CDATA[David Randy]]>;
<![CDATA[Denik Iswardani Witarti]]>
<![CDATA[ MediaTor (Jurnal Komunikasi) Vol 14, No 1 (2021): (Accredited Sinta 2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/mediator.v14i1.6802
<![CDATA[The news broadcasted on the BBC Great Debate places issues related to the referendum into two categories: our party (United Kingdom) and their party (European Union). According to Edelman’s news frame theory, BBC, through the BBC Great Debate program, creates specific perspectives by using particular words that influence the way audiences understand reality. This study explores the impact of the BBC ideology on frames of the EU referendum broadcasted on the BBC Great Debate and the changes in the Brits’ political attitudes. This research’s paradigm is constructivism with a qualitative approach, and the analytical method used is Edelman’s news frame analysis model. Based on the findings, despite numerous criticisms expressed by leading UK academics regarding BBC’s alignments with Leave campaigners in the first three months of the campaign, BBC continued to frame biased stories. The news packages broadcasted by the BBC were potentially designed to influence the Brits’ political decision, turning their vote from remain to leave the EU. However, a specific survey on the voters should be conducted to profoundly examine whether the BBC Great Debate had significantly changed their political decisions.]]>
<![CDATA[PENANAMAN NASIONALISME DALAM MENCEGAH AKSI RADIKALISME KEPADA ANAK: PERWUJUDAN KONKRET PENCAPAIAN SDGS 16 ]]>
<![CDATA[Anggun Puspitasari]]>;
<![CDATA[Denik Iswardani Witarti]]>;
<![CDATA[Arin Fithriana]]>
<![CDATA[ Sebatik Vol 24 No 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[STMIK Widya Cipta Dharma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 merupakan salah satu tujuan utama dalam pencapaian SDGs sampai dengan tahun 2030. Tujuan 16 berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (strong institutions). Dalam tujuan 16 ini, komponen Peace merupakan tujuan utama, namun pencapaiannya terhambat dengan masalah-masalah keamanan yanng ada di Indonesia, salah satunya adalah aksi terorisme. Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara yang menjadi sasaran tindakan teroris, namun juga masuk negara pemasok teroris. Dengan adanya aksi terorisme yang melibatkan anak, maka anak berada pada posisi yang rentan dan mudah dimanipulasi bahkan dieksploitasi untuk bertindak radikal sebagaimana teroris. Dalam pencapaian SDGs 16, pemerintah membutuhkan bantuan dari segenap unsur-unsur yang ada di dalam negara. Kajian ini merupakan hasil dari kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) yang menitikberatkan pada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh bagian dari masyarakat untuk mencapai target SDGs ke 16, yaitu upaya menanamkan rasa nasionalisme kepada anak usia dini dan dibatasi pada upaya yang dilakukan di wilayah hunian urban di daerah Jakarta Selatan, Apartemen Gateway. Penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan metode yang menarik yaitu dengan perlombaan melukis tematik menciptakan antusiasme tersendiri bagi anak-anak usia dini tersebut akan negara bangsanya. Penanaman sikap nasionalisme ini diharapkan dapat menjadi modal bagi anak-anak untuk membentengi diri dari sikap radikalisme dan menumbuhkan sikap kepekaan dan kepedulian sesamanya.]]>
<![CDATA[PEMUDA PENGAWAL DEMOKRASI: PENGENALAN PEACE JOURNALISM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMPANYE SEHAT KEPADA PEMILIH PEMULA ]]>
<![CDATA[Denik Iswardani Witarti]]>;
<![CDATA[Anggun Puspitasari]]>;
<![CDATA[Arin Fithriana]]>
<![CDATA[ Sebatik Vol 24 No 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[STMIK Widya Cipta Dharma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mendekati Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 maupun Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, penyebaran berita palsu atau hoaks makin marak terjadi. Sedangkan, agar dapat memilih secara tepat, pemilih memerlukan informasi yang benar serta relevan tentang rekam jejak para kandidat dan program mereka. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bahu-membahu memerangi penyebaran berita palsu tersebut. Cara paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan tidak menyebarkan informasi apa pun sebelum memastikan kebenaran serta kredibilitas sumbernya. Jika masyarakat ingin menyebarkan informasi terkait dengan keunggulan politis calon yang dijunjungnya, masyarakat, khususnya pemilih pemula harus mengerti mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai berita positif jurnalistik yang bersifat damai (peace journalism) sehingga dapat menyebarkan berita yang tidak mengandung hoaks. Pemilih pemula merupakan bagian penting di dalam sebuah demokrasi. Pemuda di Indonesia harus mampu memegang peran strategis dengan kekuatan kelembagaannya. Pemilih pemula dapat menjadi unit kontrol sosial terhadap suatu demokrasi karena dinilai paling aktif dalam menyebarkan berita melalui media digital mengenai penyelenggaraan Pilkada maupun pemilu. Dalam upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai peace journalism kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, diperlukan sosialisasi mengenai peace journalism yang dikemas dalam diskusi interaktif. Salah satu metodenya adalah workshop fotografi. Dalam sosialisasi tersebut, pemilih pemula diperkenalkan dengan pentingnya menyebarkan berita dengan baik dan benar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan konten sosial media yang menarik.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA ANAK USIA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TUJUAN 16 TARGET 5 ]]>
<![CDATA[Denik Iswardani Witarti]]>;
<![CDATA[Anggun Puspitasari]]>;
<![CDATA[Arin Fithriana]]>
<![CDATA[ Sebatik Vol 25 No 1 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[STMIK Widya Cipta Dharma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.226 KB)
|
DOI: 10.46984/sebatik.v25i1.1085
<![CDATA[Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 16 berusaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, telah disusun beberapa target. PKM ini dilakukan sebagai untuk mencapai sasaran ke 5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya. Isu korupsi dan suap di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius. RPJMN secara eksplisit mengakui bahwa korupsi merupakan hambatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tindakan korupsi dan suap bisa dicegah dengan memberikan pendidikan sejak dini. Kegiatan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Musyarrofah dilakukan untuk mengenalkan pentingnya gerakan anti korupsi dan suap dalam segala bentuknya kepada masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah. Kegiatan yang dilakukan melalui bentuk seminar dan diskusi kelompok ini diikuti oleh 43 siswa pengurus OSIS MTs Al Musyarrofah. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta menyampaikan bahwa sikap jujur, penguatan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) serta ketegasan penegakan hukum dapat mencegah dan meminimalisir tindak suap dan korupsi.]]>
<![CDATA[Analysis Of The Failure Of Organizations For Prohibited of Chemical Weapon (OPCW) As The Organization For Disarmament On The Conflict Of Syria ]]>
<![CDATA[Denik Iswardani Witarti]]>;
<![CDATA[Anggun Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Republic of Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.412 KB)
|
DOI: 10.33172/jp.v4i1.253
<![CDATA[This paper analyzes the failure of the Organization for Prohibited of Chemical Weapon (OPCW) in handling chemical weapon disarmament in Syria. The use of chemical weapons by the Syrian government against its own citizens poses a challenge for OPCW in its role to ban the use and development of chemical weapons worldwide. OPCW itself formed in 1997 is an implementation of Chemical Weapon Convention (CWC) in 1993. The main problem of this study is OPCW failure factors to ban the use and development of chemical weapons in Syrian conflict. The study results show that the chemical weapon disarmament efforts in Syria by the OPCW by sending and destroying government-owned chemical weapons has failed. Although OPCW has claimed Syria has been freed from chemical weapons, it is still encountered the use of chemical weapons by ISIS terrorist groups and unofficial opposition groups. In conclusion, the role of the OPCW according to the concept of disarmament and the international organization is still not fully successful. OPCW is only able to detect the use of chemical weapons committed by the Syrian government. This organization has no authority in overcoming the problem of the misused chemical weapons committed by non-state actors.Keywords: Chemical weapons, Syrian conflict, OPCW, Disarmament. ]]>
<![CDATA[Literasi dan Pelatihan Kecakapan Digital untuk Meningkatkan Materi Pembelajaran Online bagi Guru di Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah ]]>
<![CDATA[Windarto]]>;
<![CDATA[Denik Iswardani Witarti]]>
<![CDATA[ Poltanesa Vol 23 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.095 KB)
|
DOI: 10.51967/tanesa.v23i1.1067
<![CDATA[Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menjadi satu kewajiban bagi tenaga pengajar dan merupakan satu pilar dari tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi. PKM adalah juga pengejawantahan dari keilmuan sivitas akademika. Universitas Budi Luhur Jakarta secara rutin menyelenggarakan kegiatan PKM dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga pendidik maupun para alumni. Kegiatan dilaksanakan sebagai sumbangan dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Pada peluncuran program Program Literasi Digital Nasional oleh Presiden Joko Widodo tahun 2021 kegiatan literasi digital diharapkan dapat menggelinding dan terus membesar di berbagai penjuru Indonesia sebagai aksi nyata menyiapkan masyarakat yang cakap digital. Sejalan dengan hal tersebut serta dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan para guru di pedalaman dalam menghadapi sistem pengajaran online, kegiatan PKM ini mengambil tema literasi digital. Kecamatan Seram Utara Timur Seti berada di dalam wilayah Kodim 1502 Masohi, Maluku tengah. Kodim 1502 Masohi, Maluku Tengah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-112, meminta kepada Universitas Budi Luhur untuk terlibat dalam kegiatan tersebut selama 2 hari sebagai bagian dari kegiatan non-fisik. Kegiatan kolaborasi TNI dengan perguruan tinggi ini dilaksanakan secara hybrid dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu webinar yang diikuti oleh peserta dari Jakarta Selatan dan dihadiri oleh para guru yang hadir langsung dari lokasi. Hari kedua, peserta mendapatkan pelatihan untuk menyiapkan materi pengajaran online. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu permasalahan para guru di daerah terpencil dan meningkatkan kecakapan digital mereka ketika sistem pembelajaran online diberlakukan. Tindak lanjut kegiatan di masa mendatang, diharapkan memberikan materi literasi digital dan kecakapan digital pada tahapan tingkat lanjut guna sehingga mitra kegiatan dapat merasakan manfaat yang signifikan dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.]]>
