Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNIFIKASI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Surakarta Law and Society Journal Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Law and Nation Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum
Asri Agustiwi
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Agustiwi, Asri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2979

Abstract

Tujuan dari artikel ini untuk memberikan masukan terkait bagaimana seharusnyapembelajaran bagi mahasiswa diperguruan tinggi dalam Penyusunan PeraturanDaerah. Bagaimana pembelajaran diberikan pada kurikulum dengan mata kuliah diklatpraktek penyusunan perundang-undangan, pada mahasiswa semester enam atau genap.Perlu mempertajam inovasi baru, sehingga mahasiswa dapat terlatih dan trampildalam membuat rancangan Produk Daerah. Metode penelitian yang digunakan dengandengan penelitian doktrinal yaitu undang-undang seperti peraturan-peraturan yangberkaitan dengan pembentukan perundang-undangan. Data yang gunakan yaitu studikepustakaan yang berupa peraturan-peraturan resmi negara, serta data sekunder yangbersifat publik yaitu jurnal-jurnal penelitian, buku dan berita-berita lainnya. Untukmenjawab penelitian ini penulis mengunakan penelitian diskriptif yaitu prosespenyelidikan yang dapat mengambarkan subyek ataupun obyekyang diteliti.Kesimpulan yang diperoleh yaitu inovasi baru dengan mempertajam pada konsepimplentasi penyusunan Peraturan Daerah dengan berbagai rangkaian kegiatan yangdiberikan seperti kerjasama dengan lembaga penyusun Peraturan Daerah; Kuliah kerjalapangan di lembaga daerah yaitu DPRD; kegiatan seminar legal drafting; ForumGrup Disscusion(FGD) Perancangan Peraturan Daerah; kopetisi kemahiran dalamlegal drafting, sehingga kedepannya mahasiswa memiliki good skill dan shoff skill.
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS AGAINST THE RISE OF HOAX CULTURE DURING COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Asri Agustiwi; Raka Widya Nugraha; Dania Rama Pratiwi
Surakarta Law and Society Journal VOL. 3 NO. 1 AUGUST 2020
Publisher : Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32019/slsj.v3i1.478

Abstract

This article aims to find out the implementation of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions against the spread of hoaxes during the COVID-19 pandemic in Indonesia as well as how to prevent the growing culture of hoax information spreading in Indonesia. The research method used is a normative method with the study of the Law, while the secondary data material used is the study library as well as the approach of laws and concepts. The result obtained is Law No. 11/2008 jo No. 19/2016 Article 28 paragraphs 1 and 2 has been effective because it can limit the wiggle room of the perpetrators of news and hate speech. More specifically, the perpetrator can be ensaned with other relevant Articles namely Article 311 and 378 of the Consumer Order, Article 27 paragraph 3 of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions. The role of society, journalists and parents is indispensable also in preventing the dissemination of such fake news. Many steps can be taken, especially as the reader should not immediately believe there needs to be a study by comparing an information with other information. Keywords: hoax, Covid-19, Electronic Information And Transaction Act.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA Suwari Akhmaddhian; Asri Agustiwi
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.409

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik.
PERAN DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN PADA FASE PRA AJUDIKASI DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Hendi Setyo Bahwono; Asri Agustiwi
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam integrated Criminal Justice System sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakan (PK) memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lebih luas lagi dalam perannya sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu (integrated Criminal Justice System). Peran Pembimbingan Kemasyarakatan sangat strategis, terutama dalam hal pelaksanaan restorative justice (keadilan restorative) dan diversi. Prinsip pidana restorative justice dimana hukuman pidana penjara merupakan upaya terakhir. Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Integrated Criminal Justice System terutama dalam system peradilan pidana anak mempunyai pengaruh penting dalam suatu putusan Pengadilan. Karena hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Jika hakim tidak memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan maka putusan tersebut batal demi hukum
Tinjauan Yuridis Tentang Penyitaan Surat Izin Mengemudi Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Wilayah Polres Karanganyar) Putra Pamungkas; Asri Agustiwi; Desi Syamsiah
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum di bidang lalu lintas mempunyai dua mekanisme penyelesaian, yaitu yang pertama melalui mekanisme jalur pengadilan, dan yang kedua adalah mekanisme tilang ditempat. Tilang ditempat biasanya dilakukan saat dilakukan adanya razia atau adanya kecelakaan kendaraan bermotor. Mekanisme penindakan tersebut meliputi adanya penyitaan surat atau kendaraan sebagai acuan barang bukti dalam pelanggaran lalu lintas. Penyitaan dilakukan ketika terjadi pelanggaran lalu lintas atau ketika adanya kecelakaan lalu lintas. Ketika pelanggaran tersebut terjadi maka akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas seperti menyita Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), ataupun kendaraan milik pelanggar itu sendiri yang akan disita sebagai barang bukti. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi mencari kebenaran terkait salah atau benar dalam kejadian itu. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian serta Undang-Undang Nomor 206 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
COMPARATIVE TRANSLATORY ON THE SYARIAH AND CONVENTIONAL CONTRACT LEGAL SYSTEMS: INDONESIA'S PERSPECTIVES Susilowardani; Desi Syamsiah; Asri Agustiwi; Dara Pustika Sukma
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 2 (2024): MEI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study aims to conduct a comparative study of the Shariah and conventional contractual legal systems from an Indonesian perspective. In the context of Indonesia, the Sharia law system is based on the principles of Islamic Shariah, while the conventional legal system is founded on the general principles that apply in the country. The method of research carried out is the study of literature by searching for literature that fits the context of research. The research shows that the Sharia law system emphasizes the principles of Shariah, such as the prohibition of interests and charges, and encourages dispute settlement through arbitration and arbitrations mechanisms. On the other hand, conventional legal systems are more flexible and focus on commercial aspects in the execution of contracts, using common dispute resolution mechanism, like courts, mediation, or negotiations. Although the Sharia law system provides special legal protection for the parties involved in a Sharia contract, the conventional legal system provides general legal protection to all parties engaged in a contract.
Co-Authors Dania Rama Pratiwi DARA PUSTIKA SUKMA Desi Syamsiah Hendi Setyo Bahwono Putra Pamungkas Raka Widya Nugraha Susilowardani Suwari Akhmaddhian