<![CDATA[Perkawinan merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, dalam UU perkawinan memberikan persyaratan yang sangat sederhana dan tidak memberatkan. Namun demikian, dalam perkawinan bansawan di Desa Bayan terdapat unsur Sajikrame (denda adat) yang cukup memberatkan sehingga dimungkinkan menjadi hambatan pemenuhan HAM. Terkait hal tersebut maka sangat penting penelitian dengan tujuan: (1) mendeskripsikan Sajikrame pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan, (2) menganalisis Sajikrame pada perkawinan bangsawan dalam perspektif HAM. Hasil penelitian tersebut sangat penting untuk inovasi pembelajaran, baik pembelajaran matakuliah HAM di Perguruan Tinggi, maupun pembelajaran HAM pada matapelajaran PPKn di SMP dan SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris-normatif. Lokasi penelitian adalah Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualititatif dengan tahapan reduksi data, penyejian data, verifikasi dan penarikan simpulan. Hasil penelitian adalah: (1) Sajikrame (denda adat) pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan terdiri dari tujuh jenis, yaitu (a) ulun dedosan berupa uang bolong, (b) dedosan, berupa uang rupiah, (c) wirang berupa sapi, berkisar 1 sampai dengan 13 ekor, (d) kain kapan sebagai simbol kesiapan menjaga keutuhan runah tangga hingga maut memisahkan, (e) tombak, sebagai simbol kesiapan melindungi keluarga dari gangguan, (f) uang aik susu, (g) ampah-ampah, yakni denda karena melanggar aturan. Sajikrame tersebut ditentukan melaui proses musyawarah mufakat yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai perempuan. (2) Sajikrame pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan dalam perspektif HAM, di satu sisi merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap HAM. Hal ini dapat dicermati dari beberapa jenis sajikrame serta tujuan/makna simbolik di dalamnya, bahwa perkawinan dilakukan dengan penuh kesiapan baik moril maupun materil. Kesiapan tersebut akan mempengaruhi terpenuhinya hak-hak lainnya, baik hak istri, hak suami, maupun hak anak. Di sisi lain, sajikrame mengandung unsur pelanggaran HAM, karena memuat aspek pembatasan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang telah dijamin oleh UU.]]>
