Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Lalu Husni
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Review of Act Number 39 year 2004 Concerning The Placement and Protection for Indonesian Workers Abroad Lalu Husni; Idrus Abdullah; RR Cahyowati
Unram Law Review Vol 1 No 2 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v1i2.17

Abstract

Labor migration in the era of free trade is a necessity, as part of the international community, Indonesia must participate in the globalization era, so it can not withstand nationals to seek a better life abroad. The purpose of this study to know and understand the weaknesses of the Act No. 39 of 2004 on the placement and protection of migrant workers, knowing and understanding the formulation of norms of protection of migrant workers to protect it properly. Research methods, normative law research, with the statute approach, conceptual approach, and conceptual approach. The types and sources of legal materials, using primary legal resourse, legal resourse secondary, and tertiary legal resource. Mechanical collection of legal materials, is done by performing a search, collection and documentation, processing and analysis of legal materials through a process of legal reasoning logical, systematic and coherent. Conclusion, weakness No..39 Act of 2004 regarding the Placement and Protection of Migrant Workers so it can not protect properly, this is due to provisions that prohibit or liability, but is not followed by the threat of legal sanction. Their norms do not provide clear who is the subject of law. Their formulation of norms "skill" that should be in the form of "necessity", so that the selection of a local recruit migrant workers can actually be done properly, and can prevent ekploitation human / human trafficking. The existence of norms regulating the legal subjects that are outside the boundaries of the Unitary Republic of Indonesia. Provisions that contradict each other (inconsistency). There are provisions governing unilateral legal subjects. Legal uncertainty because the agreements made on the basis of agreement between the workers / laborers (prospective TKI) with the employer / user services, the formulation of norms of protection of migrant workers to protect properly, namely by stating the principles of humanitarianism and the principle of national responsibility as the foundation footing.
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Any Suryani Hamzah; Lalu Husni; RR Cahyowati
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.964 KB)

Abstract

Isu perdagangan orang (human trafficking) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (human trafficking), khususnya aspek pencegahan perdagangan orang, seiring dengan dibukanya tambang tambang besar dibeberapa wilayah NTB serta pekembangnya sector pariwisata NTB menjadi daerah wilayah sending area, transit dan penerima. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa.sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Malaka merupakan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariowisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang bahaya perdagangan orang, migrasi aman dan penempatan pekerja migran Indonesia.mengngat des amalaka merupakan pintu wisata tiga gili yaitu gili air,gili meno dan Gili Trawangan.dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat desa Malakayg untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia .
Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Rahmawati Kusuma; Any Suryan i Hamzah; Lalu Husni; Zaeny Asyhadie
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.227 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara sosial maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang .
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur Lalu Husni; Any Suryani Hamzah; Hirsanuddin Hirsanuddin
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2113

Abstract

Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Penempatan Pejerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa. Sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Pemenang Timur merupakan salah satu desa pengirim pekerja migran Indonesia ke Luar negeri dan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariwisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang penempatan pekerja migran yang benara serta bahaya perdagangan orang serta migrasi aman dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat Desa Pemenang Timur yang untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalampengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia Fitria Wulandari; Lalu Husni; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2608

Abstract

This research aims are to analyse and to understand how is the arrangement of Immigration office supervisory on foreign manpower according to Indonesian positive laws. Applied method in this study was normative legal research which primarily conducted through library research and assessing related statutes. Result of this study shows that, regulations on the supervisory office conducted by the immigration office are based on the Law Number 11 of 2011 on Immigration and its implementing regulation, Presidential Regulation Number 34 of 2021 on the Employment of Foreign Manpower and completed with Law Number 13 of 2003 on Manpower. Immigration responsibility in conducting immigration actions is carried out by administrative and criminal actions. In order to guarantee legal certainty and justice for foreigners who are subject to immigration measures, the decision shall be stipulated in written form, which contains the identity of the person affected by the immigration action, the reasons for the action and the type of action, and may submit an objection to the said immigration action. The purpose of this immigration action is to carry out supervisory policies in the field of immigration and assist the implementation of law enforcement in the territory of the Republic of Indonesia, both preventive and repressive in nature.
Co-Authors Any Suryan i Hamzah Fitria Wulandari Hamzah, Any Suryani Hirsanuddin Hirsanuddin Idrus Abdullah Kusuma, Rahmawati Rr Cahyowati RR Cahyowati Zaeny Asyhadie