Garuda - Garba Rujukan Digital

Tarian Papua: Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Arshinta Minggah Pangesti; Rochmiyati Azwardi; Ari Sofia
Jurnal PG-PAUD Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Pendidikan Anak
Publisher : FKIP UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research problem was children low of gross motor skills. This study aimed to determined the influence of dance on children gross motor skills ages 5-6 years in kindergarden Latifah 2 Gadingrejo Pringsewu District. The research method used pre-experimental with one-shot case study designed. Sample technique was total sampling with 15 children sample used purposive sampling technique. Data were collected by observation and documentation. Data were analyzed by using simple linear regresion. The results showed that there is an influence of dance on gross motor skills in children aged 5-6 years as much as 70,5%.Masalah penelitian ini adalah rendahnya kemampuan motorik kasar pada anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas tarian terhadap kemampuan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian bersifat Pre-Eksperimental menggunakan jenis One-Shot Case Study. Sampel penelitian berjumlah 15 siswa dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tarian terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun sebesar 70,5%.Kata kunci: anak usia dini, motorik kasar, tarian anak

The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia Shinta Pangesti; Grace I Darmawan; Cynthia P. Limantara
Rechtsidee Vol 7 (2020): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.2020.7.701

Notary has the authority to certify the electronic transaction (cyber notary) according to the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 (Law 2/2014). Thus, the authority has been the milestone for the concept of cyber notary in Indonesia. Although the enactment of Law 2/2014 presented a new concept in Notary in Indonesia, but it does not give a wide chance to the application of cyber notary itself. One of the roots that causes the obstacles are the absence of definite law in regulating cyber notary. Law 2/2014 mentioned cyber notary but did not give a normative definition on it. Therefore, the concept of cyber notary is limited to conduct the certification of electronic transaction. Several challenges on performing the authorities and obligations of notary could be found in the context of the implementation of cyber notary, as follows: 1) Notary is bounded to the form and procedure in drawing up authentic deeds set by Article 38 Law 2/2014; 2 ) The appearers shall be known to Notary or introduced to him/her; 3 ) Reading and signing of deeds have to done in specific procedure; and 4) Drawing up deeds in the form of Minutes of Deed and keep the same as a part of Notarial Protocols. This article was classified as legal normative research and meant to analyze the concept of regulation on cyber notary in Indonesia by using statute and conceptual approach.

BARCODING DIGITAL SIGNATURE AUTHENCITY SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PIDANA Agus Budianto; Shinta Pangesti; Debora Pasaribu; Stephanie Faustina
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Bisnis dan setiap layanan publik, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian karena pandemi Covid-19, termasuk didalamnya konsep penggunaan cyber notary bagi pejabat pembuat akta otentik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perolehan data primer melalui focus group discussion, interview secara langsung atau melalui seminar online, dengan teknik non-random purposive sampling. Cyber notary diselenggarakan untuk membuktikan dokumen pendukung dari suatu akta yang wajib dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang terdaftar. Suatu digital signature telah memenuhi unsur secara yuridis, yaitu seseorang yang membutuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara keseluruhan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Oleh karenanya mendesak bagi Kemenkumham untuk segera membuat peraturan tentang digital signature dalam akta otentik notaris, mengingat sah secara hukum sebagai alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

AKTA PKR DARI RUPS LUAR BIASA YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Shinta Pangesti
Jurnal Yudisial Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i3.352

ABSTRAKPenerbitan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) dari penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) dilakukan untuk menjamin kepastian hukum telah diadakan RUPS dengan keputusan-keputusannya. Permasalahan muncul ketika akta PKR diterbitkan dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana RUPS luar biasa yang diselenggarakan PT ECO pada tanggal 21 Mei 2011, yang dipimpin komisaris utamanya yakni S. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum dan langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung PMH dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan Akta PKR Nomor 56 dari penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO yang kemudian diproses ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak terkait yakni pemegang saham, pelaku PMH, dan notaris yang menerbitkan dan memproses akta PKR tersebut. Langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan Akta PKR Nomor 56 tersebut telah diproses melalui jalur pengadilan yakni dari Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan terakhir di Mahkamah Agung.Kata kunci: akta pernyataan keputusan rapat; rapat umum pemegang saham; perbuatan melawan hukum. ABSTRACT The issuance of the deed of meeting decision declaration from the holding of the general meeting of shareholders ensured legal certainty has been held by a general meeting of shareholders with its decisions. The problem arose when the deed of meeting decision declaration was published from the extraordinary general meeting of shareholders that contained unlawful acts, as was the extraordinary general meeting of shareholders held by PT ECO on 21st May 2011, led by its chief commissioner, S. This research focuses on the legal consequences and legal steps taken by the parties towards the deed of meeting decision declaration issuance from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders containing unlawful acts with a case approach to the Decision Number 45/Pdt/2014/PTR. This research is normative legal research with a case study approach. This study concludes that the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders of PT ECO on 21st May 2011, which then processed to the Ministry of Law and Human Rights produces legal consequences for the related parties, namely shareholders, unlawful acts actors, and notary who issued and processed the deed of meeting decision declaration. All the parties that take legal steps regarding the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 have been processed through court channels from the Batam District Court, Pekanbaru High Court, and finally at the Supreme Court. Keywords: deeds of meeting decision declaration; general meeting of shareholders; unlawful act.

PENGUATAN REGULASI PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI MASA PANDEMI COVID-19 Shinta Pangesti
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Salah satu dinamika dan perkembangan hukum pada masa pandemi Covid-19 adalah ditetapkannya UU Cipta Kerja, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Terobosan baru yang terlihat setelah perubahan UU Cipta Kerja terhadap beberapa pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah diakui suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kehadiran perseroan perorangan di satu sisi dapat menjadi stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengaturannya yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Melalui penelitian hukum normatif serta analisis kualitatif dengan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini membahas pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya serta celah hukum dan usulan perbaikan pengaturannya. Hasil dari penelitian, pengaturan mengenai perseroan kriteria usaha mikro dan kecil masih memiliki celah hukum, sehingga pemerintah perlu memperkuat pengaturan dasar hukum maupun peraturan pelaksananya pada masa mendatang.

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Notaris dalam RUPS PT Tertutup Susi Susantijo; Shinta Pangesti; Robbyson Halim
Notary Journal Vol 1, No 1: April 2021
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i1.2738

In practice, there often occurrs defective procedure when holding a Private Limited Company’s (PLC’s) General Meeting of Shareholders (GMS), which later stated in Deed of the Meeting Resolutions by a Notary. Regarding the defective procedure in GMS, shareholders will surely suffer losses because their rights are violated, especially minority shareholders. Two problems that arise and examined in this study are: How is the legal protection for minority shareholders in a PLC’s GMS? and How is the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in a PLC? This research is normative legal research. Based on the research conducted, it can be concluded that legal protection for minority shareholders in PLC’s GMS, has been quite well regulated in Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. On the other hand, the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in an LLC is a liability limited to formal truth or formal requirements. Regarding the material truth, it is not the responsibility of the notary but is the responsibility of the legal subject who performed the legal action. Notary in carrying out his position also requires having thoroughness and carefulness in doing any legal action, including making Deed of the Meeting Resolutions.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam praktek, sering sekali terjadi penyelenggaraan RUPS PT Tertutup yang mengandung cacat prosedur, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Terhadap adanya penyelenggaraan RUPS yang mengandung cacat prosedur, para pemegang saham pasti akan mengalami kerugian karena hak-hak mereka dilanggar, khususnya para pemegang saham minoritas. Dua rumusan masalah yang timbul dan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS PT Tertutup? serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS dalam PT Tertutup sudah cukup baik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Di samping itu, pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup merupakan pertanggungjawaban sebatas pada syarat formal atau kelengkapan formal. Kebenaran materiil bukan tanggung jawab notaris, melainkan masing-masing subjek hukum yang melakukan. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga dituntut memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan setiap perbuatan hukum, termasuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Pengaturan Perizinan Berusaha Pemerintah Kota Batam Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja: Batam City Government Business Licensing Arrangements Before and After the Job Creation Law Shinta Pangesti
Warkat Vol. 1 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/warkat.v1n2.5

In the new normal era, the impact of the Covid-19 pandemic is still very much felt, especially in the economic sector. In line with the investment recovery agenda in Indonesia, the Government has taken steps to simplify regulations, one of which is in managing business permits as mandated by the Job Creation Law and its implementing regulations. In order to obtain a comparison of business licensing arrangements in Batam City before and after the enactment of the Job Creation Law, the author examines how business licensing arrangements in Batam City are reviewed from the Mayor of Batam No. 40/2020 jo. Batam Mayor Regulation no. 56/2020 jis. Job Creation Law jo. PP No. 5/2021 jo. PP No. 6/2021? This research is normative legal research using primary, secondary and non-legal legal materials. Because the new Batam mayoral regulations regarding business licensing have not yet been established, the existing old provisions remain in effect as long as they have not been revoked. Adjustment of mayor regulations to the provisions in PP no. 5/2021 jo. PP No. 6/2021 needs to be implemented immediately to realize legal certainty in business licensing.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search