Garuda - Garba Rujukan Digital

Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia Rofii, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Gagasan umum Hak Asasi Manusia (HAM) telah menarik perhatian khusus di kalangan ahli hukum Islam. Tulisan ini mengangkat persolan keterpengaruhan hukum keluarga Islam di Malaysia oleh globalisasi HAM. Ada dua hal yang dicoba diulas, yaitu tentang bagaimana pengaruh diskursus HAM dalam proses perumusan dan pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia? Danbagaimana hukum keluarga Islam di Malaysia dinegosiasikan dengan pengaturan HAM baik internasional maupun nasional? Melalui perspektif globalisasi, tulisan ini menunjukkan bahwa pertemuan antara hukum keluarga Islam tradisional dan rezim HAM melahirkan negosiasi dan pluralisasi.Dalam proses negosiasi dalam pembentukan hukum keluarga Islam, upaya untuk mengamandemen Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 2005mendapatkan penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil dan sebagai akibatnya sebuah rancangan yang baru lebih memihak kepentingan perempuan disahkan.Dalam banyak hal, yang terjadi bukannya semata-mata pencangkokan HAM global terhadap hukum keluarga Islam, tetapi lebih pada menjembatani kepentingan dan tuntutan dari dua tatanan normatif tersebut.

Kepastian Epistemologi Hukum Islam: Kritik al-Syatibi terhadap Konsep Qatâ€™iy - Zanniy Rofii, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Sebagai salah satu tema penting dalam ushul fiqh, qatâ€™i-zanni menyentuh dimensi radikal dan fundamental dari pengetahuan akan hukum Islam. Hal-hal yang pasti dalam agama selama ini telah dirumuskan atas dasar konsep ini. Tulisan ini mendemonstrasikan kritik salah seorang teoritisi utama hukum Islam, Abu Ishaq al-Syatibi, terhadap konsepsi ortodoksi qatâ€™i-zanni. Dengan menerima faktor ihtimalat â€™asyrah dan infirad dalam setiap dalil tekstual, al-Syatibi meragukan eksistensi qatâ€™i versi ulama ushul. Penerimaan terhadap faktor-faktor tersebut tidak menjadikannya skeptis terhadap kepastian hukum Islam. Dalam tulisan ini ditunjukkan bagaimana al-Syatibi menganalisis secara kritis tiga kategori kepastian epistemik dalam hukum Islam, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maâ€™nawi, dan istiqra` maâ€™nawi. Dari ketiga kategori tersebut, al-Syatibi menerima dan menyokong dua kategori terakhir. Bahkan, ia secara ekstensif menunjukkan istiqra` maâ€™nawi sebagai sebagai jalan keluar atas problem epistemologis tersebut. Penggunaan bentuk kepastian terakhir ini menunjukkan keunikan tawaran epistemologis al-Syatibi dalam sejarah teori hukum Islam.

Islam, Islamic Law and Constitution Making: International and Domestic Engagement in the Constitution-Making Process in Afghanistan Rofii, Ahmad
Mazahib VOLUME 19, ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : IAIN Samarinda

The making of the 2004 Constitution was a significant moment amidst the continuing conflicts in Afghanistan. It was an attempt to transform differences and conflicts into a shared agenda for the future of the country. The process of constitution-making in Afghanistan was marked by intense negotiations between the international community and actors, on the one hand, and domestic actors, on the other. The outcome would be called a â€œwin-win solutionâ€. This essay focuses on the making of the Islam-related clauses: How was the public participation? How has the negotiation been undertaken? What was the result and why? This essay is an attempt to answer those questions. It will argue that the process of constitution-making in Afghanistan particularly with regard to the Islam clauses is the acts of negotiations between different competing actors. The Constitution is the product of negotiations not only between international and domestic actors, but also between domestic actors. As evident in the making of the Islam clauses, these negotiations might be characterized as between puritan Islamist and more moderate Muslim actors.Keywords:Â constitution-making, Afghanistan, the 2004 Constitution, Islam clauses, Islamic.

WHITHER ISLAMIC LEGAL REASONING? The Law and Judicial Reasoning of The Religious Courts Ahmad Rofii
JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya

HUKUM ISLAM DAN KESESATAN: FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENYIMPANGAN AJARAN Ahmad Rofii
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Masalah penyimpangan ajaran agama atau lebih tepatnya penyimpangan dari ajaran yang disepakati mayoritas telah lama menjadi konsen ulama. Para wakil mayoritas dalam banyak kasus terbiasa menjatuhkan fatwa sesat terhadap tindakan yang diklaim merupakan penyimpangan. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, sering diklaim mempunyai pendekatan yang lebih moderat. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa fatwa-fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh organisasi NU terkait persoalan penyimpangan ajaran agama. Bagi NU, penyimpangan terhadap ajaran yang disepakati kebenarannya menjadi ukuran yang menyebabkan pelakunya dinilai telah keluar dari Islam. Hanya saja, alih-alih dihukum mati, mereka yang dianggap murtad harus terlebih dahulu dimintakan pertaubatannya (istitābah). Di sini peran dakwah dan nasehat menjadi sangat menentukan. Sedangkan tentang bentuk penyimpangan berupa bid’ah, NU mengikuti tipologi bid’ah yang ada, yaitu antara bid’ah sayyi’ah (buruk) dan bid’ah ḥasanah (baik). Dalam merespon terjadinya apa yang dianggap bid’ah yang buruk, NU lebih memilih cara persuasif, yakni dengan memberikan pengertian, ajakan serta argumentasi kepada pelaku.The problem of deviation of religious teachings or rather deviation from the agreed teaching of the majority has long been a concern of Muslim scholars. The representatives of the majority in many cases used to impose fatwa against acts that are claimed as deviation. Nahdlatul Ulama (NU), as one of the largest Islamic organization in the world, is often claimed to have a more moderate approach. This paper is intended to analyze the religious opinions (fatwas) that are issued by the NU institution regarding the issues of deviation against religious teachings. According to the NU, deviation from the true agreed teachings constitutes a standard that caused those who commits being judged to have come out of Islam. Instead of death, however, those who are considered apostates must first be requested to repentance (istitā bah). Here, the role of propaganda and advice becomes very decisive. As to bid’ah as a form of deviation, the NU follows the existing typology of bid’ah, the bad innovation (bid’ah sayyi'ah) and good innovation (bid’ah ḥasanah). In response to what is considered bad innovation, the NU prefers persuasive approach, namely by providing sound understanding, persuasion and arguments to the innovators.

A CRITICAL APPROACH IN COMPARATIVE LEGAL STUDIES: A Lesson for Islamic Legal Scholarship Ahmad Rofii
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kajian perbandingan hukum ortodoks percaya bahwa ada sains perbandingan hukum yang bersifat murni dan obyektif, yang dapat menjaga jarak dari konvensi dan historisitasnya. Melawan asumsi tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa anggapan akan obyektifitas dalam kajian perbandingan hukum tidak dapat dipertahankan. Tulisan ini juga berupaya melihat masa depan kajian perbandingan hukum. Ia berpendapat bahwa adalah tidak kritis untuk mengatakan bahwa ada teks hukum yang dapat dipahami di luar konteksnya, karena setiap teks berada dalam situasi tertentu dan lekat dengan konteksnya. Pandangan positifistik terhadap hukum sudah usang. Tugas penelitian perbandingan bukanlah untuk mencari kebenaran-sebagai-ketepatan. Tetapi, ia berupaya untuk menyingkap dimensi laten dari hukum. Obsesi ortodoksi untuk melakukan uniformasi hukum menyembuyikan fakta akan perbedaan. The orthodox comparative legal studies believe that there is a pure and objective science of comparative legal studies able to distance itself from “conventions” and its historicity. Against this assumption, this paper will argue that the objectivity claim in comparative legal studies is flawed. This paper also attempts to see what the future of comparative legal studies could be. It argues that it is uncritical to say that there is a legal text that can be understood out of its context, because every text is situated and embedded. The positivistic view of law was obsolete. The duty of comparative research is not to search for truth-as-correctness. Rather, it attempts to unconceal the latent dimension of law. The orthodoxy’s obsession to uniformization of law deceives the fact of difference.

The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation Ahmad Rofii
Constitutional Review Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/consrev722

This paper examines the problem of whether the inclusion of religious words in the Indonesian Constitution is tantamount to the establishment of a religious constitution. By focusing on the Constitution’s provision on “belief in the One and Only God” in Article 29(1), this paper challenges the received theory of the religiosity of the Constitution. To that end, the paper first investigates the doctrinal and historical implications of Article 29(1). Particular analysis concerns the implications of this constitutionalization for Islamic law. The Constitutional Court’s decision on interreligious marriage is critically examined as an example of how the received theory is endorsed and articulated in the case of marriage. This paper argues that Article 29(1) concerns all religions, without any implied exclusion of non-monotheistic religions. Moreover, this paper affirms what is called the Pancasila state, located between an exclusively secular state and a religious or theocratic state. This arguably makes the notion of the religiosity of the Constitution unjustified. The Constitutional Court, however, has interpreted Article 29(1) in a strongly religious sense, leading to religious supremacy and, accordingly, is contrary to how the Constitution ought to be understood.

Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia Ahmad Rofii
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Gagasan umum Hak Asasi Manusia (HAM) telah menarik perhatian khusus di kalangan ahli hukum Islam. Tulisan ini mengangkat persolan keterpengaruhan hukum keluarga Islam di Malaysia oleh globalisasi HAM. Ada dua hal yang dicoba diulas, yaitu tentang bagaimana pengaruh diskursus HAM dalam proses perumusan dan pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia? Danbagaimana hukum keluarga Islam di Malaysia dinegosiasikan dengan pengaturan HAM baik internasional maupun nasional? Melalui perspektif globalisasi, tulisan ini menunjukkan bahwa pertemuan antara hukum keluarga Islam tradisional dan rezim HAM melahirkan negosiasi dan pluralisasi.Dalam proses negosiasi dalam pembentukan hukum keluarga Islam, upaya untuk mengamandemen Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 2005mendapatkan penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil dan sebagai akibatnya sebuah rancangan yang baru lebih memihak kepentingan perempuan disahkan.Dalam banyak hal, yang terjadi bukannya semata-mata pencangkokan HAM global terhadap hukum keluarga Islam, tetapi lebih pada menjembatani kepentingan dan tuntutan dari dua tatanan normatif tersebut.

Kepastian Epistemologi Hukum Islam: Kritik al-Syatibi terhadap Konsep Qat'iy - Zanniy Ahmad Rofii
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Sebagai salah satu tema penting dalam ushul fiqh, qat'iy-zanni menyentuh dimensi radikal dan fundamental dari pengetahuan akan hukum Islam. Hal-hal yang pasti dalam agama selama ini telah dirumuskan atas dasar konsep ini. Tulisan ini mendemonstrasikan kritik salah seorang teoritisi utama hukum Islam, Abu Ishaq al-Syatibi, terhadap konsepsi ortodoksi qat'iy-zanni. Dengan menerima faktor ihtimalat 'asyrah dan infirad dalam setiap dalil tekstual, al-Syatibi meragukan eksistensi qat'i versi ulama ushul. Penerimaan terhadap faktor-faktor tersebut tidak menjadikannya skeptis terhadap kepastian hukum Islam. Dalam tulisan ini ditunjukkan bagaimana al-Syatibi menganalisis secara kritis tiga kategori kepastian epistemik dalam hukum Islam, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, dan istiqra` ma'nawi. Dari ketiga kategori tersebut, al-Syatibi menerima dan menyokong dua kategori terakhir. Bahkan, ia secara ekstensif menunjukkan istiqra` ma'nawi sebagai sebagai jalan keluar atas problem epistemologis tersebut. Penggunaan bentuk kepastian terakhir ini menunjukkan keunikan tawaran epistemologis al-Syatibi dalam sejarah teori hukum Islam.

Kajian Atas Naskah Kitab Al-Nikah Ahmad Rofii
Jurnal Lektur Keagamaan Vol 10 No 2 (2012): Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 10 No. 2 Tahun 2012
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Agency for Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

The article examines a manuscript entitled Kitab al-Nikah (KN) written by Abu 'Abd Allah al-Husayn ibn Ahmad al-Mahfani, a writer who is assumed to be from Jawi land (Nusantara). KN is a digest book of marriage law according to the Syafi’i school. The explanation and sentences used in this manuscript refer to the major sources of the Syafi’i school literature. What is quite uniqe of are as follow: first, unlike the majority of the digest literature of law, KN provides legal basis that come from al-Qur’an and hadis upon certain rules of marriage law. Second, KN employs an approach of comparative law, particularly with Abu Hanifah and Malik schools. This is certaintly uncommon for a digest book. Third, KN provides important additional information on Islamic basis of morality such as its reference to the principle of prudence and wara’, and its emphasis on the principle of no-harm and good relationship between husband and wife, something rarely found in the classical fiqh literature.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search