Garuda - Garba Rujukan Digital

Mekanisme Ganti Rugi oleh Pt. Kereta Commuter Indonesia Kepada Para Penumpang Kereta Commuter Line JABODETABEK Pengguna Aplikasi LinkAja Rohmad Krismanto; Asep Syarifuddin Hidayat; Faris Satria Alam
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.16715

AbstractAccording to the annual report of PT. KCI until December 2018, PT. KCI has 792 KRL units, and continues to grow to date to meet the growing passenger demand from time to time. Users of the Commuter Line Train service, as a whole, as of December 2018, there were 336.7 million passengers. That number increased 7% from the number of passengers in 2017 amounted to 315.8 million passengers. At present, PT. KCI serves 79 stations throughout the Greater Jakarta, Banten and Cikarang areas with a route range of 418.5 km. In the face of an increase in the number of passengers, one of the efforts that can be emphasized in improving the quality of customer service is by implementing e-ticketing technology as a substitute for manual payment systems using paper tickets. Based on this with the large number of KRL enthusiasts, the need for legal arrangements governing consumer protection for KRL users. This is necessary to protect consumer rights in the event of undesirable events, such as Extraordinary Events (PL) on Jabodetabek commuter line train trips.This study aims to determine, describe, and provide an understanding of the forms of consumer protection and compensation mechanisms for passengers using the LinkAja application for the extraordinary events of the Jabodetabek Commuter Line Train trip by PT. Kereta Commuter Indonesia.This study uses qualitative research, with a juridical empirical research method, namely legal research with existing facts and applied by humans living in the community itself that can be constrained or observed and free of values to determine the implementation of applicable legal norms.The results of the analysis showed that the form of passenger protection for users of the LinkAja application for extraordinary events on the Jabodetabek Commuter Line train trip, namely the compensation of the amount of money spent and the compensation could be given if the passenger canceled the Jabodetabek commuter line train trip. Jabodetabek commuter line train trip cancellation mechanism, can be done by Passenger can report to station officer to cancel Jabodetabek commuter line train trip. After that the station accompanied the passengers to cancel the Jabodetabek commuter line train trip to the station ticket clerk. Then the station ticket clerk confirmed to the linkaja that the passenger would cancel the Jabodetabek commuter line train trip due to an extraordinary event on the Jabodetabek commuter line train trip. When it has been confirmed by the linkaja, the passengers only need to wait for the balance to be returned to the passenger linkaja account itself.Abstrak Menurut laporan tahunan PT. KCI hingga Desember 2018, PT. KCI telah memiliki 792 unit KRL, dan terus bertambah hingga saat ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Pengguna jasa Kereta Commuter Line, secara keseluruhan, per Desember 2018, terdapat 336,7 juta penumpang. Angka tersebut meningkat 7% dari jumlah penumpang tahun 2017 sebesar 315,8 juta penumpang. Saat ini, PT. KCI melayani 79 stasiun di seluruh wilayah Jabodetabek, Banten, dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. Dalam menghadapi kenaikan jumlah penumpang, salah satu upaya yang dapat ditekankan dalam peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, yaitu dengan penerapan teknologi e-ticketing sebagai pengganti dari sistem pembayaran manual dengan menggunakan tiket kertas. Berdasarkan hal tersebut dengan banyaknya peminat KRL, diperlukannya pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna KRL. Hal ini diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Peristiwa Luar Biasa (PL) pada perjalanan kereta commuter line Jabodetabek.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memberi pemahaman mengenai bentuk perlindungan konsumen serta mekanisme ganti rugi pada penumpang pengguna aplikasi LinkAja atas peristiwa luar biasa perjalanan Kereta Commuter Line Jabodetabek oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian empiris yuridis, yaitu penelitian hukum dengan fakta yang ada dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai untuk mengetahui implementasi norma hukum yang berlaku. Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen penumpang pengguna aplikasi LinkAja atas peristiwa luar biasa pada perjalanan kereta Commuter Line Jabodetabek, yaitu pemberian kompensasi sejumlah uang yang dikeluarkannya dan kompensasi tersebut dapat diberikan apabila penumpang membatalkan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Mekanisme pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek, dapat dilakukan dengan cara Penumpang dapat melapor ke petugas stasiun untuk melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Setelah itu stasiun mendampingi penumpang untuk melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek ke petugas loket stasiun. Lalu petugas loket stasiun mengkonfirmasi ke pihak linkaja bahwa penumpang tersebut akan melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek dikarenakan adanya peristiwa luar biasa pada perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Ketika sudah terkonfirmasi oleh pihak linkaja, penumpang hanya tinggal menunggu saldo dikembalikan ke akun linkaja penumpang itu sendiri.

Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura dan Prada Afiyah Qurrota Ayun; Asep Syarifuddin Hidayat; Fitriyani Zein
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i1.13264

Abstract:The problem examined in this study is related to the Dissenting Opinion of Judges in the Supreme Court's Decision in the Famous Brand Case of Yumi Katsura and PRADA. Problems related to the judges' consideration that stated dissenting opinions in famous trademark cases at the cassation level were seen from the Trademark Law, the Law on Judicial Power and the implications of the dissenting opinion on the famous brand case of Yumi Katsura and PRADA. This study uses qualitative research that is the type of data and analysis that is used is narrative, in the form of statements that use reasoning. The results of the study showed that the judges' consideration that stated dissenting opinion was more correct and correct, in the decision No. 310 K/Pdt. Sus-HKI/2013 based on the Law on Trademarks and facts at the hearing, while in the decision Number 164 K/Pdt . SUS-HKI/2016 besides based on the Trademark Law, also based on the Supreme Court Jurisprudence Number 2279/PK/Pdt/1992 and Number 1596 K/Pdt/1983. Then the implication of the judge's dissenting opinion on the case of a famous brand can provide knowledge about the interpretation of the phrase equality in essence and the interpretation of the criteria of a well-known brand as well as to the verdict handed down while still taking the most votes.Keywords: Dissenting Opinion, Famous Brand, Yumi Katsura and PRADA

Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Hal Penggunaan Merek Tanpa Hak Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla) Anisa Katria Utami; Asep syarifuddin Hidayat; mustolih mustolih
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14637

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi franchisor dalam hal penggunaan merek tanpa hak setelah berakhirnya perjanjian waralaba antara Oktavia Cokrodiharjo sebagai mantan franchisee melawan PT. K-24 Indonesia sebagai pemilik merek K-24 Indonesia, serta mengetahui pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus/2015/ PN Bla apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Pendekatan penelitian yang digunakan masuk ke dalam kategori yuridis normatif dengan menganalisis putusan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Merek, literatur pendapat para ahli dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi franchisor dalam hal penggunaan merek tanpa hak setelah berakhirnya perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa apabila ada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain akan mendapatkan sanksi pemidanaan maksimal pidana penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian dalam Pasal 91 dijelaskan bahwa apabila ada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain akan mendapatkan sanksi pemidanaan maksimal pidana penjara 4 tahun dan/atau denda maksimal 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/ PN Bla, perbuatan yang dilakukan Oktavia Cokrodiharjo yang masih menggunakan aksessoris/atribut yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia setelah perjanjian waralaba berakhir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Implementasi PMA Nomor 8 Tahun 2018 Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kasus PPIU PT. Solusi Balad Lumampah) M Izzul Mutho; Asep Syarifuddin Hidayat
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i3.12008

AbstractThis study seeks to analyze the implementation of PMA Number 8 of 2018 which is a revised result of PMA Number 18 of 2015 by looking at legal cases that ensnare PPIU Lumadah Balad Solutions. PT. SBL in running its business provides low-cost Umrah, bonuses for agents, and provides an installment mechanism. According to the Financial Services Authority (OJK) they must subsidize Umrah promo pilgrims and cover the costs of pilgrims who have left. Here there is a miss management as conveyed by the Financial Services Authority (FSA), mainly related to the ponzi scheme that is run. There are many shortcomings in PMA Number 18 Year 2015 as a regulation that makes PT. SBL failed to dispatch the congregation. Among these are the reporting mechanism as in article 25 paragraph 2 which makes this regulation considered passive. Add to this the lack of oversight by the government and the cost standards not yet specified in this PMA. This then resulted in a revision effort by the Government by making additional regulations, namely PMA Number 8 of 2018. In it set reference fees for Umrah pilgrims, the maximum limit of departure and also the prohibition of PPIU to dispatch their pilgrims using bailout funds as in article 12.Keywords: PMA, PT. SBL, Implementation

JASA PENGIRIMAN UANG OLEH ALFAMART DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA Muhammad Mahdi Firdaus; Asep Syarifuddin Hidayat; M Yasir
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.17043

The purpose of this study was to determine the form of Alfamart's legal responsibility as the organizer of money transfer or fund transfer activities in terms of several laws and regulations governing the legal responsibilities of the fund transfer organizer. The Law is Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers and other laws governing the obligations, rights and responsibilities of Alfamart as the organizer of fund transfer activities in force in Indonesia. Whereas in the United States, this kind of legal responsibility is regulated in the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) and the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) in Title IX.This research uses empirical normative legal research using the statute approach, horizontal synchronization approach, comparative approach and library research by conducting an assessment of the laws and regulations and related books. with the title of this thesis.The results showed that there are different forms of Alfamart's legal responsibility as the organizer of fund transfer activities, namely in the Electronic Transaction Information Act, the form of legal responsibility for electronic system organizers and electronic transactions is liability based on fault due to negligence. Whereas in the Fund Transfer Act, the form of legal liability is absolute liability without the possibility of defense (defense) from the organizer of the transfer of funds. On the other hand, the form of legal responsibility implemented in the Electronic Fund Transfer Act (EFTA) is a strict liability with the possibility of a defense (defense) and if there is a conflict between the Funds Transfer Act and the Information Act and Electronic Transactions, according to the principle of "lex posteriori derogat lex priori" used is the latest Law, the Funds Transfer Act.

Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No.801/II/ARB-BANI/2016 Dara Fitryalita; Asep Syarifuddin Hidayat; Mufidah Mufidah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i1.12006

Abstract:The presence of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) provides new hope in effective and efficient dispute resolution efforts. Nevertheless, BANI has obstacles when carrying out the execution of the decision. This study uses normative juridical methods and literature studies. The results showed that the BANI decision No. 801 / II / ARB-BANI / 2016 had the power of execution because the BANI had registered an authentic copy of the arbitration award at the Registrar of the South Jakarta District Court, so that the decision could be carried out with court assistance or voluntarily by the respondent. However, the implementation encountered an obstacle namely the removal of the object of achievement because of public policy. Other potential obstacles include the applicant's execution and execution refusing because it is not in accordance with the ruling, other than because the ruling decision is considered unclear, the execution of movable property, the existence of resistance, and payment assets are difficult to find.Keywords: Executorial Strength, Arbitration, Decision of the Indonesian National Arbitration Board

Perlindungan Konsumen E-Commerce Shopee Indonesia Atas Kebenaran Informasi Barang Yang Diperjanjikan Menurut Perspektif Hukum Positif Muhamad Fikrie Ardiansyah; Asep Syarifuddin Hidayat; Hidayatulloh Hidayatulloh
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i3.16065

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bentuk perlindungan konsumen e-commerce menurut kebijakan dari penyedia e-commerce dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut jika mendapatkan haknya dilanggar. Permasalahan utama adalah mengenai adanya pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha pada Marketplace Shopee Indonesia. Pelanggaran hak konsumen ini mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dibandingkan dengan apa yang sudah diperjanjikan di awal antara konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan sumber dari internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan Konsumen e-commerce sudah diatur dalam kebijakan penyedia layanan namun masih ada kasus terjadinya pelanggaran hak dan upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen tersebut adalah dengan melalui pengadilan dalam catatan tidak melibatkan pihak penyedia layanan atau dapat juga menggunakan system Online Dispute Resolution menurut Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, E-commerce

Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri Asep Syarifuddin Hidayat; Mustolih Siradj
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v15i2.2864

As a commodity, food has a very large role in improving national food image in the international community and foreign exchange at the same time. However, food safety must be considered seriously. The enactment of Act Halal Product Guarantee (UUJPH) aims to provide comfort, security, safety, and the certainty of availability of halal products for people to consume and use the products; moreover, people get peace in consuming and using those goods. Certification and labelling on food products are a measurement and controlling, so it avoids consumers’ determination and dangers.DOI: 10.15408/ajis.v15i2.2864

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Asep Syarifuddin Hidayat; Samul Anam; Muhammad Ishar Helmi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.10416

Abstract.Children have an important role in the life of society and the state, because of their position as the nation's successor. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the goal of forming a government that protects citizens. The abuse of narcotics by children is currently a concern of many people and is constantly being discussed and published. In fact, the problem of narcotics abuse is of concern to various groups, moreover the involvement of children as narcotics couriers which is a series of evil consensus in carrying out illegal drug trafficking. In the capacity of children who are used as couriers is one thing that is so alarming that the child will face the law, and is classified as having committed narcotics crimes. With the limited ability of children and their imperfections, it needs to be a concern of law enforcement officials in the application of punishment for the child who is the perpetrator of the narcotics crime.Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Courier. Abstrak. Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkotika.

Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Asep Syarifuddin Hidayat
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10498

Abstract.Corruption has been happening for a long time in Indonesia. The practice of abuse of authority, bribery, giving facilitation payments, illegal fees, giving rewards on the basis of collusion and nepotism as well as the use of state money for personal interests, are interpreted as acts of corruption and are considered as common things in this country. Ironically, nowadays there is a lot of corruption that occurs not only among officials but also in small communities. Although efforts to eradicate it have been carried out for more than four decades, however, these corrupt practices continue, there is even a tendency for the modus operandi to be more sophisticated and organized, making it even more difficult to overcome.Keywords: Anti-corruption Education, KPK, Community Culture Abstrak.Korupsi telah terjadi sejak lama di Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, saat ini banyak korupsi yang terjadi bukan hanya pada kalangan pejabat saja tetapi pada kalangan masyarakat kecil. Walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, namun, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, KPK, Budaya Masyarakat

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search