Articles
<![CDATA[Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Denis Oxy Handika]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 28 No. 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The problem for all countries in the world, including Indonesia, is the presence of a virus originating from Wuhan City, China. This virus is known as COVID-19. The Government of Indonesia has established COVID-19 as a type of disease that causes a Public Health Emergency. Therefore, prevention efforts must be made in accordance with existing provisions. The research method used is a socio-legal research method with a normative legal approach and a sociological approach conducted in Klaten-Central Java. The results of this study indicate that the policy currently being taken is health quarantine. The policy is the issuance of health protocols for the community. This protocol is known as the COVID-19 hygiene protocol, one of which is related to the obligation to wear masks by everyone when outside the home and the Hand Washing with Soap (CPTS) movement with running water either/both the use of antiseptic hand sanitizers as stipulated in the Ministry of Health Circular Number HK.02.02/I/385/2020. The level of awareness and compliance in Klaten Regency on the policy is exceptionally well, indicated by the dominant number of people in the use of masks when they are outside of the house and washing their hands with soap with running water either/both using antiseptic hand sanitizers. Therefore, the existence of a health protocol as a government policy in accelerating COVID-19 countermeasures is expected by parties, such as the Regional Government and the community in playing an active role referring to those who are feverish to the nearest hospital. Then, the Regional Government can socialize or urge people to use masks. For emergencies, if you sneeze or cough in a public area, cover your mouth with your inner elbows or upper sleeve. People who are sick are also advised not to use public transportation to minimize the possible risk of spreading the disease.]]>
<![CDATA[PENAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL DI BATAM, INDONESIA: ANALISIS YURIDIS PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Cory Bill Garden Nababan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.071 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.505-516
<![CDATA[Pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus dikelola sebaik mungkin, efisien dan transparan serta memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Maraknya penambangan pasir secara ilegal yang terjadi di Batam, Indonesia tentunya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini yang sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan bertentaangan dengan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Penelitian hukum normatif ini akan mengkaji penambangan pasir secara ilegal perspektif SDGs di Batam, Indonesia. Seharusnya kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip lingkungan. Penambangan pasir secara ilegal atau tidak memiliki izin dinilai akan merusak lingkungan disekitar area pertambangan yang berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[TIKTOK PHENOMENON: EXONERATION CLAUSE VS. PERSONAL DATA PROTECTION ]]>
<![CDATA[Nisa Nurfitri]]>;
<![CDATA[Lu Sudirman]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.46478
<![CDATA[Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam menyetujui perjanjian klausul eksonerasi mengenai ganti rugi terhadap penggunaan Aplikasi TikTok tersebut dapat diketahui pada kasus kebocoran data pribadi pengguna Aplikasi TikTok. Penulisan ini untuk mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok yang mengandung klausula eksonerasi dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok beserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna Aplikasi TikTok. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan erat kaitannya dengan permaslaahan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil penelitian upaya hukum yang ditempuh pengguna kepada perusahaan TikTok jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan data pribadi pada aplikasi TikTok melalui jalan damai. Bila terdapat persetujuan dari pihak berperkara dapat dibawa ke BPSK baik dengan cara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Apabila tidak dapat terselesaikan, langkah penanganan selanjutnya melalui peradilan umum. Dapat disimpulkan pengaturan akses data pribadi dalam syarat dan ketentuan Aplikasi TikTok bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective ]]>
<![CDATA[Irwan Sugiarto]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v8i3.766
<![CDATA[The Industrial Revolution 4.0 provided advances in financial services such as financial technology (fintech) innovations. The fintech concept that adapts to technological developments is expected to facilitate a more practical, secure, and modern financial transaction process, including digital-based financial services that are currently developing around the world. The implementation of fintech in Indonesia is divided into conventional fintech and sharia fintech which provides choices for the public in accessing financial services. The problem comes from the Muslim community who still do not believe in the implementation of the Islamic financial industry especially sharia fintech. The existence of skepticism from the community is the basis of this research. This research uses normative legal research methods to describe and explaining efforts to implement sharia fintech in protecting the consumers, especially the protection of “spiritual rights”. This protection can be pursued through the spread of sharia principles in which sharia fintech financing services do not contain usury, uncertainty (ghoror), speculation (masyir), hiding damage (tadlis), harming other parties (dharar), and avoiding illegal matters (haram). Then the implementation of sharia fintech in protecting the customer's spiritual rights can also be pursued by applying financing arrangements that have been regulated by applicable regulations and by Fatwa DSN-MUI, such as contract/akad al-bai', akad ijarah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad wakalah bi al ujrah, and akad qardh.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SELAKU PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Novi Wira Sartika Zebua]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.8052
<![CDATA[Potensi anak dalam menyempurnakan tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat termasuk kepada anak-anak sebagi potensi penerus cita-cita bangsa untuk mengembangkan kemampuan berinovasi dalam segi kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual anak adalah hasil karya yang merupakan bentuk hasil pemikirannya. Namun hasil karya dan buah pikiran tersebut kerap kali cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berdampak secara langsung kepada hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Maka diperlukan perlindungan terhadap anak pemilik kekayaan intelektual. Bentuk perlindungan anak secara umum yang dijamin negara terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut juga mencakup perlindungan kepada anak penyandang difabel. Terkait anak yang memiliki kekayaan intelektual, bentuk perlindungannya berupa pendampingan oleh wali dalam mendaftarkan kekayaan intelektual anak. Anak yang merupakan subjek hukum yang belum cakap memiliki cara tersendiri untuk mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran ini dapat diwakilkan oleh wali selaku orang tua maupun wali yang secara hukum telah diakui, namun jika terdapat syarat yang belum terpenuhi terhadap wali maka wajib bagi anak untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali pada Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Borrowers and Business Dispute Resolution in Fintech Lending Services ]]>
<![CDATA[Lu Sudirman]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i2.15853
<![CDATA[Objective: This study aims to identify how progressive the legal protection for borrowers as a fintech lending service user is and how the business dispute resolution model for these services is applied in Indonesia.Methodology: This research utilized a normative juridical research method with legal and conceptual approaches. The data used in this research were secondary legal data analyzed using qualitative analysis techniques to draw the right conclusions.Findings: Fintech lending service is an alternative solution for the community to carry out the procedure of fund borrowing by accessing the sites and applications of lending companies without having to go through banking transactions and financing institutions. Although fintech lending contributes to various financial activities, this innovation encounters issues in protecting consumers as borrowers. The rise of personal data misuse, intimidating money collection procedures, and sexual harassment have threatened consumers' sense of security, so law enforcement is urgently needed to overcome these crimes. Regarding the borrower protection in the fintech business, OJK, under its power, has ratified “OJK Regulation Number 77/POJK.07/2016 concerning Information Technology-Based Fund Borrowing Services”. However, these regulations cannot protect borrowers, so the problems continue to rise. Furthermore, business disputes that arise in fintech lending need further guidance from independent institutions and the government to protect consumers and business actors when involved in disputes. Applying a non-litigation route, namely Alternative Dispute Resolution (ADR), is recommended with the disputing parties and third parties.Implication: This research is expected to support literacy to the public in selecting the right online financing and loan institutions. In addition, the results of these studies can be a source of reference for legal scholars.Novelty/Originality: In contrast to previous research, this research focuses on studying how important the legal protection of borrowers who use fintech services is and the steps that can be taken to resolve business disputes in the industry that have not yet been specifically identified.]]>
<![CDATA[MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION? ]]>
<![CDATA[Edson Jonkarlo]]>;
<![CDATA[Lu Sudirman,]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44061
<![CDATA[Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia ]]>
<![CDATA[Nopiana Nopiana]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v4i2.2283
<![CDATA[Industrial revolution 4.0 causes everyone to compete to produce work. One of the things that play an important role in this industry is a brand. The term brand is familiar in society, every day we use many products with various brands. This is where the presence of a brand is needed to differentiate the products that have been produced. Brands also make it easy for consumers to identify the products they want. With the increasing number of products on the market today, it is necessary to regulate the brand. Everyone is indeed free to work, but that freedom is also often violated. Therefore, as a part of intellectual property, the brand must get protection. So, this research aims to compare the protection of brands between Japan and Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a comparative law approach. Indonesia already has a legal instrument that regulates trademark protection, namely Law no. 20 of 2016. The same is done by Japan. They have also provided protection to their citizens about trademark rights. This is stipulated in the Japan Trademark Act.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Raihan Radinka Yusuf]]>;
<![CDATA[Novi Wira Sartika Zebua]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v4i1.1834
<![CDATA[Copyright is a part of Intellectual Property Rights whose existence must receive legal protection. The same is the case with other creations, especially those produced through digital media which are copyright works that must be protected. However, in reality there are still many people who do not understand about this protection, and many people are not responsible for using a copyrighted work without the author's permission. This of course is very detrimental to the creator as the original owner of the work by violating the exclusive rights of the creator. Some of the main issues that will be discussed in this research are copyright protection of digital works, namely digital painting as one of the works that should be protected as well as several legal remedies that can be taken against infringement of the exclusive rights of the author. This type of research is normative legal research with analytical descriptive research type and the problem approach used is a normative approach with a normative juridical approach. The results of the research and discussion conclude that legal protection for digital painting is implicitly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Starting from the protection of the creator's exclusive rights to legal remedies that the creator can take.AbstrakHak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang keberadaannya harus mendapat perlindungan hukum. Sama hal nya dengan ciptaan-ciptaan lainnya khususnya terhadap ciptaan yang dihasilkan melalui media digital yang merupakan salah satu karya cipta yang harus dilindungi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai perlindungan ini, serta banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan suatu karya cipta tanpa seizin pencipta. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan pencipta sebagai pemilik asli dari ciptaan tersebut dengan dilanggarnya hak eksklusif dari si pencipta. Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak cipta terhadap karya digital yaitu digital painting sebagai salah satu ciptaan yang seharusnya dilindungi serta beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran atas hak eksklusif pencipta. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif dengan tipe pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap digital painting ini secara tersirat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mulai dari perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta hingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta.]]>
<![CDATA[URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Delfi Aurelia Kuasa]]>;
<![CDATA[Erni Erni]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1524
<![CDATA[Kebijakan pembatasan sosial akibat dari covid-19 menyebabkan pelaku UMKM mengalami penurunan omzet. UMKM berperan penting dalam peningkatan perekonomian negara terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan terdampaknya UMKM, perekonomian negara juga ikut menurun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka adalah dengan melakukan pendaftaran merek. Maka, peneleitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendaftaran merek UMKM selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukan bahwa pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMKM terutama memberikan kesempatan bersaing dengan usaha lain di marketplace dan memberikan perlindungan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkannya. Namun banyak pelaku UMKM yang masih enggan untuk melakukan pendaftaran merek dikarenakan alasan seperti pandangan terhadap prosedur pendaftaran merek yang panjang dan memakan waktu serta biaya yang banyak. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online dan terdapat panduan lengkap untuk mempermudah proses pengajuan.]]>
