Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah Al Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Aden Rosadi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Dinamika dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia Aden Rosadi
Al Ahkam Vol. 15 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v15i1.2024

Abstract

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Badan Peradilan Agama mengalami perubahan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi implementasinya dalam menegakan hukum dan keadilan. Ia berdampak berdampak signifikan terhadap substansi, struktur, dan kultur hukum di lingkungan Peradilan Agama, terutama setelah diundangkannya UU No.50 Tahun 2009. Diantara faktor perubahannya adalah sistem politik yang berkembang pada saat itu dan berdampak pada sistem hukum Indonesia. Dalam konteks sistem hukum, undang-undang tersebut dituntut untuk serasi dengan peraturan perundang-undangan baik yang sejajar maupun yang lebih tinggi. Kata Kunci : Sistem, Peradilan Agama, Hukum Islam, Reformasi
THE CONCEPT OF JUSTICE IN QUR’AN AND HADITH Aden Rosadi; Syahrul Anwar; Ateng Ruhendi
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.9520

Abstract

Abstract: This paper tries to explain about the concept of justice both contained in al-Qur’an and hadith. As part of the implementation of Islamic law and the subsystem of national law, the role and position of the (Islamic) judiciary is very strategic and significant. The existence and position of the principles of justice not only lies in the theoretical development through academic studies, but also practically can provide its own color in the implementation of Islamic law in Indonesia. The implementation of the judicial principles is not only a normative individual obligation, but also a collective obligation involving both academics, legal practitioners and the government. Theoretically and practically, the principles of justice embodied in Qur’an and Hadith greatly affect the course of law and justice enforcement through religious court in Indonesia.Abstrak: Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang konsep keadilan baik yang tertuang dalam Alquran maupun hadits. Sebagai bagian dari implementasi hukum Islam dan subsistem hukum nasional, peran dan kedudukan lembaga peradilan (Islam) sangat strategis dan signifikan. Keberadaan dan kedudukan asas keadilan tidak hanya terletak pada perkembangan teoritis melalui kajian akademis, tetapi juga secara praktis dapat memberi­kan warna tersendiri dalam penyelenggaraan syariat Islam di Indonesia. Pelaksanaan prinsip kehakiman bukan hanya kewajiban normatif individu, tetapi juga kewajiban kolektif yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah. Secara teoritis dan praktis, prinsip keadilan yang terkandung dalam Alquran dan Hadits sangat mempengaruhi perjalanan dan implementasi keadilan di Indonesia dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.
IMPLEMENTASI LAYANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) SAAT PANDEMI COVID-19 HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Burhanuddin Hamnach; Ah. Fathonih; Aden Rosadi; Eneng Nuraeni
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 1 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v3i1.17518

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang upaya meningkatkan efisiensi  dan efektifitas  administrasi berperkara di pengadilan. Mahkamah Agung RI melakukan inovasi dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi dalam memberikan layanan berperkara melalui media elektronik (e-court). Inovasi yang dilakukan itu merupakan wujud bahwa Mahkamah Agung  RI sangat respon terhadap  kebutuhan di era 4.0, terlebih di saat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia. Namun demikian, penggunaan E-Court dalam beradministrasi perkara di Pengadilan di Indonesia adalah suatu hal yang baru dan  tentu akan menimbulkan beragam persoalan, baik dari norma hukumnya maupun dari segi kesiapan lembaga peradilan serta masyarakat yang berperkara,  khususnya di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini. Pertama : untuk mengkaji implementasi layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19. Kedua, untuk mengkaji hambatan layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode deskriptif analitis, dan analisis menggunakan library research. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, implementasi layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 kurang  maksimal. Hal ini  karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk aktivasi akun. Kedua, struktur, substansi dan budaya hukum merupakan factor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.
Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Aden Rosadi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.247 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v11i2.1295

Abstract

Amil zakah (zakah manager/distributor) is one of supporting pillars to the success of zakah management. From juridical view, it is related to Islamic law, but politically it is close to the state policy especially the zakah management policy. The involvement of the state in zakah management depends on the fundamental issue that makes zakah as part of qad}a>’i> and diya>ni> law. Islamic law that has diya>ni> attribute is very dependent on the religious awareness of Islamic society itself. While the qad}a>’i> law involves certain institutions that have legal power to impose and ensure the enforcement of Islamic law in the society. Therefore, zakah managers require strong authority, because they will deal with the community with various level of faith. It is concluded that the success of zakah management should be supported by three aspects, namely substance, structural, and legal awareness.
Co-Authors Ah. Fathonih Ateng Ruhendi Burhanuddin Hamnach Eneng Nuraeni Syahrul Anwar