Garuda - Garba Rujukan Digital

VALIDITAS HADIS TIDAK ADA KISAS BAGI ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAKNYA Moh. Ahsanuddin Jauhari; Enceng Arif Faizal; Syahrul Anwar; Atep Mastur; Deden Najmudin
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8800

Abstract: One of mawâniʿ al-qishâsh is that victims are part of the perpetrators. That is, parents who kill their children can not be sanctioned qishâsh. This is based on the hadith of the Prophet which states that, "lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî" and "anta wa mâluk li abîka". This opinion is held by Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, and Ahmad ibn Hanbal. This study aims to determine the validity of the first hadith which is used as a basis so that it can be a guideline whether the hadith is acceptable or not. The method used is the takhrîj method. The results showed that the hadith had a variety of matan who were narrated by at least seven mudawwin. This shows that the hadith is narrated in meaning rather than lafaz. There are at least eleven lanes of the shilshilah sanad found, but none of them have the quality of shahîh because there are weaknesses in each of the lane of the sanad. Therefore, if seen from the validity requirements of the hadith, the value of the hadith is weak.Abstrak: Salah satu penghalang sanksi kisas adalah korban merupakan bagian dari pelaku, maksudnya, orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenai sanksi kisas. Hal ini didasarkan atas hadis dari Nabi saw yang menyatakan bahwa, “lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî” dan “anta wa mâluk li abîka”. Pendapat ini dipegang oleh Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, dan Ahmad ibn Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadis pertama yang dijadikan landasan sehingga dapat menjadi pegangan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode takhrîj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut memilik redaksi yang beragam yang diriwayatkan setidaknya oleh tujuh mudawwin. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna bukan lafaz. Setidaknya ada sebelas jalur silsilah sanad yang ditemukan, namun semuanya tidak ada yang memiliki kualitas shahîh karena pada setiap jalur silsilah sanadnya ada kelemahan. Oleh karena itu, jika dilihat dari persyaratan kesahihan hadis, maka hadis tersebut nilainya lemah.

THE CONCEPT OF JUSTICE IN QUR’AN AND HADITH Aden Rosadi; Syahrul Anwar; Ateng Ruhendi
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.9520

Abstract: This paper tries to explain about the concept of justice both contained in al-Qur’an and hadith. As part of the implementation of Islamic law and the subsystem of national law, the role and position of the (Islamic) judiciary is very strategic and significant. The existence and position of the principles of justice not only lies in the theoretical development through academic studies, but also practically can provide its own color in the implementation of Islamic law in Indonesia. The implementation of the judicial principles is not only a normative individual obligation, but also a collective obligation involving both academics, legal practitioners and the government. Theoretically and practically, the principles of justice embodied in Qur’an and Hadith greatly affect the course of law and justice enforcement through religious court in Indonesia.Abstrak: Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang konsep keadilan baik yang tertuang dalam Alquran maupun hadits. Sebagai bagian dari implementasi hukum Islam dan subsistem hukum nasional, peran dan kedudukan lembaga peradilan (Islam) sangat strategis dan signifikan. Keberadaan dan kedudukan asas keadilan tidak hanya terletak pada perkembangan teoritis melalui kajian akademis, tetapi juga secara praktis dapat memberikan warna tersendiri dalam penyelenggaraan syariat Islam di Indonesia. Pelaksanaan prinsip kehakiman bukan hanya kewajiban normatif individu, tetapi juga kewajiban kolektif yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah. Secara teoritis dan praktis, prinsip keadilan yang terkandung dalam Alquran dan Hadits sangat mempengaruhi perjalanan dan implementasi keadilan di Indonesia dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Retracing The Position of Sharia Science in The Formulation of Laws and Regulations Syahrul Anwar; Aden Rosadi; Fauzan Fauzan
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 24, No 2 (2020): DECEMBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v24i2.3001

This study tries to explain the efforts to retrace the position of Islamic science in the formulation of laws and regulations in Indonesia. As part of the implementation of Islamic law and the national legal sub-system, the position of sharia is particularly strategic and significant. The existence and position of sharia science lie not only in theoretical development through academic studies but also in practical terms which can provide its own colour in the formulation of laws and regulations in Indonesia. The implementation of sharia in life is not only an individual normative obligation, but also a collective responsibility that involves academics, legal practitioners, and the government. The position of sharia in forming laws and regulations theoretically and practically can be seen from three aspects, including substance, structure, and culture.Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang upaya pelacakan kembali posisi ilmu syariah dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi hukum Islam dan sub-sistem hukum nasional, posisi ilmu syari’ah sangat strategis dan signifikan. Keberadaan dan posisi ilmu syariah bukan hanya terletak pada pengembangan teoritis melalui kajian akademik, tetapi juga secara praktis dapat memberikan warna tersendiri dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Implementasi ilmu syariah dalam kehidupan, bukan hanya kewajiban individual yang bersifat normative saja, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, maupun pemerintah. Dengan menggunakan metode deskiptif tekstual-interpretatif, penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis dan praktis, posisi ilmu syariah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain: substansi, struktur, dan kultur.

Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam Muhamad Izazi Nurjaman; Syahrul Anwar
Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol. 10 No. 1 (2022): Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37812/aliqtishod.v10i1.296

Kedudukan etika dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai indikator suatu bisnis dapat dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Salah satu perilaku bisnis yang tidak sesuai dengan etika ekonomi Islam adalah praktik riba. Sehingga Allah SWT mengharamkan praktik tersebut secara mutlak. Namun dalam perkembangnnya, terdapat konsep bunga bank yang memiliki kriteria yang sama dengan konsep riba. Sehingga terjadi gejolak pemikiran di antara para ulama cendekiawan muslim yang melahirkan perbedaan ketetapan hukum yang berakibat kepada kedudukan etika bisnis dalam praktik suku bunga tersebut. Artikel ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kepuastakaan. Sehingga literatur pustaka menjadi sumber data primernya. Adapun jenis penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian kualitatif dengan sebuah teknis analisis data yang memberikan sebuah kesimpulan dalam bentuk fakta dan keterangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa kedudukan praktik riba yang diharamkan mengandung unsur kedzaliman dan ketidakseimbangan norma hukum dalam bisnis. Adapun berkaitan dengan penerapan etika terhadap bunga bank didasarkan kepada pandangan ulama terkait kedudukan bunga bank sama atau tidak kedudukannya dengan konsep riba. Namun dalam perkembangannya, kedudukan konsep bunga bank dapat digantikan dengan konsep bagi hasil dengan keberanekaragaman akadnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan terhadap kegiatan bisnis yang selalu memperhatikan etika ekonomi Islam dalam penerapannya.

HAK PEMELIHARAAN ANAK HUBUNGANNYA DENGAN KENAKALAN REMAJA Syahrul Anwar; Fauzan Ali Rasyid; Usep Saepuloh; Jaenudin Jaenudin
VARIA HUKUM Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.5184

AbstrakUndang-Undang Dasar 1945 berkomitmen melindungi warga Negara, termasuk anak-anak, sebagaimana ditegaskan Pembukaan UUD 1945, selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh., Pasal 28 B ayat (2) Secara eksplisit tentang penyelenggaraan hak anak. Dimulai dari Deklarasi Jenewa pada tahun 1924 kemudian dicantumkan dalam Piagam PBB 1948 perlindungan anak dalam hukum Islam di kenal dengan hadanah atau pemeliharaan anak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI), Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika melalaikan kewajiban terhadap anak maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk dapat dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis isi (content analysis). Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Ibn Al-Araby menyatakan segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Amanah dalam hukum keluarga sebagai faktor utama terciptanya kesejahteraan dengan amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Penerapan dan transformasi hakikat amanah, konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perundang-undangan perlindungan anak belum terumus secara jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan anak, "keluarga" diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan sesearang usia 14-19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat yang disebabkan orang tua tidak amanah.

ETIKA BISNIS EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PEREKONOMIAN DI MASA DEPAN Dena Ayu; Syahrul Anwar
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i1.10034

Islam menempatkan etika dan moral pada posisi paling utama dalam kehidupan, Etika bisnis ekonomi Islam hadir untuk menjadi solusi pengembangan diri dalam dunia bisnis dan tindakan yang sesuai dengan norma dan agama. Penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data seperti pelacakan jurnal, buku-buku, dan artikel yang membahas tentang etika bisnis ekonomi Islam. Setelah sumber-sumber data terkumpul penulis akan menganalisis kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menggali seberapa besar peluang berbisnis dengan tetap mengedepankan moral. Penelitian ini mengungkapkan Etika bisnis ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan perekonomian masa depan yaitu dengan cara terus mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi serta mengolah kemampuan diri untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang semakin maju dan berkembang, dunia bisnis bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik serta tetap mengedepankan etika dan moral.Kata Kunci: Etika, Bisnis, Ekonomi, Masa Depan.

BALANCE OF CONSUMPTION WITH ALMS IN ISLAMIC ECONOMIC LAW ETHICS Doli Witro; Syahrul Anwar
EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Fattahul Muluk Papua

In Islam, consumption is interpreted as fulfilling spiritual and physical needs that aim to maximize the function of humanity as a servant of Allah s.w.t. in obtaining happiness and prosperity in this world and the hereafter (falah). Islam also advocates the distribution of prosperity and economic opinion in society. One of the Islamic solutions to distribute economic prosperity and people’s income is alms. This paper discusses the balance between consumption and alms in the view of sharia economic law ethics. This article aims to determine the balance between consumption and alms in the ethics of sharia economic law. This article is qualitative research with library research. The data in this study were obtained from library materials such as books, journals, etc. The data writing technique used is a data analysis technique known by Miles et al., namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that in creating a balance between alms and consumption in the ethics of sharia economic law, humans must be able to distinguish between needs and desires, humans must also prioritize self, family, and social benefits, humans are prohibited from justifying what is stipulated as haram and forbidding anything lawful.

INCOMPATIBLE BUSINESS BEHAVIOR TOWARD ISLAMIC ETHICS: A STUDY ON THE PRACTICES OF RIBA AND BANK INTEREST Neni Hardiati; Syahrul Anwar
CASHFLOW : CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE Vol. 1 No. 1 (2021): OCTOBER 2021
Publisher : Transpublika Publisher

Various kinds of interpretations of usury and interest in modern financial institutions (banks), both from jurists and Muslim economists, seem to occur because the 'illat usury put forward by the jurists is seen as inaccurate in the development of Islamic legal thought. Gharar which is translated as speculation is equated with gambling because of the uncertainty for the parties (seller and buyer). This research uses a literature study, which is carried out by collecting, studying and reviewing books, scientific magazines and related documents such as theses and scientific journals. Many modern societies carry out such practices, such as buying and selling agricultural products that are still on the land with a wholesale system. When viewed from the ethical side of Islamic transactions, both usury, interest and gharar violate the ethics of transactions. Ethical considerations prohibiting usury, interest and gharar, due to unfairness, exploitation and unproductiveness. While the system of economic ethics emphasizes products, fairness and honesty in trade, and fair competition. In this case, good ethics will give good business, good ethics: good business. Ethics that is in the spotlight in this study, especially ethics in the operations and transactions of Islamic financial institutions. Then the sharia financial institutions in question include sharia banking, sharia pawnshops, sharia insurance, and sharia capital markets, all of which are some forms of representation of sharia macro financial institutions that are certain. have a significant impact on the nation's economic development. So that behavior that is not in accordance with Islamic ethics, such as related to usury and bank interest, must be avoided for Muslims.

INCOMPATIBLE BUSINESS BEHAVIOR TOWARD ISLAMIC ETHICS: A STUDY ON THE PRACTICES OF RIBA AND BANK INTEREST Neni Hardiati; Syahrul Anwar
CASHFLOW : CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE Vol. 1 No. 1 (2021): OCTOBER 2021
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/cashflow.v1i1.18

Various kinds of interpretations of usury and interest in modern financial institutions (banks), both from jurists and Muslim economists, seem to occur because the 'illat usury put forward by the jurists is seen as inaccurate in the development of Islamic legal thought. Gharar which is translated as speculation is equated with gambling because of the uncertainty for the parties (seller and buyer). This research uses a literature study, which is carried out by collecting, studying and reviewing books, scientific magazines and related documents such as theses and scientific journals. Many modern societies carry out such practices, such as buying and selling agricultural products that are still on the land with a wholesale system. When viewed from the ethical side of Islamic transactions, both usury, interest and gharar violate the ethics of transactions. Ethical considerations prohibiting usury, interest and gharar, due to unfairness, exploitation and unproductiveness. While the system of economic ethics emphasizes products, fairness and honesty in trade, and fair competition. In this case, good ethics will give good business, good ethics: good business. Ethics that is in the spotlight in this study, especially ethics in the operations and transactions of Islamic financial institutions. Then the sharia financial institutions in question include sharia banking, sharia pawnshops, sharia insurance, and sharia capital markets, all of which are some forms of representation of sharia macro financial institutions that are certain. have a significant impact on the nation's economic development. So that behavior that is not in accordance with Islamic ethics, such as related to usury and bank interest, must be avoided for Muslims.

Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam Muhamad Izazi Nurjaman; Syahrul Anwar
Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol. 10 No. 1 (2022): Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37812/aliqtishod.v10i1.296

Kedudukan etika dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai indikator suatu bisnis dapat dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Salah satu perilaku bisnis yang tidak sesuai dengan etika ekonomi Islam adalah praktik riba. Sehingga Allah SWT mengharamkan praktik tersebut secara mutlak. Namun dalam perkembangnnya, terdapat konsep bunga bank yang memiliki kriteria yang sama dengan konsep riba. Sehingga terjadi gejolak pemikiran di antara para ulama cendekiawan muslim yang melahirkan perbedaan ketetapan hukum yang berakibat kepada kedudukan etika bisnis dalam praktik suku bunga tersebut. Artikel ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kepuastakaan. Sehingga literatur pustaka menjadi sumber data primernya. Adapun jenis penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian kualitatif dengan sebuah teknis analisis data yang memberikan sebuah kesimpulan dalam bentuk fakta dan keterangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa kedudukan praktik riba yang diharamkan mengandung unsur kedzaliman dan ketidakseimbangan norma hukum dalam bisnis. Adapun berkaitan dengan penerapan etika terhadap bunga bank didasarkan kepada pandangan ulama terkait kedudukan bunga bank sama atau tidak kedudukannya dengan konsep riba. Namun dalam perkembangannya, kedudukan konsep bunga bank dapat digantikan dengan konsep bagi hasil dengan keberanekaragaman akadnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan terhadap kegiatan bisnis yang selalu memperhatikan etika ekonomi Islam dalam penerapannya.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search