Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Rahman Syamsuddin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Narapidana Perempuan Iin Srianturi; Rahman Syamsuddin; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22526

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan, sumber data Pidana perempuan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat. Hak narapidana perempuan sebagai warga negara indoesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk mendidik narapidana agar lebih baik kemudian dikembalikan kemasyarakat Selain menjamin hak-hak perempuan, islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Didalam dunia islam, wanita memliki kedudukan yang mulia Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang berasal dari alQuran, yang relevan dengan masalah yang di bahas. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.Kata Kunci : Hak, Narapida, Perempuan
PENEGAKAN HUKUM DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TERHADAP PELANGGARAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Fatikasari R; Rahman Syamsuddin; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.27797

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan di skripsi ini adalah Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan III-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam. 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara fidusia dilingkungan peradilan Militer III-16 Makassar, serta sanksi yang dijatuhkan, 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyalahgunaan fidusia, yang terjadi di Lingkungan Militer. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah, tindak pidana fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan Fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5),dan Fidusia adalah orang perseorangan/ badan hukum yang piutangnya dijamin oleh Fidusia (pasal 1 ayat 6 UUF). Tindak Pidana Fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5), dan fidusia adalah orang perseorangan/badan hukum yang piutangnya dijamin oleh fidusia (Pasal 1 ayat 6 UUF) . Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti barang berwujud, terdaftar, tidak terdaftar, bergerak, real estat, dan tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia. Kata Kunci: Fidusia, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Hukum Islam.
Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso) Miftahul Chaer Amiruddin; Rahman Syamsuddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16014

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan circumstantial evidence dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Circumtantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan screnshoot chat. Implikasi penelitian yaitu diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam proses pembuktian pidana karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.
Efektivitas Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Takalar Srinur Hatijah; Rahman Syamsuddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16244

Abstract

The purpose of this research is to find out firs, how the effectiveness of the Health Office in supervising the refill drinking water depot in Takalar district. Second, what factors are preventing the Health Office frim overseeing the refill drinking water depot in Takalar district. This research is a type of qualitative research (field research) with anormative juridical approach anda an empirical approach. The data sources of this research are primary and secondary data sources whose data were obtained by conducting interviews with sanitarian officers at the District Health Office Takalar and several business owners of retill drinking water depots in the district Takalar. The data analysis technique used is qualitative analysis where the data is selected which is important and then classified based on the topic of discussion which will be described in a systematic and more detailed sentence form then a conclusion is drawn. The result of this study indicate that the supervision carried out by the Health Office towards the refill drinking water depot is not yet fully effective because there are still implementation of supervision that has not been implemented in accordance with the Permenkes. Number 736 of 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality. The factors that hinder the Health Office in conducting supervision are limited budget, low level of awareness in maintaining environmental cleanliness by depot owners, depot owners do not want to obey officers, and refusal to inspect by owners of refilled drinking water depots.
PROBLEMATIKA SOMPA TANAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA WAJI KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE Neneng Hafidah; Rahman Syamsuddin
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15466

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini terkait hak kepemilikan sompa tanah pasca perceraian dalam kedudukannya sebagai mahar perkawinan yang masih dikuasai pihak laki-laki. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yan dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor yang menghambat peralihan sompa tanah pasca perceraian adalah faktor kebudayaan masyarakat yang menengok pada kebiasaan leluhur bahwa pemberian sompa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yaitu secara kabu, haru na teme anak, atau sompa sandra. Selanjutnya faktor lokasi sompa tanah juga ikut menjadi penghambat peralihan serta tidak melakukan pembalikan hak peralihan atas tanah. 2) penyelesaian kepemilikan sompa tanah pasca perceraia dapat dilakukan dengan jalur non litigasi yakni, mediasi secara kekeluargaan yang dibantu Kepala Desa setempat atau dilakukan dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama yang berwenang. Melalui penelitian ini penulis menyarankan bahwa: 1) Penyerahan sompa tanah sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang mahar. 2) Jika terjadi sengketa tanah mahar, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan karena memakan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan banyak biaya, namun jika perkala tidak terselesaikan barulah dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama.Kata Kunci: Sompa; Perceraian; Kompilasi Hukum Islam AbstractThe subject of this research concerns the right of post-divorce sompa estate in his position as still dominated marriage dowry. As for the type of research is field research that leaves behind observations and findings of social facts approach. The study suggests that: 1) a factor that impedes the transition of the sompa after divorce is the cultural factor   of the people who look at the ancestral customs that the sompa administration is based on the initial agreement of kabu, haru na teme, or sompa Sandra. In turn, the location factors of the sompa region also contribute to a transition impediment and hold back from reversing the transition right to the soil. 2) the completion of the sompa ownership of the post-divorce can be done with the non-litigation line, a familial mediation with the local village chief or with the litigation through litigation by appealing to the imperial court for the right to decide. Through this study the authors suggest that: 1) we surrender of sompa tanah should take care of the terms of the law governing mahar. 2) if there is a dispute over mahar's land, it is best to be settled familial because it takes a short time and does not cost much, but if it is not settled then it can appeal the dowry case to the Pengadilan AgamaKeywords: Sompa, divorce,KHI.
Co-Authors Andi Fatikasari R Iin Srianturi Jamal Jamil Miftahul Chaer Amiruddin Neneng Hafidah Rahma Amir Srinur Hatijah