Garuda - Garba Rujukan Digital

PENCATATAN KELAHIRAN ONLINE : MODEL PELAYANAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Mansari, Mansari Mansari; Mahmuddin, Mahmuddin Mahmuddin; Rizkal, Rizkal Rizkal
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

The Population and Civil Registration Service of Banda Aceh city continues to make various efforts in providing population administration services to the community. One of the innovations that developed was online birth registration, where the community utilizes modern technology. The recording model has become stimulation for other regions in Aceh who want to apply the same thing. Even, there were other areas that have learned good practices that had been implemented in Banda Aceh. This study aims to determine the background that led to the initiation of online birth registration and the impact of online birth registration on the expansion of birth ownership. The research method used was qualitative research and the data were analyzed descriptively. Data were obtained through in-depth interviews with relevant stakeholders. The results showed that the background that led to the creation of online birth certificates were: to utilize modern technology; to facilitate the community; to implement the inspiration that came when was doing a comparative study to Pasuruan with the Education and Community Study Center (PKPM) team; and the presence of community that had no time to conduct the birth certificate . The existence of online birth registration has a very big impact on the community, which increasing the scope of birth certificates and speeding up the management process which can be handle at any time and at any moment.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH (Studi Pada Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Mahmuddin Mahmuddin; Mella Rifani
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-idarah.v4i1.13135

Artikel ini mengkaji tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan gampong. Ada hal menarik terkait persoalan kinerja pemerintahan gampong salah satunya Gampong Alue Naga di Kota banda Aceh. Pemerintahan gampong Alue Naga belum merujuk kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong. Kajian ini memfokuskan pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan gampong Alue Naga kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh di ukur berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat jika diukur dengan Standar Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Pemerintahan Gampong dan masyarakat Gampong Alue Naga sebanyak 1.270 orang. Teknik pengambilan Sampel dilakukan secara Teknik Survei. Ukuran Sampel sebanyak 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Dokumentasi dan Angket. Teknik analisis data menggunakan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Interprestasi dan analisis kuandran. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan indikator Kepuasan masyarakat Alue Naga secara umum puas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan masyarakat gampong alue naga kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh pemerintah gampong. Namun ada juga aspek yang kurang puas seperti pada indikator regulasi gampong dan penataan administrasi gampong yang dilakukan oleh pemerintah gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

KENDURI JIRAT PADA MASYARAKAT GAMPONG (Studi Kasus Di Gampong Lampoh Drien Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya) Bagus Iqbal; Mahmuddin Mahmuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.069 KB)

ABSTRAKKenduri jirat yang berarti kenduri kuburan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan setiap tahun sesudah lebaran Idul Adha. Kenduri jirat memiliki nilai dan makna dalam masyarakat. Hal ini dilihat dari antusiasme masyarakat Gampong Lampoh Drien memperingati kenduri jirat ini. Kenduri jirat ini sudah dilaksanakan sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui pelaksanaan kenduri Jirat dalam masyarakat gampong Lampoh Drien, (2) Untuk mengetahui makna kenduri jirat pada masyarakat gampong Lampoh Drien. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang dipilih secara purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan partisipatif. Teknik analisis data yaitu dengan Reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kenduri jirat berlangsung selama tiga hari dua malam dengan kegiatan yang dilaksanakan didalamnya yaitu gotong royong, shadaqah, kenduri (makan bersama), baca al-quran, khatam samadiah dan diakhiri dengan doa bersama. Makna kenduri jirat yaitu menjadi alat pemersatu masyarakat, tolong menolong dalam hal kematian, dan merupakan hal sakral dalam agama Sehingga menjadi rutinitas yang tetap dilaksanakan.KENDURI JIRAT IN GAMPONG COMMUNITIES (Case Study in Lampoh Drien Village, Susoh District, Southwest Aceh District)ABSTRACTKenduri Jirat, which means that the cemetery is one of the traditions carried out every year after Eid al-Adha. Kenduri Jirat has value and meaning in society. This is seen from the enthusiasm of the people Gampong Lampoh Drien commemorating Kenduri Jirat. This Kenduri Jirat has been implemented in the past and remains preserved today. The purpose of this research (1) to know the implementation of Kenduri Jirat in the Society gampongs Lampoh Drien, (2) to know the meaning Kenduri Jirat in Gampong Lampoh Drien. This type of research uses qualitative descriptive methods. The informant in this study amounted to 8 persons selected in purposive sampling. The data sources used in this study consist of primary Data and secondary Data. Data collection through observation, interview and participatory methods. Data analysis technique is with data reduction, data presentation and conclusion retrieval. The results showed that the implementation of Kenduri Jirat lasted for three days and two nights with activities carried in it, namely Gotong Royong, Shadaqah, Kenduri, read al-Quran, Khatam Samadiah and end with prayer together. The meaning of Kenduri Jirat is to be the unidener of society, please help in the case of death, and is a sacred thing in religion so that it becomes a routine that continues to be implemented.

PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur) Munandar Munandar; Dr. Mahmuddin, M. Si
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.482 KB)

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kabupaten Aceh Timur dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Aceh Timur khususnya di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok dan juga memahami dampak dari program-program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat gampong tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebijakan pemerintah. Data dikumpulkan dengan cara wawancara serta selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah (studi kasus di kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur) telah dilakukan secara masif dengan berbagai program dan berbasis pada prosedural kebijakan publik. Indikator pembuatan kebijakan publik yang dijelaskan didalam teori yaitu terbagi atas 5 tahapan : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Timur. Hal ini sesuai dengan perbandingan angka kemiskinan pada 2012 tercatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur sekitar 17.19% atau 65.374 jiwa dan lima tahun kemudian turun menjadi 15,25% atau 63.030 Jiwa pada 2017 (bps.go.id). Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan kemiskinan dalam lima tahunan kebelakang di Kabupaten Aceh Timur yang mencapai 1.94 % atau 2.344 Jiwa.POVERTY ALLEVIATION BY LOCAL GOVERNMENTS (Case study at Blang Uyok village in Julok district of East Aceh)Poverty is one of the diseases in the economy, so it must be cured or at least reduced. The problem of poverty is indeed a complex problem and is multidimensional. This study aims to find out how the efforts of the East Aceh district government in poverty alleviation in East Aceh district, especially in Blang Uyok Village, Julok Subdistrict and also understand the impact of poverty alleviation programs for the gampong community. This study uses a qualitative method with a type of descriptive research, where the informants are obtained by purposive sampling method. To analyze this research, researchers used government policy theory. Data was collected by means of interviews and literature studies, and then analyzed using a qualitative approach. The results of this study are efforts to alleviate poverty by the local government (a case study in the district of Julok, East Aceh Regency) has been carried out massively with various programs and based on procedural public policy. Indicators of public policy making are explained in theory, which are divided into 5 stages: agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation and policy evaluation conducted by the district government of East Aceh. This is in accordance with the comparison of poverty rates in 2012 where the percentage of poor people in East Aceh Regency was around 17.19% or 65,374 people and five years later it fell to 15.25% or 63,030 people in 2017 (bps.go.id). This figure shows a decline in poverty in the past five years in East Aceh District which reached 1.94% or 2,344 people. POVERTY ALLEVIATION BY LOCAL GOVERNMENTS(Case study at Blang Uyok village in Julok district of East Aceh)

Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis M Mahmuddin
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.714 KB)

Tidak ada kegiatan ekonomi Indonesia yang memiliki kisah semuram sektor pertanian. Dari masalah bencana alam hingga masalah runyamnya pelaku pembangunan pertanian (petani) atas berbagai program yang dikembangan pemerintah terhadap sektor pertanian. Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor pertanian yang masih terus bertahan hingga saat ini. Berbagai program yang diterapkan tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, namun juga meninggalkan kepincangan yang cukup berarti dalam pembangunan pertanian. Perkembangan ragam paradigma pembangunan pertanian yang kemudian lebih dikenal sebagai basis pembangunan pertanian berkelajutan merupakan salah satu jawaban atas ketidakmampuan paradigma revolusi hijau yang menyisakan berbagai polemik atas persoalan pertanian di tanah air.Kata Kunci : Pembangunan Pertanian, Revolusi Hijau, Pertanian Berkelanjutan

TUHA PEUT PEREMPUAN : PELUANG DAN DIFERENSIASI SOSIAL PEMBANGUNAN GAMPONG DI ACEH Mahmuddin Mahmuddin Mahmuddin
Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
Publisher : Ar-Raniry State Islamic University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jp.v2i1.5067

By marking Qanun no.5 2003 regarding “gampong/village governance and has been emphasized by UUPA no.11 2006 regarding Aceh Local Government is indicating new eras in “Social Identity of the Shadow Society” which had by forgotten during conflict eras in the region. The gampong governances that are consist of; Tuha Peut, geuchik and Teungku Imum which Tuha Peut is the consulting institution to support the Keuchiek were selected from the intellectual, schollars and youth and the women element personalities. The representativeness of women in Tuha Peut of the Gampong is turned to be a basic argument from the Act (No.5 year 2003) that previously had not been included in the structure of the gampong. The interference and the representativeness of women in the Gampong structural leader still considers as in the weak point. Women are not yet completely active in the Tuha Peut Leader institution structure of the gampong. Currently the culture of patriarchy that was noticed women as a second class citizen of the society and additionally the thought that is considering women as an inability actors in gampong development and being interfere in conflict solving of the Gampong is a basic problem in women reposition in gampong institutional structure.

Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh Salman Abdul Muthalib; Mansari Mansari; Mahmuddin Mahmuddin; Muslim Zainuddin; Hasnul Arifin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1621

Qanun Jinayat tidak hanya diberlakukan bagi orang dewasa, bagi anak yang telah berumur 12 tahun dan belum sampai 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dapat dikenakan sanksi jinayat bila melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kajian ini menganalisis secara komprehensif dengan metode kontens analisis ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadi Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan hukum primernya. Analisis data dilakukan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Aspek yang belum terakomodir yaitu: Pertama, penyelesaian anak berhadapan dengan jinayat menggunakan system peradilan pidana anak, adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, independensi hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat ,’uqubat Bagi Anak 1/3 dari Orang Dewasa, Hukuman Bagi Pelaku yang Korbannya Anak Lebih Tinggi, Anak Memungkinkan Dijatuhi ‘uqubat Tindakan. Aspek yang belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak meliputi, anak dapat memungkinkan dijatuhkan hukuman cambuk, batasa usia anak, restitusi harus diminta oleh korban pemerkosaan anak, hakim terikat pada Qanun Hukum Jinayat, adanya peluang bagi hakim menjatuhkan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.

ENFORCEMENT OF JINAYAT LAW FOR NON-MUSLIMS IN ACEH Mahmuddin Mahmuddin; Mansari Mansari; Khairuddin Khairuddin; Ahmad Fikri Oslami; Mul Irawan
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.11.1.2022.21-42

Law enforcement against non-Muslims who commit violations of jinayat law tends to use the penalties stipulated in the Qanun Hukum Jinayat compared to other criminal statutory provisions. This phenomenon is interesting to study because non-Muslims who commit criminal acts (Jarimah) are given the choice of choosing to use Qanun or other Criminal Law which is regulated outside the Qanun. This study aims to analyze how the enforcement of jinayat law against Jarimah is carried out by non-Muslims, why non-Muslims are more likely to choose jinayat law than the provisions of other criminal laws and regulations outside of the Qanun and which penalties are imposed more dominantly by syar'iyah court judges. The author uses the empirical juridical research method with the aim of describing concrete facts about jinayat law enforcement for non-Muslims. The primary legal materials used are Qanun Hukum Jinayat Qanun Hukum Procedural Jinayat. Secondary legal materials, namely through books, journals and research results. Primary data was obtained through interviews with non-Muslims who had been sentenced according to qanun, judges and Wilayatuh Hisbah (WH). The results showed that enforcement of jinayat law for non-Muslims must first seek approval from the suspect to use qanuns or criminal laws other than qanuns. Then the investigator takes action according to the choice set by the suspect. Non-Muslims tend to choose qanuns due to several factors: first, the punishment is more instantaneous than the KUHP which carries a prison sentence. Second, the people who witnessed the execution of the caning were not all citizens who knew him. The more dominant punishments handed down by judges were ta'zir flogging and actions in the form of revoking their business license.

Jejaring Komunikasi Collaborative Governance: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh Mahmuddin Mahmuddin; Mansari Mansari
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v16i2.25906

This article aims to examine the communication model developed in three regions in Aceh in the context of children's social protection and welfare, namely Banda Aceh City, Lhokseumawe City, and West Aceh District. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation review. This study confirms that the existing cases of violence against children show that the handling and protection of children can no longer be carried out using a pragmatic paradigm model or by each institution partially, but must be carried out in an organized, integrated, and sustainable manner. Interactional communication models can help cross-sectoral institutional networks become role models in efforts to reduce the number of violent acts against children. The way forward is striving for collaborative governance in the form of integrated services that emphasize integrity, communicativeness, and continuity, which can provide justice for children both as victims and perpetrators. Strengthening institutional communication networks based on the functions of informing, regulating, persuading, and integrating is an important part of getting different agencies to work together on violence and the social welfare of children in a comprehensive way.AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji model komunikasi yang dikembangkan di tiga wilayah di Aceh dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan sosial anak, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Kajian ini menegaskan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan anak tidak lagi dapat dilakukan dengan menggunakan model paradigma pragmatis atau oleh masing-masing lembaga secara parsial tetapi harus dilakukan secara terorganisir, terpadu, dan berkelanjutan. Model komunikasi interaksional dapat membantu jaringan kelembagaan lintas sektor untuk menjadi role model dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak. Caranya adalah dengan mengupayakan tata kelola kolaboratif dalam bentuk pelayanan terpadu yang mengedepankan integritas, komunikatif, dan kontinuitas agar dapat memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Memperkuat jaringan komunikasi kelembagaan berdasarkan informatif, regulatif, persuasif maupun fungsi integratif adalah bagian penting untuk membuat lembaga yang berbeda bekerja sama menangani kekerasan dan kesejahteraan sosial anak secara komprehensif.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search