Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

KEAMANAN DAN PERTAHANAN DI SELAT SUNDA, STUDI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Danial Danial; Afandi Sitamala; Belardo Belardo
Jurnal Idea Hukum Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH Unsoed

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2020.6.1.131

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji Strategi Keamanan dan Pertahanan di Selat Sunda, Hal ini dilakukan berdasarkan analisa dan evaluasi penanganan berbagai gangguan keamanan laut seperti perompakan, illegal fishing, illegal logging, penyelundupan, kecelakaan laut, pencurian harta karun dan lain-lain di perairan selat sunda. Selain itu, aparat penegak hukum juga wajib menjalankan kewajiban untuk melakukan pengamanan dan melaksanakan amanah Pasal 44 Konvensi Hukum Laut tahun 1982Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis identifikasi masalah dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Solusi dalam memelihara keamanan di perairan selat sunda adalah Pengembangan Terobosan Kreatif berupa singkonisasi dan koordinasi dengan Dinas Maritim Provinsi Banten dalam hal pengukuran Kapal, Perumusan Peraturan Daerah terkait dengan pelayanan terhadap nelayan dan rencana pembuatan samsat perairan; Selain itu, Strategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutan Strategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutanStrategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutan.
ANALISIS PENGARUH MULTIVARIABEL TERHADAP KEANDALAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) DI PELABUHAN UTAMA MAKASSAR Rustam Rustam; Muhammad Jamal; Danial Danial
JURNAL AKUAKULTUR, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP, ILMU KELAUTAN Vol 4 No 1 (2021): JOINT-FISH - Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu K
Publisher : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/joint-fish.v4i1.94

Abstract

This study aims to determine the effect of human resources, technology, ATONs adequacy, ATONs maintenance, ATONs replacement, and ATONs security partially and simultaneously on the reliability of ATONs at Makassar Main Port. This research was conducted from February 2019 to April 2019 at the Makassar Class I Navigation District Office with the respondent sampling technique using a simple random sampling technique, taking samples from the total number of Civil Servants at the Makassar Class I Navigation District Office as respondents to determine the effect of independent variables on the dependent variable either partially or simultaneously. Data processing in this study used the SPSS for Windows Version 20 program. The results of this study indicate that, (1) Human resources, technology, ATONs adequacy, ATONs maintenance, ATONs replacement, and ATONs security partially have a positive and significant effect on the reliability of ATONs in Makassar Main Port. (2) Human resources, technology, ATONs adequacy, ATONs maintenance, ATONs replacement, and ATONs security simultaneously have a positive and significant effect on the reliability of ATONs at Makassar Main Port.
THE RELATIONSHIP OF THE BODY MASS INDEX AND WAIST CIRCUMFERENCE WITH BLOOD PRESSURE AT KARANG ASAM PUBLIC HEALTH CENTER SAMARINDA Syella Chintya Dewi; Muhammad Furqon; Danial Danial
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30650/jik.v7i2.1211

Abstract

Hypertension is the most common cause of cardiovascular disease and it is a major problem in both developed and developing countries. Obesity is one of the main risk factors of hypertension. Hypertension and obesity are health problems which its prevalence is continues to increase in Indonesia. The anthropometric index that can be used to determine nutritional status are the body mass index (BMI) and waist circumference measurement. This study was an observational analytic with cross sectional method. The sample of this study was 275 respondent who were selected using the consecutive sampling method in Karang Asam public health center Samarinda. Data of this study were obtained from direct measurement of height, weight, waist circumference and blood pressure of respondent and data were analyzed by using chi square test. The result of statistical test showed that there was relationship between body mass index (p = 0,000 ; OR= 5,234 ; 95% CI= 3,090-8,865) and waist circumference (p = 0,000; OR=5,489 ; 95% CI= 3,233 – 9,318) with blood pressure. There was a significant relationship between body mass index and waist circumference with blood pressure at Karang Asam Public Health Center Samarinda.
DESCRIPTION OF CHARACTERISTICS FACTORS AFFECTING THE COMPLICATION OF DIABETES MELLITUS PATIENTS IN ABDUL WAHAB HOSPITAL SJAHRANIE SAMARINDA PERIOD MEI - JUNI 2019 zakaria sodiq; Danial Danial; Yuliana Rahmah Retraningrum
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 8 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30650/jik.v8i2.1509

Abstract

ABSTRACTDiabetes Mellitus is a chronic disease that most often causes death. Patients with diabetes mellitus who are referred to hospitals have already experienced both macrovascular and microvascular complications. This study aims to determine the risk factors and types of complications that occur in patients with Diabetes Mellitus. This research uses descriptive observational design, with purposive sampling technique. The sample of this study was Diabetes Mellitus patients with complications in Abdul Wahab Sjahranie Hospital Samarinda. There are 52 respondent who met the inclusion and exclusion criteria. Overall data on the characteristics of patients based on age with the most complications are patients aged <60 years. As many as 37 people (71.2%) and the characteristics of patients based on sex most experienced complications were female sex patients, as many as 36 people (69.2%). There is a relationship between student perceptions of the learning environment on campus with an achievement index.
Efektifitas Uq?bat dalam Qanun No. 14/ 2003 dan DQHR Tentang Khalwatdan Ikhtilath Danial Danial
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p

Abstract

Salah satu bentuk hukuman yang terkandung dalam Qanun nomor 14/ 2003 tentang khalwat dan DQHR tentang Khalwat dan Ikhtilath adalah cambuk. Bentuk hukuman ini belum pernah dikenal dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pidana yang berlaku di Indonesia. Karena Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah dan berada di bawah Undang-undang. Di sisi lain, hukum meterial di bidang pidana yang ingin dilaksanakan di Aceh adalah hukum pidana Islam. Akan tetapi, lembaga atau penegak hukumnya masih berdasarkan undang-undang nasional yang juga berlaku bagi semua daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya adalah pertama, apakah ketentuan bentuk 'uq?bat tersebut sesuai dengan hirarki dan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagaimana pula efektifitas penegak hukum dalam melaksanakan isi qanun dimaksud? Kedua persoalan inilah yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini.
Jejak Kepemimpinan yang Makin Pudar Danial Danial
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.01 KB) | DOI: 10.33387/jeh.v1i2.817

Abstract

Artikel ini di peserta observasional studi, lokasi penelitian di Pulau Kangean,tepatnya Sumenep, Kabupaten Sapeken, kota Sapeken. Artikel ini bermaksud untukmenggambarkan nilai kepemimpinan pemimpin lokal. Hal yang menarik dalampengamatan saya sementara di Sapeken bahwa peran tokoh masyarakat begitukuat mempengaruhi masyarakat. Sosok pemimpin dapat mengatur atau bertahanselama puluhan tahun, diikuti oleh anak-anaknya. Nilai-nilai yang diusung pemimpinpemerintah di adalah masyarakat makin mempercayakan dia, tapi sebagaiprogreses waktu, generasi ketiga, nilai-nilai kepemimpinan memudar.
Gambaran Variasi Anatomy Vena Saphena Parva pada Cadaver Indonesia Danial Danial; Hary Nugroho; Eva Rachmi; Arie Ibrahim
ANATOMICA MEDICAL JOURNAL | AMJ Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.066 KB) | DOI: 10.30596/anatomica

Abstract

Treatment of vein varicose that related to small saphenous vein is needed a good understanding of small saphenous vein anatomy and its’ variations. The purpose of this study investigates anatomy variations of small saphenous vein on Indonesians’ specimen base on cadaver dissected. We examine five pair of lower limb cadavers. Duplicating and branching patterns of small saphenous vein, and it’s relation to fascia were studied after exposing the superficial layers of the lower limb in Anatomy Laboratory of A.W Syahranie Hospital, Samarinda. This study found a small saphenous vein with accessory duplication in two pairs and a half of lower limb pair. In branching pattern, posterior crus region consist of two lower limbs with branch arise from 1/3 distal, one lower limb from 1/3 proximal and one lower limb from both in 1/3 distal and 1/3 medial. Small saphenous vein is located between the muscular fascia and superficial layer of membrane fascia in eight lower limbs. It can be said that this study get a clear describing of anatomy variations of small saphenous vein in Indonesian specimens base on cadaver dissected and also this study can support to further other research.
RUANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK Nurizky Nurizky Permanajati; mas imam kusnandar; danial danial
Jurnal Idea Hukum Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH Unsoed

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2022.8.2.241

Abstract

Asas desentralisasi dalam otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menjelaskan adanya pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan di pusat dan di daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kewenangan pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk; 2) Bagaimana keseimbangan program pengendalianpenduduk pada BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Banten ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 52Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris digunakan untuk melihat hal-hal yang menjadi urusan pemerintah Provinsi Banten dalam program pengendalian penduduk serta kesimbangan program dari BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Banten sebagai stakeholder yang berwenang melaksanakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan 1) kewenanganpemerintah Provinsi Banten dalam bidang pengendalian penduduk diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) serta pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berimplikasi pada hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan; 2) Program pengendalian penduduk pada BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Bantenditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 diketahui masih belum bisa seimbang danmaksimal sebagai implikasi dari perubahan Kewenangan program pengendalian penduduk berupa KB yang dulunya berada di pusat (BKKBN) dan kini diserahkan kepada pemerintahan daerah, yang menyebabkan ada berbagai kebijakan yang berbeda satu daerah dengan lainnya. Kata kunci: Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Urusan Pemerintah
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN ALUMNI DAN MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA Asmidar Asmidar; Danial Danial; Mustamin Mustamin; Beddu Beddu; Agustina Agustina
Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN VOL. 8 NO. 1 OKTOBER 2022
Publisher : Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jdp.v8i1.23319

Abstract

Tingginya tingkat pengangguran dan pencari kerja dimasa pandemi sekarang, menuntut pemerintah untuk berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dan pencari kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa dan alumni, kepercayaan diri dan motivasi, kedisiplinan mengenai waktu serta keterampilan manajerial dibidang bisnis masih kurang. Salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pencari kerja dimasa pandemi yaitu melalui pembinaan terkait program kewirausahaan. PPK merupakan program pengembangan kewirausahaan yang telah berjalan sejak tahun 2019, 2020 dan berlanjut sampai sekarang. Program PPK ini memasuki tahun ke III, dengan jumlah tenant 20 orang yang berasal dari 5 alumni dan 15 orang mahasiswa aktif yang sedang merintis usaha. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) UMI bertujan untuk membangun unit layanan kewirausahaan yang professional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan knowledge based economy. Bidang usaha yang sedang berjalan saat ini adalah sektor jasa (jasa pengantaran wisatawan kebeberapa pulau di Sulawesi Selatan) dan sektor barang (usaha: aquaponikzizu, jajanan massipa, macakka, fresto bandeng dan bandeng tanpa duri serta usaha bakso daengku). Program Pengembangan Kewirausahaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Tahun 2021 (tahun ketiga) telah terlaksana, dan berhasil membina empat (4) wirausaha baru mandiri dan tiga (3) usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2020 yang siap beraktivitas dimasyarakat baik individu maupun kelompok dari tujuh jenis usaha yang dibina dengan jumlah keseluruhan tenant sebanyak 20 orang. Kata kunci: Kewirausahaan, Mahasiswa, Alumni. ABSTRACT The high rate of unemployment and job seekers during the current pandemic, requires the government to play a role in reducing the unemployment rate. The high rate of unemployment and job seekers is influenced by several factors such as low entrepreneurial spirit among students and alumni, self-confidence and motivation, discipline regarding time and lack of managerial skills in the business sector. One solution to reduce the unemployment rate and job seekers during the pandemic is through coaching related to entrepreneurship programs. KDP is an entrepreneurship development program that has been running since 2019, 2020 and continues until now. This KDP program is entering its third year, with 20 tenants from 5 alumni and 15 active students who are starting a business. The UMI Entrepreneurship Development Program (PPK) aims to build a professional, independent and sustainable entrepreneurship service unit with knowledge-based economy insight. Current business sectors are the service sector (tourist delivery services to several islands in South Sulawesi) and the goods sector (business: aquaponikzizu, massipa snacks, macakka, fresto milkfish and milkfish without thorns and meatball business daengku. The Entrepreneurship Development Program of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Universitas Muslim Indonesia in 2021 (third year) has been carried out, and has succeeded in fostering four (4) new independent entrepreneurs and three (3) businesses that have been initiated since 2020 that are ready to carry out activities in the community, both individually and in groups. of the seven types of businesses that are fostered with a total of 20 tenants. Keywords: Entrepreneurship, College students, Alumny.
Safeguarding the Rights of Indonesian Migrant Workers: Legal Counseling in Pabuaran and Sindangsari Assisted Villages Hilton Tarnama Putra M; Danial Danial; Surya Anom; Belardo Prasetya Mega Jaya; Mokhamad Gisa Vitrana; Hera Susanti; Yeliana Septiani Noor; Khotimah Estiyovionita; Tiara Destia Herman
Probono and Community Service Journal Vol 2, No 1 (2023): Education and Socialization of Community Legal Awareness
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/pcsj.v2i1.20000

Abstract

The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, established in 1990, provides general regulations for the legal protection of migrant workers. Indonesia has adopted this convention by ratifying it through Law No. 6 of 2012 on the Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Further specific regulations on the protection of Indonesian migrant workers are outlined in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The protection of Indonesian migrant workers involves three stages: pre-employment protection, protection during employment, and post-employment protection. These stages require direct involvement from the state in providing adequate protection. The International Law Department of the Faculty of Law at Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, in collaboration with the Pabuaran and Sindangsari Villages in Serang Regency, Banten Province, conducted a community service program that offered legal services to villages that serve as sources of migrant workers within the Untirta Sindangsari campus.