This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya
A. A. Gede Agung Dharmakusuma
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA I Made Adi Dwi Pranatha; Putu Purwanti; A. A. Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.17 KB)

Abstract

Perjanjian kredit bank adalah merupakan perjanjian antara pihak debitur dan kreditur. Suatu perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perikatan merupakan suatu hubungan hokum antara yang mana salah satu pihak berhak menuntu tsesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pemberian kredit pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam uang menurutbab XIII Buku III KUHPerdata mempunyai sifat riil. Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan.
AKIBAT HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELANGGAR PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DALAM PENANAMAN MODAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 21 – 22/ PUU – 5/ 2007 Putu Krisna Dirgayasa; Desak Putu Dewi Kasih; A. A. Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.979 KB)

Abstract

Hak guna bangunan dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi berasal dari hakopstal yang diatur dalam Pasal 71 KUHPerdata bahwa “hak numpang–karang adalah suatuhak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman diatas pekarangan orang lain. Menurut Ruchiat “apa yang diatur dalam UUPA barulahmerupakan ketentuan-ketentuan pokok saja, sebagaimana terlihat dalam Pasal 50 ayat (2)bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan akan diataur denganperaturan maupun peraturan menteri.” Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UUPAHak Guna Bangunan adalah Hak Milik untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunanatas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahundan dapat diperpanjang dengan 20 tahun, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.Dapat dijadikan jaminan hutang dibebani Hak Tanggungan
PEMBAYARAN UPAH PEKERA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Ida Ayu Ririn Pradnyandari; Ida Ayu Sukihana; A. A. Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.502 KB)

Abstract

Employees or workers are the driving forces of a business entity incorporated in a company’s management, which means without employees or workers, a company may not be able to conduct its business operations achieve company objectives to gain profit. Position of the workers in a company should be clear and also the process of the payroll payments, especially in the bankrupt company. In such cases the necessary normative method in which this method to analyze issues from a legal perspective that is based on the laws and regulations in force. workers' status and the payroll payment of a bankrupt company has the privilege where the payroll payment shall be paid in accordance with the salary that they should receive.