Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika
Ida Ayu Sukihana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGAWASAN PELANGGARAN BANGUNAN-BANGUNAN DI KOTA DENPASAR Permatasari, Indah; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.82 KB)

Abstract

Spatial trespass particularly buildings trespass often occur in Denpasar city. The waythat can be used to solve spatial problems that occur is through supervision.Supervision of spatial is regulated in Article 55 in the Act number 26 of 2007 whichconsists of action monitoring, evaluation and reporting. The first problem that arises iswhat kind of buildings trespass that occurred in Denpasar city, secondly is what kind ofsurveillance efforts were made to minimize trespass of the buildings in Denpasar city.This legal research is empirical legal research using interview data collectiontechnique. The conclusion of the research shows that amount of buildings trespasswhich occurred in Denpasar city is still dominated by high trespass buildings permitand controlled by the relevant institute in the form of monitoring and evaluation, inaddition the community also play an active role in the conduct related to reportingtrespass.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI Sukma, I Made Agia; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang memiliki kaitan dengan klausula eksonerasi. Hukum perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan Sebagian kepentingan dari masyarakat. Didalam melaksanakan kepentingan-kepentingan tersebut terjadi perbuatan hukum yang mana diatur oleh suatu perjanjian. Dijelaskan pada pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki tujuan untuk melakukan pengingatan dirinya satu sama lain, dan adanya kesepakatan antar para pihak. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu diantaranya pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan berdasarkan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan perjanjian, Asas kebebasan berkontrak disebut juga sebagai freedom of contract memiliki arti setiap orang bebas melaksanakan perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sepanjang itu tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan dan hal tersebut terkadang dapat merugikan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian. mereka dengan mudah serta leluasa secara sepihak melakukan penentuan subtansi dari perjanjian dan tidak jarang dalam perjanjian ditambahkan syarat dan/atau klausula eksonerasi Kata Kunci: Asas kebebasan berkontrak, perjanjian, perlindungan hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the principle of freedom to contract in an agreement that is related to the exonation clause. Civil law is the rule of law that basically regulates the interests of individuals and some interests of the community. In carrying out these interests, legal actions occur which are regulated by an agreement. Described in article 1313 of the civil law book, agreements are actions carried out by parties who have the aim of remembering themselves from each other, and there is an agreement between the parties. This study uses 2 types of approaches, namely the Statute Approach and Conceptual Approach. The result of this research is that in the implementation of the agreement, the principle of freedom of contract is also known as freedom of contract, which means that everyone is free to carry out an agreement with anyone, regardless of its content, whatever form it is not. There is a violation of law, public order and morality. And this can sometimes be detrimental to one of the parties to an agreement. they easily and freely unilaterally determine the substance of the agreement and not infrequently in the agreement added terms and/or clauses of exoneration Keywords: The principle of freedom of contract, agreement, legal protection.
INDIKASI PRAKTIK BANK GELAP DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING Januriawan, I Gede Arya Raditya; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ilmiah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengertian dan dasar hukum bank dan peer to peer lending, serta memahami perbedaan antara praktik bank gelap dengan layanan financial technology peer to peer lending. Jurnal ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil studi dari permasalahan yang ada adalah tentang Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pengaturan pada layanan fintech peer to peer lending diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta untuk membedakan praktek perbankan dengan layanan peer to peer lending dibedakan berdasarkan atas konstruksi hubungan hukum masing-masing layanan, Konstruksi hukum yang dibangun pada perbankan terlahir dari perjanjian tidak bernama yang mengikat nasabah dengan perbankan pada proses penghimpunan dana, sedangkan konstruksi hukum dari peer to peer lending terbentuk dari perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1972 KUHPerdata) dan perjanjian kredit (Pasal 1754 KUHPerdata),sehingga, pelaksanaan layanan peer to peer lending apabila dilihat dari persepektif struktur hubungan hukumnya berbeda dengan pelaksanaan sistem perbankan dan tidak melanggar penyelenggaraan praktik bank gelap. Writing this scientific journal aims to understand more deeply about the legal basis of banks and peer to peer lending, as well as understanding the differences between black bank practices and peer to peer lending financial technology services. This scientific journal is written with a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study of the existing problems are that Banks are regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and regulations on peer to peer lending fintech services are regulated in OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Lending and Borrowing Based of Information Technology Services, as well as to differentiate banking practices from peer to peer lending services, differentiated based on the construction of the legal relationship of each service, the legal construction built in banking was born from an anonymous agreement which binding customers with banks in the process of raising funds, while the legal construction of peer to peer lending is formed from the power of attorney agreement (Article 1972 of the Civil Code) and credit agreement (Article 1754 of the Civil Code), so that the implementation of peer to peer lending services from a relationship structure perspective the law is different from the implementation of the banking system and does not violate the implementation of illegal banking practices.
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR KARAKTER SUATU FILM FIKSI PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN TANPA IZIN PENCIPTA Purnama Sari, Made Devi; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan gambar karakter suatu film fiksi sebagai ciptaan yang dilindungi serta akibat hukum penggunaan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa gambar karakter suatu film fiksi mendapat perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai suatu ciptaan berupa gambar. Apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti menggunakan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan tindakan penggandaan serta pembajakan terhadap ciptaan. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan penggandaan serta pembajakan terhadap ciptaan yaitu dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata Kunci: Akibat Hukum, Gambar Karakter Fiksi, Tanpa Izin, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the arrangement of a fictional film’s character image as a protected creation and the legal consequences of using the character image of a fictional film on goods that are traded without the author’s permission. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the character image of a fictional film is protected by copyright law based on Article 40 paragraph (1) letter f of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a creation in the form of an image. If there is a business actor who is proven to have used a picture of the character of a fictional film on traded goods without the author’s permission, it can be said that the business actor has committed acts of duplication and piracy of the work. The legal consequences for business actors who commit acts of duplication and piracy of works are subject to criminal sanctions as stipulated in the provisions of Article 113 paragraph (3) and paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Keyword: Legal Consequences, Fictional Character Image, Without Permis, Copyright.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBAJAKAN LOGO MENURUT PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA Asmari, Ida Ayu Indriya; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa logo diatur dalam Pasal 40 huruf f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diatur juga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Logo mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang yang mengatur logo yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menytakan bahwa untuk mencegah tetjadinya pembajakan logo ada baiknya logo di daftarkan sebagai ciptaan yang nantinya dapat dijaikan alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila diketahui terdapat tindakan pembajakan logo pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,-. Kata Kunci: Logo, Pengaturan, Perlindungan hukum. ABSTRACT The purpose of writing this article is to review logo arrangements and legal protections obtained by the rightful owner of the logo in the event of hijacking of the logo. The method used in this writing is a normative legal method with a statutory approach and conceptual approach . The results of the study show that the logo is regulated in Article 40 letter f of Law No. 28 of 2014 on Copyright and is also regulated in Article 1 of Law No. 11 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Logo get legal protection based on the law governing the logo, namely Law No. 28 of 2014 on Copyright that states that to prevent the occurrence of logo hijacking it is good to register the logo as a creation that can later be used as evidence in case of disputes in the future, and based on Article 1 of Law No. 11 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, if it is known that there is an act of piracy of the offender's logo may be subject to a maximum prison sentence of five years and/or a maximum fine of Rp2,000,000,000,-. Keywords: Logo, Settings, Legal protection.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA VIDEO GAME DI DENPASAR SELATAN Pradipta Suwardi, Muhammad Abyzar; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan mengenai pembajakan video game. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa tindakan pembajakan khususnya pada bidang video game masih sering dijumpai dikalangan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual, dilihat dari peraturan perundang-undangan di negara Indenosia video game atau permainan video diatur dalam Pasal 40 huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam penegakan hukum pembajakan video game khususnya di Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan laporan dari pihak yang merasa dirugikan karena hal tersebut termasuk ke dalam delik aduan. The purpose of writing scientific journals is to understand how video game piracy is regulated. This study uses an empirical legal research method with an approach to facts and laws and regulations. The results of the study show that piracy, especially in the field of video games, is still often encountered among the public due to a lack of understanding of Intellectual Property Rights, seen from the laws and regulations in the Indonesian state video games or video games are regulated in Article 40 letter r Law Number 28 Year 2014 About Copyright. In enforcing the law of video game piracy, especially in Denpasar City, it is carried out based on reports from parties who feel aggrieved because it is included in the complaint offense.
PERAN KEMKOMINFO TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS STREAMING FILM ILEGAL Barbarosa, Diego; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran KemKominfo terhadap pembajakan film pada situs streaming film ilegal serta mengidentifikasi sanksi hukum dari penyebarluasan film pada situs streaming film tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KemKominfo memiliki wewenang dalam penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta di Internet. Wewenang KemKominfo untuk menumpas pelanggaran Hak Cipta di Internet, seperti menutup hak akses pada situs streaming film ilegal diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Terkait sanksi hukum yang diberikan jika melanggar Hak Cipta, seperti menyebarkan film melalui situs streaming film ilegal diatur pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata Kunci: KemKominfo, Hak Cipta, Situs Streaming Film Ilegal ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out and analyze the role of the Ministry of Communication and Informatics against film piracy on illegal film streaming sites and to identify legal sanctions for distributing films on film streaming sites. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing the legislation and literature related to the subject with an analysis of legal concepts. The results of the study show, based on Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, the Ministry of Communication and Information has the authority to close content and/or access rights of users who violate Copyright on the Internet. The authority of the Ministry of Communication and Informatics to suppress Copyright infringement on the Internet, such as closing access rights to illegal film streaming sites is regulated in the Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Regarding the legal sanctions given for violating Copyright, such as distributing films through illegal film streaming sites, it is regulated in Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Key Words: Ministry of Communication and Information, Copyright, Illegal Movie Streaming Sites
KEDUDUKAN STOCKHOLDER SEBAGAI KREDITUR DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PAILIT Natanael S, Timothy; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan stockholder pada perusahaan pailit; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban perusahaan pailit terhadap pembagian harta perusahaan kepada stockholder. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa stockholder tergolong kreditur konkuren yang kedudukannya berada di bawah kreditur separatis dan preferen. Meskipun kedudukan stockholder dirasa lemah secara hukum, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak-haknya selaku kreditur. Pada prinsipnya perusahaan pailit wajib melunasi utangnya kepada stockholder selaku pemegang saham minoritas dengan tanpa mengesampingkan asas pari passu prorata parte. Apabila pemegang saham minoritas tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan prinsip yang ada, dapat melakukan gugatan derivative. Kata Kunci: Stockholder, Kreditur, Kepailitan ABSTRACT The aims of this study are as follows: (1) to find out and analyze the position of stockholders in bankrupt companies; (2) to find out and analyze the liability of the bankrupt company to the distribution of company assets to stockholders. This research is classified as normative research that uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that stockholders are classified as concurrent creditors whose position is under the separatist and preferred creditors. Although the position of the stockholder is considered legally weak, this does not necessarily eliminate his rights as creditors. In principle, a bankrupt company is obliged to pay off its debts to stockholders as minority shareholders without compromising the principle of pari passu prorata parte. If minority shareholders do not get justice in accordance with existing principles, they can file a derivative lawsuit. Keywords: Stockholders, Creditors, Bankruptcy
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PRODUK MAKANAN RINGAN KEMASAN ULANG TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lutfi, Vira Fibrianti; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang serta tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan ringan kemasan ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penulisan terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan norma kosong, namun apabila dilihat dari kerugian yang berdampak pada Kesehatan konsumen maka pelaku usaha melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf d Undang-undang Perlindungan Konsumen. selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk makanan ringan kemasan ulang berupa ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Ringan, Kemasan Ulang ABSTRACT The purpose of this research is to determine the legal protection for consumers who buy repackaged snack products and the responsibility of businesses who trade repackaged snack products. This writing uses normative legal research methods. The results of writing related to legal protection for consumers who buy repackaged snack products are not clearly regulated in the Consumer Protection Act, giving rise to empty norms, but when viewed from the losses that have an impact on consumer health, business actors violate Article 4 letter a and Article 7 letter d Consumer Protection Act. furthermore regarding the responsibility of businesses who sell repackaged snack products in the form of compensation to consumers in accordance with Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Keywords: Consumer Protection, Snacks, Repackaging
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN CARD SKIMMING DI ATM Bayu Wicaksana, Ida Bagus Gaga; sukihana, ida ayu
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari bank kepada nasabah yang mengalami tindakan card skimming dan untuk mengetahui upaya penyelesaian dari nasabah yang memperoleh sebuah kerugian atas tindakan card skimming di ATM. e-journal masuk dalam penelitian hukum normatif yang mengarah pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder selain itu, dalam e-journal ini memilih pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum untuk melakukan penelitian hukum. ATM merupakan bagian produk yang dikeluarkan oleh bank, maka bank wajib memperhatikan dan memberi tanggung jawab terhadap dampak dari tindakan card skimming yang dialami oleh nasabah dengan mengantisipasi tindakan card skimming dengan cara membuat aturan yang berisi perlindungan terhadap nasabah baik secara kerugian materil dan immaterial guna memberikan rasa aman dan meningkatkan rasa kepercayaan dari nasabah terhadap bank. Namun dalam UU Perbankan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah belum diatur secara komprehensif. Mengenai upaya penyelesaian masalah hukum antara pihak nasabah dengan pihak bank tentang kerugian oleh pihak nasabah akibat dari tindakan card skimming dapat ditempuh dengan berbagai cara, yakni: melalui mediasi non litigasi dan litigasi. Kata Kunci: Card Skimming, Perlindungan Nasabah, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The aim is to find out the form of accountability from the bank to customers who experience card skimming actions and to find out the settlement efforts of customers who get a loss for card skimming actions at ATMs. e-journals are included in normative legal research that leads to primary legal sources and secondary legal sources. In addition, in this study chose to use a statutory approach and legal concept analysis approach. ATM is part of the product issued by the bank, then the bank is obliged to pay attention and give responsibility for the impact of card skimming actions experienced by customers by anticipating card skimming actions by making rules that contain protection for customers both material and immaterial losses in order to provide a sense of secure and increase the customer's sense of trust in the bank. However, the Banking Law regarding the regulation of legal protection for customers has not been comprehensively regulated. Regarding efforts to resolve legal problems between the customer and the bank regarding losses by the customer as a result of card skimming actions, it can be taken in various ways, namely: through non-litigation mediation and litigation. Keywords: card skimming, customer protection, dispute resolution
Co-Authors A A Ngr Tian Marlionsa A A Raka Ika Paramitha A. A. Gde Pradantya Adhi Wibawa A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Ngr Gede Krisnadinatha A. A. Sri Indrawati A.A Ngr Bagus Indra Kusuma A.A Sri Indrawati A.A. Sri Indrawati Aditya Pranabayu Anak Agung Anom Dimas Wiraputra Anak Agung Eggy Brahmindra Satya ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sri Indrawati Anandewi, Made Martia Surya Asmari, Ida Ayu Indriya Barbarosa, Diego Bayu Wicaksana, Ida Bagus Gaga Desak Nyoman Alit Gunatri Dika Samiaji Gustoro Ernes Gabriel Sihotang Fredyan Priambodo Gayatri Rahmayanthi Gede Ryan Febrasio Wikora Herbert Petrus Wiro Simbolon I Dewa Agung Deandra Juniarta I Gede Agus Kurniawan I Gede Ivan Wiryana Aditya I Gede Krisna Adi Yasa I Gede Surya Septiawan I Gusti Agung Ayu Patrecia Marthavira I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Gusti Putu Andre Pratista I Ketut Markeling I Ketut Sandhi Sudarsana I Made Darma Adi Putra I Made Dwi Mei Anggara I Made Dwi Rendra Hadi Pradnyana I Made Dwija Di Putra I Made Febrian Surtiana I Made Gede Leonada I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Putu Adi Dana Pratama I Putu Endra Wijaya Negara I Wayan Agus Pebri Paradiska I Wayan Agus Satriya Wedhana Putra I Wayan Wiryawan Ida Ayu Bella Marasanthi Ida Ayu Ririn Pradnyandari Ida Ayu Wedha Arisanthi Ida Bagus Adi Wiradharma Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Wira Aditya Indah Permatasari Indira Trisdanadea Jamhari Jamhari Januriawan, I Gede Arya Raditya Kadek Desta Yusa Diantara Lutfi, Vira Fibrianti Made Bagoes Wiranegara Wesna Marwanto - Natanael S, Timothy Ngakan Ketut Dunia Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit Ni Nyoman Sukeni Ni Putu Ayu Ersania Prami Ni Putu Cindy Lonanza Febriana Lofa Ni Putu Mella Manika Ni Putu Winda Pramesti Dewi Ni Wayan Indah Junyanitha Nugraha Pudja, Pande Gede Yudha Nyoman Santi Dewi Pradipta Suwardi, Muhammad Abyzar prasetya, wawan Purnama Sari, Made Devi Putu Edgar Tanaya Putu Hendra Pratama Putu Ngurah Wisnu Kurniawan Renfred Valdemar Sukma, I Made Agia Wayan Wiryantara Yeanis Nebula Ricisandhy