Garuda - Garba Rujukan Digital

ECOCULTURAL CITY – HOW ACTUAL IS THIS CONCEPT IN THE ERA OF DISRUPTION OF PANDEMIC COVID 19? Winny Astuti; Rufia Andisetyana Putri; Hakimatul Mukaromah; Murtanti Jani Rahayu; Paramita Rahayu; Erma Fitria Rini; Isti Andini
Journal of Architecture&ENVIRONMENT Vol 20, No 1 (2021)
Publisher : Department of Architecture, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2355262x.v20i1.a7760

This research explored the implementation of concept of Surakarta ecocultural city platform in the era of Pandemic Covid-19 in 2 case study areas of Balekambang Park as the Natural and Heritage Park and Jayengan Jewelry Kampung (JKP) as Heritage Creative Industry-based Kampung Tourism. Eco city is basically the concept to create new urban development to be more ecologically, liveable and Sustainable, while the cultural city refers to the city, which focusing on cultural and performance for branding the city. Ecocultural city is mainly related to connectivity among people, place and culture and this concept is mostly applicated in the tourism world, where to maintain this sustainably, this has to address people, place and its cultural relationship with biophysical aspects. Therefore, in the era of disruption of COVID-19, the ecocultural based of tourist destination areas are highly affected due to the loss of tourists visiting the areas. The research found that the model of People, place, technology and government proposes for increasing adaptability of people to the disruption condition, initiating resilient, creative, healthy and smart places, exhalating technology for added value of tourism product and improving resilience government to adapt, absorb the change, collaborating multi stakeholder partnerships

Persepsi aparat dan masyarakat pada implementasi teknologi geospasial dalam efisiensi pelayanan skala kelurahan Rufia Andisetyana Putri; Erma Fitria Rini; Murtanti Jani Rahayu; Paramita Rahayu
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v16i1.35122

Di era digital modern saat ini, efisiensi pelayanana publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat dan digitalisasi sistem pelayanan. Terkait dengan tingkat pelayanan pada skala kelurahan, perubahan guna lahan dan berbagai informasi yang terkait dengan ruang bisa sangat dinamis. Perpindahan penduduk, perubahan fungsi bangunan, maupun aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada ruang bisa terjadi sewaktu-waktu. Terkait dengan dinamika ini, ketersediaan sistem digital dan kapasitas aparat serta masyarakat yang mampu mengoperasikan sistem tersebut, dapat menjadi tonggak bagi sistem pelayanan publik skala kelurahan yang lebih baik dan efektif. Dengan menggunakan studi kasus dan instrument kuesioner dengan skala likert, pada aparat dan masyarakat, penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman aparat dan masyarakat pada pentingya peningkatan efektifitas pelayanan publikk melalui implementasi teknologi dapat terbuka melalui difusi informasi melalui kerjasama dengan akademisi. Pelatihan yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat terkait operasionalisasi sistem digital dalam penataan ruang, khususya SIG (Sistem Informasi Geografis).

Pengaruh pemanfaatan lahan terhadap pola pergerakan spasial pada Jalan Letjen S. Parman, Surakarta Pregiann Yuniasa; Murtanti Jani Rahayu; Erma Fitria Rini
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v18i1.53116

Pemanfaatan lahan merupakan usaha pendayagunaan suatu lahan sesuai dengan karakternya dalam rangka menopang suatu proses pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam interaksinya dengan sistem transportasi perkotaan, pemanfaatan lahan berhubungan dengan sistem kegiatan, yang meliputi jenis pemanfaatan lahan, sebaran pemanfaatan lahan, pola aktivitas pemanfaatan lahan, dan intensitas aktivitas pemanfaatan lahan. Jalan Letjen S. Parman, Surakarta, dengan karakternya sebagai kawasan perdagangan jasa dan simpul transportasi regional, telah menjadi magnet pergerakan yang kuat di Kota Surakarta dengan intensitas kegiatan yang cukup tinggi pada kawasan. Intensitas kegiatan yang tinggi sebagai hasil dari aktivitas pemanfaatan lahan telah memicu pergerakan yang tinggi dan beragam pada kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan lahan terhadap pola pergerakan spasial pada Jalan Letjen S. Parman, Surakarta. Metode penelitian yang digunakan, yaitu analisis tetangga terdekat, analisis kepadatan bangunan, analisis regresi linier, serta analisis statistik deskriptif guna mengetahui pengaruh dari pemanfaatan lahan terhadap pola pergerakan spasial pada Jalan Letjen S. Parman, Surakarta. Berdasarkan hasil akhir analisis, diketahui bahwa pemanfaatan lahan berpengaruh kuat terhadap pola pergerakan spasial pada Jalan Letjen S. Parman, Surakarta.

Analisis perubahan penutup lahan Kabupaten Banyumas menggunakan Citra Satelit Landsat Rahman Hilmy Nugroho; Erma Fitria Rini; Murtanti Jani Rahayu
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v18i1.53310

Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang mengalami perkembangan penutup lahan yang pesat di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat. Kabupaten ini mengalami perubahan penutup lahan pada kurun waktu 2001-2021. Perubahan penutup lahan perlu dipantau menggunakan teknologi GIS dengan data citra satelit Landsat tahun 2001, 2011, dan 2021. Citra satelit diolah melalui proses koreksi atmosferik, cloud masking dan mozaik citra, serta metode supervised classification untuk menghasilkan peta penutup lahan. Hasil uji akurasi penutup lahan menggunakan confusion matrix menunjukkan 85,71 % sampel sesuai sehingga dapat digunakan untuk analisis. Penutup lahan Kabupaten Banyumas pada tahun 2001, 2011 dan 2021 didominasi oleh lahan kebun, sawah, dan hutan. Perubahan penutup lahan pada tahun 2001-2021 didominasi oleh lahan non terbangun yang menjadi kawasan terbangun. Pada periode 2011-2021, terjadi perluasan kawasan terbangun sebesar 2.228 Ha (17,6 %). Sementara periode tahun 2011-2021, perubahan lahan paling signifikan terjadi pada kawasan terbangun yang meningkat sebesar 2.785 Ha (18,7 %). Perubahan ini terjadi akibat alih fungsi lahan sawah, tegalan, kebun, hutan, tanah kosong menjadi kawasan terbangun.

Keseimbangan Hak Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Jalan Sigura-gura Aprilia Dwi Karunia; Murtanti Jani Rahayu
Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning Vol 4, No 1 (2023): Maret
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/uniplan.v4i1.60447

Ruang publik memiliki pernanan penting bagi kehidupan masyarakat karena merupakan media masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas luar ruangan. Salah satu bentuk ruang publik adalah trotoar yang fungsikan sebagai jalur bagi pejalan kaki. Namun secara eksisting, trotoar di sepanjang koridor Jalan Sigura-gura Kota Malang sendiri terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL) menginvasi entitas dari ruang publik tersebut. Tentu saja hal ini menyebabkan beberapa hambatan dalam pemanfaatan trotoar yang mempengaruhi keimbangan hak pengguna di dalam memanfaatkan ruang publik. Namun disisi lain pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki hubungan keterkaitan erat dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini dilakukan kajian lebih lanjut mengenai mengenai keseimbangan pemenuhan hak ruang publik bagi pengguna di trotoar Jalan Sigura-gura Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualikatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Selain itu dilakukan pengambilan data di lapangan melalui observasi yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pedagang kaki lima (PKL) trotoar Jalan Sigura-gura Kota Malang menyebabkan keterbatsan pemenuhan hak pengguna ruang publik lainnya. Namun di sisi lain, masyarakat juga menghendadi pemanfaatan ruang trotoar untuk pihak mereka sendiri (hak apropriasi) yang dapat mengancam keberhadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai pengguna ruang publik. Oleh karena itu berdasarkan data di lapangan, dirumuskan rekomendasi pengoptimalan pemenuhan hak pengguna di dalam ruang publik agar terjadi keseimbangan dalam pemenuhan hak semua pengguna.

Dampak Keberadaan Tukang Becak Dalam Konteks Informalitas Perkotaan Pacitan Luh Salsabil Shafa; Murtanti Jani Rahayu
Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning Vol 4, No 1 (2023): Maret
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/uniplan.v4i1.60469

Tukang becak menjadi salah satu jenis mata pecaharian yang dinilai sebagai bias dari sektor formal. Becak ini menjadi moda transportasi pembantu, kemudian setelah kemunculan moda transportasi pribadi maupun angkutan umum, masyarakat mengalami penurunan minat terhadap becak. Mata pencaharian sebagai tukang becak ini juga ditemukan di Perkotaan Pacitan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Pada penelitian ini akan dibahas secara mendalam fenomena sektor informal tukang becak di Perkotaan Pacitan. Penelitian berkaitan dengan tukang becak di Perkotaan Pacitan membutuhkan beberapa data. Data tersebut untuk analisis spasial, kebijakan, dan modal sosial. Melalui analisa kebijakan diketahui jika peraturan yang mengatur sektor informal khususnya tukang becak hanya diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan. Kemudian pada analisis spasial, faktor yang berpengaruh bagi keberadaan tukang becak Perkotaan Pacitan adalah keberadaan konsumen. Keberadaan tukang becak di Kawasan Perkotaan Pacitan sebagai akibat adanya interaksi desa-kota. Pada analisis modal sosial diketahui modal sosial yang meliputi resiprocity, trust, dan nilai nilai. Beberapa aspek modal sosial yang tidak ditemukan mengindikasikan jika tukang becak menjadi salah satu kelompok mata pencaharian yang rentan. Adanya mata pencaharian ini selain karena faktor ekonomi, juga karena interaksi desa-kota yang ditemukan di Perkotaan Pacitan. Modal sosial yang ada menjadi faktor yang mempengaruhi tukang becak tetap berada di Perkotaan Pacitan. Sementara itu, interaksi desa-kota yang terbentuk memengaruhi kebutuhan mobilitas yang berakibat pada munculnya keberagaman moda transpportasi salah satunya tukang becak.Kata kunci: Becak, Informal, Kebijakan, Modal Sosial, Spasial.

Efektivitas Taman Kota Madiun dalam Memenuhi Kebutuhan Ruang Publik dari Perspektif Pengunjung Shabrina Hapsari; Erma Fitria Rini; Murtanti Jani Rahayu
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i1.64554.15-34

Taman kota merupakan ruang publik yang tersedia di kota guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas, beristirahat, dan berwisata. Kota Madiun sebagai pusat pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat menjadi magnet bagi kabupaten di sekitarnya sehingga meningkatkan aktivitas di Kota Madiun. Meningkatnya aktivitas kota membuat tingginya mobilitas penduduk sehingga keberadaan taman kota penting untuk mengimbanginya. Dalam mencapai perannya, taman kota tidak hanya dilihat dari keberadaannya, tetapi juga bagaimana taman kota tersebut mampu memenuhi kebutuhan pengunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas taman-taman di Kota Madiun dilihat dari kebutuhan pengunjung terhadap ruang publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis skoring dengan pengukuran Skala Guttman. Efektivitas taman kota dilihat dari kebutuhan pengunjung taman kota, yaitu kenyamanan, keamanan, aktivitas, dan aksesibilitas. Berdasarkan analisis terhadap keempat kebutuhan pengunjung di ruang publik tersebut, keamanan merupakan kebutuhan yang terpenuhi di setiap taman kota, sedangkan ketiga kebutuhan lain belum terpenuhi secara keseluruhan di setiap taman kota. Tingkat efektivitas taman kota dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu efektif, cukup efektif, dan tidak efektif. Berdasarkan hasil analisis, tujuh taman kota di Kota Madiun termasuk dalam kategori efektif dan satu taman kota masuk dalam kategori cukup efektif.

Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Muhammad Arya Persada; Rosyidah Fatmawati; Murtanti Jani Rahayu
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.57815.78-86

Merebaknya sektor informal hingga kini tidak dapat terlepas dari fenomena industrialisasi dan urbanisasi di perkotaan.Salah satu penyebab munculnya sektor informal perkotaan adalah ketika proses pembangunan tidak dapat menyediakan cukup peluang kerja bagi semua angkatan kerja. Di sisi lain, selain memberikan dampak positif dengan penyediaan lapangan pekerjaannya, munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menciptakan permasalahan-permasalahan lain. PKL dapat dilihat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dari yang umumnya ditimbulkan oleh proses urbanisasi. PKL di Taman Pakujoyo, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kasus yang mencerminkan fenomena ini. Taman Pakujoyo pada awalnya dibangun untuk menjadi taman kota, yang kemudian menjadi magnet bagi pedagang sebagai lokasi untuk berjualan sehingga sektor informal berkembang di Taman Pakujoyo. Meski telah ditertibkan dan ditata oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, beberapa masalah tetap belum terselesaikan dengan program penataan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak penataan PKL di Taman Pakujoyo, terutama dampaknya pada aspek kondisi sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukan bahwa program penataan yang terjadi memberikan dampak secara ekonomi dengan meningkatnya pendapatan PKL dan secara sosial mendorong terbentuknya Paguyuban PKL.

Faktor Prioritas dalam Penentuan Lokasi Food Center di Purbalingga Melita Agustine Mega Puspita; Murtanti Jani Rahayu; Rizon Pamardhi Utomo
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.72527.112-124

Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat tiap tahunnya dan memberikan dampak negatif karena menempati ruang publik secara sporadis, khususnya di Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Gelanggang Olah Raga (GOR)Goentoer Darjono. Permasalahan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan membangun Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) tetapi pembangunan tersebut bukan tanpa masalah. Pemilihan Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL menimbulkan perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Pemerintah berupaya memilih lokasi Purbalingga Food Center berdasarkan pertimbangan potensi lahan milik pemerintah yang dapat mewadahi PKL dan dekat dengan pusat kota. PKL mengeluhkan lokasi tersebut kurang potensial untuk mendatangkan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL berdasarkan persepsi stakeholder. Penelitian menggunakan pendekatan deduktif dengan teknik analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center. Hasil analisis mengungkapkan bahwa prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL menurut stakeholder terfokus pada tujuh faktor prioritas, yaitu rencana dan kebijakan pengembangan kota, lahan milik pemerintah, peraturan zonasi kegiatan PKL, kedekatan dengan aktivitas utama, fasilitas listrik, fasilitas air bersih, serta kemudahan lokasi untuk dilihat dengan jelas (visibilitas).

Karakteristik dan Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas Ricca Padyansari; Murtanti Jani Rahayu; Lintang Suminar
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.72271.100-111

Pelaksanaan aktivitas yang terpusat pada kawasan perkotaan dapat mempengaruhi laju perpindahan penduduk menuju kota. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat mengakibatkan tingginya permintaan lahan untuk kawasan permukiman yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk kawasan hunian yang layak huni. Fenomena tersebut terjadi diantaranya di Kabupaten Banyumas seiring dengan terus berkembangnya Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas. Hal ini mengakibatkan munculnya kawasan kawasan kumuh di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Salah satu kawasan yang teridentifikasi permukiman kumuh adalah Kawasan Girlibanji. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya mengatasi permasalahan kekumuhan dengan penerapan beberapa kebijakan tetapi permasalahan permukiman kumuh belum teratasi sepenuhnya khususnya di Kawasan Girlibanji. Ketidakberhasilan penerapan kebijakan penanganan permukiman kumuh dikarenakan belum diketahui faktor prioritas penyebab meningkatnya permukiman kumuh pada kawasan secara jelas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji dengan menggunakan Analytical Hierarchy Prosess (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji adalah jaringan air limbah, kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan sistem persampahan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jaringan drainase.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search