Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Simbur Cahaya ADIL : Jurnal Hukum Yure Humano JURNAL MITRA MANAJEMEN
Fransiska Novita Eleanora
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
KORBAN KEJAHATAN DAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.473 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i2.806

Abstract

Korban kejahatan merupakan orang yang tertindas, dikarenakan dalampemenuhan hak-haknya seringkali tidak mendapatkan keadilan seperti yangdiharapkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan ganti rugi yang layak yang didapatkan si korban kejahatan manakala cacat bahkan meninggal dunia. Tujuantulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ganti kerugian yang tercantum dalamKUHAP sudah memenuhi rasa keadilan terhadap korban kejahatan atau tidak.Sedangkan metode penelitian adalah studi pustaka, hasilnya adalah bahwa gantikerugian yang di dapat oleh korban kejahatan belum memenuhi rasa keadilan,khususnya keadilan restorasi, artinya dalam pemenuhan hak-hak korban belumterpenuhinya keadilan yang merupakan bagian dari hak utama korban kejahatan
Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak Fransiska Novita Eleanora; Andang Sari
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1485

Abstract

Children marriage of children at a very early marriage performed under adult age which is prohibited by law or other rules and regulations because it can cause things that can harm women. The impact that occurs from marriage a serious problem that must be with appropriately and seriously by the parties as well as the relevant agencies. Because the results in future generations caused by first high number of children who experience unwanted pregnancy and childbirth. Second, this also results in divorce. Third, the birth of a baby who later does not grow properly. Fourth, children are victims of divorce have the potential to fall into poverty, fail in education, get trapped trafficking children, are placed in degrading work such as sex workers, drug dealers, slavery. These are all in violation of child rights. The method in research in using normative juridical research is by principles and theories reviewing books, documents, journals, as well as from invitation legislation relating to the problem to be studied. The result is the prevention of child marriage at a very young age is the protection of children's rights, especially the protection of the right to life, the right to grow and must remain protected.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Fransiska Novita Eleanora
to-ra Vol. 2 No. 2 (2016): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversion is a transfer of settlement of cases of children who are suspected of certain crimes from the formal criminal to a peaceful settlement between the suspect / accused / offender with the victim facilitated by family and / or community, Supervisor of Community Kids, Police, prosecutor or judge, Therefore, not all cases of children in conflict with the law must be resolved through the formal justice, and provide an alternative to the settlement with the restorative justice approach then, on cases of children in conflict with the law to do the diversion of the best interest of the child and taking into account the justice victim. While the Indonesian criminal code, known retaliation, which according to his ways, by providing appropriate sanctions to perpetrators, the purpose of this paper to know whether the Indonesian criminal law regulating the diversion of the dispute settlement children, method of writing is a literature study, the result is a process of diversion is regulated by a special regulation children’s Act, and is promoting the rights of children.Kata kunci: diversi, anak, hukum pidana
KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN KLAUSULA BAKU POLIS ASURANSI FRANSISKA NOVITA ELEANORA
YURE HUMANO Vol 1 No 1 (2017): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan usaha perasuransian di Indonesia hampir sama tuanya dengan perbankan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum asuransi tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Secara yuridis asuransi atau pertanggungan merupakan suatu bentuk perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Sebagai suatu bentuk perjanjian khusus, asuransi harus tetap berpedoman pada asas-asas hukum perjanjian, yang meliputi: asas konsesualisme; asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau kontrak; dan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian sejalan dengan perkembangan jaman, permasalahan perjanjian asuransi semakin pelik. Masalah yang sangat aktual adalah kaitan antara asuransi sebagai salah satu bentuk perjanjian umum dan penerapan klausula baku dalam polis asuransi yang sudah diatur sejak diadopsinya Wetboek van Koophandel ke dalam KUHD. Terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana secara langsung juga menjadi ketentuan hukum bagi praktek perjanjian asuransi, yaitu adanya ketentuan baru yang berkaitan dengan pembentukan klausula baku polis asuransi, dan ketentuan yang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa. Pertanyaan yang kemudian muncul bersamaan dengan pencantuman klausula baku polis asuransi tersebut adalah; Apakah pencantuman klausula baku dalam polis asuransi sudah sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tertanggung? Bagaimana prosedur pembentukan perjanjian baku polis asuransi oleh perusahaan asuransi dalam kedudukannya sebagai penanggung? Apakah terhadap pencantuman klausula baku dalam polis asuransi dapat dilakukan gugatan legal standing oleh pihak ketiga? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Pencantuman klausula baku polis asuransi sudah sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tertanggung ataupun pemegang polis. Karena dalam proses penentuan klausula baku polis asuransi, walaupun klausula perjanjian baku ditulis atau dicetak oleh pelaku usaha, namun tertanggung atau pemegang polis juga turut terlibat secara aktif sebagai manifestasi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik untuk tercapainya kata sepakat, sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak. Kata Kunci: Perlindungan, Kepastian Hukum, Prosedur Polis Asuransi
PIDANA PENJARA DAN HAK-HAK ANAK FRANSISKA NOVITA ELEANORA
YURE HUMANO Vol 4 No 1 (2020): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap manusia yang lahir ke dunia akan selalu berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia (HAM), begitu pula dengan seorang anak. Siapa generasi masa depan, dan harus dilindungi haknya, mengutamakan dan memajukan haknya, karena setiap anak berhak atas hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil; untuk mengetahui apakah pidana penjara dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sudah tepat diterapkan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, Metode Penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui tinjauan pusataka dan pendekatan undang-undang. Akibatnya penerapan sanksi pidana terhadap anak, memberikan stigma pada anak, dan dapat mengganggu mental dan psikologi anak, sehingga tidak mengedepankan hak-hak anak. Pidana penjara yang diberikan kepada anak sesuai UU No. 3 Tahun 1997, harus dipahami oleh pihak-pihak yang berwenang, dengan melihat Perbuatan yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan cara, proses dan penerapan pidana penjara tersebut. Hak anak sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus diperhatikan, dengan pemberian pidana penjara, tetap harus diperlakukan perlindungan dengan memberikan khusus kepada anak. Kata Kunci: Pidana, Penjara, Hak Anak, Mental Anak
ANALISIS PEMIDANAAN ANAK MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) FRANSISKA NOVITA ELEANORA
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga perlu diperhatikan apa yang menjadi haknya dalam perlindungan dan pemeliharaan, serta selalu mengutamakan kepentingan terbaik setiap anak, sehingga seiring berjalannya waktu anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini dilakukan sejalan dengan anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana, yang diberikan kekhususan atau perbedaan dengan hukuman terhadap orang dewasa agar tidak mempengaruhi psikis dan kejiwaan sianak. Rumusan masalah adalah Bagaimana sistem pemidanaan anak dan perlindungan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menelaah kepustakaan yang berhubungan dengan Hukuman Anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya Sistem Pemidanaan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat memberikan efek jera serta pemulihan bagi anak dan bagaimana perbedaannya di hadapan Undang-undang, khususnya dalam masalah pidana dan hasilnya UU itu Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kebebasan lebih dalam menyelesaikan sengketa anak di luar pengadilan melaliu diversi dan restorative justice. Kata Kunci: Pidana Anak, Peradilan Anak, Restorative Justice, Diversi.
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak) Fransiska Novita Eleanora
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 9, No 1 (2017): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v9i1.491

Abstract

AbstractSince human beings are born into the world, human rights are attached, the rights of human beingsthat have been acquired and brought together with the birth or presence in public life. Neither thechild, the right to life has been there since they were in the womb, and if the child is a crime, theremust be protection. The purpose of this paper to determine the role and functions of the National Commission on Child Protection (institution child) in providing protection related rights of childrenas perpetrators and victims of crime. The method is a normative legal research or research library is aresearch study that examines the document, which uses a variety of secondary information such aslegislation, court decisions, legal theory, and may be the opinion of the scholars. As a result of thenational commission for child protection provides protection for children as perpetrators and victimsof crime in terms of discrimination, exploitation, both economic and sexual, neglect, cruelty,violence, persecution, injustice and abuse others. keywords; protection, human rights, child
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Andang Sari Saimima, Ika Dewi Sartika