Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Fathorrahman Fathorrahman
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Pengaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas pada jenis dan bentuk tertentu dan hirarki peraturannya berdaasar pada jenis dan bentuknya. Selain berdaasar pada jenis dan bentuk, tidak semua jenis dan bentuk peraturan yang ada, diatur statusnya dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis-jenis tertentu saja yang diatur dalam pasal 7 UU 12/2011. Jenis peraturan yang lain yang diakui entitasnya belum diatur sehingga potensial menjadi problem hukum dari masa ke masa. Jika melihat dari berbagai negara : seperti Jerman dan Belanda, hirarki keduanya, dalam hal ini hirarki peraturan perundang-undangan mengikuti hirarki struktur pemerintahan yang ada tanpa melakukan pengaturan hirarki berdasarkan jenis dan bentuknya. Akan tetapi, Hirarki dari peraturan tersebut mengikuti hirarki otoritas yang mengeluarkan atatu menerbitkan peraturan. Dengan begitu, memudahkan kita semua untuk melakukan pelacakan di mana possisi sebuah peraturan perundangan-undangan. Temuan tersebut tersaji karena dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi komparasi sistem hirarki antara sistem hirarki Indonesia dengan kedua negara tersebut. Selain juga, melakaukan pendekatan yang bersifat historis. Dengan begitu, politik hirarki ke depan bisa memperhatikan persoalan di atas, sehingga dalam melakukan politik hukum : memasukan atau mengatur semua jenis dan bentuk peraturan yang ada atau hirarki peraturan berdasarkan pada hirarki struktur pemerintahan.

PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI Fathorrahman Fathorrahman
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi khusus, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kehakiman yang berbeda dengan lembaga kehakiman lainnya. Ia memiliki atribusi khusus dan terbatas dalam menjalakan kewenangan dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu kewenagan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji validitas produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang yang potensial bertengtangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara umum, semua produk legislasi harus memenuhi tertib norma dan tertib prosedur. Tertib norma yang dimaksud adalah isi dari Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD NRI. Sedangkan untuk tertib prosedural adalah alpanya pelanggaran dalam membentuk Undang-Undang dari hulu hingga akhir. Tertib keduanya disebut sebagai tertib materil dalam aspek norma, dan tertib formil dalam aspek prosedur. Dalam kajian ini, ada beberapa hal yang hendak dilacak : Apakah terdapat pengaturan secara eksplisit tentang pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan apa implikasi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil sebuah Undang-Undang. Kedua rumusan masalah di atas akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual-teoritik dan yuridis-normatif, serta pendakatan kasus terkait putusan yang pernah ada.

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA) Ahmad Yunus; Fathorrahman Fathorrahman
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Masa kanak-kanak adalah salah satu masa emas yang dialami oleh manusia. Dimana pada masa anak-anak ini jiwanya masih sangat bersih dan diharapkan jiwa yang bersih tersebut bisa diisi dengan hal-hal baik, pelajaran baik, pengalaman baik dan lain sebagainya yang sifatnya positif, dengan harapan manusia atau seseorang tersebut ketika sudah beranjak dewasa dia akan menjadi orang yang baik dan menebar kebaikan untuk lingkungannya. Karena pentingnya masa anak-anak, maka kita semua harus memberikan perhatian atau penjagaan ekstra terhadap anak-anak yang ada disekitar kita, terlebih jika anak tersebut adalah anak kita. Di era yang penuh kemajuan dan kebebasan saat ini, salah satu bahaya besar yang menjadi ancaman bagi anak adalah bahaya akan kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak negatif terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikis, terlebih lagi kejahatan ini akan sangat mengganggu masa depan anak. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia sempurna, terlebih lagi pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam melakukan perlindungan terhadap anak melalui aturan-aturan yang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebgai korban kejahatan seksual dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatn seksual terhadap anak.

ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA Muhamad Yasin; Heriyanto Heriyanto; Fathorrahman Fathorrahman
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Penyalahgunaan narkotika di indonesia semakin tahun mengalami peningkatan yang menimbulkan pertanyaan bagi kaum pemuda apakah dari metode penanganan yang kurang perhatian lalu mengakibatkan penyalahguna makin bertambah, karena hal tersebut mempengarui dari aspek sosial, kebudayaan, pendidikan dan beberapa yang lain hal ini karena rujukan data BNN pada tahun 2020-2021, Namun ternyata dalam putusanya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara hal ini menjadi salah satu faktor bertambahnya penyalahguna narkotika sebab penyalahguna telah mengalami kecanduan dan sehingga jika sanksi pidana berupa penjara maka tidak akan menjadi solusi lantaran peneliti menggunakan analisis yuridis normatif dengan pendekatan restorative terhadap tindak pidana narkotika yang memiliki sanksi rehabilitasi jika memenuhi persyaratan sesuai pedoman restorative justice. Bahkan peneliti melakukan perumusan sebuah kajian yang pertama bagaimana metode restorative dalam tindak pidana narkotika sedangkan selanjutnya dalam hal bagaimana penerapan asas restoratife terhadap penyalahguna narkotika, Oleh karenanya peneliti melakukan kajian dengan menggunakan analisis yuridis normatif agar dalam hal pemidanaan lebih memiliki pertimbangan karena mempengaruhi sebuah putusan dan akan menjadikan fatal bagi terdakwa lebih rilnya ialah dalam perkara pengguna narkotika namun ditelaah dengan menggunakan pendekatan asas keadilan restorative justice memiliki arti pengembalian kepada keadaan semula disebabkan Narkotika digunakan menggunakan cara melawan hukum berbahaya atas akibat akan mengalami kecanduan dan mempengaruhi jiwa dan psikis.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR: IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION THROUGH THE ANTI-CORRUPTION EDUCATION CENTER PROGRAM IN ELEMENTARY SCHOOL Dairani Dairani; Fathorrahman Fathorrahman; Faradilla Mutiara Nisa
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2022): Juli : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58% Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi.

KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA: THE CONCEPT OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE VILLAGE Fathorrahman Fathorrahman; Dairani Dairani; Ahmad Yunus
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2022): Juli : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.

ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN: ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS FOR NARCOTICS USERS IN JUSTICE PERSPECTIVE AND CRIMINAL OBJECTIVES Ahmad Yunus; Fathorrahman Fathorrahman; Dairani Dairani; Mohammad Ali Hofi
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Januari: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkotika perlu ditinjau kembali karena tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.

Problematik Pengaturan Pembatalan Peraturan Desa Fathorrahman Fathorrahman
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.574

Village Regulations according to Article 8 of the PPP Law are considered part of statutory regulations. This is in line with the previous PPP Law which placed Perdes as part of the Regional Regulations. With the recognition that Perdes are part of the national legal regulation system, the reversal also follows the regime of annulment of legislation. In the existing retaliation regime, it must go through judicial instruments, namely through the MK and MA. Particularly for village regulations, because their position is under the law, they go through the MA institution. However, the mechanism is regulated differently in the Village Law. The method used is the juridical-normative research model. From this research, there are several illustrations that the model for canceling Perdes regulated in the Village Law is a problem. Both from the aspect of the regulatory model and from the theoretical aspect.

Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Samiah S; Fathorrahman Fathorrahman
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i2.577

Village regulations are one of the many types and forms of statutory regulations. As part of legal products in the national legal system, regulations follow the regime of statutory regulations. In the statutory regime, the model for canceling a product that is considered contradictory is with various models. The model is regulated in the constitution, especially regulations whose hierarchy are under the law through the Supreme Court. Does the Perdes annulment model also follow this regime? In this study, the type of research used is normative-juridical with a statutory approach. From this study it can be concluded that the model for canceling village regulations is different from the cancellation regime in general. This is explicitly regulated in the Village Law. The cancellation was not through a court model, but by the agency above it, namely the regent.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search