Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Ensiklopedia Social Review RIO LAW JURNAL UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia
Muhammad Hasbi
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA Nafa Amelsi Triantika; Elwidarifa Marwenny; Muhammad Hasbi
Ensiklopedia Social Review Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 No 2 Juni 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v2i2.488

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena pelaksanaan perjanjian jual beli online diatur berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yang berisi adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian serta adanya causa yang halal. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian ini, adapun rumusan masalahnya 1.bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli online melalui e-commerce dan 2.bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi. Untuk menjawab hal tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu pengaturan pelaksanaan jual beli online melalui e-commerce diatur pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal sedangkan perlindungan hukum terhadap pembeli jika penjual melakukan wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE.
Gambaran Stres Akademik Mahasiswa Asal Papua di Provinsi Sumatera Barat Muhammad Hasbi; Nila Anggreiny; Yantri Maputra
Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia Vol 1 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.201 KB) | DOI: 10.25077/jikesi.v1i1.15

Abstract

Latar Belakang. Mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk mampu beradaptasi, bukan hanya beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, tetapi juga beradaptasi dengan kehidupan akademiknya. Mahasiswa Papua merasa bahwa beban dan tuntutan akademik yang diterima membebani dan menimbulkan masalah bagi kehidupan akademiknya. Stres akademik adalah keadaan tertekan yang dialami oleh individu karena tuntutan dan beban akademik yang melebihi kemampuan individu yang tidak dapat diatasi oleh individu tersebut. Objektif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sumber utama stres akademik dan tingkat stres akademik mahasiswa asal Papua di Provinsi Sumatera Barat. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah stres akademik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling, dimana semua sampel yang ditemui dan bersedia dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 53 orang mahasiswa. Pada penelitian ini, stres akademik diukur dengan menggunakan Academic Stress Inventory of Students dari Lin dan Chen (2009) yang terdiri dari tujuh sumber stres yang tersebar menjadi 34 item dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,944. Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat stres akademik mahasiswa asal Papua berada pada kategori tinggi dan yang menjadi sumber utama stres akademik mahasiswa asal Papua di Provinsi Sumatera Barat adalah pengajar. Kesimpulan. Mahasiswa asal papua yang dominan memiliki stress adalah jenis kelamin laki-laki dan berada di semester satu. Sumber utama mereka stress dari pengajar. Kata kunci: mahasiswa papua, stres, stres akademik
Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Alfiani Farida; Muhammad Hasbi Arifuddin; Nina Rahimi; Neng Kamarni
Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jseb.v13i2.5253

Abstract

Poverty harms development, so we must address it immediately. The poor in Indonesia are more distributed in rural areas than urban areas, so they must pursue rural development to alleviate poverty. This study aims to analyze the impact of rural development on poverty alleviation in Indonesia. In this study, the Village Development Index (IPD) consists of five dimensions, namely essential services, infrastructure conditions, accessibility, publik services, and governance. The research method uses regression analysis with unit analysis for 434 provinces/cities in Indonesia. The results show that two dimensions, i.e. essential services and publik services have a negatif and significant impact on poverty in Indonesia. Other variables that have a significant impact on poverty reduction in Indonesia are economic growth and the Human Development Index.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman) Pengki Sumardi; Elwi Danil; Muhammad Hasbi
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1025

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penggelapan dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan  barang dan jasa, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dari hasil penelitian diperoleh data dan analisis yakni bahwa terdakwa pada dasarnya telah melakukan wanprestasi, namun dalam masa wanprestasi melakukan upaya penggelapan dengan cara membuka rekening dan mengalihkannya sehingga perbuatan tersebut baik dalam dakwaan mapun putusan hakim masuk dan terpenuhi unsur tindak pidana penggelapan sehingga dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses hukum acara pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terdakwa diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan penjara. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana agar dalam menangani perkara dilakukan secara cermat dan teliti.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Wanprestasi dan PerselisihanPrayudisial (prejudisieelgeschill).
AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP KONTRAK KERJA KONSTRUKSI Aprilia Gayatri; Yuslim Yuslim; Muhammad Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.360

Abstract

Tindakan pemerintahan yang memiliki segi hukum publik dan hukum privat tergambar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan pengadaan barang/jasa dari perencanaan, persiapan sampai dengan pemilihan, berada dalam ranah hukum publik, dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara, sedangkan pada tahap pelaksanaan kontrak pemerintah bertindak sebagai pihak dalam kontrak dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata. Terbitnya kontrak dalam pengadaan barang/jasa merupakan hasil dari keputusan administrasi negara, sehingga adanya kesalahan prosedur pemilihan dapat berakibat pada pelaksanaan kontrak. Adanya klausla didalam kontrak yang menyebutkan PPK dapat memutus kontrak dalam hal pengaduan terbukti benar, dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tidak sejalan dengan prinsip efisien dan efektif dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah.
Kedudukan Notaris dalam Penyimpanan Sertipikat pada Masa Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kota Padang Irma Aisyah; Busyra Azheri; Muhammad Hasbi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.848

Abstract

One of the authorities of a notary is in the making of a Sales and Purchase Agreement (SPA), which is a preliminary agreement between the seller and the buyer before the official sale and purchase deed is made in front of a Land Deed Official. Because there are requirements that have not been fulfilled, in accordance with the principles of real, cash, and clear sale and purchase, the Notary has the independence to keep the certificate for the safety of the parties who want or require the Notary to hold (store) the certificate. The Notary takes this action because of concerns that may arise if the certificate is held by the seller or buyer, and the Notary usually takes this precaution until the payment is made. With this, there is a legal vacuum where the Notary takes action to keep the certificate to avoid potential risks, but there are no regulations that protect the Notary from all the risks. The issue addressed in this paper is : how is the legal position of a Notary if it is linked to the storage of the certificate during the implementation of the Sales and Purchase Agreement in Padang City and what if one side of the party takes the certificate stored by the Notary without the presence of all members of the party of the agreement. In this research, the method used is juridical empirical, which is an approach to the problem through legal research by looking at the applicable legal regulations and will produce theories about the existence and function of law in society. According to the result of this research it is found that: 1) The storage of land certificates in the Sale and Purchase Agreement (SPA) is outside the Notary's authority and obligation based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. The Notary's action in receiving the storage of land certificates as a neutral stance towards the parties to ensure legal certainty and protection. 2) In practice, the Notary will not provide the certificate to one party if the other party is not present. This is to prevent losses to the other party and in accordance with Article 16 paragraph (1) letter (a) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (hereinafter referred to as UUJN), in carrying out their duties, the Notary is obliged to act with trustworthiness, honesty, impartiality, independence, and to protect the interests of the parties involved in the legal act.
Kekuatan Hukum Penggunaan Surat Jual Beli di Bawah Tangan dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Padang Pariaman Geni Rilfa Ramadhan; Yuslim Yuslim; Muhammad Hasbi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.860

Abstract

Land is basically owned and controlled by a person or together. Sometimes the land can be transferred to another person by using an underhand sale and purchase agreement, in Padang Pariaman Regency it is known as Siliah Jariah, where the buyer replaces someone's hard work on the land he previously controlled to become the property of the buyer. So that the Siliah Jariah Letter becomes the basis for land registration at the Padang Pariaman Land Office, what is examined in this thesis are: 1) What is the certainty of the legal force of using a Sale Purchase Certificate under the hand as the basis for rights in land registration in Padang Pariaman Regency? 2) How is the implementation of the registration of land rights using a sales and purchase agreement under the hand at the Land Office of the Padang Pariaman Regency? The approach method used in this study is an empirical juridical method. This research is descriptive in nature. The data used are primary data and secondary data. The data sources in this research are library research and field research. Data was collected through interviews and document studies. The data obtained was processed through editing and coding, then analyzed using qualitative analysis. Furthermore, the data is presented descriptively. Based on the results of the research, the authors conclude: 1) The private sale and purchase agreement cannot be the basis for land registration at the Padang Pariaman Land Office, because basically the land must be owned for 20 years, or land registration can be done by means of, register the land in the name of the previous owner (seller), after which the rights can be transferred to the name of the buyer. 2) The land registration system based on private sale and purchase is generally registered through a sporadic land registration system, in which cultivators collectively register their rights with the National Land Agency of Padang Pariaman Regency.
Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang Fajri Hasrul; Busyra Azheri; Muhammad Hasbi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.934

Abstract

This study aims to identify and analyze forced withdrawals carried out by PT. ACC Padang Branch and the problems faced by the company in the process of forcibly withdrawing collateral objects. This research was conducted by juridical-empirical research. The data source for this research is primary data from key informants at PT. ACC Padang Branch and secondary data derived from legal reference sources. The results of the study at the ACC Padang Branch found that the forced withdrawals based on the two cases analyzed had been carried out according to the requirements stated in the UUJF and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Based on these two cases the debtor has defaulted and has no good faith to settle his obligations. This study found that the debtor had violated Article 23 UUJF, by transferring the collateral object without the creditor's approval. By UUJF, in this case, the creditor can not only make withdrawals but the debtor can also be punished according to Article 36 UUJF.
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016 Dharma Yuda Putra; Elwi Danil; Muhammad Hasbi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 7 (2023): June
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i7.1181

Abstract

Consequential Losses are losses on benefits received by the applicant at a later date or losses on lost profits received at a later date by the applicant, Considerations of Judges in Giving Decisions Related to Legal Certainty regarding the implementation of the consequential loss clause as a result of default, there is already a Supreme Court Decision Number.1106K/ Pdt/2016, but there are still many people who do not know about the Supreme Court Decision. With this research, the authors hope to be able to add to the knowledge of writers and the public as well as provide reference material for judges as a consideration if a similar problem occurs. The process of resolving the problem of claims for consequential loss clauses as a result of default can be submitted to court and prosecuted for immaterial damages. The form of compensation received by the parties due to default can be in the form of giving compensation as a result of default on an agreement, can be given in various combinations, including the provision of compensation (in the form of losses, costs and interest). Furthermore, in the literature and jurisprudence there are also several models of compensation for default, as follows: first, compensation specified in the agreement, second, expected compensation, third, cost reimbursement, fourth, restitution, compensation in the form of restitution, fifth, quantum meruit, Sixth, implementation of the agreement, in the provision of compensation in the form of implementation of the agreement is an obligation to carry out the agreement even though it is too late, with or without compensation.
Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan Kharina Aggita Putri; Azmi Fendri; Muhammad Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.411

Abstract

Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainya. Perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntunan akan bantuan terhadap jasa notaris. Izin Perseroan Terbatas diterbitkan oleh Lembaga sistem online single submition (OSS) untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding) dan kemudian diidentifikasi (problem- identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem- solution). Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yakni 1) Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha, serta dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oieh Pelaku Usaha melalui OSS. Dalam mendapatkan izin usaha di OSS, terlebih dahulu mendapatkan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Tata cara membuat NIB Perseroan Terbatas dalam laman resmi pemerintah yang bernama OSS (Online Single Submission). Adapun langkah-langkah dalam cara membuat NIB PT dengan melalui OSS adalah: a.Mendaftarkan Hak Akses, b.Login ke dalam situs, c. Ajukan permohonan pembuatan izin usaha, d. Submit form registrasi pembuatan izin 2) alasan pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran perseroan terbatas (PT) melalui sistem online single submition yakni, sistem masih cenderung lemah, Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan, Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. 3) Kendala dalam pendaftaran perizinan melalui OSS yakni pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut sangat menghambat mereka. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha yaitu pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian
Co-Authors Alfiani Farida Anggreiny, Nila Aprilia Gayatri Azmi Fendri Busyra Azheri Dharma Yuda Putra Elwi Danil Fajri Hasrul Geni Rilfa Ramadhan Irma Aisyah Kamarni Neng Kharina Aggita Putri Marwenny, Elwidarifa Nafa Amelsi Triantika Nina Rahimi Pengki Sumardi Solihandracem Solihandracem Yantri Maputra Yasniwati, Yasniwati Yuslim Yuslim