Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Borobudur Journal on Legal Services

Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Pendampingan Masyarakat Kelurahan Magersari dalam Penanganan Konflik Sosial Sumi Febriana Fadilah; Sri Murwani; Teguh Budi Pratomo; Amelia Mingky Setyo Hernawin; Ika Triana Elvandari; Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.897 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v1i2.3885

Abstract

Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang merupakan salah satu daerah yang sering terjadi konflik sosial, baik kekerasan maupun kejahatan. Salah satu penyebab konflik sosial di Kelurahan Magersari adalah minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum yang harus diterapkan dalam bermasyarakat. Kondisi ini berakibat pada munculnya perilaku dari warga masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Universitas Muhammadiyah Magelang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial di Kelurahan Magersari. Tim PPMT bekerjasama dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Magersari dan komunitas PKK dalam memberdayakan masyarakat di Desa Magersari. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi, pendampingan melalui pembentukan pos kajian hukum (posjikum) dan pelatihan mediator. Kendala yang dihadapi oleh Tim PPMT adalah di tengah pelaksanaan pendampingan muncul wabah Covid-19 yang berdampak pada tidak optimalnya pendampingan. Namun demikian, Tim PPMT mengalihkan sebagian kegiatan dengan bakti sosial membagikan masker, sabun cair anti bakteri dan cairan disinfektan kepada masyarakat dan pejabat kelurahan. Hasil pelaksanaan kegiatan berdampak positif bagi masyarakat Desa Magersari. Sebanyak 2 (dua) konfllik sosial yang terjadi dapat terselesaikan secara damai melalui mediasi, selain itu masyarakat Desa Magersari secara mandiri juga dapat membuat dokumen hukum berupa dokumen kontrak, permohonan penetapan pengadilan, surat kuasa dan surat gugatan.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembetulan Data Kependudukan di Desa Glagahombo Kabupaten Magelang Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 1 (2020): Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum (rechstaat). Pernyataan ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, negara juga wajib dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, salah satunya adalah perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh warganya. Konsep perlindungan terhadap status pribadi dan status hukum tersebut diimplementasikan melalui pelayanan publik berupa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada dasarnya kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan, karena penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Proses pembangunan juga perlu didukung dari data kependudukan yang lengkap sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan dapat diterapkan dengan optimal. Bappenas menyampaikan bahwa administrasi kependudukan mencakup 3 (tiga) komponen yaitu: (1) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk; (2) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil; dan (3) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagai Perubahan Kedua atas Peratran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Magelang sebagai bentuk concern Pemerintah Daerah terhadap administrasi kependudukan. Upaya lain juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang melalui sosialisasi pentingnya tertib administrasi dalam kependudukan. Namun demikian, upaya tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam melakukan tertib administrasi. Berdasarkan wawancara dan observasi di Dusun Kalitengah, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, masih banyak warga yang masih belum memiliki akta catatan sipil maupun dokumen pendaftaran penduduk. Kondisi tersebut diakibatkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya akta catatan sipil dan dokumen pendaftaran penduduk. Selain itu, ada beberapa warga yang memiliki perbedaan identitas dalam akta kelahiran, KTP, ijazah dan kartu keluarga. Konsekuensinya, warga tersebut tidak bisa mengakses fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan tidak dapat mengurus peristiwa hukum seperti peralihan hak atas tanah dan keperluan lain yang membutuhkan akta catatan sipil maupun dokumen kependudukan. Untuk itu, Tim LKBH Unimma memberikan pemahaman, pelatihan dan pendampingan dalam administrasi kependudukan di Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa warga Desa Glagahombo Magelang mengalami peningkatan pemahaman dalam pembetulan data administrasi kependudukan.
Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia di Dusun Kalitengah, Magelang Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Diana Setiawati; Putri Dwi Arianti; Dian Novitasari; Ahmad Agung Febrianto; Rakhmat Dian Hidayat; Panji Nagaro
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.526 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7721

Abstract

The community service program aims to assist in making the legality of business licenses with the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) for Cistik Sofia processed. For most of the people in Kalitengah Hamlet, Glagahombo Village, Tegalrejo District, Magelang Regency, currently many are starting to develop businesses in the field of processed snack products in the form of Cheesse Sticks. The processed food is used as an alternative business in improving the welfare of the residents. The program is carried out through assistance in the process of filing business legality stages. As for the implementation of this program, several stages of the SP-PIRT submission process have been carried out including filling out the application form, product laboratory testing, and sanitation testing.
Pendampingan Perijinan Usaha Mikro Bidang Telekomunikasi dan Informasi di Dusun Pinggirejo Wates Magelang Utara Dilli Trisna Noviasari; Suharso Suharso; Muchamad Darmawan Ikhsan; Ferman Bagus Istuhri; Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani; Donny Irawan; Damar Aji Sura
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v3i2.8359

Abstract

Kelurahan Wates adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang Wilayah propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Wates menjadi istimewa karena komplek perkantoran pemerintahan dan industri antara lain kantor Kementrian Agama Magelang dan industri mesin Sumber Jaya ada di wilayah Kelurahan Wates sehingga menjanjikan untuk suatu usaha. Selain itu Kelurahan Wates di lewati oleh jalan alternatif Magelang Semarang yang menjadikan kelurahan tersebut menjadi sangat berpotensi untuk di lakukannya pengembangan usaha di bidan Telepon dan informasi. Salah satu kegiatan yang mayoritas dilakukan masyarakat Kelurahan Wates adalah. Bekerja sebagai buruh pabrik, perkantoran, wirausaha, pegawai pemerintah dan, pelajar. Kegiatan UMKM di bidang telepon dan informasi yang menjadi salah satu keunggulan di bidang kegiatan UMKM yang bernaung di Kelurahan Wates tersebut. Oleh karena itu tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) melakukan pendampingan terhadap mitra UMKM tersebut untuk memperoleh legalitas usaha sehingga dapat memudahkan UMKM memajukan usahanya. Selain itu, tujuan PPMT ini juga untuk memberikan edukasi mengenai ijin usaha kepada masyarakat Dusun Wates yang benar. PPMT ini ini juga memberikan edukasi terhadap Warga Wates dalam menjalankan usahanya dalam membenahi management usaha dalam perekapan barang masuk dan keluar, mengoptimalkan lahan yang ada untuk promosi di karenakan lokasi dari UMKM yang sangat strategis.