<![CDATA[ABSTRAK Pada saat ini hutan mangrove di wilayah Delta Mahakam yang mengalami rusak berat seluas 24.035 hektar atau 49,44% dari luasan mangrove di Delta Mahakam, rusak ringan seluas 41.608 hektar atau 27,78% dari luas mangrove di Delta Mahakam, dan yang masih dalam kondisi baik hanya seluas 34.089 hektar atau 22,7% dari luasan mangrove di Delta Mahakam. Sebagian besar kerusakan diakibatkan oleh pembukaan hutan mangrove untuk usaha pertambakan oleh masyarakat yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Timur. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa Dinas Kehutanan memiliki kewenangan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di perairan termasuk kawasan perairan di Delta Mahakam. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan atau pembudiyaan ikan meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Dari permasalahan tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan tersebut, masing-masing sektoral memiliki aturan hukum sendiri-sendiri, sehingga setiap sektor juga memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Pengelolaan hutan mangrove tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi diperlukan peran serta masyarakat di Kawasan Delta Mahakam untuk mencapai kelestarian hutan mangrove yang terpadu. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyajikan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang di lapangan mengenai pengelolaan hutan mangrove di wilayah Delta Mahakam. Penelitian ini dilaksanakan di Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi, kamera, dan alat perekam. Cara analisis data meliputi tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa: (1) Pengelolaan hutan mangrove di Delta Mahakam sendiri melibatkan peran dari masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pihak pemerintah yang terkait adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur. Pihak masyarakat dibedakan menjadi masyarakat asli dan pendatang. Masyarakat asli yang bermukim di sekitar hutan mangrove Delta Mahakam melakukan kegiatan perawatan, penanaman, dan pembersihan lingkungan hutan bakau. Sementara masyarakat pendatang yang merupakan pengusaha tambak memberikan sejumlah dana untuk dikelola pemerintah guna memperbaiki kondisi hutan mangrove Delta Mahakam yang rusak akibat kegiatan usaha tambak. (2) Integrasi antara pemerintah dengan masyarakat asli maupun masyarakat pendatang sebagi pengusaha tambak diperlukan guna menjamin terselenggaranya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sumberdaya di wilayah pesisir, system penyangga kehidupan, dan kekayaan alam yang bernilai tinggi. ABSTRACT At this time the mangrove forest in Delta Mahakam region heavily damaged area of 24 035 hectares (49.44%) of the mangrove area in the Delta Mahakam, covering an area of 41 608 hectares lightly damaged (27.78%), and is still in a state of an area of 34 089 hectares only good (22.7%).Such damage ismostlycaused bythe opening of mangrove forests for aquaculture enterprises bypeople from outside the region of East Kalimantan. Law No.41 of 1999 mandates that the Forest Service has the authority to preserve the mangrove forests in the waters include waters n the Delta Mahakam. On the other hand, the Law Number31of 2004 on Fisheries requires that fishery management area ofthe Republic of Indonesia for fishing or aquaculture, include rivers, lakes, reservoirs, marshes and other stagnant water that can be cultivated and land fish farming potential in the territory of the Republic of Indonesia of the problems of overlapping authority and these regulations, each sector has its ownlaws, so that each sector also has its own authority. Mangrove forestis not entirely the responsibility of the government alone but required the participation ofthe community in the Delta Mahakam Region to achieve sustainability of integrated mangrove forests. Researchers used a qualitative descriptive approach to present the existing problems based on field data on the management of mangrove forests in the area of the Delta Mahakam. Based on the research and discussion that has been done, it was concluded that: (1) The management of mangrove forest in Delta Mahakam itself involves the role of public, private, and government. Relevant authorities are the Environment Agency East Kalimantan, East Kalimantan Provincial Forestry Office, and the Department of Fisheries and Marine Resources in East Kalimantan province. Parties divided into indigenous communities and migrants. The indigenous people living around the Delta Mahakam mangroves perform maintenance activities, planting, mangrove forests and environmental cleanup. While the immigrant communities who are entrepreneurs add provide some funds for the government managed to improve the condition of the Mahakam Delta mangrove forests damaged by farming activities.(2) Integration between the government and indigenous communities and migrant communities as a farm employer is required to ensure the implementation of the protection, preservation, and utilization of mangrove ecosystems as resources in coastal areas, life support systems, and high-value natural resources. ]]>
