<![CDATA[ABSTRAKKetegasan aturan etimologi “tenaga medis” sebagai pemimpin rumah sakit kemungkinan tidak sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 karena memberikan batasan ruang untuk setiap individu berkompetisi menduduki jabatan direktur rumah sakit dan memutuskan harapan profesi lain yang secara kepemimpinan dan manajerial mampu memimpin rumah sakit atau secara garis besarnya telah terjadi diskriminasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah mengenai bagaimana kedudukan tenaga kesehatan dan tedaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity serta bagaimana penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah kedudukan tenaga kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity adalah sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Namun, ketentuan Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan adalah terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Hal itu menafsirkan selain tenaga medis tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut menunjukan bahwa aturan tersebut tidak menunjukan dasar filosofis. Penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada dasarnya dengan keberadaan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 10 Permenkes 971 adalah dokter lah yang menjadi direktur dan berdasarkan pandangan yuridis pula, maka tenaga kesehatan tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut berkorelasi bahwa secara terang Asas Equality Before The Law dan Equal Employment Opportunity tidak dapat dilaksanakan dalam pengangkatan direktur rumah sakitKata kunci: tenaga medis; direktur; rumah sakit.ABSTRACTThe firmness of the etymological rules for "medical personnel" as hospital leaders may not be in line with Article 27 of the 1945 Constitution because it provides a space limit for each individual to compete for the position of hospital director and decides the expectations of other professions that are leadership and managerially capable of leading a hospital or in general. discrimination has occurred. Based on the problems that have been raised, the authors identify problems regarding how the position of health workers and medical staff in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity and how the application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitals. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion obtained from the research conducted is that the position of health workers and medical personnel in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity is that they both have rights and obligations. However, the provisions of Article 49 paragraph (3) of Permenkes 30 and Article 10 of Permenkes 971 are the word "medical personnel". Medical personnel according to Article 11 paragraph (2) of the Health Manpower Law are composed of doctors, dentists, specialist doctors, and specialist dentists. It interprets that other than medical personnel are not allowed by law to become hospital directors, it shows that these rules do not show a philosophical basis. The application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitalsbasically with the existence of Article 34 paragraph (1) of Law Number 44 of 2009 Regarding Hospitals in conjunction with Article 10 of the Minister of Health Regulation 971, doctors are the directors and based on a juridical view, health workers do not have the opportunity or opportunity to become hospital directors. This correlates clearly that the principle of Equality Before The Law and Equal Employment Opportunity cannot be implemented in the appointment of hospital directors.Keywords: medical personnel; director; hospital.]]>
