Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Taun Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

 1 
PENGATURAN KRIMINALISASI TINDAKAN SANTET DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Fakhri Rizki Zaenudin; Taun Taun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.526 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p01

Abstract

Tujuan dari study ini untuk mengkaji mengenai alasan kriminalisasi terhadap tindakan santet di dalam RKUHP, selain itu study ini bertujuan juga menggali mengenai isi Pasal 252 RKUHP mengenai santet, hal ini karena masih banyaknya simpang siur mengenai bagaimana pengaturan santet ini karena berhubungan dengan sesuatu hal yang gaib yang sulit dibuktikan di dalam persidangan. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan primer seperti buku, jurnal-jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa alasan mengkriminalisasi perbuatan santet ini karena merupakan faktor kriminogen yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan dapat memberikan keresahan di masyarakat. Pasal santet yang diatur dalam RKUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan kepada tindakan pelaku bukan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku pidana. The purpose of this study is to examine the reasons for criminalizing the act of witchcraft in the RKUHP, besides that this study also aims to explore the contents of Article 252 of the RKUHP regarding witchcraft, this is because there are still many confusions about how to regulate witchcraft because it is related to something supernatural that difficult to prove in court. This study uses a normative juridical research method by examining primary materials such as books, journals, the internet, and laws and regulations, so that the results of this study show that the reason for criminalizing the act of witchcraft is because it is a criminogenic factor that can lead to other crimes and can cause unrest in the community. The article on witchcraft as regulated in the RKUHP is a formal offense that focuses on the actions of the perpetrators, not the consequences of the criminals.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI PERWUJUDAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG Angreani Triana; Taun Taun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.905 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p02

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai efektivitas implementasi e-Court sebagai perwujudan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Karawang yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 58 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar dari proses beracara di Pengadilan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system e-Court pada Pengadilan Negeri Karawang dalam menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan telah mampu memerlihatkan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan, berkaitan dengan kemudahan proses pengadilan secara elektronik. Dalam sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang walaupun masih ada beberapa kendala dalam proses e-Court tetapi secara keseluruhan penggunaan e-Court sudah sangat cukup memuaskan karena masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan gugatan di luar Pengadilan. Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang tidak melenceng dengan asa peradilan karena sangat menghemat biaya transport, waktu dan lebih sederhana dalam proses pelaksanaannya. The purpose of this article is to determine the effectiveness of the implementation of e-Court as a manifestation of fast, simple and low cost justice in the Karawang District Court which is regulated in Article 2 paragraph 4 of Law Number 58 concerning Judicial Power which is the basis of proceedings at the Indonesian Courts. The method used in this article is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the e-Court system at the Karawang District Court in creating efficiency in the process of electronic case administration services in the Court has been able to show the satisfaction level of the segmentation of time and cost efficiency incurred by justice seekers, related to the electronic court process. In the e-Court system in the Karawang District Court, although there are still some defects in the e-Court process, overall the use of e-Court has been very satisfying because the public can easily accept claims outside the Court. The e-Court application system in the Karawang District Court does not deviate from the expectations of the judiciary because it really maintains transportation costs, time and is simpler in the implementation process.
Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Debby Khoirunisa Dina Margalena Elgi Hikmat Syah Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Karina Luana Pramesti Karina Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Nadia Faza Salsabila Nia Amelia Kartika Noer Nilam Sari Nur Azza Morlin Iwanti Oktaviano Mangaraja Sihotang Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Putri Aulia Azhar Rafly Oktavairuz Rahman Rani Apriani Roni Saepul Rohman Septi Amelia Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syifa Miftahuljannah Theodora Melvine Sinta Manurung Vella Novira Fahma Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum