Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Taun Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PERJANJIAN KERJA TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Taun Taun
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.381

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam membuat perjanjian, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, salah satinya adalah sebab yang halal, artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing undang-undangnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut yaitu sejauhmana luas asas kebebasan berkontrak dan seberapa jauh negara dapat campur tangan dalam menentukan isi suatu perjanjian.Menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Pendekatan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pendekatan Konsep yaitu konsep asas kebebasan berkontrak.Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing dapat diterapkan, artinya para pihak dapat membuat bebas isi klausul perjanjian kerja selama memperhatikan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal, sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, yakni Undang-Undang ketenagakerjaan, serta negara dapat campur tangan dalam menentukan isi perjanjian tersebut melalui perundang-undangan.
ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM Vinne Tri Rahim Safavi; Taun Taun
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.311 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.881-893

Abstract

Pembatalan perjanjian secara sepihak salah satu kasus yang  marak terjadi di Indonesia seperti pada Putusan MA 28 K/Pdt/2016 dimana pada peroses pelaksanaan perjanjian Rista Saragih S. Sos  dan Hotman Sinaga S. Pd telah membatalkan perjanjian kerjasama proyek secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari Pihak Dicky Rahmat Widodo maka apa yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat masuk kategori perbuatan melawan hukum. Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang pertama bagaimana aspek hukum pembatalan perjanjian sebagai perbutan melawan hukum, bagaimana sistem pembuktian sehingga pembatalan perjanjian masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahwa telah benar yang diberikan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi  dikarenakan perjanjian yang dibuat sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. 
PENGATURAN KRIMINALISASI TINDAKAN SANTET DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Fakhri Rizki Zaenudin; Taun Taun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.526 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p01

Abstract

Tujuan dari study ini untuk mengkaji mengenai alasan kriminalisasi terhadap tindakan santet di dalam RKUHP, selain itu study ini bertujuan juga menggali mengenai isi Pasal 252 RKUHP mengenai santet, hal ini karena masih banyaknya simpang siur mengenai bagaimana pengaturan santet ini karena berhubungan dengan sesuatu hal yang gaib yang sulit dibuktikan di dalam persidangan. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan primer seperti buku, jurnal-jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa alasan mengkriminalisasi perbuatan santet ini karena merupakan faktor kriminogen yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan dapat memberikan keresahan di masyarakat. Pasal santet yang diatur dalam RKUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan kepada tindakan pelaku bukan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku pidana. The purpose of this study is to examine the reasons for criminalizing the act of witchcraft in the RKUHP, besides that this study also aims to explore the contents of Article 252 of the RKUHP regarding witchcraft, this is because there are still many confusions about how to regulate witchcraft because it is related to something supernatural that difficult to prove in court. This study uses a normative juridical research method by examining primary materials such as books, journals, the internet, and laws and regulations, so that the results of this study show that the reason for criminalizing the act of witchcraft is because it is a criminogenic factor that can lead to other crimes and can cause unrest in the community. The article on witchcraft as regulated in the RKUHP is a formal offense that focuses on the actions of the perpetrators, not the consequences of the criminals.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI PERWUJUDAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG Angreani Triana; Taun Taun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.905 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p02

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai efektivitas implementasi e-Court sebagai perwujudan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Karawang yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 58 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar dari proses beracara di Pengadilan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system e-Court pada Pengadilan Negeri Karawang dalam menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan telah mampu memerlihatkan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan, berkaitan dengan kemudahan proses pengadilan secara elektronik. Dalam sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang walaupun masih ada beberapa kendala dalam proses e-Court tetapi secara keseluruhan penggunaan e-Court sudah sangat cukup memuaskan karena masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan gugatan di luar Pengadilan. Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang tidak melenceng dengan asa peradilan karena sangat menghemat biaya transport, waktu dan lebih sederhana dalam proses pelaksanaannya. The purpose of this article is to determine the effectiveness of the implementation of e-Court as a manifestation of fast, simple and low cost justice in the Karawang District Court which is regulated in Article 2 paragraph 4 of Law Number 58 concerning Judicial Power which is the basis of proceedings at the Indonesian Courts. The method used in this article is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the e-Court system at the Karawang District Court in creating efficiency in the process of electronic case administration services in the Court has been able to show the satisfaction level of the segmentation of time and cost efficiency incurred by justice seekers, related to the electronic court process. In the e-Court system in the Karawang District Court, although there are still some defects in the e-Court process, overall the use of e-Court has been very satisfying because the public can easily accept claims outside the Court. The e-Court application system in the Karawang District Court does not deviate from the expectations of the judiciary because it really maintains transportation costs, time and is simpler in the implementation process.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN Taun Taun
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.045 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i2.556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ketenagakerjaan. Hal ini mengingat masih banyaknya pelanggaran hukum pidana ketengakerjaan yang tidak diproses hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa oleh karena korporasi memerlukan suatu konsep pertanggungjawaban yang berbeda dengan manusia maka pertanggungjawaban pidana korporasi tidak memerlukan adanya kesalahan sebagaimana dijelaskan dalam teori strict liability;pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada adanya hubungan majikan-bawahan sebagaimana dijelaskan dalam teori vicarious responsibility ; pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada mensrea korporasi, yakni bahwa atasan korporasi sebagai otak dari suatu tindakan yang menjadi dasar adanya mensrea sebagaimana dijelaskan dalam teori Identifikasi.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Imam Budi Santoso; Taun Taun
University Of Bengkulu Law Journal Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.996 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.3.1.15-22

Abstract

The enforcement of environmental law in Indonesia today is growing , environmental laws and regulations are continuously equipped for sustainable development. But, enforcement of environmental law is still not as expected, in environmental law enforcement there are several ways of settlement that must be taken, administratively, alternatives dispute resolution and criminal law, but in criminal law enforcement regulated in Article 100 paragraph (2) of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, criminal acts can only be applied if the administrative sanction is not complied with or violation is more than one time, then in explanation point 6 of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, enforcement of environmental criminal law should pay attention to the principle of ultimum remedium which requires the application of criminal law enforcement as a last resort after the implementation of administrative law enforcement is deemed unsuccessful, and the application of the ultimum remedium principle applies only to certain offensive crimes, namely the prosecution of violations of waste water quality standards, emissions, and disturbances. However, if it is related to the legality principle contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code and the basis of criminal abrogation, the ultimum remedium principle is contradictory, criminal law should continue based on the principle of legality and stopped by the ultimum remedium principle on the basis of criminal sanction, whereas the basis of criminal abrogation has been clearly defined in the Criminal Code.
Socialization of e-court implementation based on the jurisdiction in the Karawang district court Taun; Imanudin Affandi; Rahman
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jpm.v5i2.3213

Abstract

According to Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 concerning Administration of Cases and Hearings in Electronic Courts, is the answer to how to conduct the efficiency of the trial by using e-court applications, but the justice seeker community has not effectively done it because of the lack of information and ability to use the e-court application, it is necessary to socialize the application of e-court so that the principle in civil trials which is simple, fast and light costs can be applied properly, furthermore pandemic covid-19 conditions can prevent transmission if the trial is minimized face-to-face by using an e-court application. The method used was to create a banner explaining the flow steps of using an e-court application, then to create infographics and video graphics flow of the use of an e-court application so that the justice seeker community can better understand it, and finally to hold a national webinar to make the scope of e-court application socialization widely known throughout Indonesia. With this devotional activity, partners or Karawang District Court is very helped, because the District Court has to socialize this e-court application so that with this devotional activity the district court becomes helped, the justice seeker community becomes easier in understanding the use of e-court applications, and it is expected that in the future it will be more effective, by still paying attention to the rules of civil procedure law in running the trial online.
PENERAPAN ASAS KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN KARAWANG Puti Priyana; Imanudin Affandi; Taun Taun
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6330

Abstract

The application of the principle of restorative justice against narcotics abuse in Karawang Regency is motivated by the regulation on medical and social rehabilitation in Articles 54 through Article 59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The provision of rehabilitation of narcotics abuse according to the authors is one of the applications of the principle of restorative justice for abusers, especially narcotics. The author's research results at Karawang BNNK can be concluded that the application of the restorative principle of narcotics abuse based on Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics is only a concept only in a laws and regulations because it is considered a sanction that does not have a deterrent effect for abuse so it is feared that in addition to being an abuse, the offender has the potential to become a narcotics dealer later. Based on these conclusions, law enforcers must be consistent in applying the rule of law against narcotics abusers under what is regulated in Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 about Narcotics.
Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19 Taun Taun; Ananda Nugraha
Batulis Civil Law Review Vol 1, No 1 (2020): VOLUME 1 NOMOR 1, NOVEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v1i1.422

Abstract

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) in Indonesia has a bad impact on the country's economy, banking, even the survival of the Community / Worker. The purpose of this study is to examine and analyze the legal consequences of employers who terminate the employment of PKWT workers who are affected by COVID-19 and the Bank's policy to set aside credit agreements for debtors affected by the termination of employment. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The results show that the government's efforts to maintain public safety and maintain economic stability, in the spread of COVID-19, can affect the performance and capacity of micro, small and medium business debtors, thus potentially disrupting banking performance and financial system stability which can affect economic growth. Therefore, to encourage optimization of the banking intermediation function, maintain financial system stability, and support economic growth, an economic stimulus policy is needed as a counter cylical effect of the spread of COVID-19.
Perlindungan Hukum bagi Isteri yang Ditelantarkan oleh Suami Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Roni Saepul Rohman; Taun Taun
Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v6i1.5527

Abstract

Husbands have absolute rights and obligations in building a household. Vice versa, a wife has the same absolute rights and obligations in managing the household. There are still husbands or wifes who are negligent in carrying out their obligations and even do not carry them out. The Method used in this research is the normative legal research method,which is a study that examines a document, namely various secondary data such as statutory regulations, legal theory, court decisions and legal scholar opinions. The case that often occurs is neglect by husbands against theirs own wifes. There are many factors that cause a husband to abandon his wife and even his own family. However, a wife has the right to sue the husband in court by filing a claim for livelihood, which is a legal remedy that the wife can take to get justice.
Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Debby Khoirunisa Dina Margalena Elgi Hikmat Syah Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Karina Luana Pramesti Karina Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Nadia Faza Salsabila Nia Amelia Kartika Noer Nilam Sari Nur Azza Morlin Iwanti Oktaviano Mangaraja Sihotang Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Putri Aulia Azhar Rafly Oktavairuz Rahman Rani Apriani Roni Saepul Rohman Septi Amelia Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syifa Miftahuljannah Theodora Melvine Sinta Manurung Vella Novira Fahma Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum