Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Hukum Tri Pantang Jurnal Hukum Legalita Journal of Sharia and Legal Science
Ismail Pettanase
Dosen FH Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN Ismail Pettanase
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 1 (2020): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v6i1.215

Abstract

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Yang Barangnya Masih Dimiliki Debitur: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG BARANGNYA MASIH DIMILIKI DEBITUR Syamsul -; Ismail Pettanase; K.A. Novianysah; Muhammad Adi Saputra
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An auction is a sale of goods open to the public with an increasing or decreasing written and/or oral price offer to reach the highest price preceded by an auction announcement. The auction is held openly and there is no priority among the bidders or bidders. The problem that occurs in the community in the banking world is that the debtor is not the owner of the guarantee so that if the debtor defaults the Auction Center finds it difficult to auction the execution of the mortgage object. Even though the collateral owner signs the deed of granting the mortgage right which has been registered at the land agency office, so that the auction winner cannot take possession of the auction object. The legal research method used is normative-empirical (applied) examining the use of positive legal provisions (legislation) and factual clauses in every legal phenomenon that occurs in society with a predetermined goal. Auction winners are given security and legal protection. The auction seller has a legal obligation to uphold the rights of the winning bidder. The pre-auction and post-auction implementation of the regulations reflect this.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar’iyyah Sarah Qosim; Wasiatur Riskiyah; M. Adi Saputra; Ismail Pettanase
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.100

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diregulasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait terkait Upah Minumum diubah dan dihapus, ketentuan kontrak kerja sebelumnya dihapus, hak cuti wanita melahirkan diubah, ketentuan perjanjian pesangon diubah. Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philupus M. Hadjo, prinisp-prinsip Siyāsah Shar’iyyah Muhammad Tahir Azhary, dan teori maqāṣhid shariah Imam Syatibi. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerja secara maksimal. (2) Menurut prinsip-prinsip Siyāsah Shar’iyyah yang ditawarkan oleh Muhammad Tahir Azhary, peran pemerintah dalam harmonisasi Undang-undang cipta kerja belum sejalan untuk menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesamaan, prinsip penegakkan hak asasi manusia, dan prinsip kesejahteraan. (3) Selain itu, penerapan 5 pilar maqāṣhid shariah Imam Syatibi belum sejalan seutuhnya dengan beberapa konsep maqāṣhid shariah seperti penyalahan terhadap perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl). Namun dianggap sudah sejalan dalam memelihara harta (hifdh al-maal), karena upah yang diberikan berdasarkan dalam perjanjian. Belum sejalannya beberapa konsep maqāṣhid shariah menyebabkan belum tercapainya kemaslahatan secara
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA Dian Yuni Astuti; Khalisah Hayatuddin; Ismail Pettanase; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3818

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem perlindungan pekerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko hilangnya etika, kerugian materiil, kerugian tenaga kerja. jam kerja, serta keselamatan manusia dan lingkungan sekitar untuk mendukung operasional yang semakin efisien dan produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja. Hasilnya Perlindungan tenaga kerja wanita yang sedang hamil, sebagai bentuk perlindungan fungsi reproduksinya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga kerja atau Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja Perempuan karena Menikah, Hamil dan Melahirkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya.
Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum Muhammad Taufiq Idris; Muhammad Adi Saputra; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Ismail Pettanase
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v1i2.164

Abstract

The program for developing and upholding the rights of children associated with the law in class II A Tanjung Raja prison was a topic of concern, and study was conducted as a result for the purpose of addressing it. How tutoring for youth who break the law is implemented in Class II A Tanjung Raja Prison. and How to Comply with Children's Legal Rights in Class II A Children's Correctional Institution Tanjung Raja. The form of sociological legal research, the nature of the descriptive analytical research, and the data used in the study were chosen to explore the aforementioned issues. Primary data was gathered by conducting interviews with relevant individuals, especially prison officers. Explanations and main and secondary legal resources like dictionaries, encyclopedias, and others are the ones with the most precise legal information. Based on the research's findings, specifically: According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, coaching of children who are prisoners is oriented to social values, and in the Class IIA Tanjung Raja prison, intramural treatment is carried out, guidance is provided to children who are in conflict with the law. Observation of children's legal rights in Tanjung Raja Class II The construction of a children's prison takes into account the existing infrastructure and amenities, and one of those fulfillments is the ability to allow children to have family visits. Because of worries that it may hinder the spread of Covid 19, the execution of children's rights in Tanjung Raja Prison continues to go well and is approved selectively throughout this epidemic, especially for temporary inmates.
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Dian Yuni Astuti K.A. Novianysah Khalisah Hayatuddin M. Adi Saputra Muhammad Taufiq Idris Rahmatullah Ayu Hasmiati Sarah Qosim Syamsul - Wasiatur Riskiyah