Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Indonesia Law Review (ILREV)
Efa Laela Fakhriah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia Judiasih, Sonny Dewi; Fakhriah, Efa Laela
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.736 KB)

Abstract

AbstractCustomary inheritance law in Indonesia consists of unique and specific patterns that describe the values of traditional Indonesian society that are based on collective and communal culture. There are three types of customary inheritance system: patrilineal, matrilineal, and parental. Every system has a uniqueness that makes it different with others. These differences often cause disputes and problems. The problems are related especially to the status of men and women in relation to patriarchal and matriarchal systems. Settlement of inheritance is done through discussion, approval, or legal remedies. Judges decisions indicate that there is a renewal on the customary inheritance system in which men and women have equal opportunities to become inheritors of their parents. Abstrak Hukum waris adat di Indonesia terdiri dari pola unik dan spesifik yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat tradisional Indonesia berdasarkan budaya kolektif dan komunal. Terdapat tiga macam sistem waris adat: patrilineal, matrilineal, dan parental. Setiap sistem memiliki perbedaan dan seringkali perbedaan tersebut menimbulkan sengketa dan masalah, terutama terkait dengan status laki-laki dan perempuan dalam hubungan sistem patriaki dan matriaki. Penyelesaian sengekta waris dilakukan melalui diskusi, persetujuan, atau upaya hukum. Putusan hakim mengindikasikan terdapat pembaharuan sistem waris adat di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ahli waris orang tua mereka.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ACCESS TO JUSTICE Satrio, Dwi Bintang; Fakhriah, Efa Laela
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.063 KB)

Abstract

ABSTRAKUpaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tidak diperkenankan oleh MA sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2016. Artikel ini berdasarkan penelitian yuridis normatif membahas upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip accsess to justice serta alasan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip access to justice. Bahwa pencari keadilan sebaiknya diberikan akses untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan arbitrase, sehingga tercapai access to justice dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase adalah aasan-alasan PK perkara perdata sebagaimana diatur Pasal 67 UU MA. Perlukan revisi SEMA No.4 Tahun 2016 dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait upaya hukum PK.Kata kunci: access to justice, arbitrase, peninjauan kembali. ABSTRACTThe request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award is not allowed by Supreme Court as confirmed in SEMA No. 4 Year 2016. This article use normative juridical that analyze the request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award reviewed from access to justice principle and the reasons that could be used as the groundwork of the submission of it. The result is the justice seeker society should be granted access to request civil towards a court verdict that has permanent law enforcement which annul the national arbitration award, so that based on access to justice principle. The reasons could be used as the groundwork of the submission of it is the reason of the request civil on civil case as regulated in Article 67 of Supreme Court Law. The revision of SEMA No. 4 Year 2016 and Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law regarding the request civil is necessary. Keywords: access to Justice, arbitration, reques civil.
PENGELOLAAN PIUTANG PASIEN DI RUMAH SAKIT SWASTA: SUATU TINJAUAN HUKUM Jonathan, Praisila Glory Florencia; Fakhriah, Efa Laela; ., Kartikasari
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 2 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.987 KB)

Abstract

ABSTRAKRumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diharapkan mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dewasa ini kepemilikan Rumah Sakit didominasi oleh swasta yang berorientasi mencari keuntungan, namun demikian setiap Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan harus tetap mengutamakan kepentingan publik dan menjalankan fungsi sosialnya. Fungsi sosial Rumah Sakit ini kenyataannya dapat menimbulkan persepsi bahwa pasien berhak menuntut pelayanan kesehatan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansialnya, dan berujung pada diterbitkannya piutang pasien. Piutang pasien terjadi karena pada saat pasien keluar Rumah Sakit tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit. Pelaksanaan prestasi berupa pembayaran imbalan jasa medis perlu ditagihkan kepada pasien dalam bentuk tertulis, dan diberikan waktu yang pantas apabila pembayaran seketika tidak dapat dilakukan. Mengingat bahwa imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak dan tidak dapat diseragamkan, Rumah Sakit dapat melepaskan hak untuk menagih piutangnya kepada pasien, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila hal tersebut sesuai dengan keputusan manajemen Rumah Sakit. Bagi pasien miskin atau tidak mampu, pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peraturan internal Rumah Sakit mengenai pengelolaan piutang pasien dan kerjasama Rumah Sakit swasta dengan dinas kesehatan dan jaminan sosial kesehatan sangat diperlukan.Kata kunci: hukum piutang; pengelolaan piutang; piutang pasien.ABSTRACTHospital is one of the health care facilities that are expected to be able to support efforts to improve public health. Nowadays, Hospital ownership is dominated by profit-oriented private sector, however every hospital in providing health services must prioritize the public interest and carry out its social functions. The social function of the hospital can in fact lead to the perception that patients have the right to demand health services without considering their financial capabilities, and lead to the issuance of patient receivables. Patient’s receivables occur because when the patient leaves the hospital does not have enough money to pay for hospital fees. Payment of medical services needs to be billed to patients in written form, and given appropriate time if immediate payments cannot be made. Given that the physician services fee are not absolute and cannot be uniformed, the Hospital can give up the right to collect the receivables from the patient, either in whole or in part, if this is in accordance with the management’s decision. For patients who are poor or incapable, the financing of health services at the Hospital is borne by the government and local government in accordance with the applicable legislation. Therefore the internal regulations of the Hospital regarding the management of patient receivables and the collaboration of private hospitals with health services and health social security are very necessary.Keywords: law of receivables; management of receivable; patient receivables.DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.16
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A) Kusmayanti, Hazar; Karsona, Agus Mulya; Fakhriah, Efa Laela
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.100

Abstract

Industrial relations disputes can be resolved through court (litigation) and out of court (non litigation) as stipulated in Law Number 2 of 2016 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI). From the formal legal aspect governing the settlement of industrial relations disputes is the Law Civil Procedure that applies in the General Court, which is usually complicated and long. Usually for litigation at the District Court level, at least the workers/litigants must meet for 8 to 10 days. Padang District Court in the IA Class in order to achieve the principle of Civil Procedure Law Fast, Simple and Low Cost made a breakthrough with the success in bringing a decision on peace in industrial relations disputes in the past 4 years. The author is interested whether this Peace ruling does not contradict Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 and does not confl ict with statutory regulations and has permanent legal force. The method used in this research is normative juridical analysis of facts that exist systematically. The results of the research and discussion showed that Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 is doubly meaningful, so that the Peace Decision in the Padang District Court of Class IA is not in confl ict with the laws and regulations and has permanent legal force. The factors causing peace in the Padang Industrial Relations Court, namely Article 4 PERMA Number 1 of 2016 has a double meaning, so that the Padang Industrial Relations Court refers to Article 130 HIR, there is pressure on the bipartite process, mediation in the employment service is less than optimal, the parties those who disputed want peace to be carried out in the industrial relations court, the panel of judges considered that disputes were very possible to be carried out peacefully, and to reduce the accumulation of cases in the court.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A) Kusmayanti, Hazar; Karsona, Agus Mulya; Fakhriah, Efa Laela
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.276 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.100

Abstract

Industrial relations disputes can be resolved through court (litigation) and out of court (non litigation) as stipulated in Law Number 2 of 2016 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI). From the formal legal aspect governing the settlement of industrial relations disputes is the Law Civil Procedure that applies in the General Court, which is usually complicated and long. Usually for litigation at the District Court level, at least the workers/litigants must meet for 8 to 10 days. Padang District Court in the IA Class in order to achieve the principle of Civil Procedure Law Fast, Simple and Low Cost made a breakthrough with the success in bringing a decision on peace in industrial relations disputes in the past 4 years. The author is interested whether this Peace ruling does not contradict Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 and does not confl ict with statutory regulations and has permanent legal force. The method used in this research is normative juridical analysis of facts that exist systematically. The results of the research and discussion showed that Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 is doubly meaningful, so that the Peace Decision in the Padang District Court of Class IA is not in confl ict with the laws and regulations and has permanent legal force. The factors causing peace in the Padang Industrial Relations Court, namely Article 4 PERMA Number 1 of 2016 has a double meaning, so that the Padang Industrial Relations Court refers to Article 130 HIR, there is pressure on the bipartite process, mediation in the employment service is less than optimal, the parties those who disputed want peace to be carried out in the industrial relations court, the panel of judges considered that disputes were very possible to be carried out peacefully, and to reduce the accumulation of cases in the court.
ONE ROOF JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA Sufiarina, Sufiarina; Fakhriah, Efa Laela
Indonesia Law Review
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial power as an independent and autonomous power must be free from any intervention and power, thus ensuring that judges possess independence and impartiality in handling cases. One of the measures for enhancing the independence and autonomy of the judiciary is by placing it under the one roof judicial arrangement developed by the Supreme Court, both from the judicial as well as the non-judicial technical aspects. Up to the present time, endeavors for bringing the four court jurisdictions under the one roof judicial arrangement developed by the Supreme Court have not been completely materialized, due to the existing dualism in judicial power at various courts. The objective of this research is to understand the developments in the endeavors towards bringing the Indonesian judicial system under the one roof judicial arrangement developed by the Supreme Court. The type of research applied is descriptive normative juridical research, namely legal research based on examining secondary data. As the research results indicate, the one roof system developed by the Supreme Court is already being implemented, with the exception of the Military Court and the Tax Court within the State Administration Court jurisdiction.
Co-Authors Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Anita Afriana Artaji, Artaji Hazar Kusmayanti, Hazar Jonathan, Praisila Glory Florencia Kartikasari, Luciana Asih Putri, Sherly Rusmiati, Elis Satrio, Dwi Bintang Sonny Dewi Judiasih Sufiarina