<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha Tertentu yang menggunakan tarif pajak umum yaitu PPh 25 dengan tarif 0,75% yang dapat dikreditkan di akhir tahun pajak, sehubungan dengan adanya penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha Tertentu juga dipersiapkan untuk lebih tertib dan disiplin dalam menyelenggarakan pembukuan untuk menyusun laporan keuangannya agar dapat menentukan pajak terutang menggunakan skema PPh 25 dengan lebih tepat. Terutama bagi WPOP Pengusaha Tertentu yang sudah memiliki omzet lebih dari Rp 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak. Metode yang digunakan adalah Metode Studi Lapangan (Field Research) dengan terjun langsung ke lapangan. Data penelitian diperoleh observasi, dokumentasi dan wawancara langsung para pelaku UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha Tertentu di Kota Tangerang Selatan dan melalui data sekunder melalui studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena peningkatan kepatuhan perpajakan dan proses penyusunan pembukuan para pelaku UMKM WPOP Pengusaha Tertentu di Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Skema PPh Pasal 25 Atas WPOP Pengusaha Tertentu sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Kota Tangerang Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan KPP Pratama Pondok Aren tidak maksimal karena wajib pajak cenderung menggunakan tarif PPh Final 0,5% dan tidak efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP Pengusaha Tertentu.Kata Kunci: PPh 25, PPh Final, Kepatuhan, dan UMKM ABSTRACT This study aims to evaluate the tax compliance of certain individual taxpayers (WPOP) using general tax rates, namely PPh 25 at a rate of 0.75%, which can be credited at the end of the tax year, in connection with a reduction in the Final Income Tax rate from 1% to 0. , 5% with the issuance of Government Regulation (PP) Number 23 of 2018. Individual Taxpayers (WPOP) Certain Entrepreneurs are also prepared to be more orderly and disciplined in keeping track of their financial statements to determine payable taxes using the PPh 25 scheme more precisely. Especially for Certain Entrepreneur WPOPs who already have a turnover of more than IDR 4,800,000,000 - (Four Billion Eight Hundred Million Rupiah) in one tax year. The method used is the Field Research Method by going directly to the field. Research data is obtained by observation, documentation, and direct interviews of SME actors Individual Taxpayers (WPOP), Certain Entrepreneurs in South Tangerang City, and secondary data through literature studies. This type of research is a qualitative descriptive study. The researcher uses a qualitative descriptive research method because it explores the phenomenon of increasing tax compliance and the bookkeeping process of individual entrepreneurs in South Tangerang. The results showed that the application of the PPh Article 25 Scheme on the WPOP of Certain Entrepreneurs by Government Regulation Number 23 of 2018 at South Tangerang City MSMEs registered at KPP Pratama Serpong and KPP Pratama Pondok Aren is not optimal because taxpayers tend to use a Final PPh rate of 0.5% and not. Useful in increasing the level of compliance of certain employers' WPOP. Keywords: PPh 25, Final Income Tax, Compliance, and MSMEs]]>
