Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018) Ahmad Tabrani; Jamaluddin Jamaluddin; Fudoli Fudoli
Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/rn.v4i1.2440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA (return on asset), ukuran perusahaan, leverage, dan intensitas aktiva tetap secara parsial dan simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan memakai metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang digunakan. Metode analisis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan sofware e-views 10. Hasil pengujian parsial 1 antara variabel return on asset (ROA) terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.0139 < alpha 0,05 artinya cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari return on asset (ROA) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018, Hasil pengujian parsial 2 antara variabel ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.5965 > alpha 0,05 artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Hasil pengujian parsial 3 antara variabel laverage terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.9877 > alpha 0,05 artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari laverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Hasil pengujian parsial 4 antara variabel intensitas aktiva tetap terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.0032 < alpha 0,05 artinya cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari intensitas aktiva tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Dan hasil pengujian simultan variabel return on asset (ROA), ukuran perusahaan, laverage, dan intensitas aktiva tetap secara simultan terhadap agresivitas pajak menunjukan nilai r-value 0.0000 < alpha 0,05 artinya cukup bukti untuk menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari return on asset (ROA), ukuran perusahaan, laverage, dan intensitas aktiva tetap secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018. Kontribusi return on asset (ROA), ukuran perusahaan, leverage, intensitas aset tetap secara simultan terhadap agresivitas pajak sebesar 40,2571% dan sisanya sebesar 59,7429% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.
Hukum Ekonomi Syariah, Fungsi dan Peran Dalam Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Digital Era Industri 4.0 Sanawi Sanawi; Maulana Yusuf; Jamaluddin Jamaluddin
MUAMALATUNA Vol 11 No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v11i2.2432

Abstract

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (shirat al mustaqim). (Ahmad Ramzy Tadjoeddin, dkk, 1992: 3). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan, Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (QS. Al-A’raf: 10). Pada kesempatan lain dikatakan, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupanlah, pen) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS.Al-Mulk: 15). Untuk itulah Allah SWT berfirman, Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat, Apabila kamu telah menunaikan salat, bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah…. (QS. Al-Jumu’ah: 10) Kata Kunci: hukum ekonomi syariah, era industri 4.0
Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang) Afnan Afnan; Iin Ratna Sumirat; Jamaluddin Jamaluddin
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 22 No 2 (2021): Juli - Desember
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v22i2.5538

Abstract

Mahkamah Agung menciptakan sistem perkara online berlandaskan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara secara Elektronik. E-court dibentuk pada Maret 2018 dan diresmikan pada Juli 2018. Terhadap e-court yakni registrasi perkara (e-filing), pembayaran panjar (e-payment), pemanggilan (e- summouns), dan sidang (e-litigasi). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem penyelesaian perkara dengan aplikasi e-court, upaya pengadilan agama dalam mengenalkan sistem penyelesaian perkara e-court kepada masyarakat, dan kinerja pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara dengan sistem e-court dimasa pandemi. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini, untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dengan e-court, mengetahui upaya pengadilan dalam mensosialisasikan sistem penyelesaian perkara secara e-court, dan untuk mengetahui kinerja pengadilan agama pandeglang dalam melakukan penyelesaian melalui e-court dimasa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian lapangan/observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Pandeglang dan data primer dikumpulkan melalui pustaka observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem e-court ini dapat mempermudah pihak pengguna dan penyelenggara pengadilan dalam berperkara pada masa pandemi covid-19, upaya sosialisasi pengadilan dalam memperkenalkan e-court cukup maksimal, pihak pengadilan memanfaatkan peluang yang ada melalui jejaring sosial pojok e-court dan urgensi penggunaan aplikasi e-court ini adalah asas sederhana, cepat, biaya murah dan sangat membantu pihak pengadilan dalam mengurangi resiko penyebaran virus pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Pandeglang.
Gold Debt-Receivable System with Paddy Rewards Before Debt Repayment: An Islamic Law Perspective Sulkiah Sulkiah; Zakaria Syafei; Jamaluddin Jamaluddin
Journal of Sharia Economics Vol 3 No 2 (2021): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v3i2.246

Abstract

In fulfillling the needs of life, humans will always need other people around them, like the debt and credit tradition that occurred in Teras Bendung Village, Lebak Wangi Sub-District, a tradition that has long developed and has become the culture of the Teras Bendung village community. Lending gold with guaranteed rice per each harvest, either from rice fields or land products, before the debtor is able to repay the debt, the creditor will withdraw the harvest without reducing the debt burden. The type of research used was field research, where researchers researched directly in the field to obtain reliable data. The data collection techniques were observation, interviews and documentation. The data processing technique was qualitative data analysis, starting with analyzing all the data obtained, after reviewing the next steps are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research concluded that: the gold debt-receivable system with the provision of rice in return before paying off the debt from the perspective of Islamic law in Teras Bendung Village, Lebak Wangi Sub-District is forbidden. The transfer of responsibility when the debtor dies before paying off the debt will be transferred to the heirs. The consequences for debtors who cannot pay off their debts will get social sanctions, and their assets will be taken over by creditors. Repayment of debt using the exchange rate of goods is usually done by parties who owe, provided that the money is equal to the current price of gold.
ANALISIS PERAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DI INDONESIA Rezky Mehta Setiadi; Muhammad Nuryatno; Jamaluddin Jamaluddin
Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rev.v2i1.55

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisasi pengaruh  peran auditor internal,akuntabilitas dan praktik transparansi dan kontrol internal terhadap kinerja organisasi dengan kontrol internal sebagai variabelmoderat. Data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. Responden penelitian ini  adalah auditor atau staf audit Unit Audit Internal (SPI) yang berjumlah 104 responden dari 48 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di seluruh Indonesia. Metode analitik menggunakan beberapa analisis regresi linear dengan SPSS 22  (program statistik untuk ilmu sosial)  untuk jendela. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa secara bersamaan    peran internal auditor, akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Sebagian,  peran dan akuntabilitas auditor internal tidak mempengaruhi kinerja organisasi, sementara transparansi dan kontrol internal memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Untuk menguji variabel moderating, kontrol internal bukan sebagai variabel moderat pada pengaruh   peran auditor internal,akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja organisasi.  
IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH PADA TRANSAKSI OVER KREDIT MOTOR DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG) Muhamamd Ariftullah; Jamaluddin Jamaluddin; Masduki Masduki
Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah (JIEMAS) Vol. 1 No. 2 (2022): JIEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah
Publisher : STAI Darul Qalam Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.985 KB) | DOI: 10.55883/jiemas.v1i2.9

Abstract

The hawalah contract is a transfer of debt from party to party and is included in the tabbarru contract, which is a helping contract that aims solely to expect the blessings of Allah Almighty, not to seek profit. During this pandemic, the community really felt the impact in the economy, because several companies or industrial factories as the source of the community's economy went out of business and carried out mass layoffs. This encourages people to find ways to meet their needs, because they have dependents with leasing companies, because people do not want to take risks, then over-credit is carried out. Over-crediting a motorbike is an effort to solve the problem of bad motorcycle loans. However, the practice in the field is not in accordance with the rules of Islamic law and positive law. Because the over-credit transaction activities do not involve the debtor, namely leasing only involves two parties, namely the first party (muhil) and the third party (muhal 'alaih). Based on the background above, the formulation of the problems in this study, is: 1) How is the implementation of the hawalah agreement in the over-credit transaction of the motorbike in Kronjo District, Tangerang Regency? 2) What is the practice of over-crediting motorbikes based on the Fatwa of the National Sharia Council No:12/DSN-MUI/IV/2000? 3) How is the review of the Fatwa of the National Sharia Council No: 12 / DSN / MUI / 2000 against over-crediting of motorcycles in Kronjo District, Tangerang Regency? This study aims to 1) To determine the implementation of the hawalah contract in over-credit transactions in Kronjo District, Tangerang Regency. 2) To find out the practice of over-crediting motorcycles based on the Fatwa of the National Sharia Council No:12/DSN-MUI/IV/2000. 3) To inform the review of the Fatwa of the National Sharia Council No: 12 / DSN / MUI / 2000 against over-crediting of motorcycles in Kronjo District, Tangerang Regency. This research uses a type of qualitative research method to examine data from (field research) research conducted by going directly to the field. The conclusion is that the implementation of the hawalah agreement against over-credit in Kronjo District is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No:12/DSN-MUI/IV/2000. Because it does not meet the pillars and contains gharar, in the transaction the leasing party is not confirmed by the first (muhil) and third (muhal 'alaih) parties in the over-credit motorbike transaction in Kronjo District