Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Uji Kepatuhan Teknologi Finansial Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 (Studi Kasus pada Qazwa) Muhammad Rifqi Hidayat; Parman Komarudin
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/at-taradhi.v12i1.4648

Abstract

Riset ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik peer to peer lending syariah di Qazwa, serta menganalisa bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini tergolong ke dalam riset empiris kualitatif yang menyelediki tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Data mengenai praktik peer to peer lending syariah dikumpulkan dengan teknik observasi partisipatorif dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan bahwa Qazwa telah melaksanakan 84% kriteria yang ditentukan dalam fatwa tersebut. This research aims to analyze the pratices of Islamic peer to peer lending in Qazwa, as well as to measure the complience of this practice to the Fatwa of National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 117 of 2018 about Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. This is a qualitative empirical research which investigates the level of public compliance with the applicable law. Data regarding the practice of Islamic peer to peer lending was collected using participatory observation and documentation techniques. The research results showed that Qazwa had implemented 84% of the criteria demanded by the fatwa.
PENANGANAN NON-PERFORMING FINANCE DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK KALSEL SYARIAH Muhammad Rifqi Hidayat; Parman Komarudin
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/at-taradhi.v9i1.2086

Abstract

Each financing has risks faced by banks and customers, including on musyarakah contracts. This can result in losses if not resolved, the bank must cover it first from the existing reserve fund in each bank in case of such problematic financing happen. On the other hand, the DSN has not specifically regulated the guidelines on handling non-performing financing on musyarakah contracts. While the questions about it continue to emerge.Therefore, it is needed to be clarified about how the practice undertaken by the bank in case of problematic financing, because it is very influential on the health of a bank.This research is field type and uses qualitative descriptive approach. The primary data in this study is about the Bank Kalsel Syariah, either through the official website, observation, or interviews with the bank. For the secondary data, the authors collect from various literature, especially from legislation such as the Compilation of Islamic Economic Law and MUI Fatwa.In this research, it is found that the Bank Kalsel Syariah has managed the problem financing settlement in this musyarakah contract through several phases, those phases are the cash payment, revitalization of financing through contract restructuring, settlement through guarantee, and lastly through legal court.
Analisis Fluktualisasi Harga Tiket Pesawat dengan Metode Qiyas Muhammad Rifqi Hidayat; Lisda Aisyah; Parman Komarudin
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/at-taradhi.v10i2.3400

Abstract

This research aims to find out the law of fluctuations in the price of plane tickets through the qiyas method. This is a qualitative research with a normative legal approach. The legal material to be the basis of the analysis is the Prophet's hadith on market mechanisms, as well as the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 40 and 80 in which there are provisions concerning market mechanisms. Fluctuations in the price of plane tickets are then analyzed using the qiyas method of the market mechanism system in Islam. The results showed that the law of fluctuations in airplane ticket prices is permissible, because it has the same characteristics (illat) with the market mechanism system that also fluctuates based on demand and supply.Riset ini bertujuan untuk menemukan hukum flutuasi harga tiket pesawat melalui metode qiyas. Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Bahan hukum yang tim peneliti kumpulkan antara lain yaitu hadis Nabi tentang mekanisme pasar, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40 dan 80 yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai mekanisme pasar. Fluktuasi harga tiket pesawat tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode qiyas terhadap sistem mekanisme pasar dalam Islam. Hasil riset menunjukkan bahwa hukum fluktuasi harga tiket pesawat adalah mubah, karena memiliki persamaan karakteristik (illat) dengan sistem mekanisme pasar yang juga berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran.
Telaah Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Tabungan Sekolah Muhammad Rifqi Hidayat; Rusdiana Rusdiana
Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 9 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ekuitas.v9i1.34028

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the implementation of efforts to increase financial literacy through student savings at elementary school level students in the city of Banjarmasin, as well as to formulate an ideal student savings concept to maximize the results of efforts to increase financial literacy. This research is qualitative field research accompanied by a quantitative survey to 412 respondens from 18 different schools of students' saving behavior, which then will be analyzed descriptively. The results showed that only 38.1% of respondents independently allocated a portion of their allowance for savings. 11 of the 18 schools that become research sites manage their student savings independently with manual recording via a passbook or Microsoft Excel. Seven other schools have collaborated with banking institutions, but banks are only able to visit one to two times per week. Thus, parents of students need to have a good understanding of how to teach their children to save. The recording of student savings should also be supported by a web-based system that can be monitored by the teacher, students, and student guardians. Schools should also continue to receive student savings deposits every day with independent registration, to then be deposited at the same time when the bank visits the school.
ANALISIS FIKIH KLASIK TERHADAP BADAN HUKUM SEBAGAI AQID Muhammad Rifqi Hidayat
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.126 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v2i2.379

Abstract

Sejak awal kemunculannya di Indonesia pada tahun 1991, sistem perekonomian syariah telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pegiatnya pun bukan lagi hanya berasal dari kalangan perseorangan saja, melainkan sudah menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk turut bertransaksi pula dalam naungan syariah. Hal ini tentu seharusnya bukan masalah yang berarti, sebab hukum perdata mengakui bahwa perusahaan ataupun bentuk badan hukum lainnya (recht persoon) juga dianggap sebagai subjek hukum yang berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana manusia perseorangan, termasuk hubungan transaksional. Namun, masalah akan muncul ketika konsep badan hukum tersebut dihadapkan kepada fikih klasik, sebab ternyata dalam teori fikih klasik, pihak yang berkontrak (‘aqid) selalu berupa manusia, bukan korporasi. Ditambah lagi pihak yang berkontrak tersebut haruslah balig dan berakal, serta memiliki kecakapan dalam melakukan kontrak. Walaupun demikian, tentu terdapat celah hukum sebagai solusi atas permasahan ini, karena sejatinya badan hukum memiliki kedudukan strata yang lebih tinggi dibandingkan perseorangan dalam hal kecakapan melakukan kontrak.
Integrasi Literasi Ekonomi Syariah dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Parman Komarudin; Muhammad Rifqi Hidayat
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 1 (2020): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1353.835 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v6i1.3098

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan bahan ajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan pendidikan ekonomi syariah. Riset ini menggunakan metodologi kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan Research and Development. Bahan ajar dikembangkan dalam bentuk Power Point (ppt) dengan menggunakan teori 4D yang terdiri dari Define (pendefinisian), Design (perancangan), Development (pengembangan), dan Dissemination (penyebarluasan). Dalam tahap pengembangan, ditemukan bahwa nilai rata-rata uji materi dan uji media adalah sebesar 4.46 dengan kategori “sangat layak”. Hal ini berarti bahwa bahan ajar yang dikembangkan dalam riset ini sangat layak untuk digunakan di kelas dalam rangka mengenalkan ekonomi syariah melalui mata kuliah Pendidikan Agama Islam.
PERUSAHAAN SEBAGAI SUBJEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANGAN Parman Komarudin; Muhammad Rifqi Hidayat
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.229 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i1.1598

Abstract

PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH Parman Komarudin; Muhammad Rifqi Hidayat
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.398 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v3i1.1004

Abstract

Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistic atau yang lainnya. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh komunitas masyarakatnya tentang fluktuasi harga yang cenderung memberatkan masyarakat pada saat itu, tetapi beliau menolak membuat kebijakan dalam penetapan harga,yang akhirnya menimbulkan multi tafsir di kalangan cendikia Islam sejak awal perkembangannya hingga kini.
Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Akad Jual Beli Murabahah; Apa yang Berubah? Muhammad Rifqi Hidayat; Dhofir Catur Bashori
At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah" Vol 2, No 1 (2020): At-Tasharruf
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.694 KB) | DOI: 10.32528/at.v2i1.3972

Abstract

The purpose of this study is to determine the changes in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 111 of 2017 concerning Murabahah Sale and Purchase Agreement with its predecessor, namely Fatwa DSN-MUI Number 4 of 2000 concerning Murabahah. This study uses a qualitative method with a literature study approach. We collected the data using documentation techniques, and analyzed it using comparative techniques. The results showed that there was a change in the legal basis, the division of the murabahah contract into two types (murabahah 'adiyat and murabahah li al-amri bi al-syira'), the form of general provisions, and the addition of several new special provisions to complement the fourth fatwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah dengan fatwa pendahulunya, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data penulis kumpulkan dengan teknik dokumentasi, untuk kemudian penulis analisa menggunakan teknik komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada bagian dasar hukum, pembagian akad murabahah menjadi dua jenis (murabahah ‘adiyat dan murabahah li al-amri bi al-syira’), bentuk ketentuan umum, dan penambahan beberapa ketentuan khusus baru untuk melengkapi Fatwa DSN Nomor 4.
PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI Muhammad Rifqi Hidayat; Parman Komarudin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.238 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.1936

Abstract

Wakaf tanah yang dilakukan tanpa proses administrasi yang baik dan benar rentan melahirkan sengketa di kemudian hari. Maka riset ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf tersebut melalui jalur litigasi dan non-litigasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Riset ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris. Data primer bersumber dari peraturan perundangan mengenai wakaf dan contoh kasus sengketa wakaf, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian-penelitian dan pendapat hukum tentang sengketa wakaf. Data yang didapatkan kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikatif, yaitu musyawarah, mediasi, arbitrase, dan terakhir melalui pengadilan.