Garuda - Garba Rujukan Digital

State Protection Against Action Of Persection And Intolerance During The Covid-19 Pandemic Mulyati Pawennei; Lisa Mery; Syamsiar Arief
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v10i1.21078

The purpose of writing this article is to focus on how the Indonesian state in accordance with the Contitution, makes the protection of citizen’ rights as one of the main characteristics of the implementation of human rights. In the process important issues that deserve to be studied in depth were discovered (1) the role of the state institutionally protecting citizens from acts of persecution and intolerance that also occurred during the Covid-19 pandemic; (2) prevention of acts of persecution and intoleranceaffecting the life of the nation and state in the past five years occurated in the Covid-19 pandemic. The results of the study provide a perspective that legal efforts which are a form of the existence of the practice of Pancasila and UUD 1945 including the implementation of protection of human rights in Law number 39/1999 concerning Human Rights as legal umbrella that must be upright and firm in its implementation, because law emforcement in human rights will fatale consequences with the destruction of diversity in the Republic of Indonesia, during the Covid-19 pandemic it turned out that persecution and intolerance continued and needed consistency in the protection of human rights law in accordance with the mandate of Pancasila as a value and UUD 1945 as a legal norm.

SUPERVISION FUNCTION URGENCY OF CORRUPTION CRIMINAL PREVENTION MEASURES IN BANTAENG DISTRICT Mulyati Pawennei; A. Rahim; Tahiruddin Tahiruddin
Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 1 No 1 (2019): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2019
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

This study aims to determine the supervision system carried out by the local government of Bantaeng Regency as an effort to prevent corruption in Bantaeng district and to find out the legal basis that underlies the birth of the surveillance system carried out by the Bantaeng district government. The results of this study indicate that the supervision system in the effort to prevent criminal acts of corruption in Bantaeng district is less effective because there are still indications of budget misuse that result in corruption. Based on available data, it is necessary to develop a more effective system in terms of preventing the occurrence of criminal acts of corruption in Bantaeng district by conducting supervision attached to each of the existing agencies, to prevent earlier irregularities that cause corruption in Bantaeng district.

Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara Sardinata Sardinata; Hambali Thalib; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.334 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam penanganan perkara serta untuk mengetahui dan menganalisis hak imunitas advokat ditinjau dari aturan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut, karena terdapat batas-batas tertentu, yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik. The research objective is to analyze the legal strength of advocates' immunity rights in handling cases and to find out and analyze the rights of advocates immunity in terms of positive legal rules in Indonesia. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that in terms of handling cases of advocate immunity rights both inside and outside the court, the right to immunity is regulated in Article 16 of the Advocate Law and strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK). In this case, the immunity of advocates is always limited by good faith, which is defined. In the elucidation of Article 16 of the Advocate Law, normatively, advocates have immunity so that they cannot be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties for the benefit of client defense inside or outside court proceedings, but this immunity is not absolute, because there are limits. certain, namely the professional code of ethics and statutory regulations, as well as good faith.

Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Bambang Eka Jaya; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.627 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dan menganalisis Penerapan Aturan Gugatan Perdata Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Metode penelitian menggunnakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999.(2) Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata karena dalam proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya. The research objective is to analyze the Regulation of the Attorney's Authority as State Lawyer and to analyze the Application of Civil Lawsuits Rules in Taking Asset Result of Corruption by the Prosecutor as State Lawyer. The research method uses normative legal research. The results showed that the regulation of the authority of the prosecutors as state lawyers in the laws and regulations in Indonesia is regulated in Law Number 5 Year 1991, Law Number 1 Year 1995, Law Number 4 Year 1998, Law Number 1 Year 1999. , KEPRES Number 86 of 1999, and KEPJA Number KEP-115 / JA / 10/1999. (2) In taking the Corruption Result by the Prosecutor as State Lawyer, it can be realized through civil law channels because in this process the State Attorney can file a lawsuit. civil law to save assets even though the condition is not proven to have a criminal act, the defendant has died or the defendant has been acquitted. So that when the State becomes a victim of corruption, the losses can still be recovered.

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar Aswan Alimuddin; Mulyati Pawennei; Nur Fadhila Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.747 KB)

Tujuan penelitian menganalisis frekuensi terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini adalah penelitian normative dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frekuensi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Takalar semakin meningkat di buktikan dengan data yang ada pada table 1. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Takalar yaitu : (1). faktor Lingkungan, dimana faktor lingkungan yang kerap kali mempengaruhi perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat (2). Faktor keluarga, seperti komunikasi antara orang tua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua yang otoriter, dan sebagainya, dan (3). faktor Ekonomi, dimana para pelaku pengedar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar khusus para pengedar. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Takalar, yaitu Upaya Preventif yakni patrol pada wilayah tertentu yang menjadi sasaran petugas serta melakukan penyuluhan di sekolah, dan Upaya Refresif yakni Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat Represissive (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) dikarenakan sudah terjadi suatu kejahatan. The purpose of this study is to analyze the frequency of criminal acts of Narcotics Abuse and the factors that cause it. This research is a normative and empirical research. The results showed that the frequency of the occurrence of narcotics abuse crimes in Takalar Regency was increasing, as evidenced by the data in table 1. The factors that caused the occurrence of narcotics abuse in the Takalar Police Legal area were: (1). Environmental factors, where environmental factors often influence a person's behavior, because the environment is the closest after family in social life (2). Family factors, such as poor communication between parents and children, divorced parents, remarried, authoritarian parents, and so on, and (3). Economic factors, where most of the perpetrators of narcotics dealers live below the poverty line, this is taken advantage of by big drug dealers who have capital by promising large wage profits especially for dealers. Efforts to overcome the abuse of Narcotics in Takalar Regency, namely Preventive Efforts namely patrols in certain areas that are targeted by officers and conducting counseling in schools, and Repressive Efforts, namely: These countermeasures are more focused on repressive nature (oppression / eradication / suppression) because there has been a crime.

Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Suwardi Suwardi; Mulyati Pawennei; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.068 KB)

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Pasal 52 KUHP pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu pengambilan keterangan melalui wawancara langsung dengan hakim. Hasil penelitian bahwa: Penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hukum yang berdampak tidak eksisnya pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, melalui pertimbagan yuridis dan non yuridis, asas peradilan bebas dan asas kebebasan hakim serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, lebih ringan atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum sehingga hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang berperan dalam eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah. The research objective to analyze the existence of Article 52 of the Criminal Code in the case of the Criminal Acts of Corruption (Analysis of the Decision of the Makassar District Court Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). This study uses primary data, namely taking information through direct interviews with judges. The results of the study that: The application of material and formal criminal law to corruption in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by officials related to the abuse of authority was less than optimal, resulting in legal disharmony which had no impact the existence of article 52 of the Criminal Code (KUHP), (2) judges' considerations in making decisions on corruption crimes in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by relevant officials abuse of authority, through juridical and non-juridical considerations, the principle of free justice and the principle of freedom of judges and the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, while the judge's decision on corruption is in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS- TPK/2020/PN MKS), which is carried out by officials related to abuse of authority, is lighter or half of the demands Public Prosecutor so that this shows that the judge has less role in the existence of Article 52 of the Criminal Code (KUHP), which should have been added to the defendant's sentence.

Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju Darmiati Tulak; Mulyati Pawennei; Andika Prawira Buana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3691

Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pra peuntutan pada perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mamuju serta factor-faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan terhadap tindak pidana umum yang terjadi diwilayah kerja Kejaksaan Negeri Mamuju. Penelitian init ermasuk penelitian Yuridis- empiris yang yang bersifat deskriptis analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Kejaksaan Negeri Mamuju. Sedangkan data sekunder Penulis menggunakan bahan hukum berupa kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang Kejaksaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian hasil penelitian disimpulkan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa proses pra penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk tindak pidana umum sudah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan dari proses awal sampai akhir pra penuntutan, sedangkan kendala yang dialami masih adanya kendala soal penafsiran penyidik yang berbedah dengan maksud petunjuk yang diberikan kepada penyidik saat pelimpahan berkas perkara yang perlu dilengkapi oleh penyidik sehingga memperlambat proses hukum tindak pidana umum yang sedang berproses.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search