Garuda - Garba Rujukan Digital

INJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Arief, Syamsiar
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.581 KB)

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: Faktor penyebab tindakan main hakim sendini yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut 1) Faktor intemal pelaku main hakim Sendin. antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku tindak pidana lain takut melakukan hal yang samma, anggapanbahwa menghakimi pelaku tirclak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat. ikut-ikutan. dan rendahnya tingkat pendidikan. 2) Faktior ekstemal pelaku main hakim sendir, antara lain Fektor kepclisien yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim Sendin yang dilakukan oleh massa, dan Faktor kepclisian yang lamban dan tidak profes ona dalam menancani kesus-kasus tindak pidan. Upaya pencegahen | dan penanggulangan tindakaan mein hakim sendiri (eipenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1 Preventif. yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan melaksanakan patroli rutin 2) Represif. yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR Arief, Syamsiar
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.832 KB)

Metode yang digunakan adalah pendekatan sosioyuridis dan sifat penelitian adalah deskriptif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga setelah beriakunya undang-ur 23 Tahun 2004 belum dilakukan secara maksimal. Walaupun dari 3 kasus kekerasan terhadap pemabantu rumah tangga yang dilaporkan ke polisi ketiga-tiganya menggunakan dakwaan undang-undang No 23 Tahun 2004. Namun perangkat-perangkat yang ada belum berjalan dengan baik. Masih ada korban kekerasan yang tidak melaporkan kekerasan terhadap dirinya peran serta masyarakat diwujudkan dengan jalan perubahan anggapan pembantu adalah suatu pekerjaan yang mulia daan jika mengetahui terjadinya kekerasan dilingkungan sekitamya agar segera dilaporkan Upaya-upaya hukum kepolisian yang ditempuh untuk melindungi pemabantu rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yaitu secara preventif (pencegahan) ditangani oleh Bimnas (Bimbingan Masyarakat) Sedangkan tugas-tugas Represif (penindaken hukum) dilaksanakan oleh bagian reserse kepolisian Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian kepada yang lebih terhadap pembantu rumah tangga dengan jalan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Arief, Syamsiar
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.331 KB)

Penelitian ini dilakukan di Kota Barru dengan lokasi Pengadilan Negeri Barru. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil terahdap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Normor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para sanksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain Itu pidana penjara yang dijatuhakan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang- Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI PENCEMARAN LIMBAH OLEH RUMAH SAKIT DI KOTA MAKASSAR Arief, Syamsiar; Musakkir, Musakkir
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang bisa menjadi korban pencemaran limbah oleh rumah sakit, untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan terhadap pencemaran limbah oleh rumah sakit, dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap pencemaran limbah. Hasil penelitian: bahwa (1) Korban atas pencemaran limbah oleh rumah sakit adalah manusia, binatang, tumbuhan dan perairan serta lembaga yang berada di sekitar pembuangan limbah oleh rumah sakit tersebut, termasuk pula lembaga rumah sakit itu sendiri. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi atas pengelolaan dan perizinan IPLC (izin pengelolaan limbah cair) dan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan memberikan sanksi bagi Rumah Sakit yang melakukan pencemaran lingkungan. (3) Tanggungjawab dari Pihak Rumah Sakit dapat berupa evaluasi kinerja pihak Rumah Sakit agar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi perizinan sepertu AMDAL, IPAL, IPLC dan TPS limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). This study aims to determine the criteria that can be victims of waste pollution by hospitals, to know and analyze legal efforts made against waste pollution by hospitals, and to determine the responsibility of the hospital for waste pollution. The results of the study: that (1) Victims of waste pollution by hospitals are humans, animals, plants and waters as well as institutions that are in the vicinity of waste disposal by the hospital, including hospital institutions themselves. (2) Legal efforts that can be carried out are by providing socialization on the management and licensing of IPLC (liquid waste management permit) and TPS (temporary storage place) of toxic and hazardous material (B3) waste and imposing sanctions on Hospitals that pollute the environment. (3) The responsibility of the Hospital can be in the form of evaluating the performance of the Hospital in order to comply with established procedures and fulfill permits such as AMDAL, IPAL, IPLC and TPS for toxic and hazardous waste (B3).

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Syamsiar Arief
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11670

AbstractThe basis for investigating members of the National Police who are suspected of committing criminal offenses is the existence of reports or complaints from the public. The report or complaint is submitted through the Head of the Complaints Service Section for the Professional and Security Sector, and then proposes to the Head of Sub-Division through the Head of the Investigation Unit to call and examine members as witnesses to victims and other witnesses. The Police Investigator in addition to carrying out the duties and functions of the Police also has authority in the investigation and law enforcement of members or persons who commit criminal acts. Apart from the foregoing, investigators must pay attention to and settle as well as possible reports or complaints from the public in accordance with their duties and functions as investigators. Investigations of members of the Indonesian National Police who commit criminal acts are carried out by investigators as stipulated in the criminal procedure applicable to the general court environment, which is confirmed in Article 2 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Judicial Institutions for members of the Police Force. Republic of Indonesia. The examination of members of the Indonesian National Police is carried out in accordance with the rank, namely according to the provisions of Article 5 of Government Regulation where the examination of members of the Indonesian National Police in the course of an investigation is carried out with regard to rank. Keywords: Code of Ethics, Criminal Acts, Police , Violations.AbstrakDasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan, selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos melalui Kepala Unit Penyidik untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota sebagai saksi korban dan saksi lainnya. Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya.Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran, Polisi, Tindak Pidana.

State Protection Against Action Of Persection And Intolerance During The Covid-19 Pandemic Mulyati Pawennei; Lisa Mery; Syamsiar Arief
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v10i1.21078

The purpose of writing this article is to focus on how the Indonesian state in accordance with the Contitution, makes the protection of citizen’ rights as one of the main characteristics of the implementation of human rights. In the process important issues that deserve to be studied in depth were discovered (1) the role of the state institutionally protecting citizens from acts of persecution and intolerance that also occurred during the Covid-19 pandemic; (2) prevention of acts of persecution and intoleranceaffecting the life of the nation and state in the past five years occurated in the Covid-19 pandemic. The results of the study provide a perspective that legal efforts which are a form of the existence of the practice of Pancasila and UUD 1945 including the implementation of protection of human rights in Law number 39/1999 concerning Human Rights as legal umbrella that must be upright and firm in its implementation, because law emforcement in human rights will fatale consequences with the destruction of diversity in the Republic of Indonesia, during the Covid-19 pandemic it turned out that persecution and intolerance continued and needed consistency in the protection of human rights law in accordance with the mandate of Pancasila as a value and UUD 1945 as a legal norm.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Amiruddin Pabbu; Syamsiar Arief
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16362

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks) Arry Wirrawan; Syamsiar Arief
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24004

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan Narkotika dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemmilikan narkotika. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.

Analisis Perlindungan Konsumen Pada Penerapan Pembulatan Harga Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Penjual Syamsiar Arief; Arry Wirrawan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.28488

This study provides a description of consumer protection for the right to change money in buying and selling transactions in several minimarkets in Makassar. This study aims to determine the form of payment transactions at minimarkets and the legal consequences of price fixing with unavailable nominal currency. This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach through the methods of observation, interviews and documentation. The results obtained explain that several minimarkets as objects of research have implemented promotional methods to attract consumers' interest by applying nominal prices, which in fact some of them no longer exist in the use of currency in Indonesia such as Rp. 8.990,- (eight thousand nine hundred and ninety rupiah). In addition, sellers also often take advantage of rounding off prices, which basically can still be accommodated in currency denominations such as Rp. 9.900, - in which consumers often refuse a refund of Rp. 100,- or the seller replaces the change by using other products such as candy. This kind of trading practice According to Law Number 8 of 1999 there are 5 articles of violation, namely as follows: Violation of article 9 letter (a), article 10 letter (a), article 15, and related to sanctions for transferring change into candy based on the law Number 7 of 2011 then this has violated Article 8 of the UUPK, as a result of this violation can be punished with 5 years in prison or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah), as stated in Article 62 paragraph 1 of the UUPK. (3).

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search