Alfin Dwi Rahmawan
Universitas Bangka Belitung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERJUANGAN KELAS PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL Nikodemus Niko; Atem Atem; Alif Alfi Syahrin; Alfin Dwi Rahmawan; Anggi Mardiana
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.215 KB) | DOI: 10.38043/jids.v4i2.2425

Abstract

Tulisan ini ingin menempatkan gejolak perjuangan kelas—pemikiran Karl Marx—sebagai bahan kajian analisis kritis dalam melihat upaya perjuangan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia, utamanya dalam aksi mahasiswa bersama dengan rakyat pada gerakan #GejayanMemanggil, #RakyatGugatNegara dan aksi lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Ide utama dari esai ini adalah bahwa teori kelas Marx hadir berdasarkan filosofi pemahaman terhadap fenomena sosial; adanya pembagian kelas pada masyarakat itu sendiri. Pada studi ini dilihat adalah kelas penguasa (pemerintah; negara) dan kelas rakyat biasa. Marx berkeyakinan bahwa inklusivitas dalam masyarakat hanya dapat tercapai melalui perjuangan kelas. Tulisan ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Eksplorasi data sekunder dalam tulisan ini didapatkan melalui penelusuran tulisan ilmiah dan tulisan populer seperti jurnal, tulisan di koran, media daring dan buku yang terkait dengan tema dalam tulisan ini. Berdasarkan analisis data, temuan dalam kajian ini bahwa pada konteks perjuangan perempuan (secara organisasi dan individu) dan orang-orang yang memiliki kepedulian pada kekerasan seksual di Indonesia, menghadapi tantangan perjuangan kelas perempuan dalam mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi Undang-Undang
RELASI ISLAM KULTURAL DAN POLITIK ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA Abdul Rahman; Nurlela Nurlela; Alfin Dwi Rahmawan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.917 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v15i1.13431

Abstract

Artikel ini akan menguraikan posisi Islam kultural dalam kancah perpolitikan nasional. Menjadi pemahaman umum bahwa kalangan Islam kultural selalu diidentikkan dengan pesantren, hanya berkembang di kampung, berkutat dengan kitab kuning dan naskah-naskah karya ulama klasik dan cenderung abai terhadap kehidupan politik yang selalu diwarnai dengan kegaduhan. Akan tetapi, kondisi tersebut kemudian berubah, terutama pada saat Indonesia telah memasuki era reformasi, sebuah era yang memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Reformasi pun telah membuka kesempatan pada ideologi-ideologi Islam transnasional yang melakukan pergerakan untuk merubah tatanan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Gejala tersebut membangkitkan semangat kalangan Islam kultural untuk tampil berjuang di jalur politik demi mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan Islam kultural bukan hanya untuk menjaga kedaulatan NKRI, tetapi didorong pula untuk menampilkan citra Islam di ruang publik sebagai agama yang cinta perdamaian dan penuh toleransi serta menjunjung tinggi emansipasi kemanusiaan.
KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RESTORASI KAWASAN PASCA TAMBANG TIMAH DI DESA PENYAMUN KABUPATEN BANGKA OLEH PT. REFINED BANGKA TIN (PT. RBT) Alfin Dwi Rahmawan
Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Sosiologi FISIP UNIB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsn.6.2.123-134

Abstract

Restorasi merupakan upaya pemulihan kembali kawasan akibat kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi kembali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang bahwa pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan reklamasi atas lahan yang dieksploitasi. Salah satu daerah yang dilakukan reklamasi adalah lahan bekas Tambang Inkonvensional (TI) di Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Reklamasi ini dilakukan oleh PT. Refined Bangka Tin (RBT). Reklamasi ini bertujuan mengembalikan fungsi tanah yang tidak produktif akibat aktivitas tambang, dan juga upaya reklamasi ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat setempat. Paper ini bertujuan melihat bagaimana pengelolaan reklamasi oleh PT. Refined Bangka tin dan bagaimana sikap dan juga keterlibatan masyarakat lokal dalam proses reklamasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang mana pendekatan ini dapat mendeskripsikan, memberikan gambaran sekaligus menjelaskan proses reklamasi yang dilakukan PT. RBT pasca tambang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, hasil waawancara, studi kepustakaan dan Focus Group Discussion (FGD).
Kajian Kriminologi Terhadap Pengunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang Lendra Dika Kurniawan; Alfin Dwi Rahmawan; Jeanne Darc Noviayanti Manik
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to see the loopholes for the perpetrators of money laundering through the Bitcoin Cryptocurrency media in carrying out their actions. This study uses a socio-legal research approach. Socio-legal is known as research that involves a social approach in studying legal studies or across disciplines. Sociolegal studies are an alternative approach that examines doctrinal studies of law. The results in this study are based on several case findings and also some literature, Bitcoin cryptocurrency provides opportunities for illegal transactions or transactions that are used for negative actions. There is strong speculation that Bitcoin is very vulnerable to be used as a medium for money laundering or other misuse such as terrorism financing, arms and drug trafficking to several other forms of crime. This is possible because Cryptocurrency has a Blockchain-based encryption system that has sufficient effectiveness, complexity, and anonymity. There are also attempts to engineer Bitcoin as a recognized currency in Indonesia, this can be seen from the use of Bitcoin and the emergence of legality against Bitcoin Cryptocurrency.