Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS MODEL ALTERNATIF INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA UNIT PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.54

Abstract

Kebutuhan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik sudahmerupakan suatu keniscahyaan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pelayanan publik menjadi aktivitasyang bermanfaat untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan kepadamasyarakat oleh penyelenggara layanan, sekaligus sebagai langkah korektif untuk memperbaikiberbagai hal yang menjadi kekurangan yang ditemukan pada saat evaluasi. Mengindahkan bahwatindakan ini penting dan strategis maka harus dirumuskan sebuah model instrumen pengukuranyang tepat dan kontekstual untuk bisa melakukan upaya penilaian secara obyektif dan benar terhadapberbagai penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
STRATEGI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i3.292

Abstract

Citizens as the customers and owners of public services should be involved as the key actor in improving public service quality. Therefore, citizen participation should be placed as the leverage for the government to improve public service,including in the formulation of public service standard. Through participation, citizens are initially expected to recognize: first, the types and forms of services they need; second, the way of service delivery; third, the mechanism to proportionate the roles of stakeholders in formulation and delivery and to collectively commit to improve public service quality based on the existing public service standard. The shift of paradigm of citizens from 'being customers' to 'being owners' confers more strategic implications for local government. This is because local government is responsible for public service delivery in order that the citizens are able to pursue their daily activities.
TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (STUDI MENGENAI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMPLEKSITASNYA DI KOTA CIMAHI) Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.237

Abstract

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari government menuju governance menempatkan adanya kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan publik secara lebih baik, legitimate, akuntabel, dan efektif ketimbang tanpa partisipasi masyarakat. Riset ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dan kompleksitasnya serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Metode penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivistik digunakanuntuk mengungkapkan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kota Cimahi menerapkan pendekatan quasi-bottom up melalui mekanisme informal dan formal. Mekanisme informal berada pada derajat partisipasi warga, mekanisme formal berada pada derajat konsultasi. Pada pelaksanaan pembangunan kesehatan, masyarakat Cimahi telah menciptakan institusi kerja lokal yang difungsikan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan melalui usaha kesehatan berbasis masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan menciptakan kesehatan lingkungan. Pendekatan pembangunan masyarakatmelalui Forum Kota Sehat, Forum RW Siaga serta sekolah-sekolah sebagai fondasi dalam membangun kesadaran seluruh masyarakat Cimahi untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan. Kompleksitas partisipasimasyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan kesehatan terjadi karena adanya kendala faktor eksternal dan internal yang saling terkait dan interdependensi. Strategi pemberdayaan diterapkan untukmeningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok dan jejaring kerja, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat.
BIROKRASI DALAM PRAKTIKNYA DI INDONESIA: NETRALITAS ATAU PARTISAN? Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.155

Abstract

Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karenabirokasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat. Dengan misi tersebut maka harapan masyarakat pada birokrasi adalah bahwa birokrasiharus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Keberpihakan kepada penguasa dankepentingan kelompok atau golongan dapat menjadikan birokrasi menjadi tidak profesional bahkan timbul berbagaimalpraktik birokrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karenabirokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada konteks Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya sistempolitik pemerintahan dan kondisi sosial politik masyarakat, sehingga birokrasi yang digagas Weber seharusnya ideal agardapat bertindak rasional, pada kenyataannya dengan sistem politik pemerintahan dianut di Indonesia, dalam praktiknyabirokrasi bersifat partisan atau berpihak pada penguasa, partai politik yang berkuasa dan golongan tertentu.Birokrasi akhirnya menjadi ladang perburuan rente bagi elit politik dari partai politik yang berkuasa, bahkan daripartai politik yang beroposisi. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya pembusukan dalam birokrasi dan wajah birokrasiyang nampak pada masyarakat adalah ?birokrasi yang berwajah buruk?, sehingga pada akhirnya melahirkanketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi itu sendiri.
TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN JARINGAN (NETWORKING MANAGEMENT) DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.15

Abstract

Dengan adanya sistem politik yang demokratis dan adanya kesadaran akan semakin kompleksnya suatu urusan ataumasalah publik, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan rasionalitas manusia menimbulkan banyak organisasitermasuk negara menerapkan pendekatan jaringan dalam mengintervensi suatu urusan atau masalah publik. Haltersebut menginspirasi dan menjadi alasan penting bagi penulis untuk melakukan kajian teoritis mengenai jaringan danpengelolaan jaringan dalam studi kebijakan publik. Jaringan kebijakan (policy network) adalah suatu konsep yangmenekankan bahwa adanya pola hubungan/interaksi yang lebih kurang stabil antar aktor-aktor yang terlibat dan salingtergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalammengintervensi masalah atau urusan publik tersebut sangat bergantung pada proses transaksi antar aktor, yang padahakekatnya adalah 'menghubung-hubungkan' aktor yang satu dengan aktor yang lain dalam rangka mencari titik temupendapat, kepentingan dan strategi untuk memecahkan masalah atau urusan publik tertentu guna mencapai tujuanbersama.Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam model jaringan seperti itu, maka dengan sendirinya kompleksitas dandinamika sangat mungkin untuk terjadi di dalamnya. Hal tersebut dimungkinkan karena aktor-aktor tersebut beradapada domain yang berbeda dan tidak memiliki pilihan-pilihan yang pasti (fixed preferences); aktor-aktor tersebutmemiliki persepsi dan solusi yang berbeda-beda dan dapat berubah setiap waktu; aktor-aktor tersebut memiliki tujuan,cara, sumber daya, kepentingan dan strategi tindakan yang berbeda-beda; dan aktor-aktor tersebut juga memiliki peranyang berbeda-beda (Kickert. et al,1999). Dengan kondisi tersebut, munculnya konflik-konflik tertentu dan konsekuensikonsekuensiyang tak terduga sangat mungkin pula untuk terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukandalam jaringan semacam itu, menurut Rhodes (1990) adalah mengelola kompleksitas dan konsekuensi-konsekuensiyang tak terduga yang bakal muncul dalam jaringan tersebut, dengan cara memasukkan aspek manajemen (dalamKlinj;1996,96), yang kemudian lebih dikenal dengan terminalogi network management (pengelolaan jaringan).
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN MENUJU GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i2.325

Abstract

The concept of managing a good governmental bureaucracy for achieving good governance is not a new thing in Indonesia. Many scholars have analyzed and found determinant factors from different disciplines to generate bureaucratic changes. Thisarticle tries to investigate bureaucratic changes towards good governance from public administration science (a shift of paradigm). The shift of paradigm is then associated to the practical conditions in which corruption cases have been flourishing these days. This elaboration is aimed at developing bureaucratic capacity as one important element of governance, that is to create a goodgovernance.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH: SEBUAH ALTERNATIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINGKAT DAERAH Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i3.458

Abstract

In this refrmation era, local government requires to be more and more transparentregarding its budget management. The transparent management of local budget toconstitutes a noble effort on the part of local government, especially when involving all local stakeholders in formulating the allocation and use of the budget. The absences of transparent budget mangement and involvement of local stakeholders weaken the implementation of local good governance. They may also trigger corruption practices. Such phenomena seem to have embeded among most local governments all over the country. Therefore, this article tries to reveal that trasparent management of local budget may become an alternative approach in diminishing corruption practices.
ARTI PENTING EVALUASI POLITIK FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI KELANGSUNGAN PEMERINTAHAN Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i2.431

Abstract

Is the performance of government good or substandard? Can government resoluteness be maintained? Public policy becomes one of the indicators to asses government performance because, through public policy, citizens can appraise the government?s vision, mission, goal, and objectives. However, in practice, a lot of cases show that the government?s policies have not met the citizen?s expectations, interests and needs. One of the causes is estimated to roof from the government or policy makers negligence toward the political evaluation of public policy formulation. What does political evaluation mean? How is the political evaluation interrelated with government resoluteness? The writer will discuss the issues in this article.
TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (Studi Mengenai Partisipasi Masyarakat dan Kompleksitasnya di Kota Cimahi) Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.237

Abstract

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari government menuju governance menempatkan adanya kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan publik secara lebih baik, legitimate, akuntabel, dan efektif ketimbang tanpa partisipasi masyarakat. Riset ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dan kompleksitasnya serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Metode penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivistik digunakanuntuk mengungkapkan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kota Cimahi menerapkan pendekatan quasi-bottom up melalui mekanisme informal dan formal. Mekanisme informal berada pada derajat partisipasi warga, mekanisme formal berada pada derajat konsultasi. Pada pelaksanaan pembangunan kesehatan, masyarakat Cimahi telah menciptakan institusi kerja lokal yang difungsikan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan melalui usaha kesehatan berbasis masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan menciptakan kesehatan lingkungan. Pendekatan pembangunan masyarakatmelalui Forum Kota Sehat, Forum RW Siaga serta sekolah-sekolah sebagai fondasi dalam membangun kesadaran seluruh masyarakat Cimahi untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan. Kompleksitas partisipasimasyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan kesehatan terjadi karena adanya kendala faktor eksternal dan internal yang saling terkait dan interdependensi. Strategi pemberdayaan diterapkan untukmeningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok dan jejaring kerja, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat.
BIROKRASI DALAM PRAKTIKNYA DI INDONESIA: NETRALITAS ATAU PARTISAN? Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.155

Abstract

Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karenabirokasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat. Dengan misi tersebut maka harapan masyarakat pada birokrasi adalah bahwa birokrasiharus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Keberpihakan kepada penguasa dankepentingan kelompok atau golongan dapat menjadikan birokrasi menjadi tidak profesional bahkan timbul berbagaimalpraktik birokrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karenabirokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada konteks Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya sistempolitik pemerintahan dan kondisi sosial politik masyarakat, sehingga birokrasi yang digagas Weber seharusnya ideal agardapat bertindak rasional, pada kenyataannya dengan sistem politik pemerintahan dianut di Indonesia, dalam praktiknyabirokrasi bersifat partisan atau berpihak pada penguasa, partai politik yang berkuasa dan golongan tertentu.Birokrasi akhirnya menjadi ladang perburuan rente bagi elit politik dari partai politik yang berkuasa, bahkan daripartai politik yang beroposisi. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya pembusukan dalam birokrasi dan wajah birokrasiyang nampak pada masyarakat adalah “birokrasi yang berwajah buruk”, sehingga pada akhirnya melahirkanketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi itu sendiri.
Co-Authors Alamsyah, Firman Noer Alamsyah, Firman Noer Hendri, Denden Deni Hendri, Denden Deni Kurnia, Detty Kurnia, Detty