I Wayan Rusastra
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan Valeriana Darwis; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n2.2011.125-142

Abstract

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program PUAP dan Demapan. Adapun persamaannya antara lain : sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Dalam pelaksanaannya program tersebut masih banyak mengalami permasalahan dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan cara mensinergikan program PUAP dengan Demapan. Sinergi dan integritasi kedua program mencakup beberapa aspek, yaitu : (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4) antisipasi implementasi sinergi kedua program di lapangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek tersebut, diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.
Kinerja Program SL-PTT Padi Nasional: Analisis Persepsi dan Reorientasi Kebijakan Pengembangan Ke Depan I Wayan Rusastra; Herman Supriyadi; nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.129-147

Abstract

SL-PTT padi dilaksanakan sejak tahun 2008 dan telah membebani sumber daya pembangunan sektor pertanian yang relatif besar. Dalam tataran operasional telah terjadi dinamika operasional di lapangan, namun pendekatan dan prinsip dasar pengembangannya relatif tetap. Pengkajian dilakukan di lima provinsi yaitu Jabar, Banten, Jatim, DIY Yogyakarta, dan Sumatera Selatan, yang melibatkan 90 responden (peneliti, penyuluh dan pelaksana program) dengan mempertimbangkan analisis persepsi responden, yang dikomplemen dengan data, informasi, dan referensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (a) PTT sebagai suatu pendekatan membutuhkan adaptasi dan modifikasi di lapangan; (b) keberhasilan pengembangan SL-PTT padi membutuhkan dukungan lintas sektor melalui integrasi dan sinergi program strategis sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah; dan (c) peningkatan produktivitas padi dalam kondisi efisiensi teknis yang tinggi perlu mempertimbangkan opsi kebijakan secara inklusif. Instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan, akses dan optimalisasi penggunaan saprodi, dan diversifikasi usahatani padi. Peningkatan produktivitas mengacu pada prinsip dasar pengembangan inovasi spesifik lokasi dalam perspektif implementasi paradigma revolusi hijau lestari.
Strategi Pengembangan Program SL-PTT Padi: Kasus di Lima Agroekosistem Herman Supriadi; I Wayan Rusastra; nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.1-17

Abstract

EnglishIntegrated Crop Management Field School (ICM - FS) performance is less optimal due to some problems, especially centralized seed procurement and distribution, low quality of seeds, lack of coordination, and inappropriate technology introduced. Objectives of this study are t o obtain policy strategies and to get indicative programs of ICM - FS to support the promotion of the national rice production. The study was conducted in five rice agro - ecosystems, i.e. irrigated (West Java, East Java and South Sumatra), insufficient rainfe d drainage (West Java), good rainfed drainage (Banten), swamp (South Sumatra), and dryland (Yogyakarta). Primary data was collected through structured interviews in 2012 from 262 respondents consisting of policy maker s , program implementers, participants an d non - participants of ICM - FS. Analysis tool used was SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), logical framework matrix programs, as well as ICM - FS development indicative program . The results showed that ICM - FS programs in irrigated and drylan d areas we re quite strong and potential to be successful in increasing rice national production. ICM - FS programs in rainfed and swamp areas deal with some weaknesses but still possible for further production improvement. Farmers in irrigated and rain - fed a gro - ecosystems have already adopted newly improved varieties (VUB) before the program ICM - FS implemented. Thus, newly - improved seed aid for farmer groups w a s less effective. Seed delivery was also delayed along with its low quality. It is necessary to imple ment seed price subsidy through involvement of local seed producers and seed retailers at village level. Improved technologies required are adaptive hybrid rice and efficient cropping systems such as direct seeding and potential dwarf varieties. In the fut ure, ICM - FS should include integrated management of rural - base rice agribusiness area supported by easy better to capital, inputs, and marketing IndonesiaKinerja SL-PTT selama ini dinilai belum optimal di mana banyak permasalahan terutama dalam pengadaan dan distribusi benih yang sentralistik, kualitas dan jenis benih yang tidak sesuai kebutuhan, kurang koordinasinya pengawalan, kurang layaknya teknologi yang diintroduksikan, yang kesemuanya secara simultan menyebabkan peningkatan produktivitas padi relatif masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan dan program-program indikatif SL-PTT untuk menunjang peningkatan produksi padi nasional. Penelitian dilakukan di lima agroekosistem, yaitu di sawah irigasi (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan), sawah tadah hujan drainase baik (Jawa Barat), sawah tadah hujan drainase buruk (Banten), lahan pasang surut (Sumatera Selatan), dan lahan kering (Daerah Istimewa Yogyakarta). Data primer digali tahun 2012 melalui wawancara terstruktur dari 262 responden yang terdiri dari penentu kebijakan, pelaksana program, peserta, dan nonpeserta SL-PTT. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) dan matriks program kerangka kerja logis (logical framework) serta program indikatif pengembangan SL-PTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SL-PTT di lahan sawah irigasi dan lahan kering cukup kuat dan berpeluang besar untuk lebih berhasil dalam peningkatan produksi nasional. Posisi SL-PTT di lahan tadah hujan dan pasang surut walaupun masih banyak kelemahannya, berpeluang untuk lebih berkembang meningkatkan produksi padi nasional. Petani di agroekosistem sawah irigasi dan tadah hujan sudah menggunakan varietas unggul baru (VUB) sejak sebelum program SL-PTT, sehingga BLBU untuk kelompok tani ini dianggap kurang efektif dan bahkan berdampak negatif berupa keterlambatan penyaluran dan rendahnya kualitas benih. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya perubahan sistem pengadaan benih BLBU menjadi benih subsidi harga yang melibatkan penangkar lokal dan kios di desa. Upaya peningkatan produktivitas padi perlu ditingkatkan dengan teknologi terobosan antara lain pengembangan padi hibrida yang adaptif dan sistem tanam yang efisien (tanam benih langsung dan varietas berumur pendek). Kelembagaan SL-PTT ke depan hendaknya diarahkan pada pengelolaan terpadu kawasan agribisnis padi pada hamparan wilayah desa, yang didukung dengan kemudahan akses modal, pemasaran, dan ketersediaan saprodi.
Kemandirian Pangan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Pelajaran dari Program Pidra, SPFS, dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat nFN Saptana; Wahyuning K. Sejati; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.119-141

Abstract

Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada tingginya pertumbuhan permintaan pangan, sedangkan pertumbuhan produksi atau penyediaannya lebih lambat. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji kemandirian pangan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diperoleh beberapa temuan pokok sebagai berikut: (a) perluasan cakupan kegiatan usaha, yang tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi usahatani primer, namun melakukan kegiatan nonfarm yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi; (b) percepatan transformasi struktural ekonomi dari basis pertanian primer ke arah pengembangan agroindustri berbahan baku setempat; (c) fokus pembangunan pertanian dan agroindustri di perdesaan tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan sektor nonpertanian di perkotaan; (d) melakukan percepatan integrasi ekonomi desa-kota; (e) pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan kapasitas dan akses masyarakat desa terhadap kegiatan ekonomi produktif, pendekatan multisektoral melalui pemberdayaan berbasis komunitas; dan (f) sinergi dan harmonisasi BLT/Raskin/JPS dalam program ketahanan pangan. Eksistensi dan antisipasi program pengembangan kemandirian pangan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa: (a) kerangka dasar program telah mengarah pada paradigma baru pengembangan masyarakat berbasis komunitas dan dalam masa transisi berbasis nilai tambah ekonomi; (b) peningkatan pembangunan kapasitas masyarakat lokal perlu dikomplementasi dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi secara lebih luas; (c) pemantapan pembangunan infrastruktur dan program lintas sektoral dilakukan secara terintegrasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan (d) percepatan transformasi struktural dan integrasi ekonomi desa-kota. Implikasi kebijakan penting dalam program kemandirian pangan berbasis masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan kelompok usaha, melalui proses sosial yang matang, dan adanya keterpaduan antar kegiatan usaha yang dikembangkan pada kelompok sasaran tersebut.
Kemandirian Pangan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Pelajaran dari Program Pidra, SPFS, dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat nFN Saptana; Wahyuning K. Sejati; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.545 KB) | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.119-141

Abstract

Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada tingginya pertumbuhan permintaan pangan, sedangkan pertumbuhan produksi atau penyediaannya lebih lambat. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji kemandirian pangan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diperoleh beberapa temuan pokok sebagai berikut: (a) perluasan cakupan kegiatan usaha, yang tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi usahatani primer, namun melakukan kegiatan nonfarm yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi; (b) percepatan transformasi struktural ekonomi dari basis pertanian primer ke arah pengembangan agroindustri berbahan baku setempat; (c) fokus pembangunan pertanian dan agroindustri di perdesaan tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan sektor nonpertanian di perkotaan; (d) melakukan percepatan integrasi ekonomi desa-kota; (e) pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan kapasitas dan akses masyarakat desa terhadap kegiatan ekonomi produktif, pendekatan multisektoral melalui pemberdayaan berbasis komunitas; dan (f) sinergi dan harmonisasi BLT/Raskin/JPS dalam program ketahanan pangan. Eksistensi dan antisipasi program pengembangan kemandirian pangan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa: (a) kerangka dasar program telah mengarah pada paradigma baru pengembangan masyarakat berbasis komunitas dan dalam masa transisi berbasis nilai tambah ekonomi; (b) peningkatan pembangunan kapasitas masyarakat lokal perlu dikomplementasi dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi secara lebih luas; (c) pemantapan pembangunan infrastruktur dan program lintas sektoral dilakukan secara terintegrasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan (d) percepatan transformasi struktural dan integrasi ekonomi desa-kota. Implikasi kebijakan penting dalam program kemandirian pangan berbasis masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan kelompok usaha, melalui proses sosial yang matang, dan adanya keterpaduan antar kegiatan usaha yang dikembangkan pada kelompok sasaran tersebut.
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan Valeriana Darwis; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.065 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n2.2011.125-142

Abstract

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program PUAP dan Demapan. Adapun persamaannya antara lain : sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Dalam pelaksanaannya program tersebut masih banyak mengalami permasalahan dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan cara mensinergikan program PUAP dengan Demapan. Sinergi dan integritasi kedua program mencakup beberapa aspek, yaitu : (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4) antisipasi implementasi sinergi kedua program di lapangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek tersebut, diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.
Kinerja Program SL-PTT Padi Nasional: Analisis Persepsi dan Reorientasi Kebijakan Pengembangan Ke Depan I Wayan Rusastra; Herman Supriyadi; nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.129-147

Abstract

SL-PTT padi dilaksanakan sejak tahun 2008 dan telah membebani sumber daya pembangunan sektor pertanian yang relatif besar. Dalam tataran operasional telah terjadi dinamika operasional di lapangan, namun pendekatan dan prinsip dasar pengembangannya relatif tetap. Pengkajian dilakukan di lima provinsi yaitu Jabar, Banten, Jatim, DIY Yogyakarta, dan Sumatera Selatan, yang melibatkan 90 responden (peneliti, penyuluh dan pelaksana program) dengan mempertimbangkan analisis persepsi responden, yang dikomplemen dengan data, informasi, dan referensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (a) PTT sebagai suatu pendekatan membutuhkan adaptasi dan modifikasi di lapangan; (b) keberhasilan pengembangan SL-PTT padi membutuhkan dukungan lintas sektor melalui integrasi dan sinergi program strategis sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah; dan (c) peningkatan produktivitas padi dalam kondisi efisiensi teknis yang tinggi perlu mempertimbangkan opsi kebijakan secara inklusif. Instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan, akses dan optimalisasi penggunaan saprodi, dan diversifikasi usahatani padi. Peningkatan produktivitas mengacu pada prinsip dasar pengembangan inovasi spesifik lokasi dalam perspektif implementasi paradigma revolusi hijau lestari.