Garuda - Garba Rujukan Digital

I Wayan Rusastra

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Author-ID : 2703012

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Kemandirian Pangan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Pelajaran dari Program Pidra, SPFS, dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat nFN Saptana; Wahyuning K. Sejati; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada tingginya pertumbuhan permintaan pangan, sedangkan pertumbuhan produksi atau penyediaannya lebih lambat. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji kemandirian pangan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diperoleh beberapa temuan pokok sebagai berikut: (a) perluasan cakupan kegiatan usaha, yang tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi usahatani primer, namun melakukan kegiatan nonfarm yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi; (b) percepatan transformasi struktural ekonomi dari basis pertanian primer ke arah pengembangan agroindustri berbahan baku setempat; (c) fokus pembangunan pertanian dan agroindustri di perdesaan tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan sektor nonpertanian di perkotaan; (d) melakukan percepatan integrasi ekonomi desa-kota; (e) pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan kapasitas dan akses masyarakat desa terhadap kegiatan ekonomi produktif, pendekatan multisektoral melalui pemberdayaan berbasis komunitas; dan (f) sinergi dan harmonisasi BLT/Raskin/JPS dalam program ketahanan pangan. Eksistensi dan antisipasi program pengembangan kemandirian pangan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa: (a) kerangka dasar program telah mengarah pada paradigma baru pengembangan masyarakat berbasis komunitas dan dalam masa transisi berbasis nilai tambah ekonomi; (b) peningkatan pembangunan kapasitas masyarakat lokal perlu dikomplementasi dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi secara lebih luas; (c) pemantapan pembangunan infrastruktur dan program lintas sektoral dilakukan secara terintegrasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan (d) percepatan transformasi struktural dan integrasi ekonomi desa-kota. Implikasi kebijakan penting dalam program kemandirian pangan berbasis masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan kelompok usaha, melalui proses sosial yang matang, dan adanya keterpaduan antar kegiatan usaha yang dikembangkan pada kelompok sasaran tersebut.

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan Valeriana Darwis; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program PUAP dan Demapan. Adapun persamaannya antara lain : sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Dalam pelaksanaannya program tersebut masih banyak mengalami permasalahan dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan cara mensinergikan program PUAP dengan Demapan. Sinergi dan integritasi kedua program mencakup beberapa aspek, yaitu : (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4) antisipasi implementasi sinergi kedua program di lapangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek tersebut, diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.

Kinerja Program SL-PTT Padi Nasional: Analisis Persepsi dan Reorientasi Kebijakan Pengembangan Ke Depan I Wayan Rusastra; Herman Supriyadi; nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.129-147

SL-PTT padi dilaksanakan sejak tahun 2008 dan telah membebani sumber daya pembangunan sektor pertanian yang relatif besar. Dalam tataran operasional telah terjadi dinamika operasional di lapangan, namun pendekatan dan prinsip dasar pengembangannya relatif tetap. Pengkajian dilakukan di lima provinsi yaitu Jabar, Banten, Jatim, DIY Yogyakarta, dan Sumatera Selatan, yang melibatkan 90 responden (peneliti, penyuluh dan pelaksana program) dengan mempertimbangkan analisis persepsi responden, yang dikomplemen dengan data, informasi, dan referensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (a) PTT sebagai suatu pendekatan membutuhkan adaptasi dan modifikasi di lapangan; (b) keberhasilan pengembangan SL-PTT padi membutuhkan dukungan lintas sektor melalui integrasi dan sinergi program strategis sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah; dan (c) peningkatan produktivitas padi dalam kondisi efisiensi teknis yang tinggi perlu mempertimbangkan opsi kebijakan secara inklusif. Instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan, akses dan optimalisasi penggunaan saprodi, dan diversifikasi usahatani padi. Peningkatan produktivitas mengacu pada prinsip dasar pengembangan inovasi spesifik lokasi dalam perspektif implementasi paradigma revolusi hijau lestari.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Analisis Kebijakan Pertanian

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Analisis Kebijakan Pertanian