Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Forum Penelitian Agro Ekonomi

Analisis perkembangan sewa menyewa lahan di pedesaan Lampung Gatoet Sroe Hardono; Mewa Ariani; Aladin Nasution
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.104-112

Abstract

IndonesianBertambahnya jumlah penduduk dan keberhasilan dalam pembangunan irigasi telah menyebabkan permintaan terhadap lahan meningkat. Akibat selanjutnya dari keadaan ini adalah berubahnya pola penguasaan lahan dan meningkatnya harga dan nilai sewa lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan sistem sewa menyewa lahan, nilai sewa lahan di pedesaan propinsi Lamnpung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada rumah tangga petani yang tersebar di 9 desa (dari 12 desa yang diteliti, transaksi sewa menyewa lahan ditemukan di 9 desa). Desa-desa tersebut dikelompokkan menjadi 3 daerah agro ekosistem yaitu sawah irigasi, tadah hujan dan lahan kering. Jumlah responden untuk setiap desa adalah 40 rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi sewa menyewa lahan banyak terjadi di daerah sawah irigasi daripada daerah sawah tadah hujan maupun lahan kering dengan luasan 0,25 - 0,50 ha. Demikian pula harga (nilai) sewa untuk lahan sawah irigasi lebih tinggi daripada jenis lahan lainnya. Dari hasil analisis dengan model hedonic menunjukkan bahwa ketersediaan air pada lahan sawah irigasi dan tahun transaksi sewa menyewa lahan secara nyata dan positif mempengaruhi nilai sewa lahan. Implikasi dari hasil ini, perlu digalakkan upaya perbaikan dan peningkatan saluran tersier yang ada di sekitar lahan sawah irigasi tersebut sehingga semua lahan sawah irigasi yang ada mendapat  cukup air dan dapat ditanami secara terus menerus. Untuk daerah-daerah yang kurang subur seperti daerah sawah tadah hujan dan lahan kering, perlu diciptakan lapangan pekerjaan untuk kegiatan lain seperti dibidang peternakan (unggas, kambing) dan usaha industri rumah tangga.
Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog Handewi Purwati Saliem; Adreng Purwoto; Gatoet Sroe Hardono
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n2.2005.73-83

Abstract

EnglishThis paper aims at assessing the food security policy, especially the stock management aspect in the era of regional autonomy and change in status of the Logistic Agency (Bulog) from a Government Agency into a Public Company. The description consists of concept, role, and food security management policy aspects in the said era. Data and information come from research results and references related with the topic. To meet people’s demand for food physically and economically, it is necessary to manage food stock at all government’s lines and community’s components. The central government manages rice stock centrally for the purposes of operating, buffer, and pipe line stocks. The local governments manage decentralized reserve stock for emergency purposes, such as natural disasters and regional conflicts, and also handle non-rice food reserve in accordance with local food stuff. Community’s food stocks are developed through: (1) Encouraging and maintaining community’s tradition to take aside some of harvest for food stock individually, and (2) Promoting community’s tradition to establish collective food stock, i.e. food warehouses construction. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pengelolaan ketahanan pangan khususnya aspek pengelolaan cadangan pangan di era otonomi daerah dan Bulog menjadi Perum (Perusahaan Umum). Bahasan mencakup konsep, peran, dan aspek kebijakan pengelolaan ketahanan pangan dalam era tersebut.  Sumber data dan informasi berasal dari hasil penelitian dan pustaka yang relevan dengan bahan kajian. Untuk  menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk  secara fisik maupun ekonomi, maka diperlukan pengelolaan cadangan pangan di semua lini pemerintahan dan di seluruh komponen masyarakat. Pemerintah pusat mengelola cadangan pangan beras dengan sistem sentralistik untuk pengelolaan stok operasi, stok penyangga, dan pipe line stock. Pemerintah daerah mengelola reserve stock keperluan emergensi seperti bencana alam dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional dengan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) , serta mengelola cadangan pangan non-beras sesuai  makanan pokok masyarakat setempat. Sementara itu pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan: (1) Menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan menyisihkan sebagian hasil panen untuk cadangan pangan, dan (2) Menumbuh- kembangkan tradisi masyarakat melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan.
Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan Gatoet Sroe Hardono; Handewi Purwati Saliem; Tri Hastuti Suhartini
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v22n2.2004.75-88

Abstract

EnglishDomestic market deals with liberal global market as the consequence of Indonesia as an open economy. Liberalized market is due to unilateral policies and the results of ratifying regional and international trade agreements including both tariff and non-tariff. Perspective of food security in the era of trade liberalization is characterized by increased food supply from import market. It is necessary to implement policies to supply food produced domestically in order to improve decreasing performance of national food security, to conduct food trade and marketing without harming the farmers, and to establish law enforcement to protect domestic food market and interests of the parties involved in the trade and marketing activities especially the food-producing farmers.IndonesianSebagai negara ekonomi terbuka (open economic) situasi pasar domestik di Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Proses liberalisasi pasar tersebut dapat terjadi karena kebijakan unilateral dan konsekuensi keikutsertaan meratifikasi kerjasama perdagangan regional maupun global yang menghendaki penurunan kendala-kendala perdagangan (tarif dan nontarif). Perspektif ketahanan pangan dalam era liberalisasi perdagangan dicirikan oleh kecenderungan semakin meningkatnya pasok pangan dari pasar impor. Guna menghindari kinerja ketahanan pangan nasional yang semakin buruk diperlukan serangkaian kebijakan yang tetap mendukung prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan perdagangan pangan yang tidak merugikan petani produsen dengan bias konsumen, serta ketegasan penerapan sanksi hukum untuk melindungi pasar pangan domestik dan kepentingan pelaku perdagangan, terutama petani produsen.