Articles
<![CDATA[Perkembangan investasi dan kaitannya dengan penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja di Sub sektor Perikanan ]]>
<![CDATA[nFN Saptana]]>;
<![CDATA[nFN Hermanto]]>;
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>;
<![CDATA[Mat Syukur]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v12n1.1994.1-13
<![CDATA[IndonesianInvestasi pihak swasta pada subsektor perikanan rakyat dapat dikatakan berkembang, terutama oleh swasta nasional. Namun, disisi lain selama periode 1985 hingga 1990 terlihat bahwa realisasi investasi lebih rendah dari pada rencana. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap subsektor perikanan masih rendah terhadap investasi. Perkembangan investasi tidak hanya terlihat dari besarnya investasi dan laju pertumbuhannya, melainkan juga dari segi keragaman jenis usaha yang dikembangkan. Akhir-akhir ini jenis usaha dalam subsektor perikanan yang dikembangkan oleh swasta semakin banyak ragamnya. Namun perkembangan investasi oleh pihak swasta pada sub sektor ini tidak diikuti secara proporsional oleh perkembangan nilai ekspor yang mereka hasilkan. Selama periode 1986 - 1990 peranan pihak swasta pada sub sektor perikanan dalam penyerapan tenaga kerja relatif kecil. Secara umum rasio tenaga kerja dengan investasi pada subsektor ini lebih kecil dibandingkan dengan rasio tersebut pada subsektor lain dalam lingkungan sektor pertanian. Tampaknya teknologi yang digunakan oleh pihak swasta dalam subsektor perikanan lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan teknologi yang digunakan oleh subsektor lainnya. Selain itu, ada indikasi bahwa teknologi yang digunakan oleh pihak swasta asing dalam usaha perikanan lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan teknologi yang digunakan oleh swasta nasional. Oleh sebab itu jika kita ingin mengembangkan ekspor produksi perikanan sekaligus meningkatkan kesempatan kerja, maka investasi swasta nasional lebih tepat dikembangkan daripada investasi swasta asing.]]>
<![CDATA[Analisis Kelembagaan Perbenihan Ikan dalam Perspektif Agribisnis Ikan Nila Merah: Kasus Jawa Barat dan Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v14n2.1996.37-54
<![CDATA[IndonesianSejak beberapa tahun terakhir ini, ikan nila merah dalam bentuk fillet, termasuk dalam komoditas ekspor Indonesia dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. Teknologi perbenihan merupakan salah satu titik lemah dalam pengembangan agribisnis dalam komoditas itu. Hal itu erat kaitannya dengan kelembagaan perbenihan itu. Tulisan ini mempelajari kelembagaan itu dikaitkan dengan upaya pengembangan agribisnis perikanan tersebut. Kelembagaan yang dipelajari meliputi tiga unsur pokok, yakni batas yuridiksi, hak pemilikan dan representasi. Kelembagaan yang ditandai oleh batas yuridiksi yang kurang tajam antar organisasi yang terlibat memungkinkan terjadinya kegiatan yang kurang mendukung, satu dengan yang lain diantara mereka. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam sistem pembenihan itu masih kurang. Kurangnya komunikasi dan koordinasi tersebut antara lain disebabkan oleh aturan representasi yang kurang berfungsi seperti yang diharapkan. Selain itu sistem hak pemilikan yang berlaku juga kurang memberikan motivasi bagi produsen teknologi, termasuk produsen benih untuk meningkatkan kinerjanya, terutama untuk menemukan teknologi baru. Kondisi kelembagaan seperti itu menyebabkan invovasi teknologi dan penyampaian kepada petani berjalan dengan lambat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kinerja sistem kelembagaan itu, yang berarti untuk mengembangkan usaha agribisnis perikanan tersebut, akhir-akhir ini pemerintah telah menyempurnakan peraturan dan organisasi terkait. Dilain pihak pembentukan kelompok produsen benih perlu dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar mereka dalam menghadapi pihak lain dan mempermudah transfer teknologi.]]>
<![CDATA[Ketersediaan dan profitabilitas pengusahaan traktor di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Lampung ]]>
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>;
<![CDATA[Budiman Hutabarat]]>;
<![CDATA[nFN Supriyati]]>;
<![CDATA[Sri Hery Susilowati]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.21-29
<![CDATA[IndonesianKetersediaan traktor di daerah penelitian meningkat terus. Walaupun demikian, ketersediaan traktor belum memenuhi kebutuhan. Peningkatan jumlah traktor itu merupakan tuntutan kebutuhan tenaga kerja, bukan menggeser tenaga kerja manusia sehingga keluar dari pertanian. Penggunaan traktor sudah bersifat umum di kalangan petani dengan mobilitas antar daerah yang relatif tinggi. Kepadatan dan intensitas penggunaan traktor di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan di kedua daerah penelitian lainnya. Diduga hal itu berkaitan erat dengan ketersediaan kesempatan kerja, lamanya traktor dikenal oleh petani dan kondisi pertanian di daerah yang bersangkutan. Aspek-aspek itu lebih mendorong penggunaan traktor yang lebih intensif di Jawa Barat dibandingkan dengan di kedua daerah lainnya. Perkembangan pemilikan traktor tidak hanya untuk digunakan dalam usahatani sendiri, tetapi juga untuk disewakan kepada petani lain. Secara finansial pengusahaan jasa traktor menguntungkan para pelakunya. Dampak positif pengusahaan traktor tidak hanya bagi usahatani dan pengusaha jasa traktor, tetapi juga membangkitkan kesempatan kerja baru di pedesaan. Upaya traktorisasi perlu digalakkan untuk mengembangkan pertanian dan hal itu perlu didukung oleh kebijakan pemerintah.]]>
<![CDATA[Keragaan dan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur ]]>
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.60-74
<![CDATA[EnglishSmall-scale fishers in tuna industries generally could not afford their operational cost. They usually rely on credit schemes provided by bigger fishing companies or informal financing institutes. Formal financing institutes developed by government in rural areas and supposed to be financially acceptable are not tapped by small fishers. There are many reasons underlying fishers decision to rely on informal credits and the ones offered by bigger fishing companies. The flexibility of the scheme of the private credit could easily fulfil their needs. The roles of these financing institutes also cover marketing and other social problems faced by the fishers. On the other hand, administrative procedures and rigidity of the credit schemes applied by formal financing institutes hinder the fishers to use the schemes. To make fishers utilize the formal credit schemes, a preceeded modification of the schemes to suit with social characteristics and economics of small-scale fishing is required. IndonesianPada umumnya usaha penangkapam ikan tuna skala kecil tidak mampu membiayai usahanya dengan modal sendiri, melainkan harus dengan bantuan kredit. Lembaga perkreditan yang lebih banyak di manfaatkan oleh mereka untuk membiayai usahanya adalah perkreditan informal dan perkreditan melalui kemitraan yang dibentuk oleh perusahaan perikanan. Lembaga perkreditan formal skala kecil yang dikembangkan oleh pemerintah di pedesaan belum banyak dimanfaatkan oleh nelayan kecil, walaupun sebenarnya lebih menguntungkan secara finansial bagi mereka di bandingkan dengan perkreditan informal. Banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wilayah itu. Kelembagaan pada perkreditan informal dan kemitraan yang ditunjukan oleh batas yurisdiksi dan aturan representasi yang fleksibel dan hak pemilikan kapital yang bersifat privat memudahkan kreditor untuk mengambil kebijakan perkreditan sehingga sesuai dengan kebutuhan nelayan. Kebijakan perkreditan yang dilakukan oleh lembaga perkreditan informal dan kemitraan itu, selain berfungsi untuk memecahkan masalah finansial, juga dapat berfungsi secara simultan untuk memecahkan masalah usaha lainnya yang dihadapi oleh nelayan, seperti pemasaran produksi . Sebaliknya, kelembagaan pada perkreditan formal yang keras menyebabkan nelayan menjadi sulit memenuhi persyaratan administrasi perkreditan tersebut. Untuk merangsang nelayan memanfaatkan perkreditan formal, perlu dilakukan modifikasi kelembagaan perkreditan agar sesuai dengan karakteristik usaha dan sosial ekonomi nelayan dan permasyarakatan perkreditan itu secara intensif kepada nelayan]]>
<![CDATA[Skala Usaha dan Efisiensi Ekonomik Pengolahan Ikan Asin di Muncar, Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Bambang Irawan]]>;
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>;
<![CDATA[Mat Syukur]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v5n1-2.1987.1-8
<![CDATA[IndonesianModel fungsi keuntungan Cobb-Douglas digunakan dalam tulisan ini untuk menduga skala usaha dan efisiensi ekonomik pengolahan ikan asin di Muncar. Hasil analisa menunjukkan bahwa industri pengolahan ikan asin di Muncar berada pada kondisi skala usaha dengan kenaikan hasil berkurang yang berarti perluasan usaha hanya akan menyebabkan naiknya biaya produksi. Ini terjadi karena kurang tersedianya bahan baku ikan segar bagi industri pengolahan ikan tersebut terutama bagi pengolah dengan skala besar. Karena itu dalam rangka menekan biaya produksi, industri pengolahan ikan tersebut sebaiknya dilayani oleh pengolah dengan skala yang tidak terlalu besar. Dalam hal ini pengolah dengan skala sedang (rata-rata kapasitas pengolahan 27,5 kuintal/proses pengoalahn) tampaknya merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Secara ekonomik pengolah dengan skala tersebut ternyata lebih efisien dibandingkan pengolah skala kecil maupun skala besar.]]>
<![CDATA[Perspektif Peningkatan Pendapatan Petani di Indonesia Bagian Timur ]]>
<![CDATA[Effendi Pasandaran]]>;
<![CDATA[I Wayan Rusastra]]>;
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.1-9
<![CDATA[IndonesianTulisan ini bersifat deskriptif dan merupakan gagasan yang didasarkan pada data sekunder dan informasi tentang keragaan dan permasalahan pengembangan pertanian di Indonesia Bagian Timur, khususnya di NTB, NTT dan perairan Maluku. Sampai pada tahapan ini dinilai cukup memadai upaya penemuan komponen teknologi (tanaman pangan dan peternakan) di NTB dan NTT, tetapi persoalannya adalah merakitnya menjadi suatu paket dan dapat diadopsi dalam bentuk program pengembangan di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan beberapa fase dan upaya umum pengembangan. Pada fase pertama pengembangan diperlukan penciptaan pra-kondisi yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana fisik dan perekonomian, pembenahan tataguna tanah, perwilayahan pengembangan komoditas dan sistem usahatani, dan rekayasa organisasi dan kelembagaan. Fase pengembangan berikutnya adalah perumusan dan implementasi program, dan fase pemantapan serta pengembangan program di wilayah sejenis. Percepatan pengembangan dan peningkatan pendapatan petani di IBT membutuhkan perluasan pusat-pusat pengembangan baru seperti Ambon untuk bidang perikanan, Kupang (peternakan), Menado (perkebunan) dan Merauke untuk komoditas pangan. Implikasi dengan munculnya pusat pengembangan baru ini diantaranya akan dibutuhkan penyebaran lembaga-lembaga terkait secara nasional, dukungan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, dan bahkan penyesuaian perencanaan pembangunan pertanian, dan realokasi dana pembangunan.]]>
<![CDATA[Usaha gula merah dan persaingannya dengan pabrik gula dalam penyediaan bahan baku di Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>;
<![CDATA[Hidayat Nataatmadja]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.27-35
<![CDATA[IndonesianUsaha gula merah mempunyai profitabilitas yang relatif tinggi, walaupun masih menggunakan teknologi tradisional. Hal ini antara lain menyebabkan usaha gula merah mempunyai daya saing yang tinggi terhadap PG dalam perolehan bahan baku tampaknya kehadiran usaha gula merah seperti sekarang telah menimbulkan permasalahan perolehan bahan baku PG di Jawa Timur. Namun, pada sisi lain, usaha gula merah memberikan kesempatan kerja yang kompetitif di pedesaan. Sungguhpun di datu sisi pengusaha gula merah sebagai pesaing pabrik gula dalam penggunaan bahan baku, tetapi di sisi lain mereka juga berfungsi sebagai petani tebu dan atau pedagang tebu yang memasok tebu ke pabrik gula. Karena persaingan usaha gula merah dengan pabrik gula pasir adalah persaingan bahan baku, bukan harga output, maka kebijaksanaan harga gula untuk menekan pengolahan gula merah mungkin tidak efektif, selama permintaan terhadap gula merah tetap ada dan meningkat. Alternatif pemecahan persaingan itu ada dua, yakni (1) perluasan areal tebu rakyat dan (2) pengembangan gula merah non tebu.]]>
<![CDATA[Aspek Sosial Ekonomi Pengolahan Ikan Asin di Muncar, Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v6n2.1988.33-41
<![CDATA[IndonesianSkala pengolahan ikan asin bervariasi. Hingga akhir tahun 1985 terdapat 61 pengolah ikan asin di daerah Muncar. Dalam penelitian ini pemilihan responden dilakukan secara sensus dan dianalisa secara tabulasi silang. Pada umumnya pengolahan ikan asin, terutama skala kecil dapat dikatakan bersifat usaha keluarga dan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi anggota keluarga. Pada umumnya intensitas usaha adalah rendah, terutama skala usaha yang lebih besar. Hal ini terutama disebabkan oleh ketersediaan bahan baku yang terbatas dan persaingan dengan jenis industri pengolahan lain dalam kebutuhan bahan baku. Ada indikasi bahwa pengolahan ikan asin skala sedang lebih efisien daripada skala lainnya dalam menggunakan sumberdaya. Hal ini tercermin dari nilai rasio keuntungan per total biaya yang paling besar pada skala sedang dibandingkan kedua skala lainnya. Dilihat dari segi urgensi pengolahan ikan asin dan kondisinya yang masih kurang memadai, terutama dari segi kualitas, maka pembinaan usaha tersebut perlu ditingkatkan secara paralel sejalan dengan pembinaan aspek sistem produksi perikanan lainnya. Pengembangan industri disuatu daerah hendaknya didasarkan pada potensi sumberdaya yang tersedia sebagai bahan baku hingga semua industri ikan dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya.]]>
<![CDATA[Dampak Pelelangan Terhadap Stabilisasi Harga Ikan pada Tingkat Produsen di Pantai Utara Jawa ]]>
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>;
<![CDATA[Mat Syukur]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v7n2.1989.12-19
<![CDATA[IndonesianPemasaran ikan pada tingkat produsen merupakan masalah yang kompleks dalam sistem produksi prikanan rakyat. Peningkatan produksi tanpa diikuti dengan upaya perbaikan pemasaran belum tetntu dapat meningkatkan pendapatan nelayan (produsen). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai lembaga pemasaran dimaksudkan dapat berperan untuk memperbaiki pemasaran pada tingkat produsen. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelelangan terhadap stabilitas harga pada tingkat produsen. Metoda analisis adalah analisa struktur pasar dan variabilitas harga. Lokasi penelitian adalah TPI Eretan Wetan dan Bedahan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan TPI Brondong dan Kranji di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai September 1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan mempengaruhi struktur pasar dan perilaku harga pada tingkat produsen. Pada penjualan dengan sistem lelang, variabilitas harga bulanan lebih kecil daripada harga bulanan pada penjualan tanpa sistem lelang. Ini berarti bahwa pada penjualan dengan lelang, harga lebih stabil daripada harga pada penjualan dengan tanpa lelang. Dengan kata lain, pada batas tertentu, kegiatan pelelangan dapat menstabilkan harga pada tingkat produsen.]]>
<![CDATA[Profil dan Masalah Pengembangan Perikanan Laut Skala Kecil di Jawa Timur dan Maluku ]]>
<![CDATA[Victor T. Manurung]]>;
<![CDATA[Kurnia Suci Indraningsih]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v13n1.1995.71-83
<![CDATA[IndonesianJawa Timur dan Maluku merupakan sentra produksi ikan di Indonesia yang kondisinya berbeda. Jawa Timur merupakan sentra produksi, dimana sumberdaya perikanan telah dieksploitasi secara intensif, sedangkan Maluku merupakan sentra produksi yang sumberdayanya lebih tinggi dan belum dieksploitasi secara intensif. Dalam periode 1987 - 1992 laju pertumbuhan produktivitas nelayan di Maluku lebih tinggi daripada di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sebagian besar produksi diolah secara tradisional, sedangkan di Maluku, sebagian besar dijual dalam bentuk segar. Daerah pemasaran produksi perikanan di Jawa Timur jauh lebih luas daripada produk Maluku. Pemasaran merupakan kendala utama perkembangan perikanan di daerah Maluku. Perkembangan perikanan rakyat berjalan dengan lambat dan tidak seimbang antar subsistem yang terkait. Oleh sebab itu, pembangunan perikanan dengan pendekatan terintegrasi merupakan keharusan, tentu dengan penggunaan teknologi yang lebih maju.]]>
